<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/SINGKONG-3306924246.jpg" alt="Petani tengah melakukan panen singkong. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petani tengah melakukan panen singkong. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik untuk petani singkong atau ubi kayu di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto setuju penghentian impor singkong dan produk turunannya. Membanjirnya produk singkong impor menyebabkan kerugian bagi petani karena rendahnya harga jual.&nbsp; Penghentian impor singkong itu sebelumnya diusulkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh terhadap usulan menghentikan impor ubi kayu dan produk turunannya guna melindungi petani lokal. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas kondisi pasar singkong nasional dan upaya perlindungan terhadap petani, pada Jumat (23/5). Prabowo menegaskan apabila produksi dalam negeri mencukupi, maka tidak ada alasan untuk membuka keran impor. Menurutnya, kebijakan itu mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani serta komitmen dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. &ldquo;Petani singkong kita terpukul. Karena itu, kami usulkan langkah strategis berupa pengendalian impor, termasuk opsi pelarangan terbatas terhadap produk turunan singkong,&rdquo; ujar Amran. Sementara itu tuntutan supaya pemerintah menghentikan impor singkong juga disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia (DPN TMI) Don Muzakir pada Sabtu (24/5) di Jakarta.&nbsp; Menurut dia perbaikan tata niaga singkong dan kebijakan larangan impor akan menyelematkan ekonomi keluarga petani singkong yang merugi. Anjloknya harga dalam negeri karena industri menyerap singkong petani dibawah harga acuan Rp1.350 per kilogram. Kondisi ini membuat petani menjerit.&nbsp; "Di sini peran Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menerbitkan larangan impor tepung tapioka sangat dinantikan," kata dia.&nbsp; DPN TMI mendorong dan mendukung kebijakan pemerintah agar kedua pihak-antara petani dan industri dalam negeri tumbuh bersama. Atas dasar itu, DPN TMI menyerukan kepada stakeholder terkait untuk metapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) singkong di tingkat petani, yang mencerminkan biaya produksi dan margin keuntungan yang wajar. Don menegaskan, mereka tidak akan membiarkan petani singkong yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan nasional menjadi korban dari harga pasar yang tidak adil. Pemerintah harus hadir, bukan hanya sebagai regulator, tapi juga pelindung petani kecil.&nbsp;

Presiden Prabowo menegaskan apabila produksi dalam negeri mencukupi, maka tidak ada alasan untuk membuka keran impor.

Presiden Prabowo Setujui Penghentian Impor Singkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/AMRAN-MENTERI-17-2545392853.jpg" alt="Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara resmi menyurati Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam surat itu, Amran mengusulkan pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas pengendalian impor komoditas ubi kayu atau singkong dan produk turunannya.&nbsp; Amran menjelaskan surat permohonan itu merupakan bentuk tanggung jawab Kementan dalam melindungi petani singkong. Informasi yang dihimpun Kementan, saat ini petani singkong sedang kesulitan menjual hasil panennya akibat meningkatnya produk impor. Dalam suratnya Amran menyampaikan perlu adanya perlindungan untuk para petani singkong dalam negeri. Dia menyinggung data BPS yang mencatat peningkatan volume impor ubi kayu dari 2023 ke 2024. Kondisi itu, mengganggu pasar domestik dan mengancam keberlangsungan usaha tani singkong dan produk turunannya yaitu tepung tapioka. &ldquo;Untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, perlu adanya langkah strategis dalam bentuk pengendalian impor," kata Amran di Jakarta kemarin (17/5). Termasuk opsi penetapan larangan terbatas terhadap komoditas ubi kayu dan beberapa bentuk produk turunannya. Menurut Amran, kebijakan itu sekaligus menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani singkong. Dia mengungkapkan banyak petani mengeluhkan harga jual yang rendah dan hasil panen yang sulit terserap industri dalam negeri. Pemicunya karena membanjirnya produk impor.&nbsp; Kementan menilai tanpa pengendalian, kondisi itu dapat melemahkan semangat produksi dan memperluas kerugian petani di sentra-sentra utama singkong nasional. Amran menekankan bahwa pengendalian impor singkong sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu juga mengoptimalkan bahan baku lokal. Serta mendukung hilirisasi industri dalam negeri. Oleh karena itu, Kementan mendorong pelaksanaan Rakortas yang dipimpin Menko Perekonomian dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait. "Jika produksi dalam negeri memadai, kenapa harus tergantung pada impor? Ini soal keberpihakan kepada petani dan soal keberanian mengambil keputusan strategis demi kedaulatan pangan kita,&rdquo; tegas Amran.

Untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, perlu adanya langkah strategis dalam bentuk pengendalian impor.

Surati Menko Perekonomian, Mentan Amran Minta Impor Singkong Dikendalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/singkong-2313063092.jpg" alt="Singkong mengandung HCN./eunapolis, bahia , brazil - april 28, 2011: Farmer is seen during Cassava harvesting for flour production in the city of Eunapolis." width="100%">
<figcaption>Singkong mengandung HCN./eunapolis, bahia , brazil - april 28, 2011: Farmer is seen during Cassava harvesting for flour production in the city of Eunapolis.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Merespon keluhan petani dalam beberapa tahun belakangan tentang rendahnya serapan hasil panen lokal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka peluang untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka. Kemendag menekankan bahwa rencana tersebut akan digenjot dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi nasional dan daerah. Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan bahwa dengan menerima berbagai masukan dan evaluasi, pihaknya akan mengajukan pembahasan ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. "Menanggapi permintaan pembatasan impor singkong dan tapioka, Kemendag siap melakukan pembahasan usulan lartas tersebut di Kemenko Bidang Perekonomian," ujar Isy Karim, kemarin (12/5). Menurut Isy, hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Salah satu poin dari regulasi tersebut mengatur kebijakan dan pengendalian terhadap kegiatan ekspor-impor barang dan jasa didasarkan pada keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Isy menambahkan, Kemendag telah membahas usulan lartas ini secara internal. Kemenko Bidang Perekonomian, lanjut Isy, akan melakukan pembahasan usulan lartas tersebut jika kondisi ekonomi global sudah kondusif. "Keputusan terkait lartas impor singkong dan tapioka itu juga tentunya dengan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait," urai Isy. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso, mengatakan banyak hasil singkong dalam negeri yang tak terserap secara optimal. Budi menegaskan, banyak laporan mengenai produksi impor dalam negeri yang tak terserap pasar. Selain tak laku di pasaran, harga singkong lokal cenderung rendah dibanding hasil impor. "Karena banyak singkong kita itu yang enggak terserap, banyak petani singkong kita itu kan harganya murah," ujar Budi. Beberapa bulan lalu, Budi mendapat banyak laporan mengenai produksi impor dalam negeri yang tak terserap pasar. Selain tak laku di pasaran, harga singkong lokal cenderung rendah dibanding hasil impor. "Karena banyak singkong kita itu yang enggak terserap, banyak petani singkong kita itu kan harganya murah," bebernya.&nbsp;

Kemendag membuka peluang  membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka menyusul keluhan petani singkong.

Kemendag Buka Peluang Bahas Lartas Impor Singkong dan Tapioka

impor singkong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor singkong

Berita Terkini

Presiden Prabowo Setujui Penghentian Impor Singkong

Surati Menko Perekonomian, Mentan Amran Minta Impor Singkong Dikendalikan

Kemendag Buka Peluang Bahas Lartas Impor Singkong dan Tapioka

Download Aplikasi JawaPos.com