<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/Petrokimia-3984292663.jpg" alt="Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti (tengah) dan Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono (kanan) dalam diskusi outlook industri petrokimia di Sentul, Bogor, Jawa Barat.(Agfi)" width="100%">
<figcaption>Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti (tengah) dan Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono (kanan) dalam diskusi outlook industri petrokimia di Sentul, Bogor, Jawa Barat.(Agfi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah bersama pelaku industri sepakat bahwa penguatan sektor petrokimia menjadi fondasi penting untuk menekan ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan bahan baku bagi berbagai industri hilir. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa kebutuhan bahan baku kimia dasar di dalam negeri terus melonjak, sementara kapasitas produksi domestik belum mampu mengejar permintaan. Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menuturkan bahwa industri petrokimia memainkan peran strategis sebagai penyedia bahan baku plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga komponen penting untuk industri tekstil dan farmasi. &ldquo;Kebutuhan industri petrokimia nasional terus meningkat pesat, namun kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengimbanginya. Ini menyebabkan ketergantungan yang sangat besar terhadap impor,&rdquo; ujarnya di Sentul, Bogor, Sabtu (15/11). Dia menyebut sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) masih menunjukkan daya tahan yang kuat dengan pertumbuhan 5,92 persen pada Triwulan III-2025, bahkan subsektor kimia dan farmasi mencatat kenaikan 11,65 persen. Kinerja perdagangan juga relatif seimbang, dengan ekspor Januari&ndash;Agustus 2025 mencapai USD 32,25 miliar, setara dengan impor sebesar USD 32,31 miliar. Investasi sektor IKFT pun meningkat signifikan hingga Rp142,15 triliun. Meski tren positif terlihat, persoalan kesenjangan pasokan bahan baku masih mencolok. Pada produk olefin seperti etilen, kekurangan pasokan mencapai 800 ribu ton meski utilisasi pabrik sudah 75 persen. Keterbatasan juga terjadi pada aromatik, terutama p-xylene, dengan gap sekitar 500 ribu ton. Dua bahan baku tersebut sangat krusial untuk industri polyester dan PET. Kekurangan terbesar terlihat pada Mono Ethylene Glycol (MEG), yang mencatat gap 400 ribu ton, sementara pasokan polimer domestik baru mampu memenuhi sekitar separuh kebutuhan plastik nasional. &ldquo;Selama gap supply-demand masih selebar ini, kita tidak punya pilihan selain mengimpor. Namun ke depan, kondisi ini harus ditekan melalui pembangunan kapasitas baru dan integrasi industri dari hulu ke hilir,&rdquo; tegas Wiwik. Dia menambahkan, terdapat sejumlah tantangan krusial seperti ketergantungan impor nafta dan LPG, integrasi refinery&ndash;petrokimia yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, serta kebijakan HGBT dan AGIT yang mempengaruhi industri pengguna gas. Selain itu, produk petrokimia lokal menghadapi tekanan dari negara berbiaya rendah, terutama setelah diberlakukannya perjanjian dagang seperti UAE&ndash;CEPA. Di sisi lain, roadmap jangka panjang yang disusun Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap substitusi impor semakin mendesak. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami defisit besar pada komoditas petrokimia, dari 7,32 juta ton pada 2020 menjadi 10,5 juta ton pada 2024, dengan nilai mencapai USD 11 miliar. Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono menegaskan bahwa defisit yang terus meningkat mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan industri hilir dan kapasitas produksi hulu. &ldquo;Kondisi defisit yang kita hadapi setiap tahun menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Industri hilir kita tumbuh pesat, sementara kapasitas hulu belum mengikuti,&rdquo; ujarnya. Roadmap Pengembangan Industri Petrokimia 2025&ndash;2045 yang disusun INAPLAS memetakan empat fase strategi, mulai dari pemulihan kapasitas pada 2025, pencapaian kecukupan pasokan domestik pada 2030, perluasan produk bernilai tambah tinggi pada 2035, hingga integrasi penuh refinery&ndash;cracker pada 2045. INAPLAS juga menyoroti prospek berkembangnya produk komposit berbasis engineering plastic, yang diprediksi menjadi material utama pesawat komersial generasi baru pada 2040. &ldquo;Integrasi refinery dan petrokimia akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Biaya logistik turun, produk lebih kompetitif, dan kita bisa mengurangi devisa impor yang selama ini membebani neraca perdagangan,&rdquo; urai Fajar. Di tengah kebutuhan plastik nasional yang diproyeksikan mencapai 8.383 kiloton pada 2025, Indonesia diperkirakan masih harus mengimpor lebih dari 1 juta kiloton produk plastik jadi. Namun peluang daur ulang juga besar, dengan sekitar 1.772 kiloton sampah plastik yang layak diolah, di mana 1.292 kiloton telah masuk rantai recycling. Menutup paparannya, Fajar menekankan pentingnya kolaborasi menyeluruh untuk mempercepat transformasi industri petrokimia. &ldquo;Kalau kita ingin menjadi negara industri maju pada 2045, kita tidak punya pilihan selain membangun industri petrokimia yang kuat, terintegrasi, dan mandiri,&rdquo; ujarnya. Wiwik sejalan dengan pandangan tersebut. Dia menegaskan bahwa penguatan industri petrokimia adalah kunci keberlanjutan manufaktur nasional. &ldquo;Industri petrokimia adalah jantung dari banyak sektor industri. Ketika hulu kita kuat, seluruh industri hilir akan tumbuh dengan lebih kokoh dan kompetitif,&rdquo; pungkasnya.

