<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/maskapai-asing-2513848905.jpg" alt="Investor asing berpotensi masuk dalam pembiayaan industri aviasi Indonesia." width="100%">
<figcaption>Investor asing berpotensi masuk dalam pembiayaan industri aviasi Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri maskapai nasional dinilai berpotensi untuk bekerja sama dengan investor asing. Khususnya, pembiayaan pesawat di dalam negeri. Indonesia National Air Carriers Association (INACA) optimistis bahwa Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan dalam sektor pasar penerbangan seiring dengan kondisi negara kepulauan. Ketua INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan, transportasi udara menjadi tumpuan utama baik pergerakan penumpang maupun barang atau logistik. "Mengapa pembiayaan asing berminat membiayai pesawat di Indonesia, karena Indonesia meratifikasi Cape Town Convention. Artinya, kepastian dan konsistensi aturan dari pemerintah Indonesia sudah dipercaya oleh market pembiayaan internasional," ujarnya Kamis (27/7). Denon yang juga menjabat wakil ketua umum Kadin Indonesia bidang perhubungan menuturkan, hampir seluruh negara di dunia memanfaatkan investasi asing. Penanaman modal asing (PMA) menjadi parameter bagi investor apakah PMA di sebuah negara memiliki kepastian hukum dan memberikan keuntungan sesuai dengan apa yang disepakati. "Sebagai negara yang memiliki kepastian hukum, Indonesia harus dapat menjamin kelancaran proses investasi sehingga bisa menjadi kunci agar Indonesia pada 2045 dapat menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia," tegasnya. INACA optimistis pasar penerbangan akan melanjutkan tren pertumbuhannya pada semester II 2023. Periode high season dan harga bahan bakar yang relatif stabil menjadi pendorong positif. Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto menjelaskan, salah satu faktor pendukung pertumbuhan sektor penerbangan pada paro kedua 2023 adalah periode high season yang akan terjadi.&nbsp;(agf/c17/dio)

Penanaman modal asing (PMA) menjadi parameter bagi investor apakah PMA di sebuah negara memiliki kepastian hukum dan memberikan keuntungan.

Investor Asing Berpeluang Masuk Maskapai Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/INACA.jpg" alt="Acara Malam Apresiasi INACA saat merayakan Hari Ulang Tahun ke-52 INACA di Jakarta, Minggu (16/10)." width="100%">
<figcaption>Acara Malam Apresiasi INACA saat merayakan Hari Ulang Tahun ke-52 INACA di Jakarta, Minggu (16/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia National Air Carrier Association (INACA) terus memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder transportasi udara baik di dalam negeri maupun internasional menyusul mulai pulihnya industri penerbangan pasca pandemi Covid-19.  Ketua INACA, Denon Prawiraatmadja mengungkapkan hampir seluruh industri penerbangan dunia mengalami mimpi terburuknya karena satu persatu para penyedia jasa transportasi udara ‘undur diri’ bersaing karena tekanan pandemi yang tidak dapat terelakkan.  “Sebagai wadah maskapai penerbangan nasional, INACA bermitra dengan pemerintah terus mengupayakan kegiatan-kegiatan memajukan dan memperkuat kolaborasi industri penerbangan nasional," ujar Denon pada Acara Malam Apresiasi INACA saat merayakan Hari Ulang Tahun ke-52 INACA di Jakarta, Minggu (16/10).  Menurutnya, selama Pandemi aktivitas penerbangan di Indonesia mengalami penurunan drastis hingga 90 persen, terutama ketika masa pembatasan perjalanan diterapkan.  Sepanjang perjalanan, Asosiasi telah melakukan sejumlah terobosan dan langkah strategis bersama pemerintah, maupun dengan pihak penyedia layanan yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan penerbangan.  “Tujuannya berupaya memberikan layanan yang prima dan efisien bagi bisnis penerbangan Indonesia pada umumnya dan anggotaINACA pada khususnya,” kata Denon.  Keberhasilan penerbangan nasional untuk kembali bangkit tentunya tidak terlepas dari peran penting para stakeholders penerbangan di Indonesia yang di tengah kondisi penuh tantangan ini, secara konsisten terus memberikan dukungan penuh agar operasional penerbangan dapat berjalan.  “Sinergi dan kepercayaan yang kuat inilah yang menjadi penopang utama untuk mendukung akselerasi pemulihan industri penerbangan di Indonesia dapat berjalan on the track. Untuk itu, INACA menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders karena telah membantu mewujudkan ketersediaan layanan konektivitas yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” kata Denon.  Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Pembina INACA, Irfan Setiaputra menjelaskan bahwa tahun 2022 menjadi pemantik semangat bagi para operator penerbangan untuk berbenah diri dalam menyambut fase pemulihan transportasi penerbangan sejalan dengan fenomena revenge tourism serta optimisme sektor ekonomi yang tumbuh signifikan di masa transisi dari pandemi menuju endemi saat ini.  “Secara perlahan namun pasti, penerbangan di Indonesia mulai bergerak seiring dengan kesehatan masyarakat Indonesia untuk kembali menggunakan transportasi publik, khususnya jalur udara. Mudah-mudahan proyeksi kita di tahun 2026 dapat pulih seutuhnya atau sama seperti pada kondisi di masa sebelum pandemi dapat tercapai, dan penerbangan di Indonesia mampu kembali bersaing secara kompetitif di pasar global,” pungkas Irfan.

