<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/VHUHYCNOIioZ5kLZpCVL1rzOMDaASILMANSdfz9k-2658218848.jpg" alt="Bupati Lumajang Indah Amperawati (dua dari kiri) bertakziah ke rumah duka warganya yang meninggal saat menonton karnaval sound horeg. (dok. Radar Jember)" width="100%">
<figcaption>Bupati Lumajang Indah Amperawati (dua dari kiri) bertakziah ke rumah duka warganya yang meninggal saat menonton karnaval sound horeg. (dok. Radar Jember)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena sound horeg kembali menyita perhatian publik setelah seorang ibu di Lumajang bernama Anik Mutmainah, 38 tahun, tiba-tiba ambruk dan meninggal dunia saat asyik menyaksikan karnaval. Acara yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI itu digelar di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Sabtu malam (2/8), serta menghadirkan beberapa sound horeg yang didatangkan dari Lumajang dan kota lain. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasirian, namun nyawanya tak tertolong. Suami korban, Mujiarto mengatakan bahwa sang istri dalam kondisi sehat. Ia bahkan sempat membagikan momen lewat ponselnya. &ldquo;Saat nonton sound, istri saya sempat merekam video dan mengunggahnya ke Facebook. Sebelumnya tidak pernah mengeluhkan sakit apapun, bahkan tidak punya riwayat penyakit jantung,&rdquo; ujarnya, dikutip dari Radar Jember (Jawa Pos Group), Selasa (5/8). Menanggapi peristiwa tersebut, Bupati Lumajang, Indah Amperawati mendatangi rumah duka Anik Mutmainah di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang untuk takziah, Minggu (3/8).&nbsp; "Hari ini saya atas nama Pemkab (Pemerintah Kabupaten Lumajang) takziah ke ibu Anik Mutmainah yang meninggal dunia tadi malam (Sabtu, 2 Agustus 2025). Kebetulan ada pawai karnaval desa," ujar Indah. Pemkab Lumajang akan menggelar koordinasi lintas sektor guna meninjau kembali aturan batas volume pengeras suara dalam kegiatan masyarakat, termasuk karnaval. Hal ini demi mencegah tragedi serupa di masa mendatang. Lebih lanjut, Indah juga menuturkan bahwa kegiatan karnaval sound horeg yang menyebabkan seorang ibu di Lumajang meninggal dunia, telah mengantongi izin dari aparat keamanan setempat. "Saya menanyakan kepada beberapa pihak, termasuk ke Camat. Pak camat menyampaikan bahwa karnaval ini sudah berizin. Saya juga mengkonfirmasi ini dan benar sudah berizin dan sudah sesuai SOP-nya," sambungnya. Maka dari itu, agar peristiwa nahas ini tak terulang lagi, Pemkab Lumajang akan segera melakukan evaluasi dan rapat koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memperketat regulasi. "Jadi segera kami akan evaluasi dan koordinasi dengan Pak Kapolres selaku pihak penerbit izin. Saya bertemu dengan keluarga, dan keluarga menerima dengan ikhlas dan ini sebagai bagian dari takdir," tukas Indah.

Seorang ibu di Lumajang meninggal dunia saat menyaksikan karnaval sound horeg di Pasirian, Pemkab akan evaluasi regulasi suara.

