<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/10/Screenshot_2024-11-10-09-15-27-399_comwhatsapp-edit-3333503849.jpg" alt="Pengumuman hasil survei Indeks Kebebasan Pers (IKP) 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengumuman hasil survei Indeks Kebebasan Pers (IKP) 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Secara nasional skor Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 69,36. Penurunan ini terhitung menjadi kali ketiga. Setelah penurunan nilai skor pada tahun 2023 sebesar 71,57. Menurun dari nilai di tahun 2022 dengan skor IKP nasional yang tercatat sebesar 77,88. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengatakan, penurunan ini cukup signifikan karena dari sebelumnya bebas menjadi cukup bebas. Pengaruh paling besar terhadap Survei IKP ini dinilai karena merosotnya Lingkungan Ekonomi di semua provinsi, akibat adanya tekanan ekonomi pada media. Survei IKP diumumkan di Hotel Grand Melia, Jakarta. Survei Indeks Kemerdekaan Pers ini dilakukan setiap tahun oleh Dewan Pers sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk mengetahui kondisi pers di tanah air dalam tiga lingkungan. Yakni lingkungan fisik politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Di sisi lain, Kalimantan Timur (Kaltim) masih berada di jajaran teratas sebagai daerah dengan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tertinggi se-Indonesia. Tahun ini, Kaltim berhasil meraih peringkat kedua nasional dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 dengan skor 79,96. Peringkat pertama diraih Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan skor 80,91. Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menegaskan, meski mengalami penurunan peringkat pada survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024, secara skor menurutnya tidak terlalu signifikan. Terlebih, penurunan skor juga terjadi di level nasional. &ldquo;Indeks Kemerdekaan Pers Kaltim Tahun 2024 memang turun sekitar lima poin dibandingkan tahun 2023 lalu. Dari 84,38 menjadi 79,96. Tidakk signifikan sebenarnya, meski hasil ini menempatkan Kaltim pada peringkat kedua nasional setelah dua tahun berturut-turut di posisi pertama,&rdquo; ungkap Faisal. Hasil survei IKP 2024 ini menjadi evaluasi dan introspeksi besar pihaknya. Faisal berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pers di Bumi Etam. Agar Indeks Kemerdekaan Pers dapat kembali meningkat. &ldquo;Ya perlu introspeksi untuk evaluasi. Masih bisa kita raih lagi peringkat 1 tahun depan dengan peningkatan hubungan kerja, sinergi, kolaborasi dan saling memahami fungsi masing-masing,&rdquo; tekadnya. Sebagai informasi, Provinsi Kaltim selalu berada di atas rata-rata nasional dalam penilaian Indeks Kemerdekaan Pers. Pada Survei IKP Nasional Tahun 2023, Kaltim berhasil bertahan di posisi peringkat pertama. Mempertahankan posisi yang sama di tahun 2022. Pada 2022 skor IKP Kaltim berada di peringkat pertama sebesar 83,78 di atas rata-rata skor IKP nasional sebesar 77,88. Pada 2023 skor IKP Kaltim kembali meningkat dengan nilai 84,38 mempertahankan peringkat pertama dan berada di atas rata-rata skor IKP nasional sebesar 71,57. Tahun 2024 ini, meski turun ke peringkat kedua dengan skor 79,96 Provinsi Kaltim masih berada di atas rata-rata nasional yang meraih skor IKP sebesar 69,36.&nbsp; Berikut urutan 10 besar Survei IKP Tahun 2024: 1. Kalsel 80,91 2. Kaltim 79,96 3. Kalteng 79,58 4. Bali 79,42 5. Jogja 77,71 6. Riau 76,63 7. Kaltara 75,45 8. Jateng 75,06 9. Bengkulu 74,34 10. Banten 74,09. (*)

Secara nasional skor Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 69,36. Penurunan ini terhitung

