<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/RUPSLB-VALE-29434348.jpg" alt="Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Vale Indonesia Tbk, di Jakarta pada Selasa (23/9). (VALE)" width="100%">
<figcaption>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Vale Indonesia Tbk, di Jakarta pada Selasa (23/9). (VALE)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Vale Indonesia Tbk, sebuah perusahaan tambang nikel terintegrasi, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada Selasa (23/9). Rapat ini juga diselenggarakan secara virtual melalui platform eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), mengikuti peraturan OJK yang berlaku. ​Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menerima pengunduran diri Luke Mahony dari posisinya sebagai Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasinya.&nbsp; Sebagai pengganti Luke Mahony, pemegang saham menyetujui pengangkatan Slamet Sugiharto sebagai Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer. Jabatan baru ini berlaku efektif sejak penutupan RUPSLB hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 2028. Bernardus Irmanto, Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale, menyampaikan, sebagai Perseroan yang mengedepankan teknologi dalam operasional tambang, perusahaan menyambut kehadiran Slamet Sugiharto sebagai Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer.&nbsp; "Dengan pengalaman dan keahliannya, beliau diharapkan dapat memperkuat strategi dan kapabilitas teknis perusahaan. PT Vale akan terus memastikan kesinambungan kepemimpinan yang solid, dengan komitmen menjalankan praktik pertambangan terbaik, mendorong hilirisasi yang bertanggung jawab, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan," kata Bernardus dalam keterangannya, Rabu (24/9). Dengan pengangkatan ini, susunan lengkap Direksi PT Vale adalah sebagai berikut. Presiden Direktur dan Chief Executive Officer: Bernardus Irmanto Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer: Abu Ashar Direktur dan Chief Human Capital Officer: Heriyanto Agung Putra Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer: Budiawansyah Direktur dan Chief Financial Officer: Rizky Andhika Putra Direktur dan Chief Project Officer: Muhammad Asril Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer: Slamet Sugiharto Selanjutnya, perusahaan memastikan bahwa perubahan kepengurusan dan capaian operasional akan dijalankan dengan mematuhi regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.&nbsp; Keputusan RUPSLB dan perkembangan operasional ini menunjukkan komitmen PT Vale dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan, stabilitas operasional, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

PT Vale Indonesia Tbk mengadakan RUPSLB, mengangkat Slamet Sugiharto sebagai Direktur baru, memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan.

PT Vale Indonesia Tbk Gelar RUPSLB, Perkenalkan Jajaran Direksi Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/andaru-vale-255132269.jpg" alt="Head of Corporate Finance and Investor Relation Vale Indonesia Andaru Brahmono Adi, di Jakarta, Jumat (18/7). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Head of Corporate Finance and Investor Relation Vale Indonesia Andaru Brahmono Adi, di Jakarta, Jumat (18/7). (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Vale Indonesia Tbk (kode saham: INCO) membidik pendanaan eksternal antara USD 1-1,2 miliar secara bertahap hingga 2027 untuk membiayai pengembangan tiga proyek tambang nikel di Bahodopi, Pomalaa, dan Sorowako.&nbsp;Selain proyek tambang, pendanaan tersebut juga akan digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan nikel berteknologi high pressure acid leaching (HPAL) yang dijalankan bersama sejumlah mitra strategis. "Betul bahwa kami memang memerlukan dana kurang lebih USD 1-1,2 miliar dan itu akan terbagi menjadi beberapa fase. Jadi, saat ini kita masih lakukan perhitungan, analisa internal, struktur apa yang terbaik untuk perusahaan kedepannya," kata Head of Corporate Finance and Investor Relation Vale Indonesia Andaru Brahmono Adi, dikutip dari Antara, Jumat (18/7). Dari total pendanaan yang dibutuhkan tersebut, tahap awal sekitar USD 500 juta rencananya diperoleh melalui pinjaman bank pada 2026.&nbsp;Sedangkan sisanya antara USD 500-700 juta berpotensi dihimpun melalui penerbitan obligasi pada 2027. Proyek tambang nikel di Bahodopi, Pomalaa, dan Sorowako yang sepenuhnya dimiliki Vale itu masih dalam proses pembangunan.&nbsp;Tambang Bahodopi ditargetkan mulai produksi pada 2025. Proyek Pomalaa dijadwalkan beroperasi pada kuartal II 2026, dan proyek Sorowako menyusul setelahnya. Untuk pengembangan smelter HPAL, Vale bekerja sama dengan sejumlah mitra global. Proyek HPAL di Pomalaa dikembangkan bersama Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (Huayou) dan Ford Motor Co (Ford), dan dijadwalkan rampung pada kuartal IV 2026.&nbsp;Untuk proyek HPAL di Bahodopi, Vale bermitra dengan GEM Co., Ltd dan masih membuka peluang kerja sama tambahan. Sementara proyek HPAL Sorowako juga telah menjalin kemitraan awal dengan Huayou, namun Vale tetap menjajaki potensi mitra baru.&nbsp;"Sejauh ini memang kita sudah ada penjajakan, sudah berbicara dengan beberapa potensial. Tapi, kita belum sampai ke level untuk penandatanganan," kata Andaru.

