<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/01/ang-wonderland-1JPG-3570525658-4127991965.jpg" alt="DIMINATI: Puluhan ekor sapi perah milik salah satu peternak di Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam. (Anggi Fridianto/Radar Jombang)" width="100%">
<figcaption>DIMINATI: Puluhan ekor sapi perah milik salah satu peternak di Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam. (Anggi Fridianto/Radar Jombang)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Intervensi lingkungan dan teknologi tepat guna dapat mendukung produktivitas peternak. Hal itu disampaikan oleh Sumanda Tondang, Direktur Eksekutif Rumah Energi &ndash; organisasi nirlaba yang membantu masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, adaptasi perubahan iklim, aksi mitigasi, dan pengurangan risiko bencana &ndash; dalam Lokakarya dan Kunjungan Lapangan di Kaliurang, Jogjakarta, yang digelar pada Selasa (29/7). "Kami melihat bahwa ketika peternak diberi akses pada pelatihan, teknologi, dan pendampingan, mereka bisa mandiri. Seperti biogas yang tidak hanya mampu menekan biaya energi, tapi juga memperbaiki sanitasi dan kualitas lingkungan di sekitar peternakan," tuturnya, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (31/7). "Bioslurry hasil olahan biogas juga kini digunakan sebagai pupuk hijauan, memberi manfaat ganda bagi produktivitas dan ketahanan pangan lokal," imbuhnya. Dia menambahkan, hal tersebut selaras dengan visi Indonesia Berdaya yang diusung Rumah Energi, sebuah komitmen untuk membangun masyarakat yang mandiri secara ekonomi, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berdaya dalam mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan. Program FRESH (Farmer Resilience and Enhanced Sustainable Husbandry) merupakan salah satu inisiatif hasil kolaborasi Yayasan Rumah Energi bersama Sarihusada Generasi Mahardhika (SGM) dan Danone Ecosystem, guna mendorong transformasi peternakan sapi perah rakyat yang berkelanjutan dan inklusif.&nbsp; Berjalan sejak 2023, program FRESH merupakan inisiatif bersama yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu, meningkatkan pendapatan petani serta mengurangi emisi gas metana melalui empat fokus utama (peningkatan kapasitas peternak dan koperasi, penguatan infrastruktur, uji coba dan inovasi, serta mitigasi perubahan iklim dan ketahanan). Hingga pertengahan 2025, FRESH telah mendampingi langsung 511 peternak dan 6 koperasi secara intensif. Capaian program di antaranya meliputi peningkatan produksi susu di Koperasi Samesta, UPP Kaliurang dan KJUB Puspetasari yang secara bertahap sejak Juni 2023 yang diperoleh sebagai dampak dari penerapan Peternakan Sapi Perah yang Baik atau Good Dairy Farming Practices (GDFP), pengobatan dan vaksinasi pasca wabah PMK, serta program kredit sapi.&nbsp; Capaian lainnya yakni peningkatan kualitas susu (lemak dan protein); perkembangan signifikan total populasi menjadi 142 ekor termasuk 18 ekor bunting yang kini dikelola oleh 43 peternak penerima manfaat; serta pembangunan sebanyak 172 unit instalasi biogas baru dan perbaikan 27 unit lainnya yang seluruhnya telah dimanfaatkan oleh peternak untuk mendukung kebutuhan energi rumah tangga. Senior Director of Public Affairs &amp; Sustainability Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, menyampaikan bahwa FRESH merupakan refleksi komitmen jangka panjang Sarihusada terhadap pembangunan ekosistem susu yang inklusif dan berkelanjutan. "Kami percaya bahwa keberhasilan industri susu tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan peternak sapi perah rakyat sebagai garda terdepan. FRESH bukan hanya tentang meningkatkan produksi, tapi juga memperkuat kapasitas, akses teknologi, dan kelembagaan peternak agar mereka bisa tumbuh berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan bisnis bisa berjalan beriringan dengan dampak sosial dan lingkungan yang positif," tuturnya. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Agung Suganda menyebut, kolaborasi lintas sektor seperti Program FRESH sebagai contoh nyata transformasi peternakan rakyat di Indonesia. "Program ini tidak hanya menjawab tantangan produktivitas dan regenerasi peternak, tapi juga menjadi solusi adaptif terhadap perubahan iklim. Ini adalah model pengembangan peternakan masa depan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kami sangat mengapresiasi inisiatif seperti ini dan berharap bisa direplikasi di banyak daerah," tegasnya.&nbsp; Acara ini lokakarya turut dihadiri oleh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Provinsi DIJ, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sleman, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman, Dekan Fakultas Peternakan UGM, Fakultas Kedokteran Hewan UGM, koperasi susu, perwakilan peternak. Lokakarya ini menjadi wadah untuk mendiseminasikan praktik baik (best practices) dan capaian keberhasilan program, sekaligus ruang dialog multipihak tentang tantangan dan peluang transformasi peternakan sapi perah rakyat di Indonesia. Kegiatan ini juga diikuti dengan kunjungan lapangan ke kandang peternak champion serta fasilitas pengelolaan susu di koperasi.

