<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/dirut-pertamina-259452602.jpg" alt="Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Pertamina Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (13/6). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Pertamina Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (13/6). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah berencana menambah impor minyak mentah atau crude oil, LPG, dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat (AS). Kebijakan itu menjadi bagian dari Pemerintah melakukan negosiasi tarif impor sebagaimana yang diterapkan Presiden Donald Trump.&nbsp; Menanggapi itu, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri memastikan wacana tersebut bukan berarti pihaknya akan menambah jumlah impor minyak dan gas, melainkan hanyalah shifting.&nbsp; Shifting itu, Simon menjelaskan,&nbsp;adalah rencana pemerintah yang akan melakukan pemindahan asal negara impor. Jika sebelumnya berasal dari negara lain, tetapi nantinya dipindah dari AS.&nbsp; "Kita bukan menambah impor dari Amerika, melainkan adalah kita shifting. Shifting impor. Jadi saat ini ada beberapa daerah, negara, atau lokasi yang kita jadikan sebagai tempat kita mengimpor minyak mentah," kata Simon dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Pertamina Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (13/6).&nbsp; "Dengan adanya kebijakan tarif Trump, kita berusaha melakukan shifting dari tempat-tempat yang lain. Kita mengubah untuk mendapatkan sumber dari Amerika Serikat," tambahnya.&nbsp; Lebih lanjut Simon memastikan, shifting yang dilakukan ini tak lain untuk memastikan ketahanan energi di Indonesia dapat selalu terpenuhi. Bahkan, Pertamina selalu mendukung rencana dari pemerintah untuk meningkatkan transaksi RI dengan Amerika Serikat, salah satunya dengan pengadaan sumber Crude ataupun peningkatan volume impor LPG dari Amerika Serikat.&nbsp; Dengan rencana tersebut, Simon memastikan beberapa langkah juga telah perhitungkan. Mulai dari lamanya waktu pengiriman, termasuk dari harga diperoleh dari AS. Bahkan dengan rencana shifting ini, diharapkan bisa membuat Indonesia mendapat harga minyak dan gas yang lebih kompetitif.&nbsp; "Kami yakin dengan bantuan serta negosiasi dari pemerintah kita akan mendapatkan solusi yang terbaik, yang tentunya apabila dalam jangka panjang bisa mendapat harga yang lebih kompetitif," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan penambahan kuota impor minyak dan LPG (migas) dari Amerika Serikat senilai lebih dari USD 10 miliar, atau Rp 167,73 triliun (kurs Rp 16.773 per dolar AS).&nbsp; Bahlil meyakini bahwa dengan meningkatkan impor minyak dan LPG dari AS, neraca perdagangan antara Negeri Paman Sam dengan Indonesia dapat diseimbangkan. Adapun yang menjadi alasan AS mengenakan Indonesia tarif resiprokal sebesar 32 persen, tutur Bahlil, adalah ketidakseimbangan neraca perdagangan antara kedua negara tersebut.&nbsp; &ldquo;Data BPS mengatakan surplus Indonesia USD 14,6 miliar. Maunya Amerika seperti apa? Agar neraca perdagangan kita seimbang,&rdquo; ucap Bahlil.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016135246/oki-muraza-ditunjuk-jadi-wadirut-berikut-susunan-terbaru-direksi-dan-komisaris-pertamina">Oki Muraza Ditunjuk jadi Wadirut, Berikut Susunan Terbaru Direksi dan Komisaris Pertamina</a> Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen dan Vietnam 46 persen.

Pemerintah Indonesia berencana untuk menambah impor minyak mentah dari AS, Pertamina pastikan rencana ini untuk ketahanan energi.

