<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/said-2465453833.jpg" alt="Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Rencana impor massal kendaraan niaga dari India untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini berada di ujung tanduk. Meski uang muka senilai triliunan rupiah sudah dibayarkan, gelombang penolakan dari DPR hingga serikat buruh terus menguat.
Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai carut-marut rencana impor 105.000 unit pikap yang tengah menjadi sorotan publik.
Impor 105 Ribu Unit Pikap India Tetap Jalan Meski Dikritik
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2602270339/usai-jadi-polemik-agrinas-manut-pemerintah-dan-dpr-tunda-impor-mobil-pickup-dari-india">Usai Jadi Polemik, Agrinas Manut Pemerintah dan DPR Tunda Impor Mobil Pickup dari India</a>
PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan tetap melanjutkan proses impor 105.000 unit kendaraan niaga dari pabrikan India, Mahindra &amp; Mahindra serta Tata Motors. Langkah ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan logistik Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
Tak main-main, Agrinas dilaporkan telah menggelontorkan uang muka (DP) sebesar Rp7,3 triliun. Angka tersebut merupakan 30 persen dari total nilai pengadaan yang mencapai Rp24,66 triliun.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa sebagian unit bahkan sudah mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok. "Sebanyak 200 unit telah didistribusikan, 400 unit menyusul pekan depan, dan ditargetkan 1.000 unit tiba hingga akhir bulan ini," jelasnya.
Rincian Kendaraan dan Alasan Pembayaran DP
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2602240364/kpk-bakal-pelototi-pengadaan-105-ribu-mobil-pick-up-dari-india-untuk-koperasi-desa-merah-putih">KPK Bakal Pelototi Pengadaan 105 Ribu Mobil Pick-up dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih</a>
Total pengadaan ini mencakup tiga jenis kendaraan utama:
- 35.000 unit Scorpio 4x4 (Mahindra)
- 35.000 unit Yodha 4x4 (Tata Motors)
-35.000 unit Ultra T.7 Light Truck (Tata Motors)
Dengan harga per unit di kisaran Rp200 jutaan berstatus on the road (OTR), Joao menegaskan pembayaran DP dilakukan agar produsen memberikan prioritas kepada pesanan Indonesia. Untuk sementara, unit yang datang akan disimpan di markas Kodim setempat sebelum diserahkan ke koperasi.
DPR Minta Impor Ditunda Tunggu Arahan Presiden
Meskipun proses pengadaan sudah berjalan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas meminta pemerintah untuk menunda rencana tersebut. Ia menekankan pentingnya menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berada di luar negeri.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/otomotif/2602200401/menperin-agus-gumiwang-kartasasmita-sebut-penggunaan-mobil-pick-up-dalam-negeri-tingkatkan-ekonomi-nasional">Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita Sebut Penggunaan Mobil Pick-up Dalam Negeri Tingkatkan Ekonomi Nasional</a>
"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden (Prabowo Subianto) masih di luar negeri," kata Dasco.
Ia menambahkan bahwa sekembalinya ke tanah air, Presiden akan melakukan kalkulasi ulang, terutama terkait kesiapan industri otomotif dalam negeri.
"Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," imbuh Ketua Harian DPP Gerindra tersebut.
Ancaman PHK dan Aksi Protes Ribuan Buruh
Rencana impor ini juga memicu kemarahan dari sektor pekerja. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai kebijakan ini berpotensi mematikan industri otomotif nasional dan memicu PHK massal.
Menurut Said Iqbal, jika pesanan sebesar itu dialihkan ke produsen lokal, dampaknya akan sangat positif bagi ekonomi nasional. "Kalau produksi itu diberikan kepada industri dalam negeri, bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja dan menggerakkan industri suku cadang dalam jangka panjang," ujarnya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/jabodetabek/2506010353/mobil-mewah-bmw-ringsek-usai-tabrak-pickup-pengemudi-diduga-mabuk">Mobil Mewah BMW Ringsek Usai Tabrak Pickup, Pengemudi Diduga Mabuk</a>
Sebagai bentuk protes, ribuan buruh dijadwalkan akan menggeruduk Gedung DPR RI pada 4 Maret mendatang. Salah satu tuntutan utamanya adalah pembatalan impor mobil India tersebut.
"Output aksi 4 Maret jelas. Sahkan RUU PPRT, sahkan RUU Ketenagakerjaan, hapus outsourcing dan tolak upah murah, tegakkan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak membayar THR, bebaskan THR dari pajak, dan batalkan impor mobil pick up yang mengancam PHK," tegas Said Iqbal.

