<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/Berburu-Bebagai-Baju-Skena-Ala-Thrifting-di-Blok-M-Dery-Ridwansah-5JPG-2906077886.jpg" alt="Pembeli memilih berbagai macam pakaian bekas impor atau Thrifting di Pasar Baju Thrifthing di Terowongan Blok-M, Jakarta Selatan.  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pembeli memilih berbagai macam pakaian bekas impor atau Thrifting di Pasar Baju Thrifthing di Terowongan Blok-M, Jakarta Selatan.  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait rencana pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) atas impor produk benang filamen sintetik tertentu dari Tiongkok. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebelumnya diketahui mengusulkan tarif tinggi untuk BMAD benang filamen tertentu sebesar 42,3 persen.</p> <p>KPPU menyebut telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Perdagangan (Mendag). KPPU menekankan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat dan merugikan industri hilir.</p> <p>&ldquo;Setelah melakukan analisis menyeluruh melalui instrumen Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) dan pendekatan struktur-perilaku-kinerja (structure-conduct-performance) terhadap impor produk benang filamen sintetik tertentu yang berasal dari RRT, KPPU menyoroti beberapa hal krusial,&rdquo; ujar Direktur Kebijakan Persaingan pada Sekretariat Jenderal KPPU Lelyana Mayasari.</p> <p>KPPU menilai bahwa cakupan produk dalam kebijakan anti dumping terlalu luas. Sebagian produk yang akan dikenai BMAD tidak diproduksi di dalam negeri, tapi tetap tercakup dalam pengenaan bea masuk. Hal ini dikhawatirkan dapat membatasi pilihan produk bagi penggunanya.</p> <p>Analisis juga menunjukkan bahwa pasar benang filamen domestik saat ini sangat terkonsentrasi. Beberapa segmen utama hanya dikuasai oleh satu atau dua pelaku usaha. Misalnya, segmen Partially Oriented Yarn (POY) dan Spin Drawn Yarn (SDY) masing-masing hanya memiliki satu produsen aktif.</p> <p>Segmen Drawn Texture Yarn (DTY) warna pun hanya dipasok oleh satu pelaku usaha dengan kapasitas terbatas. &ldquo;Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya penguatan posisi dominan oleh satu pihak, bukannya menciptakan persaingan yang sehat,&rdquo; urainya.</p> <p>Di lain pihak, Ketua Komite Tetap Kebijakan dan Regulasi Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Veri Anggrijono mendukung langkah KPPU tersebut. Veri menegaskan, apabila bahan baku tidak dapat disiapkan di dalam negeri sedangkan BMAD tetap dijalankan otomatis akan banyak industri TPT yang akan bangkrut.</p> <p>&ldquo;Jika bahan baku dalam negeri tidak bisa terpenuhi sedangkan BMAD tetap dijalankan, saat ini kita berbicara nasib puluhan ribu pekerja industri TPT yang harus kita jaga,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Veri juga menekankan, pemerintah seharusnya dapat melihat, jika memang bahan baku di dalam negeri itu tidak bisa terpenuhi maka seharusnya kebijakan impor untuk bahan baku tersebut dipermudah agar tercipta ekosistem dalam negeri yang baik.</p>

KPPU mengingatkan potensi dampak negatif pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau BMAD terhadap industri hilir dan persaingan usaha.