Vale Indonesia membutuhkan pendanaan $1-1,2 miliar untuk proyek nikel di Bahodopi, Pomalaa, dan Sorowako hingga 2027.

VALE Butuh USD 1,2 Miliar untuk Tiga Proyek Tambang, Cari dari Pinjaman Bank serta Penerbitan Obligasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/JKT_Harga-Emas-Antam_SALMAN-TOYIBI-02JPG-3691717230.jpg" alt="Petugas menunjukkan emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta, Senin (14/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukkan emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta, Senin (14/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Emiten dari BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID diproyeksi akan terus mendapat apresiasi investor yang positif seiring dengan kuatnya fondasi kinerja operasional dan keuangan.&nbsp;Sektor mineral dan batu bara juga memiliki tren penguatan kinerja yang baik seiring dengan tingginya kebutuhan terhadap produk-produk hilirisasi. Adapun, sederet emiten di bawah MIND ID antara lain PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Timah Tbk. (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) kompak mencatatkan kinerja positif di tengah krisis geopolitik, eskalasi perang dagang dan fluktuasi harga komoditas.&nbsp;Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, emiten-emiten di bawah holding pertambangan MIND ID cukup prospektif ke depan. Prospek itu setidaknya tercermin dari kinerja saham emiten tersebut dalam beberapa waktu terakhir.&nbsp;"Saat ini sudah terjadi kenaikan harga saham baik TINS, INCO, ANTM maupun PTBA yang sudah ter-price-in dari berbagai dinamika sentimen positif yang terjadi sebelumnya. Termasuk adanya prospek emiten di bawah MIND ID ke depan," katanya, dikutip Senin (16/6). Menurutnya, emiten-emiten Grup MIND ID cukup fokus dalam meningkatkan sinergi guna menjalankan strategi bisnis yang diharapkan oleh pemerintah agar dapat lebih efektif.&nbsp;Selain itu, Grup MIND ID termasuk empat emiten di bawahnya terus mendorong upaya hilirisasi komoditas pertambangan yang didorong oleh pemerintah. Hal tersebut berdampak pada penciptaan nilai tambah yang berujung pada pertumbuhan ekonomi nasional. "Itu tujuannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keekonomian bangsa. Apalagi emiten BUMN sudah membagikan dividen bernilai jumbo," tuturnya. Perusahaan di bawah holding memang sudah mengumumkan pembagian dividen untuk tahun buku 2024.&nbsp;ANTM menebar dividen sebesar Rp 3,6 triliun atau Rp 151,77 per saham. Nilai tersebut 100 persen dari capaian laba. PTBA juga telah memutuskan menebar dividen Rp 3,82 triliun atau Rp 332,26 per saham. Nilai dividen PTBA mencapai 75 persen dari laba.&nbsp; Kemudian, TINS menebar dividen Rp 474,65 miliar atau Rp 63,73 per saham, sekitar 40 persen dari laba tahun buku 2024. Begitu pun, terakhir, INCO bakal tebar dividen final sebesar USD 34,65 juta atau setara USD 0,00329 per saham. Dividen tersebut, kata dia, turut disalurkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.&nbsp;Secara keseluruhan, MIND ID membukukan laba bersih Rp 40,2 triliun dalam laporan keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit. Laba itu meningkat 46 persen dibandingkan 2023. Sementara itu, Director PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Reza Priyambada menilai bahwa prospek saham-saham yang berada di bawah MIND ID akan tergantung pada arah kebijakan holding dalam mengembangkan dan mengutilisasi perusahaan di bawah naungannya.&nbsp;Dia menilai, kinerja perusahaan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan pendapatan maupun laba, namun juga upaya melakukan operasional secara efisien dan efektif sehingga dicapai hasil yang optimal serta memberikan kontribusi positif bagi MIND ID. "Tentunya perkembangan dinamika pasar ke depannya dan pengelolaan operasional ke yang lebih baik ke depannya dapat memberikan kinerja yang jauh lebih positif," tuturnya.&nbsp;Dia menyebut koordinasi dengan sejumlah pihak agar kegiatan operasional dapat dilakukan MIND ID sehingga improvement kinerja dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Emiten MIND ID menunjukkan kinerja positif, dengan dividen jumbo dan prospek cerah di sektor mineral dan batu bara.