Warganya Meninggal Saat Nonton Sound Horeg di Pasirian, Bupati Lumajang Indah Amperawati akan Tinjau Ulang Batas Volume Pengeras Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/22/perempuan-pemimpin-di-daerah-3060984084.jpg" alt="Para perempuan yang menjadi pemimpin daerah. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Para perempuan yang menjadi pemimpin daerah. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilkada 2024 melahirkan sederet perempuan yang bakal menjadi pemimpin kabupaten, kota, bahkan provinsi. Kesehatan ibu, kekerasan terhadap wanita, dan ketahanan keluarga merupakan sebagian isu yang akan menjadi perhatian besar mereka. BAGI Ipuk Fiestiandani, menjadi bupati tak ubahnya mengelola rumah tangga dalam skala dan kompleksitas yang lebih luas. Artinya, dia adalah ibu bagi semua. Sebagaimana orang tua, lanjut Ipuk yang unggul dalam rekapitulasi pemilihan bupati (pilbup) Banyuwangi, Jawa Timur, itu, tentu tak semua keinginan anak atau anggota keluarga harus diwujudkan. "Harus dikelola mana yang paling prioritas, mana yang urgen,&rdquo; kata Ipuk kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi di sela perayaan Hari Jadi Kabupaten Banyuwangi Rabu (18/12) lalu. Naluri seorang ibu yang tahu kapan harus bersikap asih dan kapan kudu bertindak tegas itu pula yang di mata Etik Suryani yang unggul dalam rekapitulasi pilbup Sukoharjo, Jawa Tengah, menjadi kelebihan perempuan. Menurut dia, perempuan mengombinasikan kemampuan emosional, sosial, dan strategis menjadi keunggulan yang dapat memberikan dampak positif dalam kepemimpinan. &rsquo;&rsquo;Kami juga memiliki ketahanan dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Dalam menghadapi perubahan atau tantangan, perempuan cenderung lebih fleksibel, tapi tetap fokus pada solusi,&rdquo; jelasnya sebagaimana dilansir Jawa Pos Radar Solo. Pengingat di Hari Ibu Pada momen Hari Ibu hari ini, Ipuk dan Etik adalah salah satu cerminan perempuan yang mendapat amanah langsung dari rakyat untuk memimpin kabupaten atau kota. Ini posisi yang tidak main-main mengingat di era otonomi daerah, dengan payung hukum Undang-Undang 22/1999, kabupaten dan kota adalah ujung tombak pembangunan. Selain Ipuk dan Etik, ada sederet nama perempuan lain yang juga mendapat amanah dari rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk memimpin kabupaten/kota. Di level provinsi, Khofifah Indar Parawansa juga unggul dalam rekapitulasi pilgub Jawa Timur. Bagi pakar kepemiluan Titi Anggraini, itu penanda, meski akses politiknya tidak mudah, penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan semakin baik. &rsquo;&rsquo;Ketika dulu pemilihan melalui DPRD, peluang perempuan untuk tampil sebagai pemimpin sangat kecil. Namun, dengan pemilihan langsung oleh rakyat, perempuan mendapatkan ruang yang lebih luas,&rsquo;&rsquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (21/12). Perempuan yang berhasil menjadi kepala daerah, lanjut Titi, juga membawa keunikan karakter kepemimpinan. Perempuan sering kali mampu melihat persoalan secara lebih holistis, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan. Sebagai contoh, dalam kebijakan terkait infrastruktur jalan, perempuan diyakini akan lebih peka dengan menghubungkan pada isu kesehatan perempuan. Misalnya, angka kematian ibu dan anak. &rsquo;&rsquo;Perspektif ini lebih mudah dipahami perempuan karena mereka memiliki kebutuhan khas yang sulit ditangkap sepenuhnya oleh laki-laki,&rsquo;&rsquo; ungkap Titi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/015448460/hari-ibu-yang-lebih-inklusif">Hari Ibu yang Lebih Inklusif</a> Indah Amperawati yang unggul dalam rekapitulasi pilbup Lumajang, Jawa Timur, mungkin bisa menjadi contoh apa yang dimaksud Titi. Selain infrastruktur jalan yang menjadi fokus utama untuk mendukung akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, perempuan yang dikenal dengan panggilan Bunda Indah itu sangat memperhatikan sektor kesehatan. Terutama ibu hamil dan anak yang juga mendapat perhatian khusus. &rsquo;&rsquo;Kesehatan ibu itu paling penting karena ibu melahirkan anak-anak. Ibu harus sehat sehingga lahir