<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/Pickup-2525509121.jpeg" alt="Mahindra Scorpio Pik-Up. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mahindra Scorpio Pik-Up. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara menjadi perbincangan hangat di industri otomotif nasional. Kebijakan pengadaan armada dalam jumlah besar ini muncul di tengah kondisi pasar kendaraan komersial Indonesia yang masih menghadapi perlambatan penjualan.
<div align="left">
Sejumlah pelaku industri menilai langkah tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap industri manufaktur otomotif dalam negeri, yang saat ini tengah berupaya menjaga stabilitas produksi dan mempertahankan utilisasi pabrik.
Pasar Kendaraan Niaga Sedang Lesu
Dalam beberapa waktu terakhir, penjualan kendaraan niaga di Indonesia mengalami tantangan akibat perlambatan ekonomi dan turunnya permintaan di sejumlah sektor industri. Kondisi ini membuat produsen kendaraan komersial harus bekerja lebih keras untuk menjaga performa pasar.
Karena itu, rencana impor pick up India dalam jumlah besar dikhawatirkan dapat memperketat persaingan di pasar domestik, terutama bagi produsen yang telah memiliki fasilitas produksi di Indonesia.
Industri Otomotif Punya Peran Besar bagi Ekonomi
Kepala Divisi Strategi Bisnis PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga, menegaskan bahwa sektor otomotif memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Menurutnya, industri ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tetapi juga memiliki rantai pasok yang sangat luas, mulai dari industri komponen, perusahaan logistik, hingga jaringan distribusi kendaraan.
&ldquo;Industri otomotif memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian karena melibatkan banyak sektor pendukung,&rdquo; ujarnya.
Dengan ekosistem yang luas tersebut, setiap kebijakan pengadaan kendaraan dalam jumlah besar dinilai dapat memberikan dampak terhadap keberlangsungan industri manufaktur otomotif nasional.
Pengadaan Armada Besar Perlu Pertimbangkan Industri Lokal
Rian menilai pengadaan kendaraan dalam jumlah besar sebaiknya tetap mempertimbangkan kondisi industri otomotif dalam negeri, terutama ketika pasar kendaraan niaga masih menghadapi berbagai tantangan.
Dukungan terhadap produksi lokal dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri, termasuk mempertahankan tingkat produksi pabrik serta menjaga keberlangsungan rantai pasok komponen otomotif di Indonesia.
Meski terdapat kekhawatiran di kalangan industri, pihak Isuzu tetap optimistis pemerintah akan menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program nasional dengan keberlanjutan industri manufaktur otomotif dalam negeri.
Rian menyampaikan bahwa komunikasi antara industri otomotif dan pemerintah terus berjalan melalui berbagai forum resmi. Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan telah menyampaikan kebutuhan kendaraan yang berkaitan dengan program tersebut, meskipun keputusan teknis terkait pengadaan tetap berada di bawah kewenangan pihak penyelenggara program.
"Dengan adanya dialog antara pemerintah dan pelaku industri, diharapkan kebijakan yang diambil dapat tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan program nasional dan keberlanjutan industri otomotif Indonesia," pungkasnya.
Diwaktu yang berbeda Atsushi Kurita, Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengatakan pihaknya bisa saja menyuplai pick up untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih seandainya diminta pemerintah. Pabrik PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) memiliki kapasitas untuk memproduksi kebutuhan itu.
"Sebenarnya sekarang pick up (Triton) kami masih diimpor dari Thailand dan L300 diproduksi di MMKI. Mengenai isu ini, saya percaya Agrinas bersama dengan pemerintah mereka membuat diskusi. Kami siap untuk mengikuti keputusan yang dibuat oleh pemerintah," kata Kurita ditemui di kantor MMKSI di Pulomas (27/2), Jakarta.
Kurita menegaskan pabrik MMKI yang berdiri di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, bisa disesuaikan untuk memproduksi pick up untuk kebutuhan kopdes. Mitsubishi siap memproduksinya jika diminta untuk menyuplai kebutuhan pick up tersebut.
"Sebenarnya kami memiliki kapasitas produksi yang cukup, entah untuk L300 atau produk lain. Jika kami menerima instruksi dari pemerintah, kami siap untuk mengikuti instruksinya. Ini tergantung seberapa banyak volumenya. Tapi jika kami menerima permintaan, kami siap mengikuti instruksi dari pemerintah," sebut Kurita.
Rencanannya PT Agrinas Pangan Nusantara bakal mengimpor 105 ribu unit mobil pick up buatan India dari merek Mahindra dan Tata Motors. Ratusan ribu pick up itu bakal digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Dikabarkan pihak Agrinas telah menandatangani kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun. Kontrak tersebut mencakup pengadaan total 105 ribu unit kendaraan dari dua produsen otomotif asal India.
</div>

Rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memicu perhatian industri otomotif nasional. Di tengah pasar kendaraan komersial yang melemah, pelaku industri berharap pemerintah peduli.

Industri Otomotif RI Soroti Impor 105 Ribu Kendaraan Niaga di Tengah Pasar Lesu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/JKT_-APBN-defisit-Rp546-triliun-per-Januari-2026_Salman-Toyibi_-6-326758457.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa . (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa . (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembiayaan pembelian mobil pick-up untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, pengadaan kendaraan tersebut dilakukan melalui skema pinjaman perbankan oleh Koperasi Merah Putih, bukan pembiayaan langsung dari kas negara. &ldquo;Jadi Koperasi Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar Rp40 triliun selama 6 tahun ke depan,&rdquo; kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, dikutip Selasa (24/2). Dia menegaskan, dari sisi fiskal pemerintah, skema tersebut tidak menambah risiko baru terhadap keuangan negara. Pasalnya, pembayaran cicilan dilakukan melalui mekanisme yang sudah dialokasikan dalam belanja rutin tahunan. &ldquo;Jadi untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan risiko fiskal. Karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu,&rdquo; jelasnya. Untuk diketahui, rencana impor kendaraan pick-up tersebut akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Perusahaan itu berencana mendatangkan total 105 ribu unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih. Impor tersebut mencakup 35 ribu unit mobil pick-up 4x4 produksi Mahindra &amp; Mahindra Ltd., 35 ribu unit pick-up 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman disebut akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun ini. Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105 ribu unit mobil pick-up yang akan digunakan sebagai kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih. Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Industri, Saleh Husin, menyatakan langkah impor dalam bentuk completely built up (CBU) berpotensi melemahkan industri otomotif nasional yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan kendaraan program tersebut dari dalam negeri. &ldquo;Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga,&rdquo; kata Saleh di Jakarta, Minggu (22/2). Menurut KADIN, impor kendaraan dalam jumlah besar tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian domestik. Sebaliknya, kebijakan itu dinilai dapat menekan pertumbuhan industri otomotif nasional yang saat ini tengah berupaya bangkit.

Menkeu Purbaya pastikan impor pickup Kopdes Merah Putih dibiayai utang bank. Skema pembiayaan ini tak gunakan APBN, dikelola lewat pinjaman

Purbaya Sebut Impor Pickup Kopdes Merah Putih Dibiayai Utang Bank, Bukan Pakai APBN

impor pickup India

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor pickup India

Berita Terkini

Industri Otomotif RI Soroti Impor 105 Ribu Kendaraan Niaga di Tengah Pasar Lesu

Purbaya Sebut Impor Pickup Kopdes Merah Putih Dibiayai Utang Bank, Bukan Pakai APBN

Download Aplikasi JawaPos.com