Sektor Minerba Menuju Tren Penguatan, Emiten-emiten di Bawah MIND ID Siap-siap Diterpa Angin Segar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/BATERAI-EV.jpg" alt="ILUSTRASI: Paket baterai lithium terlihat di stan Lexus selama pameran otomotif Auto China 2016 di Beijing, China, 29 April 2016. ANTARA" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Paket baterai lithium terlihat di stan Lexus selama pameran otomotif Auto China 2016 di Beijing, China, 29 April 2016. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam gelaran Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024, titik balik paradigma dalam pengelolaan mineral kritis&nbsp;(critical minerals)&nbsp;menjadi salah satu topik yang didiskusikan oleh para pemangku kepentingan&nbsp;(stakeholders). Dulu, industri pertambangan identik dengan kerusakan lingkungan. Hutan-hutan yang terdeforestasi, air yang tercemar, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas ini memang kerap menuai protes dari masyarakat sekitar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan. Banyak tambang menjadi sumber konflik sosial yang berkepanjangan, dengan masyarakat lokal yang kerap terpinggirkan oleh eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Kendati memiliki risiko ekologi dan sosial, tak bisa dimungkiri bahwa sektor pertambangan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Memberikan penerimaan negara yang signifikan hingga membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di tengah pembicaraan dampak positif dan negatif pertambangan, dunia kini memasuki era baru yang sangat bergantung pada mineral kritis sebagai komponen vital dalam transisi energi global menuju energi bersih. Indonesia sebagai 'rumah' mineral kritis Mengutip definisi dari Kementerian ESDM, mineral kritis diartikan sebagai kategori mineral yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional, namun mempunyai potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak. Jenis ini mencakup beberapa mineral seperti nikel, litium, dan kobalt yang tak hanya menjadi bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV), tetapi juga memainkan peran penting dalam teknologi terbarukan lainnya seperti panel surya dan turbin angin. Dari laporan ANTARA&nbsp;yang dikutip Senin (9/9), dalam beberapa sesi diskusi IISF 2024, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sering menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan global akan mineral kritis kian meningkat. Hal tersebut seiring kampanye besar-besaran negara maju untuk meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia, dengan kekayaan nikel yang melimpah, justru memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global mineral ini. Negara ini punya potensi besar dalam pengembangan&nbsp;rare earth elements&nbsp;yang menjadi kunci bagi teknologi keberlanjutan masa depan. Menurut Luhut, sudah saatnya Indonesia tidak hanya dikenal sebagai produsen nikel utama, namun juga sebagai pionir pengelolaan pertambangan keberlanjutan di antara negara berkembang. Saat sesi plenari IISF 2024, Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto menyoroti pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap potensi besar mineral kritis di Indonesia. "Memiliki sumber daya mineral kritis yang melimpah adalah berkah bagi Indonesia, namun juga harus diiringi dengan pengelolaan yang benar," ujar Bernardus. Keberkahan ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijak, agar mineral tersebut dapat memberikan dampak positif jangka panjang, baik bagi perekonomian, masyarakat, maupun lingkungan. Pengelolaan mineral kritis yang berkelanjutan bisa dimulai dengan membangun kemitraan lintas sektor, terutama industri teknologi. Harus diakui bahwa perusahaan pengelola tambang Indonesia saat ini belum mampu menyediakan teknologi yang efektif untuk mengelola mineral kritis. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengelola mineral kritis secara berkelanjutan. Dalam hal ini, contoh yang dilakukan Vale Indonesia dengan menggandeng Ford Motor Co. dan Zhejiang Huayou Cobalt Co. dalam pembangunan smelter nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Kemitraan ini memungkinkan Indonesia tidak hanya menambang, tetapi juga mengolah mineral dengan teknologi canggih sehingga memberikan nilai tambah pada hasil tambang dan memperluas akses ke pasar internasional. Reklamasi sebagai solusi jangka panjang Tidak selesai sampai di situ, tantangan besar masih mengintai. Dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan tidak bisa diabaikan begitu saja. Partisipasi aktif masyarakat lokal dan persetujuan dari pemerintah sangat penting untuk memastikan kelangsungan operasional tambang. Masyarakat sekitar sering kali menjadi korban tidak langsung dari kegiatan tambang. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa proyek tambang dapat beroperasi dengan adil dan bertanggung jawab. Menjawab tantangan ini, Vale Indonesia berusaha menunjukkan bahwa pertambangan yang bertanggung jawab adalah mungkin. Hingga kini, perusahaan telah berhasil mereklamasi 67 persen dari lahan yang dibuka untuk tambang. Langkah reklamasi dianggap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dengan harapan bahwa lahan bekas tambang dapat kembali berfungsi secara ekologis. Banyak perusahaan tambang saat ini yang mulai menyadari bahwa rehabilitasi lahan tidak hanya dilakukan di dalam area konsesi tambang, tetapi juga di luar area tersebut. Pendekatan ini menjadi contoh bahwa sektor pertambangan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, meskipun kegiatan tambang tidak dapat menghindari dampak negatif sepenuhnya. Meskipun demikian, hal lain yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana reklamasi dapat berjalan secara progresif dan terus berkelanjutan. Perusahaan tambang bisa menebang pohon dalam proses operasi mereka, yang terpenting adalah komitmen mereka untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah dirusak. Upaya seperti ini menjadi contoh yang baik bagi perusahaan tambang lain di Indonesia. Pengawasan pemerintah dan tantangan sosial Dalam pengelolaan mineral kritis, peran pemerintah sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh Co-Chief Operating Officer dan Direktur Social Performance di International Council on Mining and Metals (ICMM) Danielle Martin, Pemerintah harus tetap memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan mengikuti standar sosial dan lingkungan yang ketat. "Kepercayaan masyarakat terhadap sektor pertambangan sangat penting," kata Danielle. Tanpa keterlibatan aktif Pemerintah dan masyarakat lokal, menurut dia, sangat sulit memastikan bahwa proyek pertambangan berjalan konsisten dengan standar keberlanjutan. Dalam sesi diskusi tematik ISF 2024, sudut pandang Pemerintah Indonesia yang diwakili Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Menjadi aspek hal yang krusial untuk selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. "Sebenarnya jika benar-benar dipikirkan dengan pendekatan pragmatis, jika perusahaan pertambangan memiliki paradigma yang lebih luas, maka mereka dapat melihatnya biodiversitas sebagai manfaat ekonomi jangka panjang daripada akumulasi kekayaan ekonomi jangka pendek," kata Kartika atau yang akrab disapa Tiko itu. Ia bercerita saat ini sudah ada langkah-langkah inovatif perusahaan tambang di Indonesia yang mulai menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Bentuk pengawasan yang dilakukan salah satunya melalui penerbitan lisensi pertambangan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Apabila perusahaan ingin melakukan operasional pertambangan, maka harus tetap komit pada kontrak lisensi tersebut. Dalam hal ini, kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi ujung tombak dalam memastikan operasional tambang yang berkelanjutan. Director of the Project on Critical Minerals Security di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Gracelin Baskaran setuju bahwa pendekatan yang tepat dapat memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif secara ekonomi sambil menjaga kelestarian lingkungan. "Perusahaan tambang yang baik selalu memiliki rencana konservasi keanekaragaman hayati yang baik pula," katanya. Bagaimanapun, mineral kritis bakal menjadi tulang punggung masa depan. Namun di satu sisi, Indonesia menyadari bahwa eksploitasi mineral harus dilakukan dengan bijak. Keberlanjutan menjadi tujuan utama, di mana setiap langkah yang diambil oleh perusahaan tambang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus pada pelestarian alam dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Titik balik ini menjadi cerminan harapan bahwa industri pertambangan, meskipun sarat dengan tantangan dapat berubah menjadi kekuatan yang mendukung masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Harus diakui, perusahaan pengelola tambang Indonesia saat ini belum mampu menyediakan teknologi yang efektif untuk mengelola mineral kritis.

