<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Prof.-Jan-Youn-Cho-Agas.jpg" alt="Prof. Jan Youn Cho (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Prof. Jan Youn Cho (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memperkenalkan rektor asing pertama di Indonesia. Dia adalah Jang Youn Cho, seorang profesor asal Korea Selatan (Korsel) yang akan memimpin Universitas Siber Asia.  Nasir mengumumkan Cho di hadapan para rektor perguruan tinggi negeri/swasta, peneliti, dan dosen yang hadir pada pembukaan kegiatan ilmiah Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) di Grand Inna Beach Hotel, Bali, Senin (26/8). Cho pernah menjabat Wakil Presiden Hankuk University, sekaligus Rektor Cyber Hankuk University of Foreign Studies periode 2014-2017.  "Rektor asing harus pernah memimpin perguruan tinggi. Cho mempunyai pengalaman memimpin Hankuk University. Dan sekarang dia menjadi rektor di Universitas Siber Asia," jelas Nasir.  Menteri 59 tahun itu berharap, kehadiran Cho mampu meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di tanah air. Sekaligus mendatangkan minat mahasiswa-mahasiswi asing untuk kuliah di Indonesia.  "Harapan saya mahasiswanya tidak hanya dari Indonesia. Bisa dari Asia maupun Afrika, mudah-mudahan ini bisa jalan," harapnya.  Cho adalah profesor bidang akuntansi. Pengalaman akademisnya banyak didapat dari Amerika Serikat.  Dia meraih gelar Ph.D di University of Florida pada 1983. Kemudian, menjadi asisten profesor hingga menyandang gelar profesor dari Nebraska-Lincoln University pada 1997.  Saat krisis keuangan melanda Asia pada 1997, Cho memutuskan untuk kembali ke Korsel. Dia membantu pemerintah menata administrasi keuangan dan bisnis negara.  Dua tahun berselang, Cho menjadi Wakil Ketua Dewan Standar Akuntansi Korsel. Meski begitu, pengalaman kepemimpinan di kampus, baru dimulai tahun 2006. Menjabat Dekan Sekolah Tinggi dan Pascasarjana Bisnis, Hankuk University selama empat tahun.  Cho menuturkan, visinya adalah fokus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi pada lima bidang. Yakni, manajemen, akuntansi dan perpajakan, komunikasi, sistem informasi, dan teknologi.  "Karena industri 4.0 tidak hanya teknologi. Banyak aspek. Semuanya harus terintegrasi dalam big data," jelas pria 66 tahun itu.  Era 4.0 terbentuk karena kebutuhan manusia. Mereka ingin semuanya serba cepat, saling terkoneksi, dan tidak ribet. Untuk mendukung program tersebut, Cho meminta profesor rekanannya dari Amerika Serikat dan Korsel datang ke Indonesia.  "Saya pilih profesor terbaik dari kedua negara itu untuk membuat konten pembelajaran. Tentu juga berkolaborasi dengan profesor Indonesia. Saya yakin program ini akan membawa Indonesia meraih masa depan yang lebih baik," jelas Cho.  Pada acara itu pula, Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) menerima izin prinsip pendirian Universitas Siber Asia dari Menristekdikti Nasir.  "Terima kasih Kemenristekdikti telah memberikan lisensi untuk pendirian Universitas Siber Asia. Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan untuk mewujudkan misi memberikan akses pendidikan tinggi yang merata dan terjangkau kepada generasi bangsa," kata Ketua Pengurus YMIK Ramlan Siregar.  Universitas Siber Asia, lanjut Ramlan, merupakan universitas swasta berbasis full online learning pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari pemerintah. Universitas yang satu yayasan dengan Universitas Nasional (UNAS) Jakarta itu akan menjalankan tiga strategi utama.  Meningkatkan kuantitas, memberikan fitur-fitur pengajaran yang sesuai era industri 4.0, dan menghadirkan pengajaran dengan kualitas dunia (world class learning).  Saat ini, menurut Ramlan, jumlah penduduk Indonesia usia 19-23 tahun baru 34 persen yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sementara itu, Malaysia mencapai 51 persen, Singapura di angka 82 persen, dan Korsel sudah 96 persen. Full online learning and management system selaras dengan keinginan pemerintah menjawab tantangan era Industri 4.0.  "Memberikan efisiensi dalam layanan pendidikan tinggi dalam skala tidak terbatas bagi penduduk Indonesia tidak saja di perkotaan namun juga daerah terpencil yang memiliki akses internet. Bahkan dengan biaya pendidikan yang terjangkau, dapat membantu para pekerja dengan penghasilan rendah untuk tetap dapat mengakses pendidikan tinggi," urai Ramlan.  Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, Universitas Siber Asia berada dibawah naungan YMIK. Artinya, saat ini kampus tersebut belum menerima mahasiswa.  Universitas Siber Asia ternyata juga bukan Universitas murni Indonesia. Tapi, merupakan kerja sama antara YMIK dengan Hankuk University of Foreign Studies, Korsel.  Praktis, Universitas Siber Asia harus berjuang keras untuk memperoleh ranking 100 dunia dalam 5 tahun ke depan. Mengingat, masa jabatan rektor biasanya hanya 5 tahun.  "Nah, yang Menjadi pertanyaan, apakah ke depan Universitas Siber Asia akan mampu masuk 100 ranking dunia? Terlebih yang diharapkan Presiden sebenarnya adalah PTN," ujar Juwana.