Pemerintah dan pelaku industri fokus pada penguatan sektor petrokimia untuk mengurangi ketergantungan impor dan memastikan stabilitas pasoka

Petrokimia: Kebutuhan Industri Meningkat, Kapasitas Produksi Dalam Negeri Belum Mampu Mengimbangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/wiwik-2884653066.jpg" alt="Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri petrokimia mendapat tekanan besar akibat maraknya produk impor. Akibatnya, industri lokal berjuang keras untuk tetap kompetitif. Produk impor yang lebih murah menyebabkan harga produk lokal menjadi tidak bersaing. "Di Asia Tenggara, salah satu pabrik petrokimia dari Thailand tutup akibat kalah saing dari produk impor China. Kenapa dia tutup? Karena kalah bersaing dengan China. Keperpihakan pemerintah ke kita itu sangat-sangat kita harapkan. Kita kalau nggak ya dilibas oleh China dan mereka kelebihan produksi ya," kata Ketua Komisi Tetap Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil&nbsp;(IKFT) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hari Supriyadi, Selasa (10/12). Contoh lainnya ialah industri petrokimia Korea Selatan tengah menghadapi tekanan besar akibat kelebihan produksi plastik serbaguna di Tiongkok, sehingga hal ini menggangu pasar domestik. Dampaknya, Lotte Chemical mulai mengurangi produksi dan mempersiapkan pembongkaran serta penjualan fasilitas pabrik. Sementara itu, LG Chem Ltd. menghentikan operasional pabrik stirena monomer, dan Hanwha Solutions Corp. menerbitkan obligasi untuk memperkuat keuangan. Sementara di dalam negeri, menurut Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), diperkirakan industri petrokimia menghadapi penurunan tingkat utilisasi pabrik hingga 50 persen. Potensi investasi senilai Rp 437 triliun di sektor petrokimia juga terancam mandek akibat kekacauan pasar domestik. Kondisi ini menambah tantangan bagi pemulihan ekonomi nasional. Selain penetrasi barang impor, industri hulu petrokimia pun masih gamang merealisasikan investasi lantaran ketidakpastian kebijakan. Terdapat kebijakan yang diharapkan mampu menopang kinerja, antara lain insentif harga gas bumi hingga kepastian insentif fiskal berupa tax holiday yang belakangan belum disahkan secara resmi. Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menyampaikan pemerintah terus mengupayakan strategi agar situasi industri petrokimia bisa lebih kondusif. Untuk memantau produk impor, misalnya, pemerintah tengah mematangkan instrumen neraca komoditas. "Kalau dengan neraca komoditas kita bisa melihat pasti selalu by data supply dan demand," kata Wiwik. Sistem tersebut diperlukan lantaran produk petrokimia dan turunannya masih didominasi produk impor. Padahal, industri petrokimia dalam negeri tengah berjuang memperkuat rantai pasok produksi.&nbsp; Dalam catatan Kemenperin, produk petrokimia nasional meliputi olefin memiliki kapasitas produksi mencapai 9,72 juta ton. Sementara produk aromatik 4,61 juta ton, dan produk C1 metanol dan turunannya sebesar 980.000 ton.&nbsp; "Untuk penguatan struktur industri, yang perlu memang untuk penguatan salah satunya adalah melakukan integrasi industri hulu dan hilir," tuturnya.

Potensi investasi senilai Rp 437 triliun di sektor petrokimia juga terancam mandek akibat kekacauan pasar domestik.