Intervensi lingkungan dan teknologi tepat guna dapat mendukung produktivitas peternak sapi perah, hingga meningkatkan ketahanan pangan lokal

Dorong Produktivitas Peternak lewat Teknologi Tepat Guna dan Intervensi Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/cold-storage-4085794664.jpg" alt="Fasilitas logistik rantai dingin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Fasilitas logistik rantai dingin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan global terhadap produk perikanan beku dari Indonesia terus menanjak. Tren gaya hidup praktis, kebutuhan pasar ekspor, hingga kesadaran akan keamanan pangan membuat sektor ini bergerak cepat.&nbsp; Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dari Oktober 2023 hingga September 2024, volume ekspor ikan beku mencapai sekitar 14.300 pengiriman, atau naik sekitar 65 persen dibandingkan periode sebelumnya.&nbsp; Selain itu, pangsa pasar terus melebar, mulai dari Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Malaysia dan negara-negara berkembang lainnya. Mengikuti tren positif tersebut, salah satu yang ikut berbenah adalah sektor logistik, khususnya sistem rantai dingin (cold chain) yang menjadi tulang punggung pengiriman produk beku ke dalam dan luar negeri. Menjawab tantangan ini, PT Sanjaya Internasional Fishery (SIF), perusahaan pengolahan hasil laut, menggandeng MGM Bosco Logistics untuk membangun fasilitas cold storage modern di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat infrastruktur logistik perikanan Indonesia. Dengan kapasitas penyimpanan bersuhu -25&deg;C hingga +5&deg;C, fasilitas ini dirancang khusus untuk menjaga kesegaran produk seperti ikan segar, hasil laut beku, dan produk olahan. Tak hanya untuk distribusi domestik, fasilitas ini juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke pasar global yang semakin menuntut standar tinggi dalam penanganan produk makanan laut. &ldquo;Permintaan produk beku, khususnya hasil perikanan Indonesia, terus tumbuh baik dari dalam maupun luar negeri. Tanpa sistem cold chain yang andal, kita bisa kehilangan banyak peluang,&rdquo; ujar Hong Peng, Presiden Direktur SIF melalui keterangannya. Mengapa Produk Beku Jadi Primadona? Produk makanan beku, terutama dari sektor perikanan, kini tidak hanya diminati restoran atau hotel besar. Konsumen rumahan pun semakin menggemari produk beku karena praktis, tahan lama, dan bisa tetap segar jika ditangani dengan benar.&nbsp; Dalam konteks ekspor, negara-negara tujuan seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menuntut kualitas prima dengan pengawasan ketat selama distribusi. Itulah mengapa sistem cold chain tidak bisa diabaikan. Tanpa penyimpanan dan distribusi suhu terkendali, produk bisa rusak sebelum tiba di tujuan. Bahkan, satu titik gangguan saja dalam rantai dingin bisa membuat nilai jual produk anjlok. Sebagai pemain besar di bidang logistik rantai dingin, MGM Bosco Logistics tak hanya menyediakan ruang penyimpanan dingin, tetapi juga mengelola seluruh operasional, mulai dari manajemen suhu, standar kebersihan, hingga keamanan kerja. &ldquo;Yang kami tawarkan bukan hanya gudang, tapi sistem dan keahlian. Kami tangani seluruh alur logistik agar partner bisa fokus pada bisnis intinya,&rdquo; jelas M. Shah Durani, Direktur Komersial dan Operasional MGM Bosco dalam kesempatan yang sama. Dalam kerja sama ini, MGM Bosco juga menerapkan standar HSE (Health, Safety, Environment) dan menyediakan tenaga ahli untuk memastikan pengelolaan dilakukan secara efisien dan higienis. Fasilitas baru ini juga memiliki layanan packing production yang terintegrasi, yang memungkinkan proses penyimpanan dan pengemasan dilakukan secara bersamaan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tapi juga menjaga kualitas produk tetap konsisten. Beroperasi di Cikarang, lokasi strategis ini memungkinkan distribusi cepat ke pelabuhan dan pusat logistik utama di Pulau Jawa. Fasilitas ini pun siap menjadi pusat distribusi utama produk perikanan SIF untuk pasar nasional dan ekspor.