IISF 2024 jadi Momentum Titik Balik Pengelolaan Mineral Kritis Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/nickel-3345827103.jpg" alt="ILUSTRASI. Sebagian besar nikel yang telah diimpor ke Tiongkok bukan diproduksi untuk baterai melainkan dipasok untuk industri baja. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Sebagian besar nikel yang telah diimpor ke Tiongkok bukan diproduksi untuk baterai melainkan dipasok untuk industri baja. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Vale Indonesia Tbk (IDX Ticker: INCO) resmi menerima perpanjangan izin operasi (untuk periode sampai dengan 28 Desember 2035) setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas nama PT Vale. IUPK yang diterima perseroan pada 13 Mei 2024 memberikan kepastian hukum bagi perseroan untuk beroperasi di wilayah konsesinya dan menjalankan strategi pertumbuhan bisnisnya. Dikutip dari keterangan resminya, Rabu (15/5), berdasarkan IUPK, PT Vale wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru, termasuk fasilitas hilir lebih lanjut, dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengembangan ini akan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kelayakan, serta kebijakan dan praktik Perseroan (termasuk praktik pertambangan yang baik serta lingkungan, sosial, dan tata kelola). Sebagai pemegang IUPK, PT Vale kini diwajibkan untuk membayarkan bagi hasil IUPK sebesar 10 persen dari laba bersih kepada Pemerintah Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berarti meningkatkan kontribusi perseroan kepada negara dan daerah. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam IUPK (termasuk telah selesainya divestasi PT VaIe sebagaimana diumumkan melalui siaran pers pada 26 Februari 2024), IUPK berlaku selama sisa jangka waktu Kontrak Karya (28 Desember 2025) serta perpanjangan pertama selama 10 tahun (sampai dengan 28 Desember 2035). IUPK dapat diperpanjang lebih lanjut (setiap perpanjangan untuk jangka waktu 10 tahun) sesuai ketentuan yang berlaku. CEO dan Presiden Direktur Vale, Febriany Eddy, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada perseroan, serta mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak. "Perseroan tetap bertekad untuk maju bersama seluruh pemangku kepentingan guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak," tuturnya.