Industri Petrokimia Minta Dukungan Pemerintah, Kemenperin Rancang Strategi Pemantauan Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/plastik-kemasan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di Jawa Timur (Jatim), Inaplas alias Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik memastikan produksi plastik kemasan untuk makanan dan minuman (mamin) masih normal. Semua masih lancar kendati pemerintah membatasi ruang gerak pekerja sebagai antisipasi persebaran Covid-19. Cadangan bahan baku industri plastik yang mayoritas impor juga masih aman.  Direktur Pengembangan Bisnis Inaplas Budi Susanto Sadiman tidak memungkiri kinerja industri plastik di triwulan pertama ini turun. "Sekitar 40 persen daripada periode sama tahun lalu," ujarnya Rabu (24/3). Padahal, biasanya dua bulan sebelum Lebaran penjualan plastik selalu melonjak hingga H-14 Idul Fitri.  Tahun lalu permintaan plastik kemasan naik sekitar 30 persen menjelang Idul Fitri. "Tapi, sekarang sepi," katanya.  Wabah Covid-19, menurut dia, membuat demand anjlok. Tetapi, produksi dan arus transaksi tetap berjalan normal.  Budi menuturkan bahwa plastik kemasan juga dibutuhkan untuk menunjang ketersediaan mamin pada masa darurat seperti sekarang. Sejauh ini, kontribusi produk plastik kemasan mamin terhadap total penjualan plastik di Indonesia sekitar 45 persen.  Inaplas berharap situasi bisa membaik. "Alangkah lebih baiknya jika ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai cukai plastik ditiadakan. Pasti itu bisa memberikan angin segar untuk industri," tuturnya.  LIMA NILAI EKSPOR INDUSTRI TERTINGGI  Sektor | Nilai Ekspor (dalam juta USD)  Makanan dan minuman | 2,450  Logam dasar | 1,770  Kimia dan bahan kimia | 999  Tekstil (pakaian jadi) | 673  Karet dan plastik | 600  LIMA NEGARA SASARAN EKSPOR UTAMA  Negara | Pertumbuhan Ekspor (YoY)  Singapura | 57,5%  Amerika Serikat | 29,5%  Tiongkok | 16,8%  Jepang | 12,65%  India | 4,83%  Sumber: Kemenperin

Ruang Gerak Terbatas Covid-19, Produksi Plastik Kemasan Masih Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/INDUSTRI-MANUFAKTUR-RADAR-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah diapresiasi sejumlah kalangan. Salah satunya, pengusaha. Terutama terkait penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan, dari 25 persen menjadi 20 persen secara bertahap sampai 2023.  Indonesia saat ini menjadi negara yang kurang kompetitif dari segi pajak korporasi. Negara lain seperti Singapura, misalnya, sudah bisa menggantungkan penerimaan negara dari berbagai sektor. Dengan begitu, tarif PPh badannya bisa ditekan hingga 17 persen saja.  Direktur Pengembangan Bisnis Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Budi Susanto Sadiman mengatakan, pengurangan tarif pajak untuk korporasi tersebut menarik. "Bagi perusahaan yang sudah existing, bagus. Lalu, bagi calon investor yang mau masuk, juga menarik," katanya dalam sebuah diskusi, Rabu (4/9).  Menurut Budi, sudah bertahun-tahun usulan penurunan tarif PPh badan tersebut mencuat. Namun, baru kali ini pemerintah menanggapi dengan serius.  Selama ini pemerintah terkesan kurang berani menurunkan tarif PPh badan karena takut penerimaan pajak berkurang. Memang, jika ditotal, dengan adanya pengurangan tarif PPh badan beserta insentif lainnya, pemerintah mengalami potensi penerimaan yang berkurang hingga Rp 87 triliun.