Penjelasan Pertamina Terkait Impor Minyak dan Gas dari AS

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/fahmy-radhi-1411219826.jpg" alt="Pengamat energi Fahmy Radhi. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Pengamat energi Fahmy Radhi. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah didorong untuk membuka opsi impor gas bumi guna mengatasi kesenjangan pasokan yang kian dirasakan industri, terutama yang tidak termasuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Langkah ini dinilai sebagai solusi antara yang bisa menjaga ketahanan energi nasional secara lebih adil dan efisien. Ekonom Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa impor gas bisa menjadi solusi strategis di tengah penurunan pasokan dari hulu akibat natural declining. Kondisi ini diperparah oleh prioritas penyaluran gas kepada industri penerima program HGBT, yang menyisakan pasokan lebih sedikit untuk industri lainnya. &ldquo;Membuka opsi impor itu penting sebagai salah satu cara menjaga ketahanan energi nasional. Selain itu, ini akan menciptakan persaingan harga yang lebih sehat,&rdquo; ujar Fahmy kepada wartawan. Menurutnya, realokasi gas ekspor ke dalam negeri tidak selalu menjadi solusi ideal karena harga gas ekspor yang cenderung lebih tinggi dan penggunaannya yang telah dikontrak sejak awal. Dengan begitu, membeli dari luar negeri bisa menjadi alternatif jika harganya lebih kompetitif. &ldquo;Kalau harga impor lebih murah dan bisa dijangkau industri, ya biarkan saja berlaku hukum pasar. Tidak semua harus mengandalkan gas dalam negeri jika memang lebih mahal,&rdquo; ucapnya. Fahmy menegaskan bahwa pihak yang melakukan impor harus institusi yang mampu membaca kebutuhan dan suplai secara nasional, agar tidak terjadi oversupply atau kelangkaan. Opsi ini juga hanya bersifat sementara sampai pasokan domestik kembali stabil. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pipa gas bumi nasional. Fahmy menyebut pembangunan jaringan pipa tidak bisa hanya bergantung pada sektor swasta, tetapi perlu didorong lewat pembiayaan negara seperti model pembangunan jalan tol. &ldquo;Infrastruktur pipa adalah keniscayaan jika ingin swasembada energi. Pemerintah harus memprioritaskannya,&rdquo; tandasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral &amp; Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira, menyuarakan kegelisahan industri non-PGBT yang harus menanggung harga gas lebih mahal akibat keterbatasan pasokan. Padahal mereka bukan penyebab kelangkaan. &ldquo;Situasi ini tidak adil. Pemerintah harus segera bertindak untuk menjamin pasokan yang adil dan harga yang wajar,&rdquo; tegasnya. Anggawira mengusulkan agar sebagian gas ekspor dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, baik Fahmy maupun pelaku industri menilai, kebijakan realokasi saja tidak cukup tanpa solusi tambahan seperti pembukaan impor dan percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional.

Fahmy Radhi sarankan pemerintah buka opsi impor gas untuk atasi pasokan langka dan mahal. Realokasi gas ekspor dinilai kurang efisien.

Gas Industri Non-PGBT Kian Mahal, Pengamat Energi Fahmy Radhi Sarankan Buka Keran Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220814-WA0011.jpg" alt="Mendag Zulkifli Hasan di Pasar Dukuh Kupang, Kota Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Mendag Zulkifli Hasan di Pasar Dukuh Kupang, Kota Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia berencana mendatangkan gas dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk keperluan pupuk dalam negeri. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui awak media usai konferensi pers 100 Hari Kinerja Mendag, Minggu (25/9).  Zulhas - sapaan akrabnya, menjelaskan rencana pemerintah itu dilakukan sebagai upaya penataan pangan yang dinilai sangat penting untuk mewujudkan swasembada pangan. Nantinya, kata dia, gas itu secara khusus akan menjadi bahan baku pembuatan pupuk nasional yang berada di Aceh.  "Pak Erick (Thohir), Menteri BUMN, sudah bekerja akan mendatangkan gas dari UEA, akan memberi kita dalam harga USD 6, tapi khusus untuk pupuk dan (pabrik pupuk) yang di Aceh," kata Zulhas dalam konferensi pers 100 Hari Kinerja Mendag di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat.  Zulhas tidak merinci berapa banyak gas yang akan diimpor untuk digunakan sebagai bahan baku pupuk. Ia hanya mengatakan apabila impor tersebut bisa direalisasikan, maka diharapkan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan petani agar bisa menggenjot produktivitasnya.  Dalam prosesnya, Zulhas menambahkan saat ini pihaknya masih menunggu surat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia berharap surat tersebut dapat segera keluar sehingga pabrik di Aceh bisa langsung memproduksinya menjadi pupuk. Bahkan, ia mempersilakan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mengirimnya melalui aplikasi WhatsApp.  "Sampai sekarang saya belum ada permohonan dari Menteri ESDM. Saya bilang kalau ada suratnya, WA saya besok langsung saya tanda tangan untuk mendatangkan gas dari UEA ke Aceh, bisa diproses untuk pupuk sehingga pupuk kita bisa lebih banyak," jelas Zulhas.  Lebih lanjut, Zulhas berkeinginan untuk membuat kesejahteraan petani meningkat. Sebab menurutnya petani saat ini bukanlah produsen, melainkan buruh tani. Terutama petani padi.  Menurutnya, saat ini kondisi petani padi di Indonesia itu sedikit yang memiliki tanahnya sendiri. Rata-rata mereka, kata Zulhas, harus membagi dua hasilnya.  Oleh sebab itu, dia mendorong adanya pembenahan sistem pangan mulai dari petani. Salah satunya untuk intervensi Bulog terkait harga hasil petani. Jika tidak dibenahi, menurutnya masyarakat tidak ada lagi yang mau menjadi petani.  "Petani padi itu memang sunset menurut saya, tidak ada yang mau lagi. Apalagi sekarang petani padi itu tanahnya sewa juga," tandasnya.