Rencana impor 105.000 mobil pickup India senilai Rp24,6 T jadi polemik. DPR minta tunda, buruh ancam demo untuk lindungi tenaga kerja dan industri lokal.

Kritik Impor Mobil Pickup Koperasi Merah Putih, Said Iqbal: Bisa Serap 10 Ribu Tenaga Kerja Lokal

JawaPos.com - Industri otomotif nasional bertanya-tanya terkait rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga dari India. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) sendiri mengungkapkan bahwa kapasitas industri nasional sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan itu. Tanggapan ini muncul setelah adanya kontrak pengadaan kendaraan untuk proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) senilai Rp24,66 triliun yang melibatkan dua produsen asal India. Padahal, di dalam negeri memiliki tujuh pabrik kendaraan niaga yang juga memproduksi model yang sama. Saat ini, tujuh produsen besar yang tergabung dalam Gaikindo, termasuk Suzuki, Isuzu, hingga Toyota, tercatat memiliki kapasitas produksi kendaraan pick-up hingga 400.000 unit per tahun yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa industri nasional pada dasarnya hanya membutuhkan waktu dan kesempatan untuk menyesuaikan spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan pasar, termasuk untuk segmen penggerak 4x4. Pemanfaatan kapasitas produksi dalam negeri secara maksimal dinilai dapat menjadi solusi untuk meredam potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor otomotif, yang dalam beberapa tahun terakhir terimbas perlambatan pasar domestik. "Sebenarnya anggota Gaikindo dan juga industri-industri pendukungnya, diantaranya industri komponen otomotif yang tergabung dalam GIAMM mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi," ungkap Putu Juli Ardika dalam keterangan resminya, dikutip Senin (23/2). Ia menambahkan bahwa dengan membuka ruang bagi industri nasional serta Gabungan Industri Alat-Alat Mobil &amp; Motor (GIAMM), Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor hulu hingga hilir. Selain itu, keberadaan jaringan layanan servis dan purna jual yang telah tersebar luas hingga ke berbagai daerah menjadi keunggulan tersendiri yang tidak dapat segera diimbangi oleh kendaraan impor. Adapun pptimalisasi produksi dalam negeri dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan sekitar 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang rantai industri otomotif nasional yang tengah menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan domestik. Secara keseluruhan, industri otomotif Indonesia memiliki fondasi produksi yang kuat dengan total kapasitas mencapai 2,5 juta unit per tahun dari 61 perusahaan anggota. Untuk segmen kendaraan niaga ringan seperti pick-up, produksi lokal saat ini masih didominasi oleh varian penggerak 4x2 dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah melampaui 40 persen. Kondisi ini menandakan ketergantungan terhadap pasokan komponen dari luar negeri semakin berkurang. Di tengah penurunan penjualan domestik yang sempat berada di bawah angka 1 juta unit per tahun, kinerja ekspor kendaraan rakitan dalam negeri justru menunjukkan tren positif. Lebih dari 518.000 unit kendaraan produksi lokal telah berhasil diekspor ke 93 negara, mencerminkan bahwa produk otomotif buatan Indonesia telah memenuhi standar global dan mampu bersaing di pasar internasional. &nbsp;

Industri otomotif nasional pertanyakan rencana impor 105 ribu mobil dari India. Gaikindo sebut kapasitas produksi lokal mampu penuhi