Kolaborasi INACA dan Stakeholder Sambut Kebangkitan Transportasi Udara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1658400684678.jpg" alt="Ilustrasi pesawat Citilink. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesawat Citilink. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat okupansi atau keterisian penumpang pesawat di beberapa daerah turun hingga 50 persen. Bahkan, ada yang anjlok lebih tinggi lagi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pun mendorong pemerintah daerah (pemda) turut membantu memberikan subsidi. Dengan begitu, harga tiket bisa stabil dan permintaan meningkat.  "Kalau tingkat keterisian bisa naik, harga akan terkendali karena harga tiket berbanding lurus dengan tingkat keterisian," jelas Menhub Kamis (18/8).  Mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu menyatakan, pihaknya sudah berkirim surat kepada pemda agar mendukung konektivitas dengan membantu memastikan tingkat keterisian penumpang. Caranya, memberikan subsidi dan insentif lainnya.  Memang, sejauh ini, lanjut Budi, harga avtur berperan utama dalam menaikkan harga tiket. Namun, tetap ada strategi pengelolaan yang bisa dikoordinasikan secara detail sehingga harga tiket bisa terkendali.  "Dan tidak memberikan efek kenaikan inflasi yang terlalu tinggi," katanya.  Menanggapi penurunan okupansi atau keterisian penumpang pesawat di beberapa daerah, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) telah memprediksinya. Salah satu faktornya, pengaruh penyesuaian tarif airport tax terhadap minat masyarakat untuk bepergian.  "Kalau passenger service charge (PSC) naik, biaya bepergian akan naik pula. Minat masyarakat untuk bepergian mungkin bakal berkurang," ujar Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto.

Menhub Minta Dukungan Nyata dari Pemda, Beri Subsidi Tiket Pesawat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/longgarkan_penerbangan.jpg" alt="PINTU KELUAR MASUK BALI: Sejumlah calon penumpang berjalan menuju keberangkatan internasional kemarin. (SONNY/AFP)" width="100%">
<figcaption>PINTU KELUAR MASUK BALI: Sejumlah calon penumpang berjalan menuju keberangkatan internasional kemarin. (SONNY/AFP)</figcaption>
</figure><h3>Waktu Perjalanan Singkat, Sirkulasi Didukung Sistem HEPA</h3> JawaPos.com – Syarat tes RT-PCR untuk perjalanan dengan transportasi udara terus menuai penolakan. Selain rapid antigen yang dinilai lebih praktis, alasan lainnya adalah fakta bahwa penularan Covid-19 di pesawat terbukti lebih rendah daripada moda transportasi lain.  Menurut Dicky Budiman, epidemiolog dan peneliti pandemi Covid-19 dari Universitas Griffith, Australia, banyak contoh kejadian di mana tingkat persebaran Covid-19 di pesawat terbukti rendah. Laporan yang dimuat dalam The New England Journal of Medicine (NEJM), misalnya. Diceritakan bahwa pada 1 Februari 2020, sebuah operasi penerbangan dilakukan angkatan udara Jerman untuk mengevakuasi 126 warga negara Jerman dari Hubei, Tiongkok.  Dari total 126 penumpang, 10 orang diisolasi karena kontak erat dan menunjukkan gejala. Namun, hanya dua orang yang positif Covid-19 setiba di Jerman. Penelitian itu melaporkan, hanya 1,8 persen tingkat infeksi dari 114 spesimen yang diambil.  