KPPU Soroti Rencana Pengenaan BMAD Benang Filamen dari Tiongkok

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/INDUSTRI-TEKSTILE.jpeg" alt="Ilustrasi pekerja di industri Tekstile dan Produk Tekstile (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja di industri Tekstile dan Produk Tekstile (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pelaku industri tekstil mendorong pemerintah tegas menerapkan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menyebut, ada kekhawatiran pada derasnya impor barang tekstil ilegal dan dumping yang berpotensi menggerus pasar dalam negeri.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Untuk urgensi pengamanan pasar domestik dari limpahan barang dumping dari negara lain yang terdampak reciprocal tariff Trump, kita perlu segera memperbaiki regulasi yang masih memiliki celah,&rsquo;&rsquo; ujarnya di Jakarta, Selasa (8/4).&nbsp;</p> <p>Jemmy menjelaskan, adanya penerapan SNI diperlukan mengingat pemberlakukan tarif resiprokal AS. Sebab, negara-negara yang terdampak kebijakan itu dapat berpotensi melimpahkan barang-barangnya ke pasar Indonesia. Dengan kondisi itu, urgensi perlindungan industri dalam negeri menjadi penting.&nbsp;</p> <p>Langkah pengetatan pengawasan di border dengan mewajibkan label berbahasa Indonesia dan SNI dapat menjadi benteng awal yang efektif. Pemerintah dan regulator terkait didorong berkomitmen pada pengawasan arus barang yang masuk.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Langkah-langkah penting yang perlu diambil, termasuk pengembalian label bahasa Indonesia dan SNI wajib ke border. Ini akan membantu mencegah masuknya impor yang tidak sesuai standar, dan melindungi industri dalam negeri dari barang ilegal, serta tuduhan transhipment yang dituduhkan oleh USTR (US Trade Representative),&rsquo;&rsquo; tutur Jemmy.&nbsp;</p> <p>Sejalan dengan itu, API mengusulkan peningkatan porsi impor kapas dari AS hingga 50 persen untuk memasok bahan baku industri dalam negeri. Saat ini, impor kapas dari AS hanya 17 persen dari total kapas yang diimpor Indonesia.&nbsp;</p> <p>Jemmy menyebut, peningkatan impor kapas bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan dampak tarif Trump. Dia berharap dengan negosiasi peningkatan kapas, Indonesia dapat memperoleh keringanan tarif ekspor pakaian jadi ke AS dengan minimum value 20 persen sesuai permintaan Trump. &rsquo;&rsquo;Jika ini benar dinegosiasi tarif yang diberlakukan sebesar 32 persen dapat diturunkan ke tingkat yang lebih manageable,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp;</p>

Pelaku industri tekstil mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) guna melindungi pasar domestik dari

Industri Tekstil Dorong Pemberlakukan SNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Bongkar-muat-peti-kemas-frizal.jpg" alt="GERBANG DAGANG: Bongkar muat peti kemas di Dermaga Nilam, Tanjung Perak, Surabaya. Perang dagang membuat ekspor dan impor tekstil terganggu. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GERBANG DAGANG: Bongkar muat peti kemas di Dermaga Nilam, Tanjung Perak, Surabaya. Perang dagang membuat ekspor dan impor tekstil terganggu. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, meminta pemerintah melakukan upaya taktis, cermat, dan tepat untuk menekan tingginya volume impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang masuk ke Indonesia. Hal itu penting untuk bisa melindungi industri tekstil dalam negeri dan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut saya, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait harus melakukan upaya-upaya yang konkret dan nyata untuk menekan tingginya volume impor tekstil dan produk tekstil yang masuk di Indonesia, sehingga industri tekstil dan masyarakat kita benar-benar terlindungi," tegas Rudianto Lallo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib disapa Rudi ini menjelaskan, tingginya volume impor tekstil dan produk tekstil punya basis data yang valid. Rudi lantas menyodorkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BPS mencatat bahwa impor tekstil dan produk tekstil kurun Januari-November 2024 mencapai 1,96 juta ton dengan nilai USD 8,07 miliar, yang lebih tinggi 5 persen dibanding periode sama pada 2023 sebanyak 1,79 juta ton dengan nilai USD 7,63 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, data BPS juga menunjukkan bahwa selama kurun 2013&ndash;2023 rata-rata volume impor tekstil dan produk tekstil yang masuk ke Indonesia mencapai 2,15 juta ton per tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau gempuran impor tekstil dan produk tekstil terus dibiarkan membanjiri pasar di Indonesia, maka yang akan mengalami kerugian adalah pelaku industri tekstil dalam negeri termasuk industri garmen dan para pekerja industri, serta tentu masyarakat sebagai konsumen dan pedagang juga rugi," ujar Rudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rudi menekankan, praktik dugaan impor tekstil ilegal dan keberadaan mafia impor tekstil ilegal berserta jaringannya juga harus terus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Polri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata Rudi, berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) terdapat tujuh komoditas impor ilegal yang paling banyak membombardir pasar domestik Indonesia, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penegakan hukum terhadap dugaan impor-impor tekstil ilegal, mafia impor tekstil ilegal, dan jaringan mafia impor itu harus serius dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemberantasan dugaan impor ilegal tekstil dan mafianya harus menjadi prioritas pemerintah dan aparat penegak. Siapapun pelakunya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang harus diingat, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan dari luar negeri itu juga masuk sebagai program prioritas Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Kapoksi Partai Nasdem di Komisi III DPR ini melanjutkan, langkah berikutnya yang perlu pemerintah lakukan adalah perbaikan dan penguatan regulasi impor termasuk yang mengatur tentang impor tekstil dan produk tekstil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Memang, kata Rudi, sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang berlaku sejak 17 Mei 2024. Tetapi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 menuai banyak sorotan dan kritik dari para pelaku usaha dan industri tekstil serta berbagai asosiasi. Karena itu, revisi Permendag tersebut menjadi sangat urgen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan, akibat penerapan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 ada banyak perusahaan tekstil yang gulung tikar dan ribuan pekerja di-PHK. Nah, langkah Menteri Perdagangan Budi Santoso yang sedang merevisi Permendag tersebut dan dijanjikan akan rampung Februari 2025 ini patut disambut baik, tetapi revisi ini harus berpihak untuk kepentingan industri domestik termasuk industri tekstil," pungkasnya.</div>