Gaikindo Pertanyakan Kebijakan Impor 105 Ribu Mobil dari India, Padahal Kapasitas Industri Nasional Mampu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/JKT_Paripurna-UU-Haji-dan-Umroh_SALMAN-TOYIBI_-3-954416691.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menerima laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (kiri) pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menerima laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (kiri) pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah untuk menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pick up dari India. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya rencana pemerintah mendatangkan kendaraan komersial ringan untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. &ldquo;Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah terkait rencana tersebut,&rdquo; kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2). Menurut Dasco, penundaan perlu dilakukan mengingat Presiden saat ini masih berada di luar negeri. Ia menilai pembahasan lebih lanjut sebaiknya dilakukan setelah Presiden kembali ke Tanah Air. &ldquo;Ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya presiden pada saat pulang akan membahasnya,&rdquo; ujarnya. Dasco menegaskan, rencana impor tersebut harus melalui pembahasan yang rinci dan komprehensif. Ia mengingatkan, Pemerintah perlu mengkaji berbagai aspek sebelum mengambil keputusan final. &ldquo;Presiden tentu akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat serta mengkalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Indonesia direncanakan akan mendatangkan ratusan ribu unit kendaraan komersial ringan berupa pick up (PU) dari India. Kendaraan tersebut dipesan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, salah satu entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dasco minta pemerintah tunda impor 105 ribu mobil pick up dari India. Ia soroti kebutuhan koperasi dan kesiapan industri lokal di Indonesia

Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Mobil dari India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/produksi-mobil-1504539575.jpg" alt="Ilustrasi: Produksi lokal mobil Geely di Purwakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Produksi lokal mobil Geely di Purwakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri otomotif Indonesia mendapat dorongan baru setelah Geely memulai produksi lokal di Purwakarta, Jawa Barat, pada September 2025. Model Starray EM-i menjadi lini pertama yang dirakit di fasilitas PT Handal Indonesia Motor (HIM), sebelum menyusul Geely EX5 dan Xingyuan.&nbsp; Kehadiran jalur perakitan ini diklaim memberi keuntungan lebih besar dibanding impor kendaraan secara utuh (completely built-up/CBU). Dengan kapasitas produksi hingga 60 unit per hari, perakitan lokal memungkinkan distribusi kendaraan lebih cepat dan biaya logistik lebih rendah.&nbsp; Selama ini, kendaraan impor kerap menghadapi masalah harga tinggi akibat bea masuk, ongkos pengiriman, hingga waktu tunggu berbulan-bulan. Produksi dalam negeri memberi peluang konsumen mendapatkan kendaraan elektrifikasi dengan harga lebih kompetitif dan ketersediaan yang lebih pasti. "Dengan produksi KD di Purwakarta, kami dapat mempercepat distribusi kendaraan elektrifikasi berkualitas tinggi untuk masyarakat Indonesia. Kapasitas produksi hingga 60 unit per hari memungkinkan konsumen memperoleh kendaraan dengan waktu tunggu lebih singkat sekaligus mendapatkan performa, kenyamanan, dan keselamatan berstandar global," ujar Wu Chuxing, CEO Geely Auto Indonesia. Selain itu, bagi industri nasional, manfaatnya tak kalah besar. Produksi lokal membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga teknis, serta memberi ruang bagi pemasok komponen dalam negeri untuk masuk ke rantai pasok. Geely menyebutkan pihaknya menerapkan sistem perakitan berstandar internasional dan transfer teknologi melalui pelatihan serta knowledge sharing dengan tenaga kerja Indonesia. Selain itu, perakitan di dalam negeri memberi kepastian terhadap kualitas layanan purna jual. Jika kendaraan diproduksi secara lokal, rantai penyediaan suku cadang dan perawatan bisa lebih terjamin dibanding kendaraan impor yang sangat bergantung pada distribusi global.&nbsp; Dalam konteks kendaraan elektrifikasi, faktor ini krusial mengingat kebutuhan baterai dan sistem elektronik yang lebih kompleks. Dari sisi pemerintah, produksi lokal mendukung target dekarbonisasi dan transisi menuju mobilitas rendah emisi. Dengan menghadirkan teknologi elektrifikasi langsung ke lini produksi nasional, Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumsi, tetapi juga bagian dari ekosistem produksi global. Meski begitu, tantangan tetap ada. Rantai pasok komponen listrik dalam negeri masih terbatas, sementara sebagian besar bahan baku baterai masih diekspor dalam bentuk mentah.&nbsp; Kehadiran Geely menambah daftar produsen global yang menempatkan Indonesia sebagai basis produksi strategis. Dengan semakin banyaknya pabrikan yang melakukan perakitan lokal, peta persaingan di sektor kendaraan listrik akan bergeser, bukan hanya soal siapa yang menjual lebih banyak, tetapi siapa yang paling banyak memberi dampak nyata bagi industri dalam negeri.

Geely memulai produksi lokal di Purwakarta, mendukung industri otomotif Indonesia dengan kapasitas produksi hingga 60 unit per hari.

