<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/Screenshot_2025-10-15-17-49-40-258_comandroidchrome-edit-4122384030.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah semakin serius menindak peredaran barang impor ilegal, terutama baju bekas. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya telah mengantongi nama-nama importir yang kerap memasok pakaian bekas ke Indonesia secara ilegal. Secara tegas, Purbaya meminta para importir ilegal untuk segera menghentikan tindakannya. Karena hingga saat ini, Kemenkeu melalui Direktorat Bea dan Cukai terus melakukan pengawasan di lapangan. &ldquo;Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti, nama-namanya sudah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan tindak,&rdquo; kata Purbaya saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (27/10). Selain itu, ia memastikan bahwa pemeriksaan di lapangan terus dilakukan dari waktu ke waktu. Ia memastikan tak akan ada lagi toleransi bagi pelaku impor ilegal yang tertangkap. &ldquo;Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya nggak bisa kaya dulu lagi,&rdquo; tegasnya. Purbaya menambahkan, langkah tegas ini juga untuk menekan suplai barang bekas ilegal yang selama ini mengganggu industri tekstil dalam negeri. Ke depan, dengan diberantasnya praktik impor ilegal, diharapkan industri domestik bisa kembali bergeliat. Salah satunya karena para pedagang pakaian bekas atay thrifting bisa memasok kebutuhannya dari industri dalam negeri. &ldquo;Jadi kita, orang kan suka bingung. Kalau itunya mati berarti nggak ada suplai. Suplainya barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi,&rdquo; tutupnya. Sebelumnya, Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir pihak mana pun yang menolak kebijakan pelarangan impor baju bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelaku usaha yang menolak atau menentang aturan tersebut bisa langsung ditindak tegas. &ldquo;Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear,&rdquo; tegas Purbaya saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (27/10). Menurutnya, tindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menertibkan praktik impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Ia menilai, penolakan terhadap aturan tersebut justru memperlihatkan bahwa pelaku tersebut terlibat langsung dalam peredaran barang ilegal. Bahkan, Purbaya mengaku bersyukur jika ada pedagang thrifting yang secara lantang menyampaikan penolakan karena artinya orang tersebut mengaku telah melakukan impor ilegal. &ldquo;Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Alhamdulillah,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &nbsp;

Pemerintah berkomitmen menindak tegas praktik impor ilegal pakaian bekas, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada toleransi.

Purbaya Akui Sudah Kantongi Nama-nama Importir Baju Bekas Ilegal: Kalau Tertangkap Gak Bisa Kayak Dulu Lagi!

