<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/IMG20241104112104-606201201.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah memberikan sinyal bahwa kran impor garam industri akan dibuka kembali. Hal tersebut menyikapi banyaknya keluhan dari pelaku usaha yang kesulitan bahan baku garam sejak kran impor garam ditutup. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa impor garam industri diperbolehkan kembali hingga swasembada garam pada 2027. &ldquo;Sudah boleh. Karena peraturannya sudah jadi untuk relaksasi sampai 2027," ujar Zulhas. Zulhas menjelaskan, pemerintah menargetkan swasembada garam pada 2027. Untuk itu, importasi untuk garam industri diperbolehkan kembali lantaran Indonesia belum mampu membuatnya. Sebelumnya, dalam revisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional disebutkan bahwa impor garam untuk dihentikan pada Januari 2025 guna mencapai swasembada garam. Lewat beleid itu, pemerintah menutup impor garam industri, kecuali untuk kebutuhan chlor-alkali plant (CAP). Kebutuhan garam akan dipenuhi melalui produksi dalam negeri oleh petambak garam dan juga badan usaha. Namun menurut Zulhas, hal ini belum dapat terlaksana lantaran industri garam nasional belum berjalan dan baru akan berlangsung pada 2027. &ldquo;Maka tadi itu disepakati, karena sudah teriak-teriak ini yang (industri, red) farmasi, mamin, untuk farmasi infus itu kan pakai garam. Nah yang itu, kita belum bisa bikin, tahun 2027 baru bisa, jadi kita setuju untuk impor,&rdquo; imbuhnya. Penghentian impor garam sempat diprotes oleh beberapa pelaku usaha. Di antaranya oleh Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi). &ldquo;Imbas penghentian pada Januari 2025, dua pabrik produsen garam di Jawa Barat dan Banten telah berhenti beroperasi karena kekurangan bahan baku,&rdquo; ujar Ketua Umum AIPGI Cucu Sutara. Cucu mengatakan garam lokal belum dapat memenuhi kebutuhan industri aneka pangan dan farmasi, apalagi CAP. Kualitas ini di antaranya ditentukan oleh kadar natrium klorida. Di garam yang diproduksi oleh petambak dan koperasi dalam negeri, kadar senyawa berkode NaCl itu tak mampu menyamai garam impor. Sementara itu, Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman menegaskan, para pelaku usaha sebenarnya mendukung penuh upaya pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Bahkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PT Garam dan berbagai pihak lainnya. Namun, menurutnya, realita di lapangan menunjukkan ketersediaan garam industri lokal belum siap sepenuhnya. &ldquo;Kami setuju bahwa semaksimal mungkin menggunakan produk dalam negeri. Tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan PT Garam, dengan yang lain. Ketersediaannya belum mencukupi. Seperti spek apa yang dibutuhkan oleh industri makanan dan minuman,&rdquo; urainya. Menurut Adhi, beberapa sektor seperti pembuatan ikan asin atau kecap masih bisa menggunakan garam lokal. Namun untuk produk-produk yang lebih kompleks, seperti makanan ringan kering, garam lokal belum bisa memenuhi standar yang dibutuhkan. &ldquo;Kalau yang misalnya untuk bikin penggaraman ikan asin, untuk kecap, mungkin masih bisa. Tapi untuk produk-produk yang bubuk, yang kering itu masih belum bisa,&rdquo; urainya. Adhi menilai, belum memungkinkan jika industri aneka pangan dipaksa sepenuhnya menggunakan garam lokal dalam waktu dekat. Menurut Adhi, tantangan utama dalam penggunaan garam lokal ada dua hal utama, yakni kuantitas dan kualitas. Dia menegaskan bahwa garam industri berbeda dengan garam konsumsi biasa dan kebutuhannya sangat spesifik. &ldquo;Kualitas spek dan jumlahnya juga. Dua-duanya belum bisa. Karena beda antara garam konsumsi dengan garam industri," pungkasnya. Menurut Adhi, kebutuhan total garam industri bisa mencapai 4 jutaan ton per tahun. Sementara itu, produksi garam dalam negeri masih jauh di bawah angka tersebut. &ldquo;Bahkan pernah satu tahun produksi tidak sampai 100 ribu ton, itu pernah. Kalau produksi tidak sampai 100 ribu ton, kita mau bagaimana? Kalau misalnya tidak boleh impor,&rdquo; tambahnya.&nbsp;

Menko Pangan  Zulkifli Hasan mengatakan bahwa impor garam industri diperbolehkan kembali hingga swasembada garam pada 2027.

Pemerintah Beri Sinyal Kran Impor Garam Industri Dibuka Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/kongres_Januar-Herwanto_CW2_Petani-Garam_SumenepMadura.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghitung kebutuhan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong. Hal itu berdasar surat pengajