<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/eeeb1971-68fc-42ee-82d3-d9f4928f7aa6-1-961048080.jpg" alt=" Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri (YouTube Setpres) " width="100%">
<figcaption> Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri (YouTube Setpres) </figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Pertamina berencana meningkatkan porsi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Amerika Serikat hingga mencapai 70 persen. Langkah ini sejalan dengan kesepakatan dagang terbaru antara pemerintah Indonesia dan AS yang belum lama ini diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa selama ini porsi impor LPG dari AS sudah tergolong besar, yakni sekitar 57 persen dari total impor LPG perseroan. &ldquo;Dengan adanya kesepakatan dagang ini tentunya kita akan bisa meningkatkan, bisa sampai ke 70 persen,&rdquo; kata Simon dalam konferensi pers secara daring, dikutip Minggu (22/2). Menurut dia, peningkatan impor tersebut merupakan bagian dari optimalisasi sumber pasokan yang kompetitif sekaligus memperkuat hubungan dagang kedua negara. Selain LPG, Pertamina juga akan mendorong peningkatan impor minyak mentah (crude oil) dari AS. &ldquo;Begitu juga untuk crude yang berasal dari Amerika Serikat, kita juga akan dorong untuk peningkatan. Sementara untuk produk, kita akan terus melakukan penjajakan dengan mitra-mitra yang ada di Amerika Serikat," ujar Simon. "Dan sekali lagi semua proses kita lakukan secara terbuka untuk menjamin semua aturan dengan baik,&rdquo; tambahnya. Simon memastikan, setiap langkah yang ditempuh tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan mematuhi regulasi yang berlaku, baik di Indonesia maupun di AS. Ia menambahkan, kerja sama energi ini merupakan bagian dari semangat kemitraan strategis yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Bahkan, diharapkan kedua negara masih tetap saling menghormati regulasi dan aturan yang berlaku di masing-masing negaranya. &ldquo;Kami juga tentunya kemarin kedua pimpinan menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama ini adalah untuk win-win. Jadi untuk kebaikan dan kemajuan kedua negara. Dengan demikian kedua negara sangat menghormati regulasi dan aturan yang berlaku di masing-masing negara,&rdquo; tandasnya. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memastikan akan mengimpor minyak mentah atau Crude Oil dan gas alias Migas dari Amerika Serikat senilai USD 15 miliar per tahun. Jumlah impor migas itu terdiri dari pembelian gas senilai USD 3,5 miliar, minyak mentah USD 4,5 miliar, dan fasilitas pembelian bensin olahan senilai USD 7 miliar. &nbsp;

Pertamina tingkatkan impor LPG AS jadi 70 persen. Simak rencana dan kerja sama energi Pertamina untuk pasokan LPG dan migas di Indonesia.

Pertamina Bakal Tambah Impor LPG dari AS Jadi 70 Persen

pu <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/purbaya-cek-himbara-1375443486.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan melakukan pengecekan alias sidak ke sejumlah bank himbara lain." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan melakukan pengecekan alias sidak ke sejumlah bank himbara lain.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal tudingan salah baca data oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait dengan harga asli LPG 3 Kg. Ia menilai bisa saja apa yang dibilang Menteri ESDM benar, namun ia akan memastikan lagi nanti detailnya seperti apa. "Saya sedang pelajari. Kita pelajarin lagi. Mungkin pak Bahlil betul tapi kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya," kata Purbaya kepada wartawan saat kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10) "Nanti kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama. Nanti kita jelasin seperti apa," imbuhnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan salah satu kemungkinan lain karena adanya perbedaan cara melihat data antara satu kementerian dan kementerian lain. Terlebih, kata Purbaya, antara penglihatan secara praktik dan dari sisi akuntan memang berbeda cara penulisannya. "Salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek sama dari akuntan kan kadang-kadang beda cara nulisnya," jelasnya. Meski begitu, bendahara negara ini meyakini bahwa apa yang telah ia sampaikannya beberapa waktu lalu perihal harga asli LPG 3 Kg senilai Rp 42.750 per tabung adalah benar. Pasalnya, jikalau memang Kemenkeu ada salah hitung, itu berpotensi ada penambahan dana dari biaya kompensasi untuk energi itu. Namun Purbaya mengaku, hingga hari ini tak ada penambahan yang terjadi. "Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu aja. Kalau salah hitung, bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa salah baca data soal harga asli LPG 3 Kilogram (Kg). Dalam paparan Menkeu Purbaya beberapa waktu lalu di DPR, harga asli LPG 3 kg disebut sebesar Rp 42.750 per tabung. Kemudian, ditanggung APBN senilai Rp 30.000 sehingga masyarakat bisa membayarnya sebesar Rp 12.750 per tabung. Bahlil menilai, kesalahan Purbaya saat membaca data hanya persoalan penyesuaian saja. Meski begitu, Bahlil tidak menyebut harga asli LPG 3 kg yang sebenarnya. "Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data. Biasalah itu, ya mungkin butuh penyesuaian," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (3/10).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan perbedaan data harga LPG 3 Kg dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Disebut Salah Baca Data soal Harga Asli LPG 3 Kg, Menkeu Purbaya: Mungkin Pak Bahlil Betul, tapi..