PT Sanjaya Internasional Fishery dan MGM Bosco Logistics membangun fasilitas cold storage modern untuk mendukung ekspor produk perikanan.

Ekspor Produk Beku Meningkat, Industri Logistik Perikanan Indonesia Kebut Infrastruktur Rantai Dingin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/30/1000564844-914095097.jpg" alt="Aksi penolakan tarif PPN 12 persen oleh Aliansi Mahasiswa Jatim di Taman Bungkul Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi penolakan tarif PPN 12 persen oleh Aliansi Mahasiswa Jatim di Taman Bungkul Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam beberapa jam kedepan kita akan meninggalkan tahun 2024. Tahun yang penuh dengan perjuangan yang tidak mudah. Siapa sangka, usai pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2023 yang pada saat itu diteken Joko Widodo selaku Presiden RI, masyarakat Indonesia nyatanya masih harus berupaya untuk pulih. Di tengah urusan domestik paling mikro, soal gimana agar dapur tetap mengepul, situasi perekonomian nasional dan global sungguh tidak baik-baik saja. Di sisi lain, disrupsi teknologi telah mengubah secara signifikan tentang bagaimana cara orang berinteraksi, konsumsi, bertransaksi, hingga melakukan rekreasi. Akibatnya, aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan itu semua berubah. Berbagai sektor ekonomi menghadapi tantangannya masing-masing sepanjang 2024. Industri ritel banyak yang gulung tikar. Begitu juga dengan garmen. Transaksi perdagangan elektronik meningkat, namun produk impor meluap, memukul telak para pelaku UMKM. Imbasnya PHK dimana-mana. Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi, tecermin dari deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Di tataran elite, pergantian pemimpin seolah malah jadi panggung para "suporter". Bagi-bagi jabatan komisaris BUMN jadi tontonan masyarakat yang hilir-mudik menenteng surat lamaran kerja. Tak terkecuali di tingkat asosiasi, dinamika perebutan takhta kepemimpinan mewarnai perjalanan 2024. Sebagai refleksi akhir tahun, berikut JawaPos.com rangkumkan 10 peristiwa ekonomi yang paling menyita perhatian publik sepanjang 2024. 1. Demo Peternak Sapi Perah Muka para peternak sapi perah memerah, bahkan mereka lantas membuang puluhan ton susu sapi hasil peternakannya lantaran tidak diserap oleh Industri Pengolahan Susu (IPS). Kejadian ini viral di media sosial dilakukan oleh peternak sapi perah Boyolali, Jawa Tengah, sebagai aksi protes terhadap keberpihakan pemerintah dan industri yang lebih mengutamakan susu impor untuk suplai IPS. Tak hanya oleh para peternak Boyolali, kekecewaan yang sama juga dirasakan oleh para peternak sapi perah di Pasuruan, Jawa Timur. Pabrik yang dituju diduga menerapkan pembatasan jumlah penerimaan susu perah lokal, mengakibatkan sejumlah peternak sapi perah tidak dapat mendistribusikan hasil dari susu perahnya. Sementara itu, pemerintah berpendapat mutu atau kualitas dari susu sapi perah lokal masih harus ditingkatkan sehingga sesuai dengan standar IPS. 2. Sritex Pailit Tak hanya bagi pelaku usaha di sektor pertanian, 2024 juga menjadi tahun yang berat bagi pelaku usaha di sektor manufaktur atau industri pengolahan. Salah satu pabrik tekstil tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1966, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Kepailitan emiten bursa dengan kode ticker SRIL itu pun menjadi kabar duka bagi ribuan karyawan pabrik yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/SRITEX-1037934045.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik Textile Sritex. (Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik Textile Sritex. (Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Usai dinyatakan pailit, ribuan karyawan PT Sari Warna Asli dan PT Kreasi Apparel Indopacific, dua anak usaha Sritex tetap melakukan aktivitas produksi, menyelesaikan pesanan buyer. Bahkan mereka sampai kerja lembur. Dalam upaya penyelamatan, manajemen Sritex pun mengajukan banding pembatalan putusan kepailitan ke Mahkamah Agung (MA). Namun sayangnya, upaya kasasi ini pun ditolak. Kabar terakhir, setelah upaya kasasi ditolak MA, sekitar 10 ribu karyawan Sritex berencana melakukan aksi di Jakarta awal Januari 2025. 3. Tom Lembong jadi Tersangka Korupsi Impor Gula Menginjak kuartal-IV 2024, masyarakat dikejutkan oleh kabar penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atas dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa pengusutan kasus impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) ini sudah berjalan sejak Oktober 2023. Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Perbuatan itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 400 miliar. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/JKT_-Thomas-Lembong-Ditahan-Kejagung_MIFTAHUL-HAYAT07-3081325170.jpeg" alt="Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Tim sukses sekaligus sahabat Anies Baswedan yang juga pernah menjadi penasihat dan pembuat pidato Joko Widodo ini pun mengajukan upaya praperadilan. Sayangnya, PN Jakarta Selatan dalam persidangan Selasa (26/11), memutuskan menolak permohonan praperadilan yang dilayangkan oleh Thomas Trikasih Lembong. Dengan begitu, maka penetapan tersangka kepada Tom Lembong dinilai sah secara hukum. Sehingga proses hukum akan berlanjut hingga pemberkasan kasus tuntas dan disidangkan pokok materinya. 