<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kelangkaan vaksin meningitis diduga terjadi karena ketidaksiapan pemerintah menghadapi lonjakan calon jemaah umrah. Akibatnya, problem vaksin tersebut hingga kini belum teratasi.  Masalah itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa (27/9) lalu. Rapat tersebut diikuti para pejabat dari Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan sejumlah penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, minat masyarakat untuk menunaikan umrah sangat tinggi. Dalam dua bulan terakhir saja, lebih dari 200 ribu jemaah umrah telah diterbangkan. Nah, hal itu tidak sebanding dengan stok vaksin meningitis. Padahal, pemerintah masih mewajibkan jemaah umrah mendapat suntikan vaksin meningitis sebelum berangkat. ’’Regulasi dari Kemenkes sampai saat ini masih sama. Jemaah dan PPIU tetap diminta untuk menaati regulasi tentang vaksin meningitis,” tegas Hilman di Jakarta kemarin (28/9).  Dia menyadari, pemerintah perlu mengambil langkah strategis supaya tidak ada lagi kasus gagal berangkat umrah gara-gara stok vaksin meningitis tidak tersedia.  Hilman juga membenarkan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak lagi mewajibkan vaksin meningitis. Sifatnya sebatas anjuran. ’’Kemenag akan berkoordinasi dengan otoritas berwenang di Saudi untuk mendapatkan kejelasan tentang kebijakan vaksin meningitis di sana,’’ terangnya.  Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam mengatakan, pihaknya secara intensif berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan beberapa pihak lain. Misalnya, pada 20 September lalu, Nasrullah bertemu dengan Wakil Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Aziz Wazzan. Pertemuan itu membahas syarat vaksin meningitis. ’’Saat itu, Abdul Aziz Wazzan tegas mengatakan bahwa vaksin meningitis itu sifatnya hanya dianjurkan, tidak wajib,’’ katanya.  Saat ini prosedur penerbitan visa umrah tidak lagi mencantumkan syarat input data vaksin meningitis. Berbeda dengan pengurusan visa haji yang masih harus input data sertifikat vaksin meningitis ke sistem Saudi. ’’Yang masih diwajibkan untuk umrah adalah vaksinasi Covid-19,’’ jelasnya.  Salah satu daerah yang berteriak kekurangan vaksin meningitis adalah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksi biro travel dan dinas terkait mendata calon jemaah umrah. ”Dalam kondisi seperti ini kita coba komunikasi dengan pusat, dua dengan pabrikan,” ujarnya. Dia juga mendapat laporan bahwa pengiriman vaksin meningitis terlambat.  Pada kesempatan lain, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Penny K. Lukito mengatakan, PT Mersifarma telah mendaftarkan satu vaksin meningitis. Namun, vaksin itu belum bisa diimpor lantaran ada temuan masalah di fasilitas produksi di negara asal. ”Saya kira ini agak sulit,” tuturnya.  Badan POM juga telah menerbitkan izin edar vaksin meningitis Bio Farma. Penny telah mendapatkan informasi bahwa perusahaan farmasi pelat merah itu tidak siap dengan permintaan vaksin meningitis yang banyak. ”Tidak bisa menyiapkan dari jauh-jauh hari,” ujarnya.  Dia juga membeberkan informasi bahwa Bio Farma secara bertahap akan mengimpor vaksin meningitis. Impor itu dimulai Oktober 2022 hingga Januari 2023. Totalnya 675 ribu dosis. PT Glaxo yang merupakan pemilik izin edar salah satu vaksin meningitis juga kesulitan untuk mengimpor vaksin. ”Kemandirian vaksin meningitis harus ada,” kata Penny.  Dia menjelaskan, ada satu perusahaan farmasi yang berhasil mengimpor vaksin meningitis pada Juli lalu. Perusahaan itu adalah PT Aventis dengan merek vaksin Menactra. ”Saat ini stoknya tinggal 66 dosis. Akan impor 5.400 dosis lagi pada akhir Oktober,” ujarnya.  Dia berjanji membantu mempermudah izin vaksin meningitis. Asalkan ada data yang diserahkan perusahaan farmasi yang mengimpor vaksin tersebut. ”Saya kira mereka pun belum ada datanya,” tutur Penny.

