<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/obat2.jpg" alt="obat. The ran times" width="100%">
<figcaption>obat. The ran times</figcaption>
</figure>&nbsp;  &nbsp;  JawaPos.com – Pemerintah memacu transformasi industri farmasi di dalam negeri. Harapannya, ketergantungan bahan baku obat dan obat impor dapat direduksi.  Apalagi, Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan industri farmasi dan alat kesehatan yang kuat. Salah satu upaya transformasi di sektor farmasi adalah pengembangan obat melalui pengolahan bahan-bahan baku alam atau dikenal dengan fitofarmaka.  "Seperti disampaikan Presiden pada sidang tahunan MPR pada 16 Agustus lalu, hilirisasi dan industrialisasi adalah kunci. Indonesia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengembangkan obat melalui pengolahan bahan baku alam atau fitofarmaka dengan kekayaan biodiversitas yang mencapai lebih dari 2.800 spesies tanaman obat," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Senin (22/8).  Hilirisasi dan industrialisasi juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap obat dan bahan baku obat impor, mendorong kemandirian obat nasional bagi rakyat yang mudah didapat (accessible), terjangkau (affordable), selalu tersedia di mana pun dibutuhkan (available), dan berkesinambungan (sustainable). Upaya itu juga untuk mengoptimalkan pasar domestik dan pasar internasional yang potensial dari produk herbal atau obat berbahan alam.  Di tingkat global, WHO memprediksi permintaan dunia untuk produk-produk tersebut akan terus meningkat hingga mencapai USD 5 triliun pada 2050. Nilai konsumsi obat berbahan alam oleh masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp 23 triliun pada 2025. Tahun ini pemerintah telah menetapkan formularium fitofarmaka yang mengakomodasi sekaligus menjadi acuan penggunaan produk-produk fitofarmaka dalam pelayanan kesehatan masyarakat.  Kementerian Perindustrian mengambil langkah strategis dengan membangun fasilitas fitofarmaka di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kimia, Farmasi, dan Kemasan di Jakarta. Fasilitas yang dibangun melalui pendanaan surat berharga syariah negara diberi nama House of Wellness dengan tujuan menjadi sarana pertumbuhan industri ekstrak, obat herbal terstandar, khususnya fitofarmaka.  Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Doddy Rahadi melaporkan, pembangunan House of Wellness saat ini telah sampai di tahap struktur dan segera memasuki tahapan pekerjaan selanjutnya. Fasilitas itu akan selesai dan mulai memproduksi ekstrak bahan alam pada 2024. Ditargetkan mampu memproduksi fitofarmaka pada 2027.  ---  SEKTOR MANUFAKTUR DENGAN INVESTASI TERBESAR (3 TERTINGGI)  PMDN  Sektor | Nilai  Industri mamin | Rp 9,7 triliun  Industri kimia dan farmasi | Rp 4,6 triliun  Industri logam dasar | Rp 2,6 triliun  PMA  Sektor | Nilai  Industri logam dasar | USD 2,5 miliar  Industri kimia dan farmasi | USD 0,85 miliar  Industri mamin | USD 0,68 miliar  Sumber: Kementerian Investasi

Kembangkan Obat Melalui Pengolahan Bahan Baku Alam, Kurangi Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/jokowi-harap-tdk-ada-lagi-impor.jpg" alt="BEROPERASI 2023: Presiden Joko Widodo melihat maket pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional Bali di kawasan wisata Sanur, Denpasar, kemarin (27/12). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>BEROPERASI 2023: Presiden Joko Widodo melihat maket pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional Bali di kawasan wisata Sanur, Denpasar, kemarin (27/12). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setiap tahun ada 2 juta penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat. Jika diuangkan, nilainya mencapai Rp 97 triliun. Melihat potensi tersebut, Presiden Joko Widodo meminta kualitas kesehatan dalam negeri ditingkatkan. Selain itu, ketergantungan dengan asing harus dikurangi.  Kemarin (27/12) Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional Bali. Rumah sakit itu terletak di kawasan wisata Sanur. ”Saya harapkan nanti menjadi KEK (kawasan ekonomi khusus, Red) kesehatan,” tuturnya.  