4. Kisruh Munaslub Kadin Indonesia Berita panas lain dari kalangan elite yang terjadi pada 2024 datang dari Kamar Dagang (Kadin Indonesia). Dualisme kepemimpinan dimulai sejak Munaslub Kadin Indonesia yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 14 September 2024, dan mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum, menggeser posisi Arsjad Rasjid. Sehari berselang, atau Minggu, 15 September 2024, sebanyak 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi menyatakan penolakan atas hasil Munaslub. Penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Sesuai AD/ART, seharusnya Arsjad Rasjid masih menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026. Sementara itu, pada Selasa, 16 September 2024, Arsjad Rasjid melalui Wakil bidang Hukum dan HAM Dhaniswara K Harjono menyebut, akan memberikan sanksi kepada anggota pengurus yang melanggar AD/ART. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015098477/kadin-indonesia-pimpinan-arsjad-rasjid-beri-sanksi-anggota-yang-dukung-anindya-bakrie-sebagai-ketum-hasil-munaslub">Kadin Indonesia Pimpinan Arsjad Rasjid Beri Sanksi Anggota yang Dukung Anindya Bakrie sebagai Ketum Hasil Munaslub</a> Kedua kubu, baik Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie, sama-sama ngotot. Joko Widodo selaku Presiden saat itu pun angkat tangan, seolah ogah diseret-seret dalam perebutan kekuasan organisasi pelaku usaha yang didirikan 1968 atas Prakarsa Gubernur DKI Jakarta saat itu. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/Screenshot_2024-10-03-18-26-12-838_comgoogleandroidgm-edit-4268014499.jpg" alt="Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie. (Instagram Anindya Bakrie)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie. (Instagram Anindya Bakrie)</figcaption>
</figure> Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang memang dekat dengan keduanya pun menjembatani pertemuan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Tanda-tanda islah tampak setelah pertemuan tersebut, yang menghasilkan keputusan akan digelar Munas Kadin usai pelantikan Presiden. 5. Sejumlah Relawan Prabowo jadi Komisaris BUMN Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum juga dilantik, Juli 2024. Meskipun begitu, diketahui sejumlah relawan dan pendukung Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah ditunjuk menduduki jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kabar ini sedikit banyak menyita perhatian publik, di tengah harapan masyarakat akan perbaikan pemerintahan dan orang-orang yang duduk di dalamnya. Euforia pemilu pun perlahan surut melihat sejumlah nama yang dianggap 'bukan' kapasitasnya untuk menduduki posisi tersebut. Sebagai informasi, sejumlah nama relawan dan pendukung pemenangan Prabowo-Gibran ditunjuk sebagai komisaris BUMN. Pertama ada Grace Natalie sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ditunjuk menjadi Komisaris MIND ID. Berikutnya, Condro Kirono (juga Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran) ditunjuk jadi Komisaris Independen Pertamina. &nbsp; Fuad Bawazier sebagai Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yang juga Anggota Dewan Pembina Gerindra, ditunjuk sebagai Komisaris Utama MIND ID. Sedangkan, Ketua Dewan Pakar Gerindra Burhanuddin Abdullah mendapat posisi Komisaris PLN. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/tambang-2635418181.jpg" alt="ILUSTRASI Areal konsesi tambang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Areal konsesi tambang.</figcaption>
</figure> 6. Bagi-bagi Konsesi Tambang untuk Ormas Sebelum lengser, Jokowi mengeluarkan keputusan kontroversial, bagi-bagi izin konsesi tambang untuk dikelola organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. &nbsp; "Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal 83A Ayat (1). Pada Ayat (3) dijelaskan, IUPK dan/atau kepemilikan saham ormas keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri. Keputusan ayahanda Gibran Rakabuming Raka ini pun mendapat sorotan, utamanya terkait kemampuan ormas keagamaan dalam bisnis tambang dan dampak lingkungannya. Namun, Muhammadiyah -salah satu ormas yang setuju dengan keputusan Jokowi ini- berkomitmen akan memberikan contoh baik dalam pengelolaan tambang. 7. Pembentukan BP Investasi Danantara, Super Holding BUMN Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia, Kamis 7 November 2024. Pembentukan Danantara itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang bertindak sebagai wakil kepala instansi yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. BP Danantara akan diproyeksikan sebagai cikal bakal superholding dari perusahaan-perusahaan BUMN. Sebagai penanggung jawab BP Danantara, Muliaman Hadad akan langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang merujuk konsep seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara di Singapura. Kemudian, keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara, menjadi salah satu fokus, yang mana model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/JKT_-Jasa-Retail-Wajib-Sertifikat-Halal_MIFTAHUL-HAYAT-01-1736033895.jpeg" alt="Suasana