Perpanjangan IUPK memberikan kepastian hukum bagi Perseroan untuk beroperasi di wilayah konsesinya dan jalankan strategi pertumbuhan bisnis.

Sah! Vale Terima Perpanjangan Izin Operasi di Indonesia hingga 2035

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/Menteri-ESDM-Arifin-Tasrif-Dery-Ridwansah-1-2512345295.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi para petinggi Kementerian ESDM saat konferensi pers terkait capaian kinerja sektor ESDM 2023 dan program kerja 2024 di Jakarta, Senin (15/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi para petinggi Kementerian ESDM saat konferensi pers terkait capaian kinerja sektor ESDM 2023 dan program kerja 2024 di Jakarta, Senin (15/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa draf Surat Keputusan (SK) untuk perpanjangan izin usaha tambang PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sudah disampaikan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. &ldquo;Menteri ESDM telah menyampaikan draf SK IUPK PT Vale Indonesia Tbk kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM melalui surat Nomor T-154/MB.04/MEM.S/2024 pada tanggal 22 Maret 2024,&rdquo; ujar Arifin dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (3/4). Perihal surat tersebut, kata Arifin, adalah Pengantar Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian PT Vale Indonesia Tbk. Arifin menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) telah selesai dievaluasi terkait aspek administrasi, teknis, lingkungan, finansial, serta kinerja perusahaan. &ldquo;Selanjutnya, IUPK ini di Kementerian Investasi yang akan mengeluarkan izinnya,&rdquo; ujar Arifin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014506656/lagi-garap-smelter-usd-9-miliar-vale-harap-adanya-iupk-beri-kepastian-rencana-investasi-perusahaan">Lagi Garap Smelter USD 9 Miliar, Vale Harap Adanya IUPK Beri Kepastian Rencana Investasi Perusahaan</a> Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan serangkaian perjanjian definitif dalam rangka divestasi saham kepemilikan asing PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Jakarta, Senin (26/2). Dengan penandatanganan tersebut, MIND ID saat ini memegang saham Vale Indonesia sebesar 34 persen. Adapun, harga divestasi saham Vale tersebut, yakni Rp3.050 per saham. Arifin Tasrif mengatakan proses perpanjangan kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sudah selesai, dengan perpanjangan kontrak selama 20 tahun. Ia mengatakan bahwa rekomendasi dokumen resmi IUPK tersebut diberikan pada Jumat (22/3). Adapun rekomendasi untuk pemberian IUPK tersebut datang dari Kementerian ESDM, dan perizinan akan dikeluarkan oleh Kementerian Investasi. Arifin mengatakan bahwa untuk memperpanjang izin tambang, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berkomitmen untuk investasi hingga senilai Rp 178,58 triliun atau 11,2 miliar dolar AS dengan kurs rupiah terhadap dolar senilai Rp 15.944.

Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.

