<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/ghLaHSWu7dCvy4oAtfEVFxjwLqWQ0LTwXCRCspAS-3820144954.jpg" alt="Ketua Program International Trade &amp; Finance Petra Christian University, Elisa Tjondro menanggapi rencana pemerintah stop impor solar mulai 2026. (UK Petra)" width="100%">
<figcaption>Ketua Program International Trade &amp; Finance Petra Christian University, Elisa Tjondro menanggapi rencana pemerintah stop impor solar mulai 2026. (UK Petra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor solar secara total mulai 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia baru-baru ini.&nbsp; "Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, 2026, Insya Allah kita enggak akan impor solar lagi," tutur Bahlil setelah menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11). Sebaliknya, Indonesia akan mulai menerapkan Biodiesel B50 dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Langkah pemerintah menyetop impor solar ini pun menyita perhatian masyarakat.&nbsp; Ketua Program International Trade &amp; Finance Universitas Kristan Petra, Elisa Tjondro menilai kebijakan ini strategis untuk jangka panjang. Namun perlu persiapan komprehensif agar tidak memicu gejolak ekonomi. "Dari sisi jangka panjang, kebijakan ini strategis menuju kemandirian energi, mengurangi dampak fluktuasi harga minyak global terhadap stabilitas ekonomi, serta menghemat devisa negara," ujar Elisa di Surabaya, Selasa (11/11). Namun, keberhasilan kebijakan stop impor solar juga sangat bergantung pada kesiapan produksi kilang domestik dan distribusi biodiesel. Agar tidak menimbulkan tekanan inflasi atau gangguan pasokan energi.&nbsp; "Untuk jangka pendek, kebijakan ini tergolong cukup ambisius. Banyak hal yang harus disiapkan pemerintah sebelum menerapkan. Dari segi teknis, logistik, hingga kebijakan harga," lanjutnya.&nbsp; Semua itu harus dipersiapkan dengan matang agar ketika kebijakan tersebut diterapkan, tidak terjadi gejolak ekonomi di dalam negeri. Pemerintah juga perlu menggandeng berbagai stakeholders.&nbsp; Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, industri kelapa sawit, industri minyak dan gas bumi, jasa transportasi, logistik, dan stakeholders stakeholders terkait. Tidak kalah penting adalah mengukur dampak negatif jangka panjang.&nbsp; "Pemerintah juga perlu memberikan waktu adaptasi bagi stakeholders. Saya katakan banyak persiapan yang harus dilakukan agar kebijakan ini berjalan lancar dan tidak berdampak buruk terhadap neraca perdagangan Indonesia," pungkas Elisa.

Pemerintah Indonesia akan hentikan impor solar mulai 2026 dan menggantinya dengan Biodiesel B50, dampak ekonomi jadi perhatian.

Rencana Stop Impor Solar Mulai 2026 Dinilai jadi Langkah Strategis, Pakar: Butuh Persiapan Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/impor-solar-2502951151.jpg" alt="Pemerintah menargetkan bisa menerapkan B50 pada 2026 untuk menghapuskan impor solar. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah menargetkan bisa menerapkan B50 pada 2026 untuk menghapuskan impor solar. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia menyatakan dengan mengimplementasikan biofuel jenis B50 tahun 2026 akan secara langsung membuat Indonesia terbebas dari impor solar. Menurut&nbsp;Bahlil, hal tersebut karena apabila bahan bakar diesel ramah lingkungan itu sudah diimplementasikan dua tahun ke depan bakal mencukupi kebutuhan domestik. "Kalau B50 kita langsung adakan di 2026 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor solar. Sudah cukup dalam negeri, jadi produksi dalam negeri sudah cukup dengan konversi B50," kata dia, saat rapat bersama dengan Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (2/12). Adapun untuk menuju implementasi B50 tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2025 misalnya, pemerintah menetapkan akan mewajibkan (mandatory) penggunaan biofuel jenis B40. "1 Januari 2025 kita sudah&nbsp;go&nbsp;dengan B40," kata Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Biofuel jenis B40 dan B50, dikategorikan berdasarkan campuran ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) yang merupakan hasil pemurnian dari minyak kelapa sawit dengan BBM fosil. Contohnya, biodiesel tipe B40 yang memiliki kadar campuran FAME 40 persen, dan diesel fosil 60 persen. B50 yang memiliki kadar campuran masing-masing 50 persen, atau B100 yang murni hanya terbuat dari FAME minyak kelapa sawit. Sementara merujuk data Kementerian ESDM, impor solar Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,14 juta kiloliter (kl). Angka ini turun secara tahunan pada tahun 2022 (year on year) yang sebesar 5,27 juta kl. Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan butuh sekitar tujuh hingga sembilan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) menjadi biodiesel tambahan untuk bisa memproduksi bahan bakar jenis B50. Penambahan pabrik pengolahan CPO tersebut guna mengejar celah antara kebutuhan konversi ke B50 yang membutuhkan biodiesel sebanyak 19,7 juta kiloliter, sementara saat ini total produksi dalam negeri baru sebanyak 15,8 juta kiloliter. Kebutuhan produksi tersebut juga bisa dijadikan peluang investasi, mengingat untuk merealisasikan B50 butuh penanaman modal tambahan sebesar 360 juta dolar AS.