di salah satu tempat belanja retail yang terpasang logo halal di Jakarta, Kamis (3/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana di salah satu tempat belanja retail yang terpasang logo halal di Jakarta, Kamis (3/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> 8. Kelas Menengah Makin ke Pinggir, Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Pemulihan ekonomi pasca pandemi tak berjalan mulus, setidaknya itulah yang dirasakan sebagian besar masyarakat kelas menengah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan RI mengalami deflasi lima bulan berturut-turut, terhitung sejak Mei 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015149544/ri-alami-deflasi-5-bulan-berturut-turut-ekonom-soroti-soal-penurunan-daya-beli-kelas-menengah">RI Alami Deflasi 5 Bulan Berturut-turut, Ekonom Soroti Soal Penurunan Daya Beli Kelas Menengah</a> Merespons hal itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan deflasi bulanan dalam 5 bulan terakhir belum dapat ditarik kesimpulan penurunan daya beli masyarakat. Namun, kata dia, jika mempertimbangkan data-data lainnya mulai dari data tenaga ter-PHK hingga penurunan rasio disposable income terhadap PDB nasional memang terdapat tren penurunan daya beli kelas menengah. Senada, ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof FX Sugiyanto meyakini bahwa deflasi berkepanjangan yang dialami Indonesia diakibatkan oleh daya beli masyarakat yang turun. Menurut dia, deflasi yang terjadi dalam satu-dua bulan bisa berdampak baik bagi masyarakat karena mereka bisa berbelanja dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Namun, jika deflasi terjadi terlalu lama, maka hal ini bisa menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat menahan untuk mengeluarkan uang atau daya beli masyarakat memang turun. Meski banyak pengamat menangkap sinyal ini, namun pemerintah berkelit. Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, deflasi yang terjadi merupakan dampak dari upaya pemerintah mengendalikan harga-harga, misalnya melalui operasi pasar murah. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/guntur-aga-981966328.jpg" alt="Sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah, Medan, Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, menggelar aksi penolakan PPN 12 persen. (Guntur Aga/Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah, Medan, Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, menggelar aksi penolakan PPN 12 persen. (Guntur Aga/Radar Jogja)</figcaption>
</figure> 9. PPN 12 Persen yang Bikin Resah Masyarakat Sementara ormas keagamaan mendapat jatah konsesi tambang, dan para relawan memperoleh jatah kursi di BUMN, masyarakat justru mendapat kado kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan mulai diberlakukan besok, 1 Januari 2025. Kenaikan PPN menjadi 12 persen itu disebutkan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Lagi-lagi, banyak ekonom telah mengingatkan pemerintah bahwa keputusan tersebut bakal semakin menekan daya beli masyarakat. Namun, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, keputusan menaikkan PPN menjadi 12 persen ini bertujuan untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat pun protes akan keputusan ini. Kemarin, ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (Sumut) menerobos masuk dan menguasai Gedung DPRD Provinsi Sumut Senin (30/12) sore. Aksi itu mereka lakukan setelah tuntutan para mahasiswa terkait pembatalan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tak didengar. Aksi serupa yang menjadi keresahan masyarakat ini juga pecah di Jogja. Massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil melakukan aksi di Gedung DPRD DIJ dan Nol Kilometer Jogja, Senin, 30 Desember 2024. Sementara di Kalimantan Timur (Kaltim), Aliansi Masyarakat Kaltim, menggelar penolakan di depan pintu utama Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Minggu (29/12) sore. Mereka melakukan orasi, membentangkan spanduk penolakan, hingga membakar ban. Tak hanya elemen masyarakat dan mahasiswa, penolakan juga disampaikan oleh kalangan pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menunda penerapan PPN 12 persen pada Januari 2025. Meski bahan pokok tidak dikenakan PPN 12 persen, namun barang lain dalam rantai produksi tetap terdampak biaya produksi. Seperti bahan baku yang turut mengalami kenaikan atas pengenaan pajak dimaksud. 10. iPhone 16 Dilarang Masuk Pasar Indonesia Kabar terakhir yang barangkali bikin patah hati para Fans Apple adalah pemerintah tegas melarang penjualan iPhone 16 di Tanah Air. Bahkan barang tersebut juga sudah tidak ada lagi di e-commerce yang biasa diakses konsumen Indonesia. Masalahnya, disebutkan bahwa pihak Apple belum merealisasikan komitmen investasinya di Indonesia. Selain itu, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) iPhone 16 juga belum memenuhi persyaratan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menegaskan pemerintah baru akan mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia jika Apple Inc sudah melunasi komitmen investasinya. Masih kurang Rp 291 miliar dari komitmen investasi Rp 1,7 triliun.