Dengan begitu, lanjutnya, tidak ada lagi masyarakat yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kepala negara pun mengapresiasi menteri BUMN dan jajarannya yang telah menggagas pembangunan RS berskala internasional tersebut. Diharapkan, langkah itu juga akan membawa dampak baik bagi Bali. ”Bali bakal menjadi tempat destinasi wisata kesehatan dan ini akan menaikkan wisata ke Bali,” ujarnya.  Jokowi menyampaikan, rumah sakit itu diharapkan selesai dibangun dan beroperasi pada pertengahan 2023. ”Saya harapkan bukan hanya rumah sakit, tetapi juga obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan (alkes) kita tidak mengimpor lagi,” katanya.  Untuk menekan impor bahan baku obat, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya bakal memfokuskan BUMN Indofarma untuk pengembangan industri obat-obatan herbal. ”Industri herbal kita punya kekuatan. Memang kita mempunyai alam dan kultur mengenai industri herbal ini,” jelas Erick.  Sementara, BUMN Kimia Farma tetap akan berfokus menyediakan obat-obatan generik. Tujuannya, memberikan akses obat yang terjangkau bagi masyarakat. Produksi obat-obatan ini juga bakal didorong untuk menggunakan bahan baku dalam negeri. ”Empat tahun ke depan kita bisa menekan impor bahan baku obat sampai 75 persen,” ujarnya.  Erick mengungkapkan, saat ini pihaknya telah mengonsolidasikan klaster kesehatan BUMN. Ini merupakan bagian dari pembentukan ekosistem guna memperkuat ketahanan dan kemandirian kesehatan. ”Kalau berdiri sendiri-sendiri, akhirnya tentu kita tidak punya kekuatan yang terpadu untuk menahan gelombang yang terjadi ke depannya,” tuturnya.  Kementerian BUMN telah berhasil menggabungkan Bio Farma sebagai perusahaan induk atau holding company yang membawahkan Kimia Farma, Indofarma, dan sejumlah rumah sakit BUMN di bawah Indonesia Healthcare Corporation (IHC). Secara bisnis, ujar Erick, Bio Farma diharapkan membuka peluang-peluang baru dalam industri kesehatan seperti vaksinasi. ”Yang dicoba sekarang adalah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan vaksin mRNA atau protein rekombinan,” terangnya.  Dia menjelaskan, vaksin produksi Bio Farma mulai diuji klinis pada 13 Desember lalu. Dengan dimulainya tahap uji klinis ini, Erick berharap Indonesia segera memproduksi vaksin secara mandiri. (lyn/c14/ttg)

Jokowi Berharap Obat dan Alkes Tak Impor Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PRESIDEN-JOKOWI-SETPRES-9.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginannya agar pemerintah dapat menghentikan impor baik alat kesehatan (alkes), obat-obatan, maupun bahan baku obat. Presiden berharap, barang-barang tersebut dapat diproduksi sendiri di Tanah Air.  ’’Alat-alat kesehatan, obat-obatan, bahan baku obat, kita harus berhenti untuk mengimpor barang-barang itu lagi dan kita lakukan, kita produksi sendiri di negara kita,” ujar Presiden dalam sambutannya saat melakukan groundbreaking Rumah Sakit (RS) Internasional Bali, Senin (27/12).  Guna menekan impor bahan baku obat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa BUMN Indofarma akan fokus dalam pengembangan industri herbal pada pengobatan. Erick menilai Indonesia memiliki alam dan kultur yang mumpuni guna mengembangkan industri tersebut.  ’’Industri herbal sendiri kita punya kekuatan Pak, memang kita mempunyai alam dan punya kultur mengenai industri herbal ini. Karena itu Indofarma kita akan fokus pengembangan industri herbal daripada pengobatan,” jelas Erick.  Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini jajarannya telah mengonsolidasikan klaster kesehatan BUMN. Hal tersebut merupakan bagian dari pembentukan ekosistem guna memperkuat ketahanan dan kemandirian kesehatan.  ’’Kita tahu ekosistem ini menjadi kunci. Kalau kita berdiri sendiri-sendiri, akhirnya tentu kita tidak punya kekuatan yang terpadu untuk menahan gelombang yang terjadi ke depannya,” ujar Menteri BUMN.  Kementerian BUMN juga telah berhasil menggabungkan Bio Farma sebagai perusahaan induk (holding company) yang membawahi Kimia Farma, Indofarma, dan sejumlah rumah sakit yang berada di bawah Indonesia Healthcare Corporation (IHC). Selain itu, secara bisnis Bio Farma diharapkan mampu membuka peluang baru dalam industri kesehatan seperti industri vaksinasi.  ’’Karena itu kita coba sekarang bekerja sama dengan berbagai pihak apakah merupakan vaksin mRNA atau protein rekombinan yang hari ini memang masih terus kita jajaki,” lanjutnya.  