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/impor-lpg-1400629795.jpg" alt="Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, di Jakarta, Kamis (17/7). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, di Jakarta, Kamis (17/7). (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) berencana untuk meningkatkan impor gas yang dicairkan (Liquefied Petroleum Gas/LPG) dari Amerika Serikat menjadi 60 persen dari total impor LPG, sebagai hasil dari negosiasi tarif resiprokal AS terhadap Indonesia. "Porsi impor LPG dari Amerika Serikat Pertamina sudah cukup besar ya, 57 persen (per 2024), dan memang ada penjajakan untuk peningkatan ke 60 persen. Itu akan kami jajaki juga," ucap Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, dikutip dari Antara, Jumat (18/7). Meskipun demikian, Fadjar menyampaikan, belum ada penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) ihwal peningkatan impor LPG dari Amerika Serikat.&nbsp;MoU yang sudah ditandatangani oleh Pertamina dengan mitranya di Amerika Serikat adalah MoU untuk pembelian minyak mentah (crude). "Ekspektasinya, (impor LPG) naik ke 60-an persen secara bertahap," kata dia. Fadjar menegaskan, peningkatan impor LPG dari Amerika Serikat bukan berarti menambah jumlah volume LPG yang diimpor ke Indonesia, melainkan mengalihkan negara asal impor LPG ke Amerika Serikat.&nbsp;Ia menjelaskan, pengalihan impor dari negara lain ke Amerika Serikat akan memanfaatkan berakhirnya kontrak pengadaan LPG jangka pendek. Dalam pengadaan, lanjut dia, terdapat dua jenis kontrak, yakni kontrak jangka panjang dan kontrak jangka pendek. "Nantinya, mungkin kontrak jangka pendek itulah yang akan kami sesuaikan," ucap Fadjar. Pernyataan tersebut terkait dengan tarif resiprokal AS terhadap Indonesia yang semula sebesar 32 persen, yang turun menjadi 19 persen.&nbsp;Presiden AS Donald Trump menyatakan, tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Trump mengatakan, Indonesia telah sepakat untuk belanja energi AS senilai USD 15 miliar (sekitar Rp 244 triliun), produk pertanian Amerika Serikat senilai USD 4,5 miliar (sekitar Rp 73,1 triliun), dan 50 jet Boeing.

Pertamina berencana tingkatkan impor LPG dari Amerika jadi 60 persen, terpengaruh negosiasi tarif resiprokal.