Berbagai sektor ekonomi menghadapi tantangannya masing-masing sepanjang 2024. Industri ritel banyak yang gulung tikar. PHK dimana-mana.

Kaleidoskop 2024: Refleksi Akhir Tahun, 10 Peristiwa Ekonomi yang Paling Menyita Perhatian Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/01/ang-wonderland-1JPG-3570525658-4127991965.jpg" alt="DIMINATI: Puluhan ekor sapi perah milik salah satu peternak di Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam. (Anggi Fridianto/Radar Jombang)" width="100%">
<figcaption>DIMINATI: Puluhan ekor sapi perah milik salah satu peternak di Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam. (Anggi Fridianto/Radar Jombang)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor susu Republik Indonesia (RI) naik sebesar 7,07 persen secara tahunan atau year on year (YoY)mencapai 257.300 ton pada sepanjang Januari-Oktober 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kalau kita lihat dari perkembangan impor susu Januari-Oktober 2024 volumenya itu adalah sebesar 257.300 ton, itu naik 7,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Amalia menegaskan bahwa impor susu Indonesia bukan dalam bentuk susu segar. Melainkan, kata dia, sebagian besar dalam bentuk milk cream dan susu bubuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagian besar impor susu Indonesia tentunya dalam bentuk milk cream dan juga susu bubuk, jadi bukan susu segar. Susu segar hanya sedikit sekali proporsinya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015302241/mentan-menperin-cari-solusi-permasalahan-produksi-susu-lokal-yang-tak-terserap-industri">Mentan-Menperin Cari Solusi Permasalahan Produksi Susu Lokal yang Tak Terserap Industri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari asal negaranya, Amalia menyebutkan bahwa paling banyak impor susu Indonesia berasal dari negara Selandia Baru dengan volume mencapai 126.84 ribu ton. Angka ini mencakup sebesar 49,30 persen dari total impor susu Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya dari Selandia Baru, Amalia juga memastikan impor susu Indonesia juga berasal dari Amerika Serikat sebesar 45.180 ton (17,56 persen), Australia sebanyak 38.190 ton (14,84 persen), Belgia 15.240 ton (5,92 persen), dan negara lainnya sebanyak 31.850 ton (12,38 persen).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Negara utama asal impor susu Indonesia adalah Selandia baru, Amerika Serikat, dan Australia," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015299359/pasokan-lokal-dibatasi-impor-jor-joran-petani-susu-ngamuk-ke-pemerintah">Pasokan Lokal Dibatasi, Impor Jor-joran, Petani Susu 'Ngamuk' ke Pemerintah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dari catatan BPS, tren volume impor susu Indonesia sepanjang 2019-2024 paling tinggi terjadi pada tahun 2022 dengan total impor mencapai 338.530 ton. Kemudian, disusul impor susu tahun 2021 yang mencapai 290.560 ton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, pada tahun 2023 impor susu RI tercatat sebesar 287.970 ton. Sedangkan tahun 2019 dan 2022, tercatat masing-masing 262,20 ribu ton dan 273.140 ton.</div>

Impor susu Indonesia bukan dalam bentuk susu segar. Melainkan, kata dia, sebagian besar dalam bentuk milk cream dan susu bubuk.