Terkait vaksinasi, Erick menjelaskan bahwa pada13 Desember telah dimulai uji klinis vaksin produksi Bio Farma. Dengan dimulainya uji klinis tersebut, Erick berharap tahun depan Indonesia mampu memproduksi vaksin secara mandiri.  ’’Tentu kita harapkan dengan uji klinis ini kesatu lalu kedua dan ketiga, kita juga bisa menekan impor vaksin di tahun depan. Kita siap memproduksi 77 juta (dosis) untuk langkah awal yang bisa mulai insyaallah di bulan Juli,” ungkapnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Presiden Jokowi Ingin Indonesia Setop Impor Obat hingga Alkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Dante-Saksono-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyampaikan kelemahan Indonesia dalam bidang kesehatan adalah asal menerima produk jadi. Oleh karenanya, inovasi produk menjadi terhambat.  "Salah satu kelemahan kita adalah terlena pada produk jadi," ungkap dia dalam Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2021, Selasa (10/8).  Kata dia, pandemi ini mengungkap seberapa jauhnya Indonesia tertinggal dalam teknologi di bidang kesehatan. Di sisi lain, padahal sebenarnya Indonesia memiliki keragaman hayati yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan.  "Kita punya bio diversity yang kompleks, itu bisa dikembangkan dalam bentuk obat siap pakai," tutur dia.  Saat ini, pihaknya tengah melakukan evaluasi pada 10 molekul obat yang paling diperlukan dalam produksi obat di Indonesia yang masih impor. Ke depan, pihaknya akan memproses hilirisasi produk sehingga bahan impor itu bisa diproduksi dalam negeri.  "Itu sebenarnya bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah harus kembali ke alam yang kita punya," tutur dia.  Ia memberikan contoh produk yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri tanpa bahan baku impor, yakni paracetamol atau obat penurun demam. Padahal Indonesia memiliki bahan bakunya.  "Obat paracetamol aja itu bahan baku impor, padahal itu berasal dari fenol, bahan baku dari pertamina sisa produksi bahan bakar minyak ada dalam negeri, itu (obat penurun demam) bisa diproduksi (di Indonesia)," kata dia.  Untuk itu, ia meminta agar perguruan tinggi dan industri saling berkolaborasi dalam meningkatkan produk inovasi di bidang kesehatan. "Kita semua harus kompak dan perlu menarik industri ke kampus terutama yang berkaitan dengan produk kesehatan merupakan salah satu upaya yang kita lakukan ke depan," tandas Dante.

Bahan Baku Paracetamol Impor, Wamenkes: Padahal Ada Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan mengimpor setidaknya tiga jenis obat-obatan yang saat ini langka dan belum dapat diproduksi di dalam negeri, yaitu Remdesivir, Actemra, dan Gamaras.  Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar memastikan kebijakan impor telah melalui pemeriksaan yang teliti.  "Pemerintah harus memastikan bahwa impor obat dilakukan setelah memeriksa bahwa tidak ada persoalan dalam jalur distribusi obat, semisal penimbunan atau kendala lain, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan obat," ujar Nettu kepada wartawan, Sabtu (31/7)  Menurut Netty, pemerintah harus mengawasi ketat jalur distribusi obat mulai dari industri dan pedagang besar farmasi, importir hingga apotek dan toko obat.  "Gunakan teknologi informasi dan optimalkan e-katalog untuk mengecek ketersediaan obat dan harga jualnya. Lakukan sidak lapangan berkala dengan melibatkan aparat keamanan. Pastikan semua under kontrol sehingga tidak ada yang berani main-main dalam pendistribusian obat," katanya.  Selain itu, Netty juga meminta pemerintah agar mendorong industri farmasi dalam negeri mampu memproduksi obat yang dibutuhkan secara mandiri.  "Dalam situasi pandemi di mana obat-obatan tersebut dibutuhkan di seluruh dunia, tentu berat jika kita bergantung pada impor. Industri farmasi dalam negeri harus mampu memproduksi sendiri dengan jumlah memadai," paparnya.  Netty juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan penelitian obat dan vaksin Covid-19 yang dilakukan anak bangsa. Kata dia, impor obat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan jangka pendek demi menyelamatkan rakyat.  "Jadi impor bukan untuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu, untuk jangka panjang, riset atas obat dan vaksin Covid-19 harus terus dilakukan dan didorong. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir," pungkasnya.