BPS mencatat bahwa impor tekstil dan produk tekstil kurun Januari-November 2024 mencapai 1,96 juta ton dengan nilai USD 8,07 miliar

Komisi III DPR Minta Pemerintah Perkuat Regulasi dan Penegakan Hukum untuk Tekan Volume Impor Tekstil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/Screenshot_2024-08-03-19-39-19-584_comwhatsapp-edit-169936248.jpg" alt="Ribuan gulung tekstil diduga Ilegal ditemukan oleh Satgas Impor pada 1 Agustus 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ribuan gulung tekstil diduga Ilegal ditemukan oleh Satgas Impor pada 1 Agustus 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>JawaPos.com &ndash; Serbuan barang impor illegal asal Tiongkok dipandang Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) makin mengkhawatirkan. Salah satu yang paling terasa dampaknya adalah impor tekstil.</p> <p>Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Temmy Setya Permana menduga, tidak sedikit produk yang masuk secara ilegal dan tidak tercatat.</p> <p>&ldquo;Ini khusus di pakaian atau tekstil dan produk tekstil (TPT). Barang masuk yang tidak tercatat tanpa bea masuk dan lain-lain, harganya akan murah sekali dan ini akan mendistorsi pasar,&rdquo; ujar Temmy dalam keterangannya, Rabu (7/8).</p> <p>Serbuan produk TPT impor ilegal yang masuk ke Indonesia itu dikhawatirkan semakin mengancam dan menggerus pasar produk UMKM.</p> <p>Terlebih, serbuan impor ilegal ini berpotensi menyebabkan kehilangan serapan 67 ribu tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan Rp 2 triliun per tahun. Serta hilangnya potensi PDB multisektor TPT sebesar Rp 11,83 triliun per tahun.</p> <p>&ldquo;Hal ini bisa menyebabkan deindustrialisasi di Indonesia. Bahkan gejalanya telah terlihat dari tahun 2015 hingga 2023,&rdquo; ujar Temmy.</p> <p>Dia menyampaikan, serbuan produk tekstil ilegal tidak hanya berdampak pada PHK massal perusahaan tekstil di Indonesia. Tetapi juga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang kemudian mempengaruhi perekonomian nasional.</p> <p>"Padahal, pada 10 tahun lalu, sektor industri pengolahan masih mencatatkan andil terhadap PDB Indonesia di atas 20 persen per tahun. Namun, lima tahun kemudian, nilainya turun di bawah 20 persen. Tren ini baru dua kali terjadi dalam 10 tahun terakhir," jelasnya.</p> <p>Mengutip data Trademap yang diolah tim KemenkopUKM, API, dan Apsyfi 2023, telah terjadi gap (kesenjangan) antara ekspor TPT Tiongkok ke Indonesia dengan impor Indonesia dari Tiongkok.</p> <p>Pada 2022 misalnya, ekspor Tiongkok ke Indonesia mencapai Rp 61,3 triliun, sementara impor Indonesia dari Tiongkok sebanyak Rp 31,8 triliun.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Ada gap sekitar Rp 29,5 triliun. Atau sekitar 50 persen nilai impor produk Tiongkok ke Indonesia tidak tercatat,&rdquo; jelas Temmy.</p> <p>Angka itu menunjukkan data ekspor Tiongok ke Indonesia nilainya hampir dua kali lipat lebih besar dari impor Indonesia dari Tiongkok. Artinya, jumlah barang yang legal dan ilegal hampir sama banyaknya.</p>

KemenkopUKM mencatat hampir 50 persen produk tekstil asal Tiongkok di Indonesia masuk secara ilegal dan tidak tercatat.