Rendahnya tingkat penularan Covid-19 di pesawat udara salah satunya dipicu sistem filtrasi udara HEPA (high efficiency particulate air) yang disuplai dalam kabin bertekanan selama penerbangan. Sistem sirkulasi udara itu dikatakan sama bagusnya dengan filter udara di rumah sakit.  Dicky menyebutkan, jika merujuk pada manajemen pengendalian pandemi berbasis risiko, moda transformasi udara paling kecil risikonya. ’’Risiko terjadinya klaster pesawat sangat kecil, bahkan paling kecil jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya,” katanya kepada Jawa Pos kemarin (24/10).  Dia melanjutkan, HEPA filter di pesawat setara dengan sirkulasi udara 20 kali dalam 1 jam sehingga menurunkan potensi penularan. Belum lagi adanya penerapan prokes yang ketat. ”(Risikonya, Red) rendah bahkan sebelum ada vaksin. Kalau semua prokes diterapkan, ketika pesawatnya penuh sekalipun, tidak terjadi itu klaster penularan meskipun ada penumpang yang teridentifikasi positif,” jelasnya.  Selain ke Jerman, ada beberapa penerbangan evakuasi dari Wuhan ke negara lain seperti Kanada pada awal pandemi. Penularannya juga relatif rendah. Karena itu, dia setuju syarat skrining tidak terlalu ketat. ’’Walaupun tidak dilonggarkan, sama sekali tidak. Tapi, kalau bicara PCR, ini kan satu alat konfirmasi diagnostik. Namanya konfirmasi ya sebelum itu ada screening, yakni memakai antigen,” terang Dicky.  SE satgas yang sebelumnya menyebutkan boleh menggunakan antigen asalkan telah divaksin, menurut Dicky, sudah tepat. Syarat vaksinasi, tidak bergejala, dan tidak dalam status kontak bisa dijadikan patokan dalam screening perjalanan. ”Bahkan nanti kalau perjalanan domestik, antardaerah yang populasi sudah divaksin 80 persen,” jelasnya.  Menurut Dicky, penggunaan antigen pada syarat penerbangan bukan dengan maksud melonggarkan, namun lebih mempertimbangkan cost-effectiveness dari tes. PCR, lanjut dia, adalah opsi terakhir. Efektivitas biaya itu harus dipenuhi tidak hanya soal murah, tapi juga mudah, cepat, dan memakan sumber daya yang lebih sedikit. ’’Kecuali pemerintah mau memberi subsidi,” tuturnya.  Di sisi lain, mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan, perjalanan udara sebaiknya tetap menggunakan tes PCR. ”Karena tes PCR merupakan gold standard dengan tingkat akurasi tertinggi. Artinya, hasil negatif tes PCR memberikan keamanan yang lebih tinggi untuk pencegahan penularan Covid-19,” paparnya.  Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai syarat wajib tes PCR untuk pesawat akan membuat traveling cost wisatawan membengkak. Hal itu berpotensi mengurangi minat orang untuk bermobilitas. ”Pergerakan pasti terhambat. Hal ini bakal kembali menghantam pelaku wisata, perjalanan, dan perhotelan. Sebab, biaya tes PCR masih sangat mahal,” ujar Sekjen PHRI Maulana Yusran.  Menurut dia, syarat wajib tes PCR kontras dengan upaya mendorong pertumbuhan di sektor pariwisata. Selepas Juli–Agustus, kata Maulana, pelaku perhotelan mulai mendulang pemasukan lewat peningkatan pada September. ”Dengan pelonggaran kemarin, daerah Jawa-Bali lumayan ada peningkatan 5–10 persen,” ungkapnya.  Maulana menuturkan, biasanya kontribusi okupansi di kuartal ketiga dan keempat datang dari kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE), terutama sektor pemerintahan. Ditambah periode liburan Natal dan tahun baru (Nataru). ”Jika tes PCR memang jadi persyaratan mutlak, seharusnya hasil tes bisa di bawah 10 jam dan harganya lebih murah agar tidak signifikan menambah traveling cost,” tegasnya.  