Impor Susu RI Tembus 257.300 Ton atau Naik 7,07 Persen, Paling Banyak dari Selandia Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/JKT_-Mentan-mediasi-peternak-sapi-perah-dan-industri-pengolahan-susu_MIFTAHUL-HAYAT07-3386612987.jpeg" alt="Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) bersma Mensesneg Prasetyo Hadi (ketiga kanan) dan Wakil Mentri Pertanian Sudaryono (kedua kanan) mempertemukan peternak sapi perah, pengepul, dan industri pengolahan susu di Gedung Kementrian Per" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) bersma Mensesneg Prasetyo Hadi (ketiga kanan) dan Wakil Mentri Pertanian Sudaryono (kedua kanan) mempertemukan peternak sapi perah, pengepul, dan industri pengolahan susu di Gedung Kementrian Per</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyebab aksi protes peternak sapi perah dituntaskan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dalam rapat yang digelar di Kementerian Pertanian (Kementan) kemarin (11/11), Mentan memutuskan industri pengolahan susu (IPS) wajib menyerap susu peternak lokal. Sekaligus, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas susu lokal. &rdquo;Sebagai langkah konkret, Kementan akan mengubah regulasi untuk mewajibkan industri susu menyerap susu dari peternak lokal,&rdquo; tegas Mentan Amran Sulaiman. Seluruh industri wajib menyerap susu peternak. Hal tersebut sudah disepakati, ditandatangani, dan dikirim surat ke dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. &rdquo;Dengan adanya kebijakan ini, industri pengolahan susu nasional harus bisa menyerap semua susu peternak, kecuali susu mengalami kerusakan,&rdquo; ujarnya. Amran menegaskan, Kementan akan melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk sementara, lima perusahaan pengolahan susu ditahan izin impornya. Hal itu memastikan mereka memenuhi kewajiban menyerap produksi peternak. &rdquo;Saya yakin industri akan mematuhi kebijakan dari kami. Tapi jika mereka menolak, kami akan cabut izin impor mereka selamanya. Ini ketegasan kami dari pemerintah untuk melindungi peternak,&rdquo; jelasnya. Pemerintah juga akan berkolaborasi dengan IPS dan peternak untuk meningkatkan kualitas susu lokal sehingga setara secara kualitas dengan yang impor. &rdquo;Nanti dibuat road map agar meningkatkan daya tawar susu lokal,&rdquo; ujarnya. Salah seorang perwakilan peternak sapi perah Bayu Aji Handayanto menyatakan berterima kasih kepada pemerintah yang telah memediasi peternak dan IPS. "Semua berjalan lancar. Kami seperti mendapat sosok bapak baru, aspirasi kami kini didengar oleh Bapak Menteri Pertanian, Mensesneg, dan Wamentan yang telah merespons cepat," terangnya. Mensesneg Prasetyo Hadi, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada Kementan yang sigap mencari solusi. &rdquo;Inilah yang menurut saya harus kita galakkan. Meskipun ada permasalahan, kita mencari solusi bersama-sama, tumbuh bersama teman-teman industri dan peternak susu,&rdquo; jelasnya. Aksi Mandi Susu di Boyolali <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/mandi-susu-938646457.jpg" alt="PROTES KEBIJAKAN: Aksi mandi susu segar di kawasan Monumen Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah (9/11). (ARIEF BUDIMAN/JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>PROTES KEBIJAKAN: Aksi mandi susu segar di kawasan Monumen Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah (9/11). (ARIEF BUDIMAN/JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> Sebelumnya, protes petani peternak sapi perah dan loper susu segar di Boyolali, Jateng, berlangsung dua hari, Jumat (8/11) dan Sabtu (9/11). Pada hari pertama, mereka membuang ratusan ton susu. Kemudian, giliran susu segar dipakai mandi di kawasan Monumen Susu Tumpah Boyolali. Dalam aksinya, peserta membawa sejumlah mobil pikap yang mengangkut puluhan ken atau ketel besi wadah susu. Plus satu mobil tangki besar berisi ribuan liter susu. Total susu yang dibawa hampir 50 ton. &rdquo;Monggo susu gratis. Ambil gratis. Boleh juga untuk mandi. Pemerintah perbanyak impor susu. Boyolali Kota Susu ora isoh adol (tidak bisa jualan) susu,&rdquo; seru pengurus KUD Kecamatan Mojosongo Sriyono dalam orasinya yang dilansir Jawa Pos Radar Solo. &rdquo;Bagaimana tidak rugi banyak. Kami butuh pakan sapi. Modalnya tidak sedikit. Lalu, kami dengar kabar pemerintah mau impor dan buka peternakan di Kalimantan. Lalu, bagaimana nasib kami di Boyolali? Tolong dipikirkan,&rdquo; koarnya. Selaraskan Standar Keamanan Pangan Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) mengungkap alasan di balik minimnya penyerapan susu segar dari peternak lokal. Yakni, berkaitan dengan standar yang belum memenuhi kebutuhan industri. Direktur Eksekutif AIPS Sonny Effendhi mengatakan, pengusaha olahan susu kebanyakan impor susu dari negara lain. &rdquo;Penyebab ditolak karena kualitas tidak memenuhi standar keamanan pangan,&rdquo; katanya kemarin. Dia pun membantah isu bahwa pengusaha lebih memilih impor. Meskipun demikian, Sonny mengakui bahwa 80 persen mendatangkan dari luar negeri. Karena itu, AIPS mendorong pemerintah, industri, dan peternak untuk menyelaraskan standar keamanan pangan, khususnya bagi produk susu segar guna mengoptimalkan produksi dalam negeri. (idr/mia/tom/rgl/c6/dio)

Tingkatkan kualitas susu lokal, Mentan Amran Sulaiman memutuskan industri pengolahan susu (IPS) wajib menyerap susu peternak lokal.