RI Bakal Impor Gas dari UEA, Ini Penjelasan Mendag Zulhas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gas-LPG-2-Kg-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Pekerja menata tabung gas 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022). PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga LPG non subsidi mulai 10 Juli 2022. Harga LPG yang naik adalah ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Adapun" width="100%">
<figcaption>Pekerja menata tabung gas 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022). PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga LPG non subsidi mulai 10 Juli 2022. Harga LPG yang naik adalah ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Adapun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail mengatakan pihaknya sedang membangun hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Sumatera Selatan.  DME ini nantinya akan digunakan sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (Elpiji) sebagai bahan bakar rumah tangga guna mengurangi impor. Berdasarkan target, DME sudah bisa digunakan pada 2026 mendatang.  "Kalau sesuai timeline kita, kan pembangunan kurang lebih 3 tahun. Kalau tahun depan sudah mulai (dibangun), diharapkan 2026 sudah hasilkan produk DME itu," ujar Arsal di Hotel Raffles Jakarta, Jumat (26/8/2022).  Ia juga menyebut, proyek DME yang sedang dikerjakan PTBA dilakukan bersama PT Pertamina (Persero) dan perusahaan asal Amerika Serikat Air Products and Chemicals Inc (APCI).  Sembari menunggu pembangunan selesai dan proses administratif berupa peraturan presiden (Perpres) agar kawasan proyek atau Kawasan Industri Tanjung Enim dapat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  Pihaknya juga sedang melakukan penelitian lahan di kawasan proyek dan pengujian coal sampling.  "Tahun ini harapannya (lahan proyek) bisa jadi kawasan ekonomi khusus. Kita harapkan simultan schedule, tahun depan kegiatan fisiknya," ucapnya.  Lebih lanjut Arsal mengungkapkan, nantinya DME ini akan menggantikan Elpiji sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor.  Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG sebesar 1 juta ton per tahun.  "Mudah-mudahan ini berhasil sehingga impor gas bisa turun," kata Arsal.  Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, pemanfaatan DME sebagai bahan bakar energi memiliki banyak keunggulan. Mulai dari mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon, nyala api yang dihasilkan lebih stabil, tidak menghasilkan polutan particulate matter (PM) dan nitrogen oksida (NOx); tidak mengandung sulfur serta pembakaran lebih cepat dari LPG.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo berharap melalui proyek DME negara dapat menekan impor LPG yang sangat besar yaitu sekitar Rp80 triliun dari total kebutuhan Rp100 triliun.  Jokowi juga mengatakan, melalui proyek hilirisasi batubara menjadi DME diharapkan dapat mengurangi subsidi dari APBN sekitar Rp7 triliun.  "Kalau semua LPG nanti disetop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar," ujar Presiden dalam acara peletakan batu pertama Proyek Hilirisasi Batubara menjadi Dimetil Eter (DME), di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan, Senin (24/1).  &nbsp;