Manfaatkan Kesepakatan Dagang RI-AS, Pertamina Lagi Pikir-pikir Tambah Porsi Impor LPG dari Amerika jadi 60 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-usaha-soci-berpotensi-masuk-daftar-hitam-rekanan-pertamina_m_.jpg" alt="ilustrasi kapal tangker" width="100%">
<figcaption>ilustrasi kapal tangker</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meningkatnya tensi perdagangan global dipicu tarif Amerika Serikat, diproyeksi berdampak luas ke berbagai sektor tak terkecuali energi. Isu ditolaknya ekspor gas AS ke Tiongkok diprediksi akan menimbulkan dinamika baru di bursa ketersediaan dan harga minyak mentah global. Indonesia dinilai perlu mengantisipasi potensi tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, PT PLN, dan PT PGN, Senin (28/4) malam, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa terdapat potensi penurunan harga gas sebagai dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Menurut Sugeng, ditolaknya ekspor gas dari AS ke Tiongkok menimbulkan potensi ketersediaan energi berlebih yang membuat harga gas dan minyak mentah mengalami penurunan. "Terbukti (harga, red) crude oil anjlok, gas juga anjlok. Sementara kita bisa impor, mungkin. Tapi, sekali lagi pemanfaatan gas dalam negeri kan jadi perhatian sebagaimana komitmen pemerintah," ujarnya. Sugeng menyebutkan bahwa kondisi suplai dan harga minyak global tersebut perlu dicermati jika terdapat peluang impor jika dalam negeri mengalami kekurangan. Sebab, menurut Sugeng, hal yang menjadi perhatian utama saat ini terkait kebutuhan gas bumi adalah ketimpangan antara pasokan dan permintaan. Terjadi penurunan pasokan gas pipa dari sumber gas eksisting akibat natural declining. Sugeng menambahkan, kebutuhan gas baik sebagai bahan bakar bagi industri, pembangkit listrik, maupun bagian dari bahan baku pupuk harus terus dijaga. "Bukan hanya karena berkaitan ketahanan energi tetapi juga ketahanan pangan," tegasnya. RDP sendiri menyepakati beberapa poin penting di antaranya bahwa Komisi XII mendukung Dirjen Migas dan SKK Migas untuk mempercepat on-stream proyek lapangan gas baru serta mengatur keseimbangan antara pasokan gas untuk pasar domestik dan pasar internasional. Termasuk kebijakan realokasi maupun swap gas. Selain itu, Komisi XII DPR RI meminta Kementerian ESDM, Dirut PLN dan Dirut PGN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas baik pipa maupun regasifikasi guna menjamin keandalan pasokan gas bumi untuk menjamin kebutuhan industri pupuk dan industri lainnya serta pembangkit listrik. Pada kesempatan sebelumnya, Asosiasi Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mengungkapkan adanya lonjakan harga gas untuk sektor industri dan komersial non-PGBT (Pengguna Gas Bumi Tertentu). Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho mengatakan bahwa harga gas telah meningkat sejak kuartal pertama 2024, dari sebelumnya USD10,2 per MMBTU menjadi USD14,27 per MMBTU. Aspebindo berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna mengatasi kekurangan pasokan gas dalam negeri. Salah satu masukannya, Aspebindo merekomendasikan untuk mengalihkan sementara sebagian ekspor gas untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan pasokan serta menekan biaya energi bagi industri dan sektor komersial. "Pemerintah harus memastikan pasokan gas dalam negeri cukup untuk mendukung industri nasional sebelum mengutamakan ekspor," tegas Fathul.

Meningkatnya tensi perdagangan global mempengaruhi harga gas dan minyak, memicu kebutuhan antisipasi di Indonesia.