Menteri ESDM Sebut Draf Perpanjangan Izin Vale Sudah di Meja Bahlil Lahadalia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/VALE-3928713269.jpg" alt="Senior Manager Communication Vale Indonesia Bayu Aji saat temu media di Jakarta, Senin (1/4)." width="100%">
<figcaption>Senior Manager Communication Vale Indonesia Bayu Aji saat temu media di Jakarta, Senin (1/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mengharapkan adanya dokumen izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari pemerintah dapat memberikan kepastian terkait dengan rencana investasi perusahaan ke depan. "Jadi, harapannya dengan adanya IUPK nanti kalau kami sudah dapat, tentunya semua akan jadi lebih jelas kepastiannya sehingga kami juga lebih enak lagi jalankan rencana investasinya," kata Senior Manager Communication Vale Indonesia Bayu Aji saat temu media di Jakarta, Senin (1/4). Bayu Aji melaporkan bahwa sampai saat ini&nbsp;Vale Indonesia belum menerima dokumen IUPK tersebut. "Kalau sampai dengan saat ini dari sisi PT Vale, kami belum menerima dokumennya," ungkap Bayu. Apalagi, lanjut dia, Vale Indonesia juga sedang mengembangkan tiga proyek smelter nikel baru dengan total investasi hampir USD 9 miliar. Smelter tersebut tersebar di Sorowako&nbsp;(Sulawesi Selatan),&nbsp;Polamaa&nbsp;(Sulawesi Tenggara), dan Bahodopi&nbsp;(Sulawesi Tengah). Oleh karena itu, Vale Indonesia pun mengharapkan agar dokumen IUPK tersebut dapat sesegera mungkin keluar. "Kami sangat berharap bisa segera karena dengan adanya IUPK tentunya ini 'kan jaminan kepastian kami lagi ke depan. Bayangkan saja mau investasi USD 9 miliar terus kemudian IUPK-nya belum jelas 'kan kalau berbisnis harus jelas juga ke depan," ujarnya. "Jadi, yang namanya proyek USD 9 miliar itu kami upayakan jalan terus, komitmennya tetap jalan," imbuh Bayu. Ia mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat acara penandatanganan divestasi saham Vale Indonesia di akhir Februari 2024 juga mengharapkan agar dokumen IUPK dapat segera dikeluarkan. "Waktu kami penandatanganan divestasi 'kan di situ Pak Luhut sudah sampaikan beliau berkeinginan ini segera diselesaikan dan sama sebenarnya semangatnya dari PT Vale," katanya. "Kami juga upayakan semua segala macam informasi yang dibutuhkan, segala macam persyaratan itu kami penuhi, tetapi tentu saja IUPK ini 'kan ada di tangan Pemerintah. Jadi, dari Pemerintah yang nanti akan keluarkan itu," lanjut Bayu. Namun, dia juga menegaskan bahwa sebenarnya Pemerintah dan Vale memiliki kesamaan, yakni hilirisasi harus makin kencang. "Jadi, seperti yang kami sampaikan waktu penandatangan divestasi sebenarnya antara Pemerintah dan PT Vale ini ada kesamaan persepsi, yaitu hilirisasi harus makin kencang, ini sepakat," tuturnya. Diketahui bahwa pemerintah Indonesia melalui&nbsp;holding&nbsp;BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan serangkaian perjanjian definitif dalam rangka divestasi saham kepemilikan asing PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) di Jakarta, Senin (26/2). Dengan penandatanganan tersebut, MIND ID saat ini memegang saham Vale Indonesia sebesar 34 persen. Adapun harga divestasi saham Vale tersebut, yakni Rp 3.050,00 per saham. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Dengan rampungnya proses divestasi tersebut, syarat bagi Vale untuk bisa memperpanjang kontrak karya (KK) menjadi IUPK telah terpenuhi.

Apalagi, lanjut dia, Vale Indonesia juga sedang mengembangkan tiga proyek smelter nikel baru dengan total investasi hampir USD 9 miliar.

Lagi Garap Smelter USD 9 Miliar, Vale Harap Adanya IUPK Beri Kepastian Rencana Investasi Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/hilirisasi-sda-2364623302.png" alt="ILUSTRASI. Ekskavator memindahkan tanah ke truk dalam pertambangan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan (28/7). Bijih nikel merupakan hasil tambang pertama yang dilarang diekspor secara mentah" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Ekskavator memindahkan tanah ke truk dalam pertambangan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan (28/7). Bijih nikel merupakan hasil tambang pertama yang dilarang diekspor secara mentah</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) membukukan laba sebesar USD 52,6 triliun pada kuartal III tahun 2023. Laba tersebut didorong oleh kinerja produksi yang kuat dengan mencapai 17.953 metrik ton selama kuartal III&nbsp;tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pencapaian ini patut diapresiasi yang tentunya tidak lepas dari penerapan strategi pemeliharaan yang efektif serta kinerja operasional yang luar biasa," kata Chief Financial Office Vale Indonesia Bernadus Irmanto dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (29/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pada kuartal III&nbsp;tahun 2023 harga realisasi rata-rata PT Vale masing-masing sebesar USD 16.204 dan USD 18.596 per ton. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 6 persen bila dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu dan 10 persen dengan harga realisasi rata-rata pada&nbsp;kuartal II tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun terjadi penurunan harga, perseroan berhasil mencatat peningkatan penjualan sebesar 7 persen selama kuartal III&nbsp;tahun 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan volume pengiriman nikel dalam matte.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, total laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) PT Vale sebesar USD 401,1 juta pada kuartal III&nbsp;tahun 2023, melampaui USD 382,6 juta yang tercatat pada kuartal yang sama tahun lalu," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bernadus Irmanto mengatakan, Beban Pokok Pendapatan Grup selama sembilan bulan pertama tahun 2023 sebesar USD 650,9 juta, meningkat 6 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. "Kenaikan ini terutama disebabkan oleh konsumsi bahan bakar dan biaya-biaya terkait," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai bagian dari inisiatif efisiensi berkelanjutan, PT Vale tetap menggunakan batubara sebagai sumber energi utama untuk burner sepanjang kuartal III&nbsp;tahun 2023. Keputusan ini yang menyebabkan peningkatan konsumsi batubara sebesar 13 persen yang sebagian diimbangi oleh penurunan konsumsi HSFO sebesar 7 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara itu, peningkatan konsumsi diesel sebesar 5 persen terutama didorong oleh peningkatan kegiatan penunjang penambangan selama kuartal III&nbsp;tahun 2023," pungkasnya.</div>