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/odol.jpg" alt="Ilustrasi truk dengan muatan berlebih." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi truk dengan muatan berlebih.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Para pengusaha impor atau importir menolak adanya pembatasan operasi terhadap truk sumbu tiga selama periode mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut. Karena akan menambah biaya tambahan atas barang-barang yang tertahan di pelabuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Costnya terlalu tinggi bagi kami para penerima barang atau importir jika nanti terjadi penumpukan barang di pelabuhan dan terpaksa barang-barang kami itu harus tertahan dulu di pelabuhan,&rdquo; ujar Kabid Kepelabuhanan dan Kepabeanan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) Jawa Timur, Hengky Kurniawan, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/01481800/darah-keluar-terus-menerus-perempuan-diwajibkan-berpuasa">Darah Keluar Terus-menerus, Perempuan Diwajibkan Berpuasa &nbsp;</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hengky, surat keputusan bersama (SKB) terkait pelarangan tersebut keluarnya terlalu mepet dengan waktu penerapannya. Peraturan itu baru terbit pada tanggal 5 April 2023 dan harus diberlakukan pada tanggal 17 April 2023 pukul 16.00 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Itu terlalu mepet waktunya. Karena pada saat itu yang kebetulan jatuh pada hari Senin, kemungkinan banyak kapal yang bersandar di pelabuhan, khususnya di wilayah kami Pelabuhan Tanjung Perak. Pada tanggal 17-18 khususnya terkait bongkar itu kemungkinan masih ada,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01481799/david-ozora-belum-ingat-penganiayaan-yang-dilakukan-mario-dandy-kepadanya">David Ozora Belum Ingat Penganiayaan yang Dilakukan Mario Dandy Kepadanya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika barang-barang tersebut tidak langsung diangkut, kata Henky, jelas akan terjadi penumpukan barang di pelabuhan. Sementara,, untuk menghindari penumpukan barang di pelabuhan ada dwelling time atau waktu mulai kontainer dibongkar dan diangkut (unloading) dari kapal sampai petikemas meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama selama 3 hari. Lewat dari tiga hari, secara otomatis barang-barang itu akan ditarik ke Pemindahan Lokasi Penumpukan atau PLP lini dua.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika itu terjadi, kepada kita para penerima barang atau importir ini sudah terkena biaya pelayanan storage atau pelayanan penumpukan dan lift on-lift off atau Lo-Lo peti kemas internasional yang nilainya cukup besar,&rdquo; ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01481798/masih-minim-kadin-bareng-indosat-dorong-serapan-talenta-digital-tanah-air"> Masih Minim, Kadin Bareng Indosat Dorong Serapan Talenta Digital Tanah Air</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PT Pelabuhan Indonesia II/IPC Tanjung Priok menetapkan tarif dasar untuk storage sebesar Rp 42.500 per boks per hari untuk peti kemas 20 kaki. Sedangkan untuk peti kemas 40 kaki sebesar Rp 85.000 per boks per hari. Sementara, untuk tarif Lo-Lo peti kemas berukuran 20 kaki senilai Rp 285.500 per boks per hari. Sedangkan Lo-Lo untuk peti kemas 40 kaki sebesar Rp 428.250 per boks.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Hengky mengatakan, lamanya waktu pelarangan operasi truk sumbu tiga juga akan sangat merugikan para importir. Sebab, para importir bisa terkena biaya demurrage karena keterlambatan untuk mengembalikan peti kemas yang kosong ke pelabuhan. Menurutnya, shipping line atau perusahaan penyedia layanan pengiriman barang hanya memberikan container free time demurrage sekitar 14 hari. &ldquo;Jadi, jika lewat dari situ kita akan kena denda lagi,&rdquo; tukasnya.</div>

Para pengusaha impor atau importir menolak adanya pembatasan operasi terhadap truk sumbu tiga selama periode mudik dan arus balik

Importir Keberatan Truk Sumbu Tiga Dibatasi Saat Lebaran, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/ducati-scrambler-1100-dark-pro-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ducati Motor Thailand menunjuk PT Legenda Motor sebagai importir dan distributor tunggal baru sepeda motor Ducati di Indonesia. Hal itu berlaku efektif mulai 16 Mei 2022.  PT Legenda Motor Indonesia dinilai selaras dengan nilai-nilai Ducati yaitu gaya, kecanggihan, performa, dan kepercayaan untuk memberikan penjualan, layanan, dan dukungan kelas dunia kepada penggemar sepeda motor di Tanah Air.  ’’Legenda memiliki tim manajemen yang luar biasa yang mampu memperluas kehadirannya di Indonesia, meningkatkan penjualan serta memperkuat kepercayaan pelanggan di berbagai vertikal otomotif," ujar Wakil Presiden, Penjualan dan Pemasaran Ducati untuk wilayah Asia-Pasifik Marco Biondi dalam rilis pers, Jumat (29/4).  Marco optimistis PT Legenda Motor Indonesia akan membawa merek Ducati semakin ke depan serta membantu perusahaan untuk tumbuh lebih jauh di pasar Indonesia. Pusat layanan akan beroperasi penuh di showroom seluas 202 meter persegi di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Para teknisi yang bekerja telah dilatih oleh tim dari Italia.  Selain menghadirkan rangkaian produk lengkap dari produk Ducati, showroom tersebut juga menyajikan aksesori dan suku cadang, serta pakaian. Terdapat pula kafe yang siap melayani para konsumen. Adapun showroom Ducati sebelumnya yang dikelola oleh PT Cakra Motors akan berhenti beroperasi mulai 2 Mei 2022. (*)