Ketua Umum Indonesia National Air Carrier’s Association (INACA) Denon Prawiraatmadja juga mengeluhkan pengetatan perjalanan udara domestik melalui wajib tes PCR. ”Sejumlah daerah status PPKM turun, tapi syarat perjalanan udara makin diperketat,” ucap pria yang menjabat wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan tersebut.  Ketua PHRI Karangasem I Wayan Kariasa mengakui, pembukaan pariwisata Bali menjadi kabar menggembirakan bagi semua kalangan, terutama pelaku usaha pariwisata. Namun, aturan wajib tes PCR dinilai cukup berat dan berdampak pada perkembangan pariwisata di Bali. Sebab, harga tes PCR masih cukup mahal.  Akibat adanya aturan itu, beberapa wisatawan pun batal berkunjung ke Karangasem. ’’Kalau mereka rombongan keluarga, kan berat sekali. Sudah ada tamu saya dari Jakarta dan Surabaya yang akan berkunjung ke Karangasem, terpaksa batal,” terang Kariasa yang dilansir dari Radar Bali.  Para wisatawan domestik, kata Kariasa, masih memantau perkembangan terbaru aturan perjalanan bagi penumpang.  "Semoga ada kemudahan. Ya minimal tes antigen lah,” katanya.  Belum lagi aturan bagi wisatawan internasional yang diwajibkan menjalani karantina. Hal itu, menurut dia, sangat menghambat laju pemulihan pariwisata di Bali. Bahkan, tamu dari Eropa yang sebelumnya akan ke Karangasem terpaksa membatalkan jadwal kunjungannya.  Dia mengkhawatirkan, para wisatawan internasional yang sebelumnya berencana berlibur ke Bali mengalihkan destinasi menuju Thailand. Sebab, Negeri Gajah Putih itu menjadi saingan Bali dalam menggaet kunjungan wisatawan mancanegara. Dalam waktu dekat Thailand membuka pariwisata untuk wisatawan mancanegara tanpa karantina.

Risiko Penularan di Pesawat Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/apron.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sektor penerbangan menjadi salah satu sektor yang terdampak paling dalam karena pandemi Covid-19. Indonesia National Air Carriers Association (INACA) pun berharap pemerintah memberikan keringanan pada industri maskapai agar bertahan. Maskapai berharap ada keringanan terkait dengan beban pajak, biaya operasional, serta jasa.  Ketua Umum INACA Denon Prawiratmaja menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah dapat berupa kebijakan sesuai dengan kewenangan pihak masing-masing. "Misalnya, insentif pajak, avtur, biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara," ujar Denon kemarin (22/7).  Selain itu, maskapai saat ini mendapat tekanan berat dari lessor atau perusahaan yang menyediakan jasa penyewaan pesawat yang sebagian besar bersifat internasional. "Lessor tentu juga tidak mau menanggung biaya perawatan pesawat yang dikembalikan," tambahnya.  Karena itu, INACA meminta bantuan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengusulkan lembaga pembiayaan nonbank ke pemerintah. Tujuannya, membantu pemulihan industri penerbangan nasional jangka menengah dan jangka panjang.  Menurut Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, usulan dari INACA untuk membentuk lembaga keuangan nonbank khusus bidang penerbangan tentu akan menjadi pertimbangan. Pihaknya juga mendorong lembaga nonbank untuk memberikan bantuan soft loan pada maskapai nasional.  "Hal itu diharapkan dapat terealisasikan dalam waktu dekat ini," tuturnya.