Produksi Lokal Geely di Purwakarta Dimulai, Diklaim Lebih Untung Dibandingkan Impor CBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/ieu-cepa-piaggio-1252348573.jpg" alt="PT Piaggio Indonesia, perusahaan produsen sepeda motor dan skuter, menilai IEU CEPA dapat memberikan dampak positif pada industri otomotif. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT Piaggio Indonesia, perusahaan produsen sepeda motor dan skuter, menilai IEU CEPA dapat memberikan dampak positif pada industri otomotif. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Piaggio Indonesia, perusahaan produsen sepeda motor dan skuter, menilai&nbsp;Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement&nbsp;(IEU CEPA) dapat memberikan dampak positif pada industri otomotif, khususnya pabrikan Eropa. Public Relation and Communications Manager PT Piaggio Indonesia Ayu Hapsari mengatakan dampak positif akan dirasakan terhadap Bea Masuk produk impor atau&nbsp;Completely Built Up&nbsp;(CBU) dari Italia. "Secara umum kesepakatan ini berpotensi memberikan dampak positif pada industri otomotif, khususnya dalam hal Bea Masuk produk CBU," ujar Ayu Hapsari, dikutip dari Antara, Sabtu (27/9). Meski demikian, Ayu menuturkan pihaknya masih menunggu regulasi turunan dari perjanjian kemitraan Indonesia dan Uni Eropa tersebut. Menurut dia, pengaruh IEU CEPA bakal berbeda disesuaikan dengan negara asal produksi masing-masing model. "Jadi, pengaruh IEU-CEPA nantinya bisa berbeda-beda tergantung asal negara produksi masing-masing model," ujar Ayu. Sebab, tidak semua produk Piaggio diproduksi di Italia. Ada sejumlah model Piaggio yang diproduksi di negara Asia seperti Vietnam. Ayu menambahkan prioritas utama Piaggio ingin tetap menghadirkan produk roda dua premium untuk konsumen Indonesia. "Jadi, tentu kami menyambut positif setiap inisiatif yang bisa memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan roda dua berkualitas," tambahnya. Piaggio saat ini memang telah memiliki fasilitas produksi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Namun, fasilitas ini dikhususkan untuk memproduksi Vespa seri LX i-get yang dibanderol paling murah, yakni Rp 45.350.000. Sedangkan beberapa produk Piaggio lain masih diproduksi di luar Indonesia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maro&scaron; &Scaron;efčovič resmi menandatangani penyelesaian substansial perundingan IEU CEPA di Nusa Dua, Bali, pada Selasa (23/9). Perjanjian ini ditargetkan dapat diimplementasikan mulai 1 Januari 2027. Uni Eropa sendiri merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia. Nilai total perdagangan kedua pihak tercatat mencapai USD 30,1 miliar pada 2024. Dari perdagangan itu, Indonesia mencatat peningkatan surplus dari USD 2,5 miliar pada 2023 menjadi USD 4,5 miliar pada tahun lalu.

Ayu Hapsari mengatakan dampak positif akan dirasakan terhadap Bea Masuk produk impor atau Completely Built Up (CBU) dari Italia.