Skor Indeks Kebebasan Pers Nasional Turun, Kaltim Raih Peringkat ke-2 di Antara Kalsel dan Kalteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/indeks-kebebasan-pers.jpg" alt="PAPARAN: Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya (kiri) dan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers Ninik Rahayu memberikan penjelasan mengenai indeks kemerdekaan pers (IKP) 2022 di Jawa Timur. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PAPARAN: Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya (kiri) dan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers Ninik Rahayu memberikan penjelasan mengenai indeks kemerdekaan pers (IKP) 2022 di Jawa Timur. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan indeks kebebasan pers (IKP) terendah ketiga. Tahun ini nilai yang didapatkan hanya 72,88 persen dan nilai tersebut lebih rendah 2,18 persen dibandingkan tahun lalu. Hal itu terungkap pada sosialisasi IKP yang dilakukan Dewan Pers, Kamis (22/9).  Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Ninik Rahayu  mengungkapkan, nilai IKP Jatim menurun dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut terindikasi melalui tiga variabel lingkungan dan indikator IKP, yaitu fisik dan politik dengan nilai 73,11 persen; ekonomi 71,66 persen; dan hukum 73,41 persen.  Menurut dia, indikator kebebasan dari kekerasan memiliki nilai terendah, yaitu 62 persen, karena dipicu peristiwa kekerasan kepada seorang jurnalis saat bertugas di Surabaya tahun lalu.  ’’Selama 2021, Jatim mendapat nilai di bawah 70 atau dikatakan agak bebas. Selama kurun waktu 2018 hingga 2022, Jatim selalu berada pada zona nilai IKP lima terbawah meskipun tidak berturut-turut,’’ ungkapnya di Hotel Grand Dafam.  Indikator tersebut semakin diperkuat dengan pemaparan rekan-rekan media yang hadir bahwa mereka masih mengalami praktik kekerasan. Serta, ada pemerintah daerah yang terindikasi melakukan diskriminasi informasi bagi saluran berita tertentu. Namun, Ninik mengatakan bahwa Jatim juga memberikan contoh baik seperti tindakan Kapolres Sampang, Madura, yang hanya merekognisi jurnalis yang memiliki identitas sertifikasi uji kompetensi wartawan (UKW).  ’’Artinya, profesionalisme kerja bukan hanya konteks perusahaan pers. Tapi, jurnalis juga harus profesional,’’ katanya.  Selain itu, Ninik menyatakan bahwa belum semua jurnalis di Jatim mendapatkan penghasilan layak serta pemberian gaji ke-13 yang setara upah minimum provinsi (UMP) hingga tunjangan hari raya. Padahal, hal tersebut telah tercantum dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.  ’’Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor kuat yang memengaruhi independensi ruang redaksi dan profesionalisme wartawan. Dengan begitu, perusahaan pers perlu menemukan alternatif pendapatan bagi media agar memiliki bisnis yang sehat tanpa mengorbankan kepentingan publik,’’ ujarnya.  Dia berharap ada pembentukan regulasi oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kemerdekaan pers. Misalnya, pada bidang hukum, seluruh penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama bahwa kasus pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers dan tidak dikriminalisasi. Serta, mendorong kebebasan berserikat dan berkumpul hingga memperkuat kapasitas jurnalis. ’’Ya memang harus ada upaya yang dilakukan pemerintah,’’ katanya.  Metodologi penyusunan IKP menggunakan metode mixed method antara kuantitatif dan kualitatif kepada 10 informan ahli setiap provinsi. Yaitu, melalui instrumen kuesioner, wawancara mendalam, hingga focus grup discussion. Namun, sejumlah pihak yang hadir memberikan usul bahwa proporsional informan tidak bisa disamaratakan di setiap daerah. Selain itu, informan ahli yang dijadikan narasumber harus kompeten dan memiliki pengetahuan soal kondisi daerahnya. ’’Masukan ini akan kami asesmen untuk survei selanjutnya,’’ jelasnya.  Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya menyampaikan, IKP dilakukan setiap tahun sebagai upaya mengukur tingkat demokrasi. Menurut dia, semua nilai IKP nasional pada tiga lingkungan tahun ini mengalami kenaikan. Fisik dan politik mendapat nilai 78,95 atau naik 1,85 poin; ekonomi 76,86 atau naik 1,97 poin, serta hukum mendapat nilai 76,71 atau naik 1,84 poin. (dho/c7/git)

Indeks Kebebasan Pers Nasional Naik, Jatim Sebaliknya

indeks kebebasan pers

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#indeks kebebasan pers

Berita Terkini

Skor Indeks Kebebasan Pers Nasional Turun, Kaltim Raih Peringkat ke-2 di Antara Kalsel dan Kalteng

Indeks Kebebasan Pers Nasional Naik, Jatim Sebaliknya

Download Aplikasi JawaPos.com