INACA Usulkan Ada Lembaga Pembiayaan Nonbank Khusus Maskapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/BANDARA-NGURAH.jpg" alt="Aktivitas pesawat di Bandara Ngurah Rai (dok.radarbali)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas pesawat di Bandara Ngurah Rai (dok.radarbali)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai industri yang berkaitan erat dengan pariwisata, maskapai masih menantikan stimulus dari pemerintah. Mereka yang berkecimpung di dunia aviasi juga berusaha keras untuk bertahan di tengah persebaran virus SARS-CoV-2 yang melumpuhkan kinerja mereka selama setahun terakhir.  Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon B. Prawiraatmadja yakin bahwa optimisme maskapai harus dibarengi langkah konkret antar pelaku industri yang terkait. Juga, pemerintah. INACA berharap para pekerja transportasi udara juga masuk prioritas vaksinasi.  "Kami sudah mengirim permohonan resmi terkait hal tersebut," ujarnya kemarin (21/3).  Denon juga menyatakan bahwa demand industri penerbangan yang merosot hingga 60 persen perlu direaksi serius. Pemerintah perlu mempertimbangkan stimulus yang tepat untuk membantu maskapai bertahan.  "Biasanya tiga bulan ini low season dan okupansi rendah. Saat pandemi ini banyak yang mengurangi traveling," tambahnya.  Tahun lalu INACA sudah mengajukan stimulus perpajakan. Sejauh ini, proses koordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian masih berjalan. Mereka sedang merumuskan besaran stimulusnya.  Selain itu, Denon mengatakan bahwa maskapai juga membutuhkan subsidi biaya avtur. "Tanpa bantuan dari pemerintah soal avtur ini, maskapai akan berat," bebernya.  Kini, INACA tengah mempersiapkan white paper atau laporan resmi terkait rencana pemulihan industri penerbangan. Target penyelesaiannya adalah akhir April nanti. Tujuan laporan itu adalah merealisasikan harapan-harapan industri maskapai, bukan pengandaian semata.  "Kami melihat bahwa pada 2021 ini demand yang hilang beranjak normal. Tapi, belum pulih 100 persen. Karena itu, kami susun white paper agar bisa segera memastikan berapa lama penumpang domestik ini kembali," papar Denon.  KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDB  Tahun | Kontribusi  2016 | 4,13%  2017 | 4,11%  2018 | 4,5%  2019 | 4,8%  Penerimaan Devisa dari Sektor Pariwisata  Tahun | Kisaran Devisa (miliar USD)  2016 | 11,2  2017 | 13,1  2018 | 16,4  2019 | 17,6  Sumber: BPS  https://www.youtube.com/watch?v=yyCCfGAxOCQ  &nbsp;

INACA Minta Pemerintah Beri Maskapai Subsidi Biaya Avtur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/FLIGHT-TAMBAHAN_MUHAMAD-ALIJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Pesawat Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pesawat Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bisnis penerbangan termasuk sektor yang paling terpukul pada masa pandemi. Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/<a href="https://www.jawapos.com/tag/inaca/">INACA</a>) mengakui bahwa maskapai dihantam kerugian sejak awal 2020 atau sejak mobilitas masyarakat dibatasi.  Namun, kondisi keuangan yang tertekan bukan alasan bagi pelaku usaha penerbangan untuk memangkas pos anggaran perawatan pesawat.  ”Perawatan itu tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena kalau sampai mereka memangkas biaya perawatan atau tidak disiplin dalam maintenance, sertifikasi pesawatnya bisa dicabut,” tegas pengamat transportasi udara yang juga anggota Ombudsman RI Alvin Lie kemarin (11/1).  Untuk bisa mendapatkan sertifikasi lagi, kata dia, biayanya tinggi dan prosesnya panjang. Dalam terminologi penerbangan, teknis untuk mengubah status suatu armada pesawat dari unusable menjadi usable sangat banyak.  Selain itu, menurut Alvin, karena sebagian besar armada pesawat di Indonesia merupakan pesawat yang disewa dari lessor, pihak lessor juga mewajibkan maskapai untuk tetap disiplin mengikuti prosedur pemeliharaan pesawat. Sama halnya dengan pihak asuransi yang juga mensyaratkan maskapai disiplin dalam melakukan maintenance. ”Kalau tidak, ya bisa ditarik pesawatnya. Jadi, pengawasannya itu berlapis,” tambah Alvin.  