Nyaris 50 Persen Tekstil asal Tiongkok di Indonesia Ilegal, KemenkopUKM: Bikin 67 Ribu Pekerja Kehilangan Pekerjaan   

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/pengusaha-sepatu-3920109436.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan para pengusaha sepatu terkait kebijakan pemerintah soal Pelarangan Impor Kain." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan para pengusaha sepatu terkait kebijakan pemerintah soal Pelarangan Impor Kain.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan para pengusaha sepatu terkait kebijakan pemerintah soal Pelarangan Impor Kain. Adapun dampaknya, pengusaha mengaku sulit memperoleh bahan baku impor untuk membuat sepatu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pelarangan impor kain sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 78/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy mengatakan, tujuan Pemerintah melarang impor salah satunya agar tekstil di dalam negeri bisa maju. Namun dia mengatakan, kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap peraturan itu ada dua sisi yang bisa baik dan jelek, yang jelek itu adalah semua pabrik sepatu komplain karena dengan pelarangan tekstil itu, bahan baku sepatu sangat sulit diimpor,"&nbsp; kata Eddy dalam Pameran Indo Leather &amp; Footwear Expo 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01568226/banjir-impor-tekstil-ilegal-capai-rp-35-triliun-per-tahun-apsyfi-minta-pemerintah-jangan-diam-saja">Banjir Impor Tekstil Ilegal Capai Rp 35 Triliun per Tahun, APSyFI Minta Pemerintah Jangan Diam Saja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, kulit imitasi yang menjadi bahan baku pembuatan sepatu sebetulnya memiliki tiga lapisan. Meliputi, PU atau Polyurethane yang merupakan unsur plastik yang bisa diemboss dan di modifikasi dengan bentuk menyerupai kulit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/011797347/incaran-kolektor-apple-ternyata-pernah-bikin-sepatu-dan-masuk-bursa-lelang">Incaran Kolektor, Apple Ternyata Pernah Bikin Sepatu dan Masuk Bursa Lelang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian, tengahnya adalah foam, tapi di lapisan terakhir itu pasti ada tekstil. Jadi mereka ini semua yang kerja tas, sepatu, atau perabot sofa-sofa itu tidak bisa impor," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Eddy menyarankan kepada Pemerintah untuk bisa melakukan evaluasi terkait kebijakan larangan impor kain tersebut. Selain karena impornya yang mendatangkan masalah, kebijakan itu juga tidak berpengaruh banyak terhadap industri tekstil dan garmen di dalam negeri untuk bisa lebih maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri (Airlangga Hartarto) bahwa kebijakan impor tekstil itu harus dilakukan evaluasi ulang. Tujuannya baik, karena supaya pabrik tekstil dan garmen (di dalam negeri) itu maju. Tapi dalam kenyataan, itu tidak maju. Bahkan di beberapa daerah banyak sekali masuk baju-baju bekas," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Eddy mengungkapkan bahwa hingga hari ini bahan baku yang digunakan oleh pabrik sepatu di Indonesia masih berasal dari impor. Hanya saja ia mengaku bahwa proses perizinan impor tidak mudah dan memakan waktu yang lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal biasanya, kata Eddy, pihaknya mendapat kemudahan perizinan jikalau hasil sepatu yang dibuat ditujukan untuk pasar ekspor. Oleh sebab itu, di sisi lain pihaknya terus mendorong sejumlah negara seperti Taiwan dan China untuk bisa berinvestasi bahan baku di tanah air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biasanya kita impor kain dengan tujuan ekspor itu memang mudah. Tapi dengan adanya keputusan untuk menghambat produk tekstil sehingga memang secara dokumentasi bea masuk dan sebagainya menjadi lebih rumit," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pelarangan impor kain secara resmi telah ditetapkan sejak tahun 2021 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 78/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain.</div>

Tujuan Pemerintah melarang impor salah satunya agar tekstil di dalam negeri bisa maju. Namun, kenyataan yang terjadi malah sebaliknya.