anak-anak yang sehat,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semeru. Di mata Indah, kepemimpinan perempuan umumnya kental dengan sisi kedetailan dan ketelatenan. &rsquo;&rsquo;Makanya, keluarga dan amanah tugas bisa dijalankan bersamaan,&rdquo; katanya. Budaya Patriarki Kalau pendekatan khas perempuan Indah Amperawati ditunjukkan dengan menggarisbawahi pentingnya kesehatan ibu, Vinanda Prameswati memperlihatkannya dengan menargetkan Kediri, kota yang bakal dia pimpin, sebagai rumah aman bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. &rsquo;&rsquo;Di Kota Kediri masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya lihat data dari dinas perempuan dan anak itu, ada sekitar 35 kasus sampai November,&rdquo; terangnya kepada Jawa Pos Radar Kediri. Timbulnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu, lanjut dia, dipicu berbagai faktor. Termasuk faktor ekonomi, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat. &rsquo;&rsquo;Pendidikan juga menjadi concern kami. Karena ini merupakan kebutuhan dasar dan apabila pendidikan warga semakin meningkat, saya rasa kekerasan terhadap perempuan di Kota Kediri juga bisa menurun,&rdquo; jelas perempuan 26 tahun itu. Ipuk yang sudah satu periode memimpin Banyuwangi juga bakal memprioritaskan peningkatan ketahanan keluarga. Ada banyak persoalan di tengah masyarakat yang dinilainya berasal dari kondisi rumah tangganya. Mulai stunting, kriminalitas, hingga persoalan-persoalan lainnya. &rdquo;Jika keluarga tumbuh harmonis, sejahtera, dan berkecukupan, berbagai persoalan tersebut bisa diminimalkan,&rsquo;&rsquo; katanya. Sisi Pembeda Bagi Ika Puspitasari yang bakal memimpin kembali Kota Mojokerto, Jawa Timur, kepemimpinan sejatinya tidak bisa diklasifikasikan berdasar gender. Sebab, mewujudkan pembangunan yang inklusif tetap harus dilakukan secara holistis. Menurut dia, kepemimpinan lebih berlandas pada kompetensi dan kapabilitas secara personal. Namun, lanjut dia, perempuan memiliki sisi pembeda dalam mengambil kebijakan maupun menyelesaikan persoalan. &rsquo;&rsquo;Secara naluriah, perempuan itu memang cenderung lebih detail dalam me-manage atau mengelola. Perempuan juga cenderung lebih mengedepankan hati dan rasa dibandingkan dengan logika dan pikiran,&rsquo;&rsquo; ujarnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto kemarin. Banyak program yang bakal dia jalankan di periode kedua kepemimpinannya. Pemberdayaan perempuan, salah satunya. Sebab, jumlah perempuan di Kota Onde-Onde memang sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Termasuk, berdasar data, 27.900 UMKM di Kota Mojokerto, lebih dari 60 persen pelaku usahanya merupakan kaum ibu-ibu. &rsquo;&rsquo;Artinya, banyak sekali pelaku usaha itu kaum perempuan. Dan bahkan, beberapa di antaranya menjadi tulang punggung yang mencarikan nafkah bagi keluarganya,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Jadi, salah besar kalau masih ada yang menganggap perempuan sekadar &rsquo;&rsquo;konco wingking&rdquo;. Pilkada 2024 menunjukkan banyak pemilik hak suara yang meyakini perempuan sangat mampu berada di depan untuk kelak menjadi ibu bagi &rsquo;&rsquo;anak-anaknya&rdquo;. &rsquo;&rsquo;Perempuan bukan sekadar &rsquo;konco wingking&rsquo;, mereka memiliki potensi besar yang dapat mendukung pembangunan dan perekonomian daerah,&rdquo; kata Etik Suryani. Tapi, Titi Anggraini mengingatkan, kepemimpinan perempuan lebih rentan terhadap infiltrasi politik dinasti, terutama dalam konteks budaya politik yang masih patriarkal. Perempuan yang maju tidak jarang merupakan istri pejabat atau keluarganya. Selain itu, lanjut Titi, perempuan juga menghadapi hambatan politik biaya tinggi sehingga mereka yang berhasil sering kali berasal dari lingkaran elite. &rsquo;&rsquo;Saya berharap kehadiran perempuan tidak hanya untuk memenuhi kuota, tetapi juga memperjuangkan isu-isu lintas sektor yang berdampak pada perempuan dan anak,&rdquo; katanya. (fre/aif/son/nur/kwl/ais/ram/fen/far/c7/ttg)

Kesehatan ibu, kekerasan terhadap wanita, dan ketahanan keluarga merupakan sebagian isu yang akan menjadi perhatian besar kada perempuan.