Dia menambahkan, perawatan pesawat yang diparkir dalam jangka pendek maupun panjang juga diawasi. Maskapai tetap harus patuh pada persyaratan perawatan. ”Pelumas, minyak-minyak, itu harus dikeringkan. Karet juga ditutup supaya tidak terekspos lama kena matahari,” terang dia.  Menurut Alvin, inspeksi dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan juga tetap berjalan. Dalam kondisi pandemi yang membuat keuangan tertekan, maskapai akan lebih terfokus untuk melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawan, memotong gaji karyawan, dan memotong biaya-biaya administrasi.  Senada, pengamat penerbangan Arista Indonesia Aviation Center (AIAC) Arista Atmadjati menegaskan bahwa biaya perawatan tidak mungkin menjadi pos biaya yang dipangkas maskapai di tengah pandemi. ”Memang maskapai sedang tertekan, tapi perawatan itu mandatory. Nggak boleh sama sekali (dipangkas, Red) untuk perawatan pesawat,” tegasnya.  Maskapai biasanya akan menghemat dari pos biaya promosi, ekspansi rute, katering, in-flight entertainment, dan sebagainya. Karena itu, soal penyebab jatuhnya Sriwijaya Air SJ182, pengamat cukup yakin tidak ada kaitan antara kondisi keuangan maskapai dan kedisiplinan perawatan.  Salah satu bentuk perawatan pesawat adalah pengecekan setelah landing dan sebelum take off. Maskapai dikenai biaya yang cukup besar untuk layanan tersebut. Bisa mencapai belasan juta rupiah.  Seorang petugas ground handling pesawat di Bandara Internasional Juanda menjelaskan, saat pesawat mendarat, kru mempersilakan penumpang turun. Pada waktu bersamaan, ground handling mulai bekerja. ’’Argo mulai berjalan,’’ kata pria yang pernah bekerja di maskapai asing tersebut.  Pengecekan dilakukan pada bodi pesawat. Tim memastikan bodi tidak rusak. Termasuk bagian mesin. Tim juga mendengar laporan dari pilot tentang kondisi terakhir pesawat. Apa saja yang menjadi keluhan, termasuk bila ada gangguan yang dirasakan pilot saat menerbangkan pesawat. ’’Semua dicatat untuk dicek dan diperbaiki,’’ ungkapnya.  Selanjutnya, tahapan sebelum take off. Pilot memastikan kondisi pesawat dengan berjalan mengelilingi bodi pesawat. Dia juga membaca laporan ground handling tentang kondisi terakhir pesawat. Bisa jadi, ada bagian pesawat yang rusak. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan: segera dibenahi atau masih bisa ditunda. Istilahnya go item atau no go item.  Pilot yang disiplin tidak akan menerbangkan pesawat tersebut. Meski statusnya go item alias perbaikan masih bisa ditunda, pilot tetap tidak mau terbang. Namun, ada juga pilot yang nekat. Mereka tetap menerbangkan pesawat dengan pertimbangan kerusakan tidak memberi pengaruh besar. Selain itu, kadang ada desakan dari manajemen untuk menghemat biaya sehingga pilot memilih tetap terbang meski kondisi pesawat tidak fit. Saat terjadi masalah, layanan ground handling dipersoalkan. Padahal, bisa jadi masalah muncul karena upaya maskapai menghemat biaya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/E4gN8k68eYc

Ombudsman: Biaya Perawatan Pesawat Tak Boleh Dipangkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Pesawat-Batik-Air-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Ilustrasi maskapai penerbangan Batik Air Pesawat Batik Air - Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai penerbangan Batik Air Pesawat Batik Air - Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum INACA (Indonesia National Air Carriers Association) Denon Prawiraatmadja menyampaikan protes kepada Pemerintah Provinsi Kalbar yang melarang airline terbang ke Pontianak. Menurutnya hal itu tidak relevan.  “Dapat kami sampaikan bahwa maskapai Air Asia dan Batik tidak seharusnya mendapatkan sanksi larangan terbang akibat penumpang teridentifikasi positif Covid-19 menuju Pontianak atas surat Gubernur Kalimantan Barat,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (26/12).  Ia menjelaskan, maskapai maupun Bandara tidak memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan calon penumpang terhadap status kesehatan dan Covid-19, petugas KKP dibawah kemenkes yang memiliki tanggung jawab atas prosedur tersebut.  Pihaknya dari Asosiasi Penerbangan Nasional (INACA) memohon agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan sikap Pemerintah Daerah tersebut karena menurutnya sanksi tersebut tidak relevan dan tidak adil bagi operator Penerbangan dan Operator Bandara.  Ia mengatakan, pemerintah daerah harus memahami bahwa izin penerbangan ke suatu daerah kewenangan tersebut berada di Kementerian Perhubungan.  “Mohon agar Pemerintah dapat mangambil sikap atas pemeberlakuan hal tersebut,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CfZ6fPQT4nM