BPOM: Bio Farma Impor 675 Ribu Dosis Mulai Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/impor_vaksin.jpg" alt="ANTISIPASI: Tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan stiker pada sapi yang telah diperiksa di kawasan Pakal, Surabaya, kemarin (11/5). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan stiker pada sapi yang telah diperiksa di kawasan Pakal, Surabaya, kemarin (11/5). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak telah menyebar ke sejumlah daerah di luar Jawa Timur (Jatim). Perkembangan terbaru, kasus konfirmasi PMK ditemukan di dua wilayah di Aceh, yakni di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.  Dilansir dari Rakyat Aceh, tim Dinas Peternakan Aceh secara khusus turun ke Aceh Tamiang untuk mengecek dampak wabah PMK. Pasalnya, dari 45 ribu populasi sapi di Aceh Tamiang, 1.200 ekor mendadak terpapar PMK. Selain itu, 13 ekor sapi dilaporkan mati.  Kepala Dinas Peternakan Aceh drh Rahmandi menyatakan, Aceh Tamiang saat ini dalam pengawasan ketat petugas dan merupakan kawasan tidak bebas bagi lalu lintas ternak. ”Karena persebarannya hampir 100 persen, kejadian PMK ini perlu diantisipasi dengan serius. Segera lapor ke petugas bila ternak sakit serentak,” tegasnya.  Rahmandi menggandeng Kepala Stasiun Karantina Pertanian Aceh drh Ibrahim berkeliling ke sejumlah kandang sapi milik masyarakat di Desa Paya Meta, Kecamatan Karang Baru. Di lokasi itu diperkirakan temuan pertama wabah PMK sapi muncul di Aceh Tamiang. Dia juga meninjau kompleks pasar hewan di wilayah Manyak Payed bersama Bupati Aceh Tamiang Mursil.  Mursil mengatakan, pemerintah daerah sepakat menutup lalu lintas ternak, termasuk menutup sementara sentra pasar hewan di Manyak Payed. Polres Aceh Tamiang menutup akses lalu lintas ternak di perbatasan Provinsi Aceh-Sumatera Utara. Polisi juga memberlakukan pos checkpoint di perbatasan Aceh Tamiang tersebut untuk pencegahan wabah PMK sapi. ”Pemkab Aceh Tamiang telah mengajukan permintaan obat-obatan atau vaksin PMK ke Kementerian Pertanian sebanyak 25 ribu dosis. Semoga ada stoknya di kementerian,” harapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/putar_balik-750x463.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ANTISIPASI: Pemeriksaan kendaraan yang membawa hewan ternak di perbatasan Aceh Sumut Selasa (10/5) malam. (POLRES ACEH TAMIANG UNTUK RAKYAT ACEH)  Sementara itu, data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, saat ini jumlah hewan ternak yang terinfeksi PMK di Jatim sebanyak 3.205 ekor. Kasus kematiannya mencapai 1,5 persen. Sementara itu, kasus positif PMK di Aceh sebanyak 2.226 ekor.  Untuk mengerem persebaran yang lebih luas, pemerintah akan mengimpor vaksin. Itu merupakan langkah sementara sembari menunggu vaksin dalam negeri. Dibutuhkan waktu sekitar 14 hari untuk bisa membuat vaksin. ”Jumlahnya (impor, Red) tidak banyak. Hanya untuk menunggu kelahiran vaksin yang ada,” jelas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kemarin (11/5).  Yasin mengklaim bahwa vaksin untuk PMK bisa diproduksi sendiri oleh para ahli di Kementan. Terlebih, sudah diketahui serotipe virus PMK. Khususnya yang berada di Jatim. Dia optimistis vaksin bisa tersedia kurang dari 20 hari. ”Cuma sekarang ini masalah waktu. Kita dikejar kecepatan waktu dan kecepatan virus,” katanya mengenai alasan impor vaksin.  Dalam kondisi darurat saat ini, jelas Yasin, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah cepat. Salah satunya menyebarkan obat-obatan dan vitamin untuk diberikan kepada hewan ternak, baik yang sakit maupun sehat. ”Yang kena disembuhkan, yang sehat dinaikkan imunnya sambil menunggu vaksin,” terangnya.  Dengan intervensi yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir, menurut Yasin, sudah terlihat hasil yang menggembirakan. Setelah disuntik, hewan ternak terpapar yang semula tidak bisa berdiri kondisinya sudah lebih baik. Ternak yang awalnya meler banyak pun mulai pulih untuk makan.  Yasin mengatakan, pihaknya juga membentuk gugus tugas nasional, gugus tugas provinsi, dan gugus tugas kabupaten/kota untuk menghadapi wabah PMK. Lantaran penularan PMK sangat cepat melalui udara dan kontak langsung, dia menekankan pentingnya pengendalian di daerah. Dengan begitu, tidak terjadi mutasi-mutasi dan persebaran yang berlebihan.  Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah menambahkan, saat ini Komisi Ahli Kehewanan tengah membahas percepatan pembuatan vaksin PMK di dalam negeri. Dia optimistis vaksin dapat dibuat cepat mengingat Kementan sudah berpengalaman. ”Karena kita sudah pernah buat dulu, saat pembebasan PMK. Cuma serotipenya berbeda sehingga harus buat ulang lagi,” paparnya.  Terkait serotipe, lanjut Nasrullah, yang ditemukan adalah serotipe O dengan strain Ind-2001. Jenis tersebut umum tersebar di Asia Tenggara. Dia menjelaskan bahwa PMK disebabkan virus dan belum ada obat spesifiknya. Namun, langkah pencegahan dapat dilakukan. Mulai booster untuk menguatkan imun hingga memperbaiki organ-organ yang terkena dengan obat-obatan.  Terkait impor vaksin, Nasrullah mengaku masih berhitung jumlah kebutuhannya. Namun, dipastikan jumlahnya terbatas. Karena hanya digunakan untuk daerah yang terkena PMK. Daerah lain yang masih bebas PMK akan menggunakan vaksin dalam negeri yang tengah dibuat. (mia/lyn/idr/ddh/c9/fal)

Hadapi Wabah PMK, Pemerintah Impor Vaksin untuk Kondisi Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Vaksin-Booster-Door-To-Door-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Tenaga kesehatan menyuntikkan dosis ketiga vaksin Covid-19 kepada lansia saat vaksinasi booster Covid-19 di kawasan Poris Plawad, Tangerang, Banten, Jumat (21/1/2022). Pelaksanaan vaksinasi booster Covid-19 dari rumah ke rumah ini bertujuan untuk memberi" width="100%">
<figcaption>Tenaga kesehatan menyuntikkan dosis ketiga vaksin Covid-19 kepada lansia saat vaksinasi booster Covid-19 di kawasan Poris Plawad, Tangerang, Banten, Jumat (21/1/2022). Pelaksanaan vaksinasi booster Covid-19 dari rumah ke rumah ini bertujuan untuk memberi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program vaksinasi dalam mengantisipasi penularan Covid-19 selama pandemi memantik Komisi IX DPR membentuk panitia kerja (panja). Dalam panja yang baru saja dibentuk itu, DPR akan menyoroti proses pengadaan dan impor vaksin yang nilainya mencapai Rp 44,08 triliun.  Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan, panja yang baru saja dibentuk itu untuk melakukan pengawasan dari program vaksin yang digencarkan pemerintah.  "Banyak yang harus kita lakukan pengawasan terhadap pengelolaan program vaksinasi ini. Tidak hanya dari aspek kehalalan," kata Kurniasih kepada wartawan, Senin (24/1).  Kurniasih mengatakan, sejauh ini Komisi IX DPR tengah menyusun agenda panja. Salah satumnya mengenai regulasi hingga alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin yang nilai impornya mencapai Rp 44,08 triliun. Kemudiaan pengadaan vaksin sebanyak 465,07 juta dosis.  Dia melanjutkan, insentif fiskal untuk pengadaan vaksin impor sepanjang 2021 mencapai Rp 8,33 triliun. Artinya, insentif fiskal itu mesti dapat dioptimalkan penggunaannya untuk percepatan vaksinasi di tengah masyarakat.  "Mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan dan ada optimalisasi dari tata kelola vaksin yang lebih baik ke depan," kata politikus PKS itu.  Diketahui dalam kesimpulan rapat, Komisi IX DPR mendesak Kemenkes untuk memberikan data-data terkait vaksin. Antara lain, jenis vaksin yang digunakan, jumlah setiap jenis vaksin, harga per dosis setiap jenis vaksin.  Tidak ketinggalan juga dia menyinggung jumlah hibah yang diterima Indonesia. Jumlah vaksin kedaluwarsa potensi penghematan APBN dengan adanya vaksin hibah dan target vaksinasi baik primer maupun booster paling lambat tanggal 25 Januari 2022.