Dampak Perang Dagang, Harga dan Suplai Energi Global Perlu Diantisipasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tiap-negara-lakukan-impor-untuk-stabilitas-harga_m_.jpg" alt="ilustrasi beras." width="100%">
<figcaption>ilustrasi beras.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kebijakan fiskal pemerintah tahun 2025 didorong untuk fokus pada program strategis di tengah kondisi fiskal terbatas. Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menanggapi nota keuangan RAPBN 2025 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR, Jumat (16/8). Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, ada beberapa agenda kebijakan strategis yang perlu ditopang oleh kebijakan fiskal tahun depan. Di antaranya adalah program kemandirian pangan. Said mengungkapkan, impor beras nasional sudah mencapai 8,95 juta ton. Jika dihitung sejak 2019&ndash;2023, nilai impor beras nasional mencapai USD 1,95 miliar. Sementara, impor gula juga tidak kalah fantastis.&nbsp; "Tahun lalu saja impor gula mencapai 5,07 juta ton dengan nilai USD 2,88 miliar. Komoditas lainnya seperti kedelai, susu, jagung, daging sapi, sayuran, buah, semuanya impor," urai Said. Dia menekankan, Indonesia perlu program kemandirian pangan yang lebih fokus. Yakni mendorong pangan pokok agar tidak bertumpu pada beras. Sebab, Indonesia memiliki keanekaragaman pangan pokok yang beragam seperti umbi, sagu, dan sorgum.&nbsp; "Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming, optimalisasi lahan tidak produktif, serta meningkatkan hasil laut sebagai kekayaan pangan masa depan yang lebih sehat," tegas Said. Selain itu, Said juga mendorong program kemandirian energi. Menurut dia, dalam rentang 2015&ndash;2023, impor minyak mentah nasional mencapai USD 69,3 miliar. Sementara ekspor hanya USD 30,1 miliar, sehingga ada defisit USD 39,2 miliar.&nbsp; Demikian juga dengan nilai impor hasil minyak yang mencapai USD 165,2 miliar, sedangkan nilai ekspor hanya USD 17,9 miliar. Akibatnya, terjadi defisit sangat dalam sebesar USD 147,3 miliar. Terlebih sejak konversi program minyak tanah ke LPG, kebutuhan impor LPG terus meningkat.&nbsp; "Dalam rentang 2015-2023, kebutuhan impor LPG kita mencapai 51,4 juta ton. Di lain pihak, setiap tahun kita bisa ekspor gas alam dengan nilai yang cukup fantastis. Periode 2015&ndash;2023 nilai ekspor gas alam kita mencapai USD 70,2 miliar," ungkap Said. Dalam jangka pendek, imbuh Said, transformasi energi yang bersandar ke minyak bumi termasuk LPG harus digeser ke listrik. Sebab, Indonesia memiliki produksi listrik yang besar dan ditopang oleh suplai batubara yang memadai.&nbsp; "Namun kebijakan energi tidak boleh terhenti di listrik, sebab transformasi pembangkit listrik PLN tidak boleh hanya bertumpu pada PLTU," pungkas Said.

Kebijakan fiskal pemerintah tahun 2025 didorong untuk fokus pada program strategis, Banggar DPR ingatkan kemandirian pangan dan energi.

Soal Kebijakan Fiskal 2025, Ketua Banggar DPR Ingatkan Program Kemandirian Pangan dan Energi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Gas-Elpiji-Subsidi-3-Kg-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pekerja saat menata gas elpiji 3 Kg di salah satu toko agen sembako, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Pemerintah saat ini tengah mengkaji untuk menaikkan harga jual Liquefied Petroleum Gas(LPG) 3 kilo gram (kg) atau yang dikenal dengan gas" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menata gas elpiji 3 Kg di salah satu toko agen sembako, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Pemerintah saat ini tengah mengkaji untuk menaikkan harga jual Liquefied Petroleum Gas(LPG) 3 kilo gram (kg) atau yang dikenal dengan gas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia perlu menerapkan diversifikasi energi yang lebih masif dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di dalam negeri, untuk mengurangi ketergantungan impor LPG. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha mengatakan, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi impor LPG, yaitu meningkatkan pemanfaatan gas bumi, khususnya sebagai bahan bakar rumah tangga.  "Gas bisa digunakan untuk power, industri dan rumah tangga," kata Satya, di Jakarta baru-baru ini.  Sebelumnya Satya mengungkapkan, upaya mengurangi impor LPG juga bisa dilakukan dengan memproduksikan Rich Gas 500 ribu ton per tahun mulai 2022. Selain itu, bisa juga dengan meningkatkan produksi LPG dari pengembangan kilang minyak.  "Langkah kelima dengan mengembangkan DME dan metanol dari IUP BUMN dan PKP2B perpanjangan," jelasnya.  Menurut Satya, mendorong pemanfaatan kompor listrik juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi impor LPG. Sumber energi listrik bisa menjadi pengganti LPG sebagai bahan bakar rumah tangga.  "Penggunaan kompor listrik untuk rumah tangga dengan penggunaan energi yang kompetitif dan kontinuitas suplai listrik," ujar Satya.  Dengan melakukan berbagai langkah pengurangan gas impor tersebut, maka Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar USD 4 miliar per tahun mulai 2021 hingga 2040. Tentunya, ini akan berdampak pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).  Satya pun merinci pada tahun 2030 kebutuhan LPG Indonesia sebesar 9,7 juta ton. Jika tanpa impor, maka pemenuhannya berasal dari LPG Eksisting sebesar 1,2 juta, jargas 1,1 juta, kompor listrik 2,1 juta, rich gas 0,5 juta, LPG dari kilang 1,8 juta, DMe dan Methanol 3 juta.