Tekan Impor, Gas Elpiji Bakal Diganti DME Tahun 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pgn-akui-konsumsi-gas-dalam-negeri-melambat_m_155795.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk mengakui jika konsumsi gas dalam negeri dalam kondisi melambat. Hal itu membuat perseroan harus memutar otak dalam meningkatkan penjualan dan efisiensi. Division Head Coprporate Communication PGN Dessy Anggia mengatakan, perlambatan itu terjadi lantaran serapan gas domestik sangat rendah. Rendahnya serapan juga diakibatkan karena produksi dalam negeri juga melambat. "Seperti kompetitif produk, itu kan harus ketemu produk impor. Kemudian pertumbuhan pabrik baru belum ada, itu membuat demand ada koreksi," ujarnya di Grand Diara Hotel Puncak, Bogor, Kamis (7/9). Lanjutnya, indikasi perlambatan tersebut juga terlihat dari pertumbuhan demand listrik di kuartal II yang juga ikut melambat. Sayangnya, dampak perlambatan itu tidak dijelaskan secara detil. "Yang jelas bahwa demand hari ini alami pertumbuhan yang tidak sesuai harapan," terangnya. Untuk itu, perusahaan plat merah ini sudah mengantisipasi perlambatan tersebut. Salah satu upayanya adalah melalui peningkatan produk-produk PGN dalam mendukung produktivitas masyarakat. "Misalkan dengan memberikan insetif pad aindustri terpilih, efisienkan interla PGN dengan itu kinerj tetap terjadi. Tingkatkan penjualan dan efisien. Ada kemudahan berlangganan gas," pungkasnya.

PGN Akui Konsumsi Gas Dalam Negeri Melambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pgn-minta-pemerintah-hati-hati-dalam-melakukan-kebijakan-impor-gas_m_155782.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam melakukan kebijakan impor. Jika hanya untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri, banyak yang harus di pertimbangkan. Pertimbangan itu merujuk pada neraca perdagangan yang dikhawatirkan bisa tergganggu. Belum lagi, industri hulu akan menjadi lesu jika pemerintah memaksakan impor gas. Selain itu, impor gas dinilai hanya akan membuat Indonesia dalam ketergantungan pihak asing. Kecuali, ada batasan yang ideal untuk membuat impor itu berkeadilan. "Impor memang perlu dilihat kebijakannya secara utuh. Kalau untuk kebutuhan harga saja, ada dampak lain yang harus dipertimbangkan. Jadi harus dilihat dampak ke ekonomi, ke ketahanan eknomi, terus berapa besar kita akan menjaga batasan impor sehungga kita tidak tergantung asing, apa perlu ada proteksi untuk dalam negeri?," kata Division Head Corporate Communication PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Dessy Anggia dalam sebuah diskusi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/9). Apabila harga murah, pemerintah diminta untuk mengkajinya lebih mendalam. Jangan sampai harga murah tersebut ternyata hanya ketika sampai di Indonesia saja. Sebab, harga sesungguhnya adalah ketika gas itu sudah terdistribusi kepada industri di Tanah Air. "Jadi harus hati-hati untuk impor, jangan terburu-buru. Apabila dibilang harga murah, itu dicek dulu. Harganya murah dimana, kalau harga di landed, sampai end user berapa," pungkasnya.