Kabupaten, Kota, Provinsi di Tangan Para Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/WhatsApp-Image-2024-11-14-at-190513-2264583097.jpeg" alt="Calon Bupati Kabupaten Lumajang nomor urut 02, Indah Amperawati, atau yang kerap disapa Bunda Indah menyampaikan program inovatif Dana Dusun. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Calon Bupati Kabupaten Lumajang nomor urut 02, Indah Amperawati, atau yang kerap disapa Bunda Indah menyampaikan program inovatif Dana Dusun. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Bupati Kabupaten Lumajang nomor urut 02, Indah Amperawati, atau yang kerap disapa Bunda Indah menyampaikan program inovatif Dana Dusun. Program inimentransformasi pembangunan di Kabupaten Lumajang. Berfokus pada pemberdayaan masyarakat dari tingkat yang paling dasar, yaitu dusun, program ini menjadi sebuah terobosan baru yang belum pernah diterapkan oleh Bupati Lumajang sebelumnya. Program pendanaan ini akan menyasar 879 dusun di Kabupaten Lumajang. Melalui program ini, setiap dusun di Lumajang akan menerima dana setidaknya Rp 100 juta setiap tahunnya. Alokasi dana ini dapat ditentukan menyesuaikan dengan kesepakatan bersama para warga dusun yang terkait untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dusun, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga penanganan masalah sosial. Indah Amperawati menyampaikan komitmen serta keyakinan teguh bahwa penerapan Program Dana Dusun nantinya dapat membawa perubahan yang berdampak positif bagi warga Kabupaten Lumajang. &ldquo;Program Dana Dusun adalah wujud nyata komitmen kami untuk membangun Lumajang dari akar rumput. Kami percaya bahwa dengan memberdayakan masyarakat dimulai dari tingkat dusun, bersama kita dapat menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan untuk permasalahan yang ada,&rdquo; ujar Bunda Indah. Bunda Indah menjelaskan program ini merupakan inovasi baru dalam pembangunan daerah, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat di tingkat dusun. Program ini juga merupakan solusi somprehensif karena dana dusun dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kemudian, program ini bentuk komitmen pemerataan pembangunan. Dengan memberikan dana kepada setiap dusun, pembangunan akan lebih merata dan tidak terpusat di wilayah tertentu. Selain itu, program ini akan meningkatkan kesejahteraan. Dana Dusun&nbsp;diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat dusun secara signifikan. Indah Amperawati menegaskan bahwa Program Dana Dusun sepenuhnya dapat dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten Lumajang. Dengan melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, dana sebesar Rp 88&nbsp;miliar per tahun dapat dialokasikan untuk program ini. Melalui Program Dana Dusun, Indah Amperawati berharap seluruh 879 dusun di Kabupaten Lumajang dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjadikan Kabupaten Lumajang sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Seperti iketahui, Bunda Indah Masdar adalah seorang pemimpin berpengalaman yang telah mengabdi di berbagai sektor pemerintahan dan organisasi di Kabupaten Lumajang. Peraih gelar Magister Administrasi Publik dari Universitas Merdeka Malang ini pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Lumajang (2018-2023) serta mengemban sejumlah posisi strategis, termasuk Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang. Di luar pemerintahan, Bunda Indah aktif dalam organisasi, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Kwartir Cabang Pramuka Lumajang, Ketua Dewan Kehormatan PMI Lumajang, Ketua DPC Partai GERINDRA Lumajang, serta Ketua Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia. Dengan pengalaman luas dalam manajemen pemerintahan dan organisasi sosial, Bunda Indah dikenal sebagai sosok pemimpin yang berdedikasi, visioner, dan memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.

Calon Bupati Kabupaten Lumajang nomor urut 02, Indah Amperawati, atau yang kerap disapa Bunda Indah menyampaikan program inovatif Dana Dusun

Cabup Kabupaten Lumajang Indah Amperawati Komitmen Jalankan Program Dana Dusun 