Tekan Impor LPG dengan Cara ini, Bisa Hemat USD 4 Miliar per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/jokowi-twk_bukan_dasar.jpg" alt="Presiden Jokowi (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor disektor energi.  Dengan adanya hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) atau pengganti liquified petroleum gas (LPG), impor LPG yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat bisa ditekan.  “Alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, Alhamdulillah hari ini bisa kita mulai ground breaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME,” kata Jokowi melalui YouTube, Senin (24/1).  Jokowi memaparkan, impor LPG Indonesia sangat besar yaitu sebesar Rp 80 triliun dari kebutuhan yang sekitar Rp 100 triliun. Bahkan, untuk pemenuhan kebutuhan LPG masyarakat pemerintah juga harus melakukan subsidi sekitar Rp 60-70 triliun karena harganya sudah sangat tinggi sekali.  “Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan. Import terus yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain padahal kita memiliki bahan bakunya kita memiliki raw materialnya yaitu batubara yang dirubah menjadi DME hampir mirip dengan elpiji tadi,” ungkapnya.  Jokowi menambahkan, perlu adanya kerjasama korporasi agar dapat menghasilkan kualitas kualitas produk yang baik. Dalam hal ini, PT Bukit Asam Tbk yang bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) dapat mengurangi subsidi APBN sekitar Rp 7 triliun.  “Saya sudah melihat bagaimana api kalau yang dari DME untuk memasak dan api yang dari elpiji kalau untuk memasak. Sama saja. kalau ini dilakukan yang ini saja, di Bukit Asam ini yang bekerjasama dengan Pertamina dan air produk ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu Rp 7 triliun kurang lebih,” pungkasnya.

Program Hilirisasi Batu Bara Dimulai, Jokowi: Bakal Tekan Impor LPG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Tabung-Gas-3kg-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Pekerja saat membongkar tabung gas LPG di salah distributor penjualan Gas, di Tangerang, Banten, (13/6/2021). PT Pertamina (Persero) optismistis untuk bisa menyetop impor liquefied petroleum gas atau LPG pada 2027 dengan program gasifikasi batu bara menj" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat membongkar tabung gas LPG di salah distributor penjualan Gas, di Tangerang, Banten, (13/6/2021). PT Pertamina (Persero) optismistis untuk bisa menyetop impor liquefied petroleum gas atau LPG pada 2027 dengan program gasifikasi batu bara menj</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor disektor energi. Langkah tersebut harapannya dapat menjadi pengganti liquified petroleum gas (LPG) yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat.  Jokowi memaparkan, banyak sekali keuntungan yang diperoleh Indonesia jika semua LPG dapat dihentikan. Terutama, dapat menyehatkan APBN yang selama ini bekerja keras dalam memberikan subsidi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.  "Jika semua LPG distop dan semuanya pindah ke DME duit yang gede sekali Rp 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari Apbn. ini yang terus kita kejar," kata Jokowi melalui YouTube, Senin (24/1).  Menurutnya, hilirisasi industri yang sudah diperintahkan sejak 6 tahun lalu dapat memperbaiki neraca perdagangan karena angka impor dapat ditekan. Jokowi menyebut, sudah puluhan tahun Indonesia nyaman dengan belenggu impor.  "Tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor. Ada yang nyaman dengan impor. Memang duduk di zona nyaman tuh paling enak. Udah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan," ungkapnya.  Padahal, kata Jokowi, banyak kerugian yang dialami Indonesia jika impor dilakukan terus menerus. Mulai dari kehilangan potensi lapangan kerja hingga investasi masuk yang sejatinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.  "(Jika impor) Rakyat dirugikan karena tidak terbuka lapangan pekerjaan. Bayangkan tadi disampaikan oleh Menteri investasi akan membuka lapangan pekerjaan 11.000-12.000 di sini," kata Jokowi.  "Kalau ada 5 Investasi seperti yang ada di hadapan kita ini, 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat. Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus," tegasnya lagi.  Jokowi untuk proyek hilirisasi industri tidak boleh tertunda lagi dan akan terus berjalan ditempat-tempat lain. "Nanti setelah di sini Selesai dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa mensuplai Sumsel dan sekitarnya. Kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batubara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini. Sangat kecil sekali," pungkasnya.