PGN Minta Pemerintah Hati-Hati Dalam Melakukan Kebijakan Impor Gas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/impor-gas-dari-singapura-lebih-murah-ini-penjelasan-pgn_m_155779.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana melakukan impor gas dari Singapura. Kebijakan tersebut dianggap sebagai sebuah kontroversi, mengingat negara tersebut tidak memiliki ladang gas dan hanya bertindak sebagai broker. Belum lagi, cadangan gas di Indonesia dinilai masih mencukupi. Pertimbangan pemerintah dalam melakukan impor karena harga yang lebih terjangkau. Diperkirakan, harga gas yang diperoleh dari Singapura bisa mencapai USD 3,8 atau Rp 50.540 per MMBTU. Benarkah harga yang didapat pemerintah akan semurah itu? Division Head Corporate Communication PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Dessy Anggia menjelaskan, bahwa harga yang diterima di Indonesia, nantinya tidak akan semurah itu. Menurutnya, harga gas yang diterima ketika sampai di Indonesia akan mencapai USD 5,4 per MMBTU. "Ada yang bilang kalau impor bisa USD3,6. Padahal harganya kurang lebih USD5,3-5,4. Termasuk di domestik tuh masih USD5-6," ujarnya dalam diskusi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/9). Lanjutnya, yang dihadapi Indonesia saat ini hanyalah persoalan harga yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan harga gas di negara lain. Sebut saja Belgia, landed price mereka sebesar USD 4,87 per MMBTU. Kemudian Jepang dan Korea sebesar USD 5,35 per MMBTU, begitupun India yang mencapai USD 5,38 per MMBTU. Sementara Indonesia, harga rata-rata landed price nya mencapai USD 6. Itu artinya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Atas dasar itulah keputusan impor dipertanyakan. Dengan harga sebesar itu, Indonesia harusnya mampu bersaing dan membuat kebijakan yang lebih bermanfaat lagi dalam mendorong efisiensi harga gas industri. "Jadi masalah harga gas di domestik itu masih tidak jauh dari harga gas di kawasan," pungkasnya.

Impor Gas Dari Singapura Lebih Murah? Ini Penjelasan PGN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/begini-dampaknya-jika-indonesia-impor-gas_m_155768.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana melakukan impor gas dari Singapura. Langkah tersebut banyak ditentang karena akan merugikan. Division Head Corporate Communication PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Dessy Anggia menilai, impor gas akan memberi dampak pada neraca gas bumi Indonesia. Sebab, saat ini Indonesia masih memiliki pasokan gas yang cukup baik. Apabila tidak dimanfaatkan, maka akan memberi dampak terhadap produksinya. "Kita masih punya pasokan gas domestik. Kalau impor dan harganya jauh lebih murah, kita punya masalah soal pemanfaatan gas yang kita produksi sendiri. 2017 ada surplus 63 kargo, kalau impor terjadi maka kita tidak akan bisa memonetisasi," ujarnya dalam diskusi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/9). Kedua, impor gas juga dikhawatirkan akan mengancam industri hulunya. Sebab, mereka akan berpikir ulang untuk memproduksi gas di dalam negeri. "Beberapa proyek tidak akan tercapai kalau harganya diganggu oleh harga impor yang lebih murah. Sekarang sudah diganggu oleh oil price yang rendah," terang dia. "Kemudian isu volatilitas harga, harga minyak yang turun dan masih sulit untuk menyentuh USD 60. Kalau harga minyak lompat-lompat seperti ini, dan harga gas dominan impor maka harga jual gas dalam negeri akan lompat-lompat. Apa kita siap untuk melakukan ini. Apa industri siap untuk berhenti produksi, efisiensi dengan layoff," sambungnya. Terakhir, ada pertimbangan perubahan bentuk dari neraca perdagangan Indonesia dari dampak impor itu sendiri. Secara makro ekonomi, impor gas dikhawatirkan akan mempengaruhi inflasi maupun tarif dasar listrik. "Jadi tentang impor dan efisienkan harga gas, untuk kompetitif bukan impor tapi mengatur harga jual gas dalam negeri," pungkasnya.