Pengusaha Apresiasi Penurunan Tarif PPh Badan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kantong-belanja-plastik-dilarang-inaplas-protes_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantong belanja plastik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantong belanja plastik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas) menolak pelarangan kantong belanja plastik yang dilakukan oleh beberapa Kepala Daerah. Pihaknya meminta agar kebijakan tersebut ditinjau kembali dan diganti dengan usaha peningkatan kinerja pengelolaan sampah bersama seluruh pemangku kepentingan. Wakil ketua Inaplas Suhat Miyarso atau Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono menjelaskan, pihaknya mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap upaya-upaya menanggulangi masalah sampah, sekaligus prihatin atas perilaku masyarakat pengguna plastik yang abai terhadap lingkungan.&nbsp; &ldquo;Kita semua faham bahwa masalah kantong belanja plastik bukan disebabkan material plastik tetapi diakibatkan oleh sistem pengelolaan sampah yang buruk,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Selasa (11/12). Surat juga mengapresiasi para Kepala Daerah yang lebih memilih meningkatan kinerja penanganan sampah daripada melakukan pelarangan terhadap kantong belanja plastik, yang merupakan kebutuhan sarana belanja masyarakat dan menurut survey di Cilegon dan Serang hanya sebesar 5,53 persen - 10,25 persen dari seluruh sampah. &nbsp; Daerah-daerah yang telah melaksanakan atau telah merencanakan peningkatan kinerja penanganan sampah tersebut diantaranya, Cirebon, Cilegon, Wonosobo, Kabupaten Tangerang, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Pekan Baru, Rokan Hilir, Tapanuli Tengah dan Natuna, yang akan menerapkan sistim pengolah sampah disumbernya sehingga tidak terjadi pencemaran baik didarat, disungai maupun dilaut. Menurutnya, konsumsi plastik Indonesia saat ini masih rendah sehingga pemakaian plastik akan terus bertambah. Penggunaan kantong belanja plastik saat ini sekitar 16 persen dari seluruh produksi plastik di Indonesia. Industri kantong belanja plastik telah berkembang cukup lama, didominasi oleh IKM dengan jumlah tenaga kerja berkisar antara 5 &ndash; 200 orang tiap perusahaan yang secara keseluruhan berjumlah sekitar 25.000 orang. &ldquo;Industri ini akan terdampak langsung oleh pelarangan penggunaan kantong belanja plastik, sehingga akan menurunkan kinerja industri dan menambah pengangguran,&rdquo; tuturnya. Suhat menerangkan, plastik bekas pakai masih masih mempunyai nilai ekonomi yang dapat didaur ulang, digunakan ulang atau diolah ulang sehingga dapat menimbulkan usaha-usaha baru yang bermanfaat bagi masyarakat. &ldquo;Pelarangan kantong belanja plastik bukan solusi penanganan pencemaran akibat sampah baik di darat, di sungai maupun di laut, dan pencemaran akan tetap terjadi bila pengelolaan sampah tidak diperbaiki,&rdquo; ucapnya. Pihkanya mengusulkan solusi pengelolaan sampah yang lebih baik, melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bersama para pemangku kepentingan.&nbsp; Hal tersebut dapat berupa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan disekitar tempat tinggal masing-masing dengan memilah sampah dirumah dan menyerahkannya kepada Bank Sampah atau Industri Pengolah Sampah. &ldquo;Untuk program ini diperlukan pembagian tempat sampah sesuai dengan jenis sampah kepada seluruh rumah tangga yang terlibat,&rdquo; imbuhnya. Lalu, Mengubah paradigma penanganan sampah dari Kumpul, Angkut, Buang ke TPA menjadi Pilah, Angkut, Olah dan Jual. Dengan penanganan ini tidak lagi diperlukan biaya angkut sampah yang mahal dan tidak diperlukan TPA. &ldquo;Menggunakan sampah kantong belanja plastik sebagai campuran aspal untuk jalan raya dan mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar. INAPLAS telah bekerjasama dengan Kementerian PUPR, Departemen Teknik Kimia ITB dan perusahaan-perusahaan anggota INAPLAS untuk melaksanakan proyek ini,&rdquo; tuturnya. Suhat menambahkan, bisa juga membangun unit&ndash;unit Industri Pengolah Sampah pada tingkat Kelurahan atau Kecamatan bekerjasama dengan Bank-Bank Sampah yang sudah ada. &ldquo;Untuk mengimplementasikan usulan solusi dalam point 6 diatas INAPLAS bersama para mitra kerja bersedia-melakukan bimbingan teknis atau kerjasama yang bersifat non profit kepada berbagai pihak yang memerlukan,&rdquo; tandasnya. &nbsp;

Kantong Belanja Plastik Dilarang, Inaplas Protes

inaplas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#inaplas

Berita Terkini

Petrokimia: Kebutuhan Industri Meningkat, Kapasitas Produksi Dalam Negeri Belum Mampu Mengimbangi

Industri Petrokimia Minta Dukungan Pemerintah, Kemenperin Rancang Strategi Pemantauan Impor

Ruang Gerak Terbatas Covid-19, Produksi Plastik Kemasan Masih Aman

Pengusaha Apresiasi Penurunan Tarif PPh Badan

Kantong Belanja Plastik Dilarang, Inaplas Protes

Download Aplikasi JawaPos.com