"Kalau B50 kita langsung adakan di 2026 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor solar. Sudah cukup dalam negeri," ungkap Bahlil.

Ketua Harian DEN Bahlil Optimistis Indonesia Tak Perlu Impor Solar jika Terapkan B50 pada 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/18/IMG-20240818-WA0064-1510952804.jpg" alt="Mentan Andi Amran Sulaiman (depan, tiga dari kanan) memimpin uji coba dan soft launching pemanfaatan biodiesel B-50 di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, Minggu (18/8). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mentan Andi Amran Sulaiman (depan, tiga dari kanan) memimpin uji coba dan soft launching pemanfaatan biodiesel B-50 di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, Minggu (18/8). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin uji coba dan soft launching implementasi pemanfaatan biodiesel B-50. Uji cob aitu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan energi. "Puluhan negara di dunia saat ini menghadapi krisis pangan dan energi. Solusi masalah pangan dan energi dunia ini adalah Indonesia," kata Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Minggu (18/8). Andi menjelaskan, jika Indonesia konsisten, maka dalam tiga tahun mendatang kembali akan mengalami swasembada pangan seperti era 2017-2020 dan dapat menjadi lumbung pangan dunia. Demikian juga dengan implementasi B-50 ini. Indonesia diyakini akan mampu menjadi lumbung energi dunia khususnya biodiesel. Menurut Amran, implementasi B-50 merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional dan energi hijau. Di mana Indonesia akan menguasai 58 persen produksi CPO dunia. "Ini merupakan kekuatan, jika dimanfaatkan dengan baik akan berdampak secara ekonomi dan politik. Harga minyak dunia akan turun, sementara harga CPO akan naik. Ini sejarah baru bagi Indonesia," ucap Amran. Amran menambahkan, penggunaan biodiesel dapat menghemat devisa negara untuk impor solar hingga Rp 300 triliun&ndash;Rp 400 triliun per tahun. Di sisi lain, pemanfaatan minyak sawit untuk B-50 menjadi upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor sawit. "Jadi sudah jelas target kita adalah bersiap untuk implementasi penggunaan biodiesel B-50. Melalui kegiatan soft launching ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri sebagai pelopor implementasi B-50 di tanah air," ujar Amran. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Eshan Agro Sentosa (EAS) Group Bambang A Wisena mengatakan, pihaknya optimistis dengan kebijakan biodiesel pemerintah ke depan. Berdasarkan data Statistik DItjen Perkebunan, Angka Sementara Tahun 2023 Kelapa Sawit memiliki lahan seluas 16,8 Juta hektare dengan&nbsp;produksi sebesar 46,9 juta ton.&nbsp; "Ke depan diyakini kebutuhan biodiesel berbasis kelapa sawit sangat besar, khususnya untuk konsumsi dalam negeri dalam mewujudkan ketahanan energi nasional," ujar Bambang.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin uji coba dan soft launching implementasi pemanfaatan biodiesel B-50.

Antisipasi Krisis Pangan dan Energi Dunia, Mentan Amran Uji Coba Pemanfaatan Biodiesel B-50