Impor Obat Terapi Covid-19, DPR: Awasi Jalur Distribusi Obat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bea-masuk-tinggi-harga-obat-kanker-anak-melambung_m_202424.jpeg" alt="Pengobatan terhadap kanker anak masih terkenal peralatan dan tenaga medis" width="100%">
<figcaption>Pengobatan terhadap kanker anak masih terkenal peralatan dan tenaga medis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kualitas pengobatan untuk penderita kanker harus ditingkatkan di Indonesia. Bea masuk membuat obat sangat mahal. Selain itu, ketersediaan peralatan dan dokter masih minim. Permasalahan tersebut disampaikan Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI) saat diterima Presiden Jokowi di istana kepresidenan, Bogor, kemarin (6/4). Wakil Ketua YKAI Mita Priambodo mengatakan, ada tiga persoalan utama yang menjadi kendala pengobatan dan pencegahan kanker anak di Indonesia. Mulai regulasi impor obat, minimnya informasi data kanker anak, hingga belum tercukupinya jumlah dokter. Terkait regulasi, proses impor obat kanker relatif sulit. Bea masuk tinggi. Akibatnya, harga obat kanker anak melambung. "Mohon dipermudah, seperti pembebasan bea masuk pengadaan obat-obatan di Indonesia. Khususnya untuk pengobatan anak-anak dengan kanker," kata Mita di istana kepresidenan. Terkait informasi data kanker anak, Mita menilai, akurasinya masih rendah. Pusat data kanker nasional yang dikelola Rumah Sakit Darmais kurang memotret kasus-kasus di daerah. Padahal, akurasi data itu penting untuk melihat seberapa jauh progres penanganan kanker di Indonesia. Selain itu, data krusial untuk merumuskan strategi penanganan maupun pencegahannya. Mita juga meminta pemerintah menambah jumlah dokter dan tenaga medis yang ahli menangani kanker anak. Menurut catatannya, saat ini hanya ada 73 dokter hematologi onkologi anak di Indonesia. Padahal, jika merujuk data prevalensi kanker anak di Indonesia dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, ada 16.291 anak umur 0-14 tahun yang menderita kanker. Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa melakukan intervensi. "Harapan kami, dokter-dokter ini bisa didorong jadi dokter hematologi onkologi anak," tuturnya. Selain itu, tenaga medis perlu diedukasi untuk peduli dengan pasien kanker anak. Ahli hematologi onkologi RSA Bunda Harapan Kita Dr Fajar Subroto menambahkan, setiap tahun ada 4.000-5.000 penderita baru kanker anak. Meski demikian, sebetulnya prospek penyembuhan penyakit tersebut sudah cukup baik. Untuk kasus leukemia pada anak, misalnya, 70 persen bisa disembuhkan. Problemnya, saat ini adalah masih banyak kasus di daerah yang belum diketahui akibat minimnya data center. "Yang diutamakan sebenarnya adalah deteksi dini untuk kanker ini," tuturnya. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah memberikan dukungan terhadap persoalan tersebut. Terkait bea masuk obat, misalnya, pihaknya akan segera mendiskusikan dengan menteri keuangan dan menteri kesehatan.&nbsp;

Bea Masuk Tinggi, Harga Obat Kanker Anak Melambung

impor obat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor obat