Begini Dampaknya Jika Indonesia Impor Gas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dpr-benarkah-gas-alam-cair-singapura-lebih-murah_m_153137.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Faktor harga murah yang menjadi dasar pemerintah mewacanakan impor gas dari Singapura patut dipertanyakan. Apalagi, negara tetangga itu, notabene hanpir tidak memiliki sumber daya. Karenanya, komisi VII DPR akan memanggil Kementerian ESDM mempertanyakan wacana tersebut. "Kita tanyakan langsung dengan Kementerian ESDM kenapa impor dari Singapura," ujar Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kepada JawaPos.com, Jumat (25/8). Memang kata dia, Singapura memiliki terminal gas alam cair (Liquefied Natural Gas). Tapi perlu ditanyakan juga apakah benar paling murah. Sebab jika masih dalam bentuk LNG, perlu proses lagi untuk menjadikannya gas siap pakai. Tentu, biaya tambahan cukup besar untuk mengubahnya menjadi gas siap pakai tersebut. "Jangan-jangan memang dalam bentuk LNG murah, tapi begitu diregasifikasi jadi mahal karena perlu transport dan lain-lain. Ini yang nanti kita pertanyakan," tutur Eni. Legislator asal Jawa Timur itu menuturkan, sejatinya Indonesia memiliki sumber gas yang cukup banyak. Tapi memang kelemahannya adalah kurang infrastruktur untuk mengolah sumber daya alam tersebut. "Gas kita banyak tapi infrastrukturnya kurang," sebut dia. Apalagi, lanjut Eni, struktur gas berbeda dengan minyak dan batubara. Begitu keluar, gas tidak bisa dihentikan atau disimpan. Gas harus langsung disalurkan ke produsen. "Beda dengan minyak yang bisa kita timbun di tangki-tangki BBM. Kalau gas sih nggak bisa, harus ada salurannya langsung. Makanya kita harus bangun infrastruktur," tegas dia. Sejauh ini, infratruktur tersebut memang tengah diupayakan pemerintah dengan menunjuk Pertamina dan PGN sebagai motornya. Namun belum bisa digunakan. Karena itu, menurutnya pemerintah harus segera mengoptimalkan infrastruktur ketimbang harus mengimpor gas. "Satu-satunya jalan agar gas murah adalah membangun infrastrukturnya," pungkas politikus Partai Golkar itu.

DPR: Benarkah Gas Alam Cair Singapura Lebih Murah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/punya-banyak-ladang-gas-kok-kita-malah-mau-impor-lng-dari-singapura_m_153132.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana pemerintah mengimpor gas alam cair atau Liquied Natural Gas (LNG) dari Singapura dipandang aneh komisi VII DPR. Nyatanya, dari produksi gas dalam negeri, 50 persen hasilnya diekspor. "Tolong dicek lagi. Dari data yang ada 50 persen kita konsumsi dalam negeri, 50 persen kita ekspor. Kok kemudian kita mau mengimpor lagi?" heran Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu kepada JawaPos.com, Jumat (25/8). Memang dalam teori ekonomi, kata dia, pastinya akan dicari harga yang paling murah. Namun menjadi pertanyaan, Singapura yang minim sumber daya mengapa bisa memiliki gas alam cair yang lebih murah dibandingkan dengan Indonesia yang melimpah sumber dayanya. "Kan heran. Singapura punya apa emang? Bisa-bisanya mereka punya gas lalu lebih murah. Itu darimana gas Singapura itu?" ujar Gus Irawan. Karena itu, Gus Irawan memastikan komisi VII DPR akan mempertanyakan wacana impor gas alam cair saat melakukan rapat kerja dengan pihak terkait. "Senin depan kita ada rapat dengan Pertamina, akan ditanyakan (produksi gas mereka).Mumpung belum ditetapkan sebagai kebijakan," sebut dia. Akan tetapi menurut dia, pemerintah sebaiknya tidak harus mengimpor. Mereka harusnya berupaya menekan biaya produksi sehingga harga bisa berkompetisi dengan harga dari luar negeri. Fasilitas untuk memproduksi gas pun perlu ditingkatkan atau lengkapi. Nyatanya sudah ada Pertamina dan PGN yang menggali sumber daya di dalam bumi itu. "Kita punya Pertamina, kita punya PGN, coba ditanya dulu kesiapan Pertamina dan PGN. Kita optimalisasi lah resources yang kita miliki karena 50 persen kita ekspor kok," pungkas politikus Partai Gerindra itu.

Punya Banyak Ladang Gas, Kok Kita Malah Mau Impor LNG dari Singapura?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor gas

Berita Terkini