IEU CEPA jadi Angin Segar bagi Pabrikan Eropa dengan Pasar Indonesia, Piaggio Nantikan Regulasi Turunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/Toyota-Yaris-Cross-hybrid-1183697409.jpg" alt="Toyota Yaris Cross hybrid yang dipamerkan di GJAW menunggu insentif dari pemerintah tahun depan." width="100%">
<figcaption>Toyota Yaris Cross hybrid yang dipamerkan di GJAW menunggu insentif dari pemerintah tahun depan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kebijakan insentif bagi mobil listrik impor (CBU) yang selama ini memicu persaingan harga menjadi kompetitif akan mengalami perubahan signifikan. Pemerintah Indonesia direncanakan akan menghentikan pemberian insentif untuk kendaraan listrik impor mulai tahun depan, sebagai langkah untuk mendorong produksi dalam negeri. Keputusan ini tak hanya berdampak pada harga jual, tetapi juga pada strategi produsen mobil listrik global di Tanah Air. <div dir="auto">Langkah ini diambil sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk memperkuat ekosistem otomotif nasional, terutama dalam hal local value chain dan konten lokal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pabrikan yang ingin tetap menikmati keringanan pajak dan insentif harus memenuhi persyaratan produksi lokal atau melakukan perakitan CKD (Completely Knocked Down). Bagi konsumen, perubahan ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga di pasar mobil listrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa pabrikan sudah merespons kebijakan ini sejak dini dengan investasi fasilitas perakitan lokal. Namun tantangan seperti suplai komponen, biaya tenaga kerja, dan infrastruktur produksi masih harus disolusikan agar produksi lokal yang ditargetkan bisa berjalan efektif dan efisien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa insentif fiskal untuk kendaraan listrik sepenuhnya impor (CBU) akan dihentikan mulai tahun depan, berdasarkan regulasi terbaru yang tengah dirumuskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarat utama agar produsen tetap menikmati insentif yaitu harus mengalihkan produksinya ke dalam negeri minimal membangun fasilitas CKD atau bahkan produksi lokal lengkap. Beberapa sumber menyebut bahwa hal ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga basis produksi otomotif global.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa pabrikan asing sudah mulai bergerak: mereka mempelajari kemungkinan mendirikan pabrik lokal, bekerjasama dengan mitra lokal, dan mendatangkan teknologi serta sumber daya manusia ahli. Namun, masih ada banyak hambatan, termasuk kurangnya pemasok komponen lokal berkualitas, tenaga kerja yang terlatih, dan investasi awal yang cukup tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah pun sudah mengundang stakeholder, termasuk asosiasi otomotif, produsen komponen lokal, dan investor asing, untuk berdiskusi terkait roadmap insentif produksi lokal. Disiapkan juga insentif non-fiskal seperti kemudahan izin, pengurangan bea masuk bahan baku, dan dukungan infrastruktur industri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, konsumen diperkirakan akan merasakan efek kenaikan harga untuk beberapa model yang selama ini impor CBU, meskipun ada model yang sudah CKD atau produksi lokal yang mungkin relatif stabil harganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kebijakan insentif bagi mobil listrik impor (CBU) yang selama ini memicu persaingan harga menjadi kompetitif akan mengalami perubahan signif

Insentif Mobil Listrik Tahun Depan Dihapus, Bagaimana Kelanjutannya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/Screenshot-2025-05-07-204005-2169876723.png" alt="BMW (Dok. Rawpixel)" width="100%">
<figcaption>BMW (Dok. Rawpixel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Produsen mobil premium Jerman, BMW mengonfirmasi prospek bisnisnya di 2025 pada Rabu (7/5). Kepala Keuangan BMW, Walter Mertl, mengatakan tarif Amerika Serikat atas impor mobil kemungkinan akan turun mulai Juli tahun ini. Akan tetapi, pihaknya akan tetap waspada akan dampak dari tarif tersebut terhadap kinerja bisnis perusahaan, terutama di kuartal kedua tahun in "Ketidakpastian geopolitik dan ekonomi makro telah mencapai tingkat yang jarang kita lihat sebelumnya. Perusahaan akan terus memantau dampaknya terhadap minat konsumen untuk membeli mobil," kata Walter dikutip dari Reuters, Rabu (7/5).

BMW optimis akan meraih keutungan 5-7% di 2025 setelah memprediksi bahwa tarif Amerika Serikat terhadap impor mobil akan turun mulai Juli.