Profesor Korsel jadi Rektor Asing Pertama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/moeldoko-baru.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersikukuh dengan rencana 'impor' rektor asing pada perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan untuk permulaan awal, mereka akan menguji coba di perguruan tinggi swasta (PTS) terlebih dahulu. Wacana itu pun telah membuat sejumlah perguruan tinggi di sejumlah daerah resah.  Kepada awak media, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyatakan, tujuan utama mendatangkan rektor asing ke perguruan tinggi Indonesia tak lain untuk membangun daya kompetisi kampus Indonesia secara global. Sebab saat ini, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain.  "Kompetisi semakin luar biasa di lingkungan global. Upaya menghadirkan rektor asing supaya membangun kompetisi global. Tidak ada tujuan lain," kata Moeldoko saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (14/8).  Di sisi lain, menurut Moeldoko, hadirnya rektor asing juga akan merangsang daya saing seluruh rektor lokal di perguruan tinggi Indonesia. Apakah berkinerja jauh lebih baik dibandingkan rektor asing atau tidak. Yang jelas, kebijakan ini tidak ada hubungannya dengan rektor Indonesia yang disebut kurang kualifikasi.  "Jadi bukan itu masalahnya, (kebijakan) itu untuk membangun kompetisi saja," terangnya.  Kendati begitu, Moeldoko mengaku belum mengetahui secara rinci negara mana yang akan menjadi target impor rektor asing untuk kampus-kampus Indonesia. Namun yang pasti, salah satunya akan dihadirkan dari negara Asia.  "Ada nanti dihadirkan dari kawasan Asia, nanti negaranya akan disampaikan," bebernya.  Seperti diberitakan sebelumnya, wacana untuk mendatangkan rektor asing membuat sejumlah perguruan tinggi di Indonesia resah. Salah satunya Rektor Universitas Surabaya (Ubaya) Ir Benny Lianto.  Benny mengatakan, keberhasilan PT tidak hanya ditentukan oleh rektor. Namun, juga oleh sistem dan tim manajemen secara menyeluruh. ”Kalau hanya mengandalkan rektor asing, saya tidak begitu yakin itu berhasil,” katanya.  Menurut Benny, penerapan rektor asing di PTS sedikit sulit. Sebab, PTS berada di bawah yayasan. Setiap yayasan memiliki peraturan sendiri. Jadi, tidak mudah memasukkan rektor asing ke PTS. ”Seperti di Ubaya, ada aturan rektor harus punya pengalaman mengabdi minimal delapan tahun tanpa terputus di PT. Apakah harus mengubah statuta PT dulu?” ujarnya.  Benny menuturkan, sejatinya rektor di Indonesia mampu beradaptasi dan membawa sistem universitas seperti standar internasional. Namun, hal itu harus didukung dengan aspek-aspek yang lain. ”Banyak aspek lain yang harus dipenuhi dulu. Bukan rektor semata,” jelasnya.  Benny menambahkan para pimpinan PTS sejatinya selalu terbuka dengan hubungan internasional. Setiap PTS, khususnya yang telah terakreditasi institusi A, telah mengejar ke arah internasional. Hanya, upaya percepatan harus dipikirkan secara sistematis. Bukan malah mendatangkan rektor dari luar negeri.  ”Banyak kampus yang sudah punya program pertukaran mahasiswa, staf, dan dosen. Saya rasa itu bisa ditingkatkan lagi. Bahkan, sudah jalan semua,” ujarnya.  Rektor PTS yang telah terakreditasi A sejatinya mampu. Tinggal sisi percepatan. Banyak faktor yang menjadi kendala percepatan internasionalisasi. Di antaranya, keterbatasan dana dan sumber daya manusia (SDM). ”Masalah kecepatan ini harus dibenahi dari berbagai aspek. Kalau rektornya asing tetapi dana laboratorium tidak mencukupi untuk skala kelas dunia dan dana riset tidak tercukupi, itu akan sama saja,” jelasnya.  Benny menuturkan, saat ini para pimpinan PT di Jatim sudah membicarakan wacana rektor asing. Rencananya, ada pertemuan untuk menyikapi hal tersebut. ”Karena untuk PTS tidak mudah. Mungkin lebih mudah diterapkan di PTN,” pungkasnya.

Rektor Asing Bakal Diimpor Dari Negara Kawasan Asia

impor rektor asing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor rektor asing

Berita Terkini

Profesor Korsel jadi Rektor Asing Pertama

Rektor Asing Bakal Diimpor Dari Negara Kawasan Asia

Download Aplikasi JawaPos.com