Jokowi: Ada yang Nyaman Impor Tanpa Pikir Negara Dirugikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-24-at-16.24.48.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) siap mengawal program pengalihan kompor LPG ke kompor listrik atau yang lebih dikenal kompor induksi. Ini sebagai solusi menekan impor LPG dan memperbaiki neraca perdagangan.  Pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengumpulkan jajaran direksi serta komisaris PLN dan PT Pertamina (Persero). Dalam salah satu arahannya, Presiden Jokowi meminta program transisi energi dijalankan, seperti penggunaan kendaraan listrik dan kompor induksi.  "Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN oversupply. Artinya, pasokan dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina turun," tegas Presiden Jokowi.  Merespons arahan Presiden Jokowi, PLN berkomitmen menjalankan program konversi kompor induksi. Bahkan, PLN sebenarnya tengah menggulirkan program Satu Juta Kompor Induksi.  Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril mengatakan, dengan cadangan daya yang telah lebih dari 30 persen di hampir seluruh sistem kelistrikan, PLN siap mendukung program konversi kompor induksi. "PLN juga siap menggulirkan diskon tambah daya guna mempermudah pelanggan untuk beralih ke kompor induksi," ujarnya, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/11).  Salah satunya saat ini tengah berjalan, PLN memberikan harga khusus tambah daya hanya sebesar Rp 150 ribu melalui program Nyaman Kompor Induksi 2021 bagi pelanggan yang membeli kompor induksi melalui partner yang memiliki kerja sama dengan PLN.  Dari sisi penggunaan, kompor induksi juga lebih murah dibandingkan dengan kompor LPG. Hasil uji coba menunjukkan, untuk memasak 1 liter air menggunakan kompor induksi 1.200 watt hanya memerlukan biaya sebesar Rp158.  Sementara dengan kompor elpiji tabung 12 kilogram sekitar Rp176. Sehingga dengan pola memasak rata-rata masyarakat di Indonesia, terjadi penghematan Rp28.500,00 dari biaya memasak setiap bulan.  Selain itu, karena ini sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat, PLN juga terus mengampanyekan electrifying lifestyle yang salah satunya penggunaan kompor induksi. "Kami memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kelebihan dan manfaat penggunaan kompor induksi," tutur Bob.  Dari sisi waktu memasak juga lebih hemat karena kompor induksi memungkinkan penyebaran panas yang lebih merata ketimbang kompor gas. Hal ini memungkinkan aktivitas memasak lebih cepat, sehingga hemat waktu.  Waktu masak yang lebih cepat akan membuat kompor listrik lebih hemat penggunaan energi daripada gas. Dari sisi penghematan, sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penggunaan induksi berpotensi memberikan penghematan Rp 60 triliun bagi negara.  "Ini percepatan penekanan impor dalam 5 tahun ke depan, kalau kita bisa ubah minyak tanah ke LPG kenapa ga ubah LPG ke listrik saja," kata Erick dalam konferensi pers pada 31 Maret 2021.