Ducati Tunjuk Legenda Motor Indonesia Menjadi Distributor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/sebelum-pekerja-jict-mogok-kerja-dengarkan-dulu-permintaan-importir_m_147315.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mogok kerja yang direncanakan oleh Serikat Pekerjaa (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) pada 3-10 Agustus 2017 mendatang memang cukup mengkhawatirkan sejumlah elemen terkait dengan aktivitas di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Salah satu yang dikemukakan oleh Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI). Ketua GINSI Anton Sihombing meminta aksi itu jangan sampai menggangu kegiatan ekspor-impor di Indonesia. &ldquo;Sebagai Ketua GINSI, saya berharap jangan sampai mogok menggangu kegiatan impor barang dan ekspor. Indonesia sudah go internasional jangan sampai tersebar (kabar buruk) keluar negeri,&rdquo; ujar Anton Sihombing kepada wartawan, Jumat (28/7). Anton yang juga Anggota DPR Komisi V DPR itu menerangkan, aksi mogok itu akan berpengaruh terhadap iklim investasi dan usaha. Karena pelabuhan merupakan obyek vital negara. Mogok yang dilakukan SP JICT harus tetap berada di dalam koridor peraturan perundang-udanganan dan tetap kondusif. Untuk itu, agar masalah ini tidak berlarut dan berulang lagi di kemudian, Anton menyarankan adanya duduk bersama antara serikat pekerja dengan pihak manajemen JICT. Dari duduk bersama tersebut dibuat sebuah kesepakatan bersama dan dengan tolok ukur waktu. &ldquo;Negara kita ini sudah transparan dan demokratis, jadi lebih baik duduk bersama untuk membahas permasalahannya,&rdquo; ujar Anton. Upaya tersebut menurut Anton jauh lebih baik dibandingkan mogok kerja sehingga masalah cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Penyelesaian masalah tersebut menurutnya harus mendapatkan prioritas karena JICT merupakan salah satu pintu masuk Indonesia. Peliknya demo JICT juga ditengarai adanya kepentingan politik. Sejalan dengan demo dari serikat pekerja yang mempermasalahkan perpanjangan kontrak kerjasama HPH. Pansus Pelindo di DPR juga sudah menyerahkan hasil audit BPK ke KPK terkait dengan permasalahan serupa. Belum lagi polemik masalah tersebut dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet. Anton menanggapi dingin kentalnya nuansa politik tersebut. Menurutnya segala sesuatu pasti ada aspek politiknya. Tetapi polemik pelindo sebaiknya dikembalikan ke jalur sebenarnya. &ldquo;Saya orang politik tentu segala sesuatu ada aspek politiknya. Tetapi ini harusnya diletakkan kembali ke jalur yang sebenarnya,&rdquo; ujar Anton.

Sebelum Pekerja JICT Mogok Kerja, Dengarkan Dulu Permintaan Importir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9630_27193_industri-pabrik.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan Widodo mengingatkan pedagang agar mengenali pemasok barang dagangannya. Selain itu harus taat dan patuh pada ketentuan, seperti kewajiban label berbahasa Indonesia, SNI dan banyak lagi. &nbsp;&quot;Pedagang harus mengenali siapa pemasok barang dagangannya, siapa importirnya,&quot; ujarnya di Lenditeves Trade Center (LTC) Glodok, Jakarta, Jumat (6/11). Sementara itu, Widodo mengatakan bahwa para pengecer, subdistributor, distributor, maupun agen, tidak perlu khawatir. &quot;Yang penting pahami oleh pedagang adalah ketentuan yang harus dipenuhi ketika akan memproduksi dan memperdagangkan barang, yaitu&nbsp; harus sesuai ketentuan perundang-undangan,&rdquo; jelasnya. (tny/JPG)

Hei Pedagang, Kalau Dagang Harus Tahu Siapa Pemasoknya

importir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#importir

Berita Terkini

Purbaya Akui Sudah Kantongi Nama-nama Importir Baju Bekas Ilegal: Kalau Tertangkap Gak Bisa Kayak Dulu Lagi!

Importir Keberatan Truk Sumbu Tiga Dibatasi Saat Lebaran, Ini Alasannya

Ducati Tunjuk Legenda Motor Indonesia Menjadi Distributor

Sebelum Pekerja JICT Mogok Kerja, Dengarkan Dulu Permintaan Importir

Hei Pedagang, Kalau Dagang Harus Tahu Siapa Pemasoknya

Download Aplikasi JawaPos.com