Bentuk Panja Vaksin, DPR Soroti Impor Senilai Rp 44 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/INDOFARMA.jpg" alt="Ilustrasi pabrik obat P Indofarma Tbk di Cikarang, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik obat P Indofarma Tbk di Cikarang, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan memberikan persetujuan kepada PT Biofarma untuk menugaskan anak usahanya, PT Indofarma melakukan impor importasi vaksin Covid-19 dengan jenis dan jumlah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12790/2020.  Emiten berkode saham INAF itu telah melakukan kerja sama dengan penyedia Vaksin Covovax (Novavax, Inc) yaitu Serum Institute of India Pvt Ltd (SIIPL) India sebanyak 50 juta dosis pada 2021.  Dalam melakukan importasi, PT Indofarma Tbk dikawal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tugasnya melakukan pengadaan Vaksin Covovax dari India pada tahun ini.  "KPK berperan sebagai upaya prevensi apabila terdapat potensi korupsi atau fraud dalam proses pengadaan vaksin Covovax yang dilakukan oleh perseroan. Selain itu, KPK akan memberikan rekomendasi sebagai bagian antisipasi agar tindak korupsi tidak terjadi," kata Direktur Utama PT Indofarma Tbk Arief Pramuhanto, Rabu (1/9).  Novavax, Inc dan SIIPL telah melaksanakan kerja sama lisensi untuk pengembangan dan komersialisasi NVX‑CoV2373, kandidat vaksin Covid-19 Novavax, Inc, untuk negara berpenghasilan menengah ke bawah atau Low Middle Income Countries (LMIC) dan India.  Berdasarkan kewenangan KPK untuk melakukan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, Tim Direktorat Monitoring KPK telah melaksanakan diskusi mendalam terkait penugasan perseroan untuk pengadaan Vaksin Covovax tersebut pada 24 Agustus 2021.  Arief mengatakan, perseroan juga telah melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dan mendapatkan Sertifikat SMAP ISO 37000:2016 pada 12 Oktober 2020 yang berlaku sampai dengan 11 Oktober 2023.  "Pencapaian tersebut diharapkan dapat mendorong semangat seluruh insan di perseroan untuk meningkatkan kualitas penerapan Good Corporate Governance atau GCG dan menegakkan budaya anti korupsi, anti suap, dan anti fraud dalam rangka mewujudkan budaya korporasi yang bersih, sehat, jujur, dan adil," ujar Arief.

Indofarma Impor Vaksin Covid-19 Covovax dari India

impor vaksin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor vaksin

Berita Terkini

BPOM: Bio Farma Impor 675 Ribu Dosis Mulai Oktober

Hadapi Wabah PMK, Pemerintah Impor Vaksin untuk Kondisi Darurat

Bentuk Panja Vaksin, DPR Soroti Impor Senilai Rp 44 T

Indofarma Impor Vaksin Covid-19 Covovax dari India

Download Aplikasi JawaPos.com