Ganti Kompor LPG ke Listrik, PLN: Hemat Biaya Masak Rp28.500 per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PERTA07.jpg" alt="Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama strategis gasifikasi batubara antara Pertamina dengan sejumlah perusahaan batubara di Jakarta, Senin (7/12)." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama strategis gasifikasi batubara antara Pertamina dengan sejumlah perusahaan batubara di Jakarta, Senin (7/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komitmen Pertamina untuk mengembangkan energi alternatif terus ditunjukkan. Salah satunya adalah untuk pengembangan program gasifikasi batubara yang dapat diproses menjadi bahan bakar pengganti LPG, yaitu DME (Dimethyl Ether).  Hal ini ditunjukkan dalam penandatanganan nota kesepahaman kerjasama strategis gasifikasi batubara antara Pertamina dengan sejumlah perusahaan batubara di Jakarta, Senin (7/12). Dalam implementasinya Pertamina menugaskan PT. Pertamina Patra Niaga yang merupakan Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina.  Kerjasama ini pun diapresiasi oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin. Menurutnya, kerja sama ini sangat strategis mengingat Indonesia memiliki cukup banyak potensi batubara berkalori rendah.  “Atas nama ESDM, kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya karena program ini akan menjadi keunggulan kompetitif kita. Dengan gasifikasi batubara, maka bisa menjadi subtitusi impor. Dan kita juga berusaha menarik investasi lebih banyak, sehingga dapat mendatangkan multiplier effect,” ujarnya.  Sejalan dengan Ridwan, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, program gasifikasi batubara merupakan upaya perusahaan untuk mengembangkan energi alternatif dengan bahan baku yang banyak terdapat di Indonesia sekaligus mengurangi impor LPG. Namun ia menekankan pentingnya penerapan teknologi yang tepat dalam program ini sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan yang dikhawatirkan dari penggunaan batubara.  “Program pengurangan impor BBM dan LPG ini sejalan dengan strategi Pertamina ke depan untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai bahan baku energi sehingga dapat mengurangi impor dan defisit neraca perdagangan. Dengan banyaknya sumber daya yang dimiliki Indonesia dan teknologi yang tepat, maka isu lingkungan dapat dibuktikan. Bahwa program gasifikasi batubara menjadi DME menggantikan LPG tidak akan menjadi isu lingkungan di Indonesia. Pemilihan teknologi menjadi kunci,” tegasnya.  Ia pun menyampaikan, program ini perlu didukung oleh kepastian regulasi ke depannya sehingga menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, industri dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.  Program gasifikasi batubara sebetulnya sudah dimulai Pertamina sejak beberapa waktu lalu. Dan sebagai bentuk komitmen, Pertamina melanjutkan program ini dengan menggandeng lebih banyak perusahaan batubara, diantaranya adalah PT Adaro Energy Tbk dan PT Indika Energy Tbk.  Menanggapi hal tersebut, Komisaris PT Adaro Energy Tbk Arini Saraswaty Subianto menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Pertamina untuk mengembangkan gasifikasi batubara dalam rangka mendukung upaya pemerintah pada program peningkatan nilai tambah batubara.  “Selain membuka peluang diversifikasi serta pengembangan bisnis bagi Adaro dan Pertamina, kami berharap kerja sama ini dapat membawa banyak manfaat bagi Indonesia, terutama dalam usaha untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi defisit neraca perdagangan, mengurangi beban subsidi pada APBN, dan menjadi katalis untuk pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional,” ujar Arini.  Sementara Direktur Utama PT Indika Energy Tbk, Arsjad Rasjid menjelaskan bahwa pihaknya mendukung langkah Pertamina untuk mengembangkan gasifikasi batubara.  “Kerja sama untuk melakukan kajian gasifikasi batubara ini merupakan wujud sinergi dan gotong-royong antara Pemerintah, BUMN, dan swasta yang sangat strategis. Indika Energy berharap inisiatif ini dapat mendorong pengembangan teknologi hilirisasi batubara yang mumpuni, menciptakan investasi baru, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Arsjad

Komit Kembangkan Energi Alternatif, Pertamina Kaji Gasifikasi Batubara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor lpg

Berita Terkini