Tarif Impor Mobil AS Mungkin Turun Mulai Juli, BMW Proyeksikan Raih Keuntungan hingga 7% di 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/images-5-3768480273.jpeg" alt="Ilustrasi: Mobil listrik saat diisi dayanya. (RianAlfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mobil listrik saat diisi dayanya. (RianAlfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ada kabar baik bagi pelaku di industri otomotif, pasalnya Kementrian Keuangan menghilangkan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM untuk impor mobil listrik utuh (Completely Knocked-Down atau yang biasa disebut CKD) dengan catatan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Dibebaskannya PPnBM yang ditanggung pemerintah berlaku untuk masa pajak Januari 2024 sampai Desember 2024. Seperti disebutkan di atas bahwa yang mendapatkan pembebasan pajak harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Ini bisa dilihat dari keberadaan di pasal 2 ayat 4, dimana unit yang menikmatinya wajib memenuhi syarat Kementerian Investasi yang tertulis sebagai berikut: "KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi yang mengatur mengenai pedoman dan tata kelola pemberian insentif impor dan/ atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dalam rangka percepatan investasi," Meskipun aturan ini berlaku untuk masa pajak Januari 2024 sampai Desember 2024, namun baru ditandatangani oleh Sri Mulyani Indrawati selaku menteri Keuangan baru diundangkan pada 15 Februari 2024. Namun sebelumnya Kementerian Investasi telah membuat Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang pedoman dan tata kelola insentif impor kendaraan listrik. Dimana aturan ini diundangkan pada 29 Desember 2023. Maka berdasarkan aturan tersebut pelaku usaha dapat menerima insentif atas impor mobil listrik CBU berupa pembebasan bea masuk dan PPnBM. Alhasil para produsen bisa menjual ke konsumen lebih murah. Selain itu syaratnya pelaku usaha itu di antaranya harus berkomitmen memproduksi mobil listrik di Indonesia, produksi dimulai paling lambat 31 Desember 2027 dan memenuhi TKDN yang sudah ditentukan. Selain untuk menekan harga jual kepada konsumen, ini juga merupakan salah satu strategi memasifkan populasi kendaraan listrik di Indonesia agar tercipta zero karbon.

Kementrian Keuangan menghilangkan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM untuk impor mobil listrik utuh (Completely Knocked-Down)

Pemerintah Bebaskan PPnBM untuk Mobil Listrik Impor, Harga ke Konsumen Bisa Lebih Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Lexus-LM350-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Lexus LM350 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Kamis (11/11/2021). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Lexus LM350 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Kamis (11/11/2021). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain melakukan ekspor beberapa pabrikan mobil di Indonesia juga melakukan impor untuk mobil-mobil tertentu. Ini dilakukan karena model yang di impor tersebut sebagian besar mobil kelas menengah ke atas di jajaran merek Asia seperti dari Jepang, Korea, Eropa serta kendaraan niaga seperti truk.  Ini disebabkan secara volume memang masih belum masuk skala ekonomi untuk diproduksi di dalam negeri, maka mau tidak mau masih harus diimpor secara utuh. Meski sebenarnya, pemerintah – melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan sudah menetapkan tarif impor yang cukup besar.  Akan tetapi, prinsipal merek mobil melalui pemerintah negaranya melakukan lobi untuk menggunakan skema kerjasama ekonomi yang memungkinkan adanya pengecualian tarif impor, hal ini bisa dimungkinkan.  Dari catatan impor Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), selama Januari hingga Maret 2022, total impor mobil dalam wujud utuh (CBU) yang dilakukan sejumlah merek  berjualan di Indonesia mencapai 17.280 unit.  Jumlah tersebut meningkat 42% dibanding volume impor mobil CBU yang terjadi selama periode sama tahun 2021. Terdapat 27 merek yang ada di Tanah Air melakukan impor dan angka impor mobil CBU terbanyak adalah merek Toyota.  PT Toyota Astra Motor (TAM) sebagai Agen Pemegang Merek, mendatangkan mobil CBU sebanyak 7.176 unit selama tiga bulan pertama tahun ini. Angka ini meningkat hingga 42% dibandingkan jumlah impor pada kurun waktu sama di tahun lalu, yaitu sebanyak 5.064 unit.  Dengan merek Lexus yang merupakan merek mewah Toyota dimana di Indonesia masuk dalam naungan manajemen Toyota Astra membuat angka impor mobil CBU Toyota Indonesia semakin banyak.  Pasalnya Lexus melakukan kegiatan impor sebanyak 304 unit, meningkat 16% dibanding tiga bulan pertama 2021 yang hanya 261 unit. Sedangkan terbanyak kedua, Mitsubishi yang mengimpor mobil dalam wujud utuh sebanyak 4.608 unit, meningkat 215% dibanding impor yang terjadi di periode sama tahun lalu.  Lalu ada merek Daimler melakukan impor 1.420 unit, Hyundai sebanyak 975 unit, Suzuki 405 unit, Mazda 376 unit, Kia Motors 315 unit, dan Morris Garage 220 unit. Kemudian Daihatsu sebanyak 196 unit, Isuzu 146 unit, MINI sebanyak 89 unit,BMW 48 unit, dan FAW juga sebanyak 48 unit.

Merek Toyota Jadi Raja Impor Mobil ke Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Impor Mobil

Berita Terkini