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Menko-Airlangga-Hartarto-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penerapan biodiesel B35 akan menghemat devisa negara hingga USD 10,75 miliar. Selain itu, penggunaan B35 juga disebut bakal memberi nilai tambah industri sawit sebesar Rp 16,76 triliun.  "Kebijakan B35 juga diperkirakan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2. Sebagai negara berkembang, Indonesia tentu mendorong energi hijau yang terjangkau," kata Airlangga dalamacara Energy Corner Special B35 Implementation di Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (31/1).  Ia menjelaskan, program pencampuran minyak sawit dan solar ini sudah dimulai sejak 2006 yang dilanjutkan dengan presentase pencampuran biodiesel 2,5 persen. Lalu meningkat menjadi 20 persen pada 2012 dan menjadi 30 persen pada 2020.  Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa B30 berkontribusi besar dalam capaian 36 persen realisasi Energi Baru Terbarukan (EBT) pada 2021. Oleh sebab keberhasilan tersebut, Indonesia punya inisiatif dalam program B35.  Lebih lanjut, Airlangga juga memastikan progam B35 tidak menganggu pasokan CPO untuk minyak konsumsi. Ini ditunjukkan dengan komitmen para produsen yang akan menyuplai Domestic Market Obligation (DMO) atau suplai CPO di dalam negeri sebesar 450 ribu ton per bulan, naik dari sebelumnya sekita 350 ribu ton per bulan.  "Ini (biodiesel B35) adalah untuk menangani lemahnya demand tentu berkurangnya demand akibat adanya gerakan-gerakan di Eropa, maka tentu kita mengantisipasi dengan peningkatan demand dalam negeri dan ini suplai di dalam negeri tidak terganggu," ujarnya.  Pada kesempatan yang sama, pemerintah akan menerapkan bahan bakar nabati (BBN) B35 atau BBM Solar 35 persen mulai besok, 1 Februari 2023. Selama penerapan ini, B35 yang akan disalurkan sebanyak 13,15 juta kiloliter (KL).  Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, penerapan B35 ini dilakukan berawal dari kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani sawit. Selain itu, didasarkan pada keberhasilan uji jalan biodiesel pada tahun-tahun sebelumnya.  "Mandatori B35 diawali dengan kerja sama baik, hal ini tecermin dari uji jalan pada tahun 2022 lalu. Penyaluran biodiesel B35 diperkirakan sebanyak 13,5 juta kiloliter," kata Musdhalifah.  Untuk diketahui, B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Dalam B35 berisi kandungan 65 persen jenis solar dan 35 persen lainnya, yakni minyak kelapa sawit.

Airlangga Sebut Penerapan Biodiesel B35 Bakal Hemat Devisa USD 10,75 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/empat-poin-kesepakatan-kemenhub-dan-pengusaha-soal-b20_m_.jpg" alt="Ilustrasi Biodiesel B20" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Biodiesel B20</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan mulai 1 Februari 2023 pemerintah akan mulai menggunakan bahan bakar nabati (BBN) B35 atau BBM Solar 35 persen.  "Mulai Februari tahun ini, implementasi program Bahan Bakar Nabati B35 resmi digunakan!," tulis Kementerian ESDM dalam akun Instagram resmi @kesdm, dikutip Minggu (8/1).  Untuk diketahui, B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Dalam B35 berisi kandungan 65 persen jenis solar dan 35 persen lainnya, yakni minyak kelapa sawit.  Lebih lanjut, Direktur Jenderal Energi Baru Terbatukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan implementasi B35 ini dilakukan untuk mengurangi impor BBM dan lonjakan harga minyak dunia.  Adapun penerapannya sebagaiamana telah tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal EBTKE Nomor: 10.E/EK.05/DJE/2022/ Disebutkan guna meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan, salah satunya dengan mandatori campuran biodiesel untuk BBM solar 35 persen atau B35 mulai 1 Februari tahun 2023.  "Implementasi program B35 merupakan langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia serta menekan impor solar," kata Dadan.  Sementara itu, perlu diketahui program mandatori biodiesel sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2008. Saat itu diterapkan dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5 persen. Lalu pada 2010, keberhasilan program mandatori membuat kadar biodiesel secara bertahap ditingkatkan hingga 7,5 persen rentang waktu 2008 sampai dengan 2010.  Sementara sejak April 2015 persentase biodiesel kembali ditingkatkan dari 10 persen menjadi 15 persen. Selanjutnya tanggal 1 Januari 2016, ditingkatkan lagi hingga 20 persen atau B20.  Pada tahun 2020, sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015, maka persentase biodiesel ditingkatkan menjadi B30. Kemudian tahun 2023, biodiesel yang digunakan dengan kandungan 35 persen, yakni B35.

Tekan Impor Solar, Pemerintah Massifkan Penggunaan Biodiesel B35

Impor solar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Impor solar

Berita Terkini

Rencana Stop Impor Solar Mulai 2026 Dinilai jadi Langkah Strategis, Pakar: Butuh Persiapan Matang

Ketua Harian DEN Bahlil Optimistis Indonesia Tak Perlu Impor Solar jika Terapkan B50 pada 2026

Antisipasi Krisis Pangan dan Energi Dunia, Mentan Amran Uji Coba Pemanfaatan Biodiesel B-50

Airlangga Sebut Penerapan Biodiesel B35 Bakal Hemat Devisa USD 10,75 M

Tekan Impor Solar, Pemerintah Massifkan Penggunaan Biodiesel B35

Download Aplikasi JawaPos.com