Menteri Pertanian Wajibkan Industri Pengolahan Serap Susu Peternak Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/19/CHINA1-Mengunjungi-Pabrik-Susu-China-eca4-4244625379.jpg" alt="Sample susu sapi yang siap dikonsumsi (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sample susu sapi yang siap dikonsumsi (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Beredar sebuah video dimana seorang petani susu di Pasuruan, Jawa Timur nekat membuang hasil susu perahnya, lantaran tidak diterima oleh pabrik pengolahan susu di sana. Pabrik yang dituju diduga menerapkan pembatasan jumlah penerimaan susu perah lokal,&nbsp;mengakibatkan sejumlah petani susu sapi perah tidak dapat mendistribusikan hasil dari susu perahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebuah dugaan kuat muncul dari industrei&nbsp;susu di Indonesia yang masih ketergantungan terhadap produk susu impor beberapa tahun terakhir. Data di Badan Pusat Statistik (BPS)&nbsp;pada tahun 2020 menyebutkan pemenuhan kebutuhan susu impor di Indonesia mencapai 78 persen, berbeda dari pemenuhan kebutuhan susu lokal yang mencapai 22 persen saja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas apa yang menyebabkan susu lokal kalah saing&nbsp;dari susu impor? Setidaknya ada beberapa alasan yang memengaruhi kebutuhan impor di Indonesia terkhusus dari susu, dikutip dari Jawapos Radar Jogja, Senin (11/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang pertama adalah peningkatan konsumsi susu sapi di Indonesia semakin meningkat.&nbsp;Hal itu didukung dengan program yang hendak dikampanyekan presiden kita saat ini, Prabowo Subianto melalui program makan&nbsp;bergizi gratis, termasuk susu.&nbsp;Otomatis akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan susu yang massif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang kedua adalah kurangnya sumber daya serta tingkat produksi susu&nbsp;lokal di Indonesia masih rendah.&nbsp;Hal ini mencakup generasi muda yang masih memandang sebelah mata akan sektor pertanian dan peternakan terutama budi daya susu sapi dan hewan lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditambah lagi kurangnya populasi hewan ternak seperti sapi yang khusus untuk diperah susunya.&nbsp;Adapun alasan lainnya adalah kualitas yang diberikan dari pengusaha susu sapi lokal dinilai masih kurang.&nbsp;Dengan kekurangan pada alasan kedua menjadi sebab produk susu kita masih kalah saing ketimbang susu impor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun begitu faktor yang satu ini terbilang lemah lantaran kurangnya bukti yang menunjukkan teknologi Indonesia tidak mumpuni mengolah susu lokal. Aksi membuang hasil perahan susu sapi seperti yang terjadi di Pasuruan memang cukup memilukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurangnya pemanfaatan sumber daya lokal seperti mereka menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah.&nbsp;Padahal, secara geografis tanah di Indonesia cukup baik untuk membudidayakan hewan perah sehingga wajar bila pengusaha ternak juga banyak mengambil susu sapi sebagai komoditas tambahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tanpa adanya langkah pemanfaatan sumber daya lokal, Indonesia mau tidak mau akan tetap ketergantungan pada hasil impor demi memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.&nbsp;</div>

Faktor kurangnya kualitas terbilang lemah lantaran kurangnya bukti yang menunjukkan teknologi Indonesia tidak mumpuni mengolah susu lokal.

Pasokan Lokal Dibatasi, Impor Jor-joran, Petani Susu 'Ngamuk' ke Pemerintah

Impor Susu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Impor Susu