Air Asia dan Batik Dilarang ke Pontianak, Pemerintah Diminta Bersikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/MASKAPAI-PENERBANGAN-JAWAPOSCOM-1.jpg" alt="Ilustrasi maskapai penerbangan, Kemenhub meminta seluruh stake holder terkait dengan penerbangan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. (Dok. JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai penerbangan, Kemenhub meminta seluruh stake holder terkait dengan penerbangan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. (Dok. JawaPos.com).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan beberapa kebijakan terkait penerbangan untuk mencegah virus korona. Pertama adalah menunda seluruh penerbangan yang dari dan menuju Tiongkok. Kebijakan tersebut berlaku mulai Rabu (5/2).  Kebijakan kedua adalah pendatang yang tiba dari Tiongkok daratan dan telah tinggal di sana selama 14 hari, untuk sementara dilarang masuk maupun melakukan transit di Indonesia. Yang ketiga adalah pencabutan sementara fasilitas pembebasan visa kunjungan dan visa on arrival bagi warga Tiongkok daratan.  Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional (INACA) Denon Prawiraatmadja menyatakan, kebijakan pemerintah terkait dengan penundaan penerbangan dari dan ke Tiongkok dan pemberhentian fasilitas visa kunjungan serta visa on arrival bagi warga negara Tiongkok sudah tepat. “Kita perlu mewaspadai penyebaran virus corona ini agar sebisa mungkin tidak masuk dan membahayakan rakyat Indonesia, sehingga kebijakan pemerintah sudah cukup tepat,” kata Denon lewat keterangan tertulisnya, Rabu (5/2).  Menurut Denon, semua negara sedang mewaspadai penyebaran virus ini. Sehingga banyak penerbangan atau maskapai yang menghentikan sementara penerbangan ke Tiongkok secara keseluruhan maupun ke Provinsi Hubei di mana virus tersebut ditemukan dan menjadi wabah. Virus korona telah ditemukan menyebar hingga 25 negara dengan jumlah meninggal mencapai 425 orang, tertinggi di Tiongkok dengan 19 ribu kasus infeksi.  Terkait dengan industri penerbangan nasional, Denon menyebutkan, secara umum penerbangan dari dan ke Tiongkok selama ini cukup potensial. “Tetapi dampaknya secara nasional akan lebih besar jika sampai virus korona menyebar di Indonesia, secara ekonomi kita akan jauh lebih dirugikan,” kata Denon lagi.  Oleh karena itu, dia berharap penerbangan lokal bisa menjadi kekuatan dari industri penerbangan nasional dengan masyarakat memanfaatkan secara maksimal jasa layanan transportasi udara. Apalagi dengan turunnya harga tiket penerbangan lokal, Denon menilai pasar penerbangan nasional kembali ramai seperti era tiket murah. Sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pergerakan ekonomi dan perdagangan masyarakat antar daerah.  Denon berharap agar wabah virus korona bisa segera teratasi sehingga aktivitas penerbangan kembali normal dan Tiongkok kembali bergerak seperti semula, sehingga bisa menggairahkan kembali aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia. Mengingat kekuatan Tiongkok saat ini sebagai pusat manufaktur terbesar di dunia.  Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari–Desember 2019, angkutan udara domestik mencatatkan angka 76,7 juta. Angka tersebut turun sebesar 18,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai jumlah 94,1 juta jiwa. Meski demikian pada periode Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 ada perkembangan yang cukup berarti untuk penerbangan lokal dengan jumlah penumpang yang mencapai 3,2 juta jiwa. Ini menunjukan pertumbuhan penumpang seperti sebelumnya.