Curhat Sulitnya Impor Bahan Baku, Pengusaha Sepatu Minta Pemerintah Evaluasi Soal Larangan Impor Kain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Bea-Cukai-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas Ditjen Bea Cukai berjaga di dekat barang bukti saat rilis kasus barang impor ilegal di kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Direktorat Jenderal Bea Cukai mengamankan enam truk yang memuat 878 bal pakaian, 118 set ban dan 57 rol karp" width="100%">
<figcaption>Petugas Ditjen Bea Cukai berjaga di dekat barang bukti saat rilis kasus barang impor ilegal di kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Direktorat Jenderal Bea Cukai mengamankan enam truk yang memuat 878 bal pakaian, 118 set ban dan 57 rol karp</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan keterlibatan pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dalam kasus dugaan korupsi impor tekstil. Inspektur Jenderal Kemenkeu, Sumiyati mengungkapkan, kasus tersebut telah ditangani oleh Inspektorat Jenderal sejak awal Maret 2020.<br /> <br /> "Kami sudah ketahui sehubungan dengan implementasi sistem manajemen risiko di Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Bea Cukai," ujarnya dalam konferensi video, Kamis (25/6).<br /> <br /> Sumiyati menyebut, kontainer dan barang yang masuk melalui Batam kemudian diteruskan perjalanannya ke pelabuhan lain di wilayah pabean dapat terus diikuti. Sehingga, apabila ditemukan adanya risiko, maka pemeriksaan dan penjagaan dapat dilakukan di lapisan berikutnya.<br /> <br /> Menurutnya, manajemen risiko yang sudah berjalan merupakan praktik yang bagus. Sehingga dapat diketahui begitu pemeriksaan fisik dan pengujian laboratorium itu ditemukan adanya perbedaan jumlah, maupun jenis tekstilnya.<br /> <br /> "Misalnya saja, kontainer dari Batam yang dikirim ke Tanjung Priok, maka bisa diperiksa fisiknya di pelabuhan di utara Jakarta itu," tuturnya.<br /> <br /> Ia memastikan, Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah menindaklanjutinya dengan baik. Serangkaian pemeriksaan dan penyidikan sudah dilakukan sejak 6 April 2020. Pada 20 April 2020 Ditjen Bea Cukai telah melakukan penangkapan dan penahanan tersangka.<br /> <br /> Pihaknya akan terus mendampingi penyidikan yang masih berlangsung hingga saat ini untuk mendapatkan gambaran utuh kasus tersebut. Direktorat Jenderal Pajak juga sudah digandeng dengan melakukan program dan audit bersama.<br /> <br /> "Seperti proses bisnis, atau regulasi yang ada kelemahan maka diberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan," tutupnya.<br /> <br /> Sebagai informasi, pada Selasa (24/6), Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor tekstil di Direktorat Jenderal Bea Cukai tahun 2018 sampai 2020. Mereka terdiri dari empat pejabat aktif di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Batam, serta satu pengusaha.<br /> <br /> Keempat tersangka di antaranya, MM, DA, HAW, dan KA yang merupakan pejabat dari Bea dan Cukai Batam. Kemudian seorang lagi yakni IR selaku pemilik PT Fleming Indo Batam dan PT Garmindo Prima.<br /> <br /> Modusnya, dengan mengurangi volume dan jenis barang. Tujuannya, mengurangi kewajiban bea masuk tindakan pengamanan sementara dengan menggunakan surat keterangan asal (SKA) yang tidak benar.

Ini Cara Kemenkeu Telusuri Pegawainya Terlibat Korupsi Impor Tekstil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Suahasil-nazara.jpg" alt="Suahasil nazara (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suahasil nazara (Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampikan, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat pegawai Direktorat Bea dan Cukai dan satu orang pengusaha sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) impor tekstil ilegal yang masuk melalui Batam.<br /> <br /> Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya mendorong upaya adanya penegakan hukum dalam kasus tersebut.<br /> <br /> "Kemarin, pada Rabu 24 Juni 2020, Kejagung menetapkan 4 pegawai kantor pelayanan utama Bea Cukai dan satu pengusaha sebagai tersangka kasus dugaan  tipikor importasi tekstil ilegal yang masuk melalui Batam," ujar Suahasil, melalui konferensi pers virtual, Kamis (25/6).<br /> <br /> Suahasil menyebut, pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalitas termasuk terkait dalam memproses kasus yang melibatkan pegawai Direktorat (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu.<br /> <br /> Dalam proses kasus tersebut, kata dia, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Kejagung dalam memastikan penegakan hukum berjalan lancar. Pihaknya tidak memberikan toleransi bagi pegawai yang melakukan penyalahgunaan wewenang. "Kami tidak memberikan toleransi, staf Kemenkeu yang menjadi oknum, yang tidak melakukan pekerjaan atau menggunakan menyalahgunakan wewenangnya," tegasnya.<br /> <br /> Sebagai informasi, kasus impor ilegal ini terbongkar dari penemuan 27 kontainer milik PT Flemings Indo Batam (FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PGP) di Pelabuhan Tanjung Priok, pada Senin (2/32020) lalu. Saat diperiksa, Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok menemukan jumlah dan jenis barang dalam kontainer tidak sesuai dengan dokumen.<br /> <br /> Dalam kasus itu, tujuh pejabat di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Penyidikan itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-22/F.2/Fd.2/04/2020 yang dikeluarkan pada Senin 27 April 2020. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;

Kemenkeu Sikat Habis Pegawai Bea dan Cukai yang Jadi Tersangka Korupsi

impor tekstil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor tekstil

Berita Terkini