Total laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) PT Vale sebesar USD 401,1 juta pada kuartal III tahun 2023.

Vale Indonesia (INCO) Bukukan Laba USD 52,6 Triliun pada Kuartal III 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-sumbangan-perusahaan-mas-trenggono-bpn-minta-bawaslu-bertindak_m_.jpg" alt="Eddy Soeparno selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ikut turun tangan dalam menindaklanjuti indikasi permainan dana sumbangan capres." width="100%">
<figcaption>Eddy Soeparno selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ikut turun tangan dalam menindaklanjuti indikasi permainan dana sumbangan capres.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berencana mengubah status dari Kontrak Karya (KK) yang akan berakhir pada 28 Desember 2025, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu divestasi saham.  Sementara itu, DPR mendorong pembahasan ini dilanjutkan di Panja DPR. Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait kinerja dan harus ada pendalaman karena investasi Vale besar dan dalam jangka waktu yang cukup lama.  "Panja ini juga dilakukan untuk memberikan pengawasan dan kepastian hukum kepada Vale," jelas Eddy.  Eddy merinci bahwa pertemuan yang akan diadakan untuk memastikan kalau selama ini Vale sudah bekerja sesuai dengan GCG dan juga taat pada CSR termasuk lingkungan hidup secara menyeluruh.  "Ini jadi momen yang tepat karena sekaligus untuk perpanjangan. Apalagi Vale sudah berkontribusi besar dalam pajak dan PNBP," tegas Eddy.  Menurutnya, apa yang dilakukan DPR terhadap Vale ke depan, bukan hanya dilakukan pada industri pertambangan, namun juga industri lainnya apalagi kalau investasi yang ditanamkan dalam jumlah yang besar.  Berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 Pasal 112, Badan Usaha Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 persen secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.  Sebelumnya Holding BUMN Tambang yang dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau yang dikenal dengan nama MIND ID telah menyelesaikan transaksi pembelian 20 persen saham Vale Indonesia atau PTVI senilai Rp 5,52 triliun.  Dalam transaksi tersebut, Vale Canada Limited (VCL) sebagai induk dari Vale Indonesia telah melepas sahamnya 14,9 persen dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM) melepas 5,1 persen ke MIND ID. Dengan begitu, total saham yang dimiliki MIND ID sebesar 20 persen sesuai dengan aturan pemerintah.  VCL dan SMM merupakan dua pemegang saham terbesar Vale Indonesia. Dengan selesainya transaksi ini, kepemilikan saham di PTVI berubah menjadi Vale Group 44,34 persen, MIND ID 20 persen, SMM 15,03 persen, Sumitomo Corporation 0,14 persen, dan publik 20,49 persen.

DPR: Panja untuk Memastikan Kinerja Vale Berjalan Baik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#INCO

Berita Terkini