INACA Dukung Penundaan Sementara Penerbangan Dari dan Ke Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/AVTUR.jpg" alt="Petugas Pertamina sedang mengisi bahan bakar avtur di Lombok International Airport, Nusa Tenggara Barat. Frizal/Jawapos" width="100%">
<figcaption>Petugas Pertamina sedang mengisi bahan bakar avtur di Lombok International Airport, Nusa Tenggara Barat. Frizal/Jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Indonesia National Air Carrier Association (INACA) kembali mengeluhkan harga avtur yang beragam. Ketua Umum INACA Denon B. Prawiraatmadja pun meminta harga bahan bakar pesawat udara itu di seluruh wilayah Indonesia diseragamkan. Hal tersebut diharapkan dapat menekan harga tiket pesawat.  "Ada disparitas harga di Indonesia Timur sampai Rp 3.000. Ini akan jadi kajian bagaimana caranya menghadirkan avtur supaya lebih kompetitif," ujarnya ditemui di Kemenko Perekonomian, Jumat (26/12).  Denon menjelaskan, tingginya harga tiket pesawat salah satunya dipicu avtur. Jika ada disparitas harga avtur di tiap wilayah di Indonesia, otomatis hal tersebut juga memengaruhi harga tiket pesawat.  Karena itu, Denon berharap harga avtur bisa sama rata di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia Tengah, Timur, maupun Barat diharapkan bisa memiliki harga yang seragam.  Selain avtur, komponen lainnya yang dapat memengaruhi harga tiket pesawat adalah pergerakan nilai tukar rupiah. Lebih lanjut, Denon memastikan bahwa tarif tiket pesawat sangat bergantung mekanisme pasar.  Tidak ada koordinasi satu sama lain dari maskapai penerbangan. Dia juga menyinggung distribusi dan penjualan avtur yang hingga kini berada di tangan Pertamina selaku BUMN bidang minyak dan gas.  Terkait dengan opsi avtur, jika kemungkinan dikelola pihak swasta, asosiasi menyambut baik sepanjang pelaksanaannya di beberapa bandara di Indonesia bisa memberikan harga yang lebih bersaing.  "Sebetulnya, dari pemerintah sudah menginisiatori untuk menghadirkan kompetitor. Jadi, saya pikir, sepanjang nanti pada saat pelaksanaannya bisa memberikan harga yang bersaing, pasti disambut baik oleh asosiasi," urai Denon.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan, harus ada persaingan dalam penjualan bahan bakar pesawat atau avtur. Saat ini avtur masih menjadi kendala sehingga mengakibatkan harga tiket pesawat tinggi.  "Harga avtur harus turun dan tidak monopoli Pertamina saja, kita harus masukkan satu atau dua lagi (penjual avtur di Indonesia)," ujarnya.  Menurut dia, jika ingin adanya harga yang kompetitif, tentu tidak mungkin hanya satu pihak yang menjual avtur. Luhut juga telah meminta semua pihak untuk melakukan efisiensi, termasuk soal avtur. Luhut yakin banyak yang ingin menjual avtur di Indonesia.  "Orang rebutan, banyak yang mau. Tinggal nanti Kementerian Perhubungan seleksi mana kira-kira yang memenuhi standar kita juga," jelasnya.  Selain Pertamina, sebenarnya sudah ada PT AKR Corporindo Tbk yang menjual avtur di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah. Namun, area penjualannya masih terbatas di bandara itu saja.  Harga Avtur di 10 Bandara RI (per liter)  Jakarta (Soekarno-Hatta) Rp 8.010  Jayapura (Sentani) Rp 8.704  Ambon (Pattimura International Airport) Rp 8.740  Surabaya (Juanda) Rp 8.860  Makassar (Hasanuddin) Rp 9.570  Natuna (Ranai) Rp 9.570  Banjarmasin (Syamsuddin Noor) Rp 9.840  Lombok (Lombok International) Rp 9.990  Biak (Frans Kaisiepo) Rp 10.880  Ternate (Babullah) Rp 10.880  Sumber: Pertamina Aviation

INACA Minta Pemerintah Bikin Program 'Avtur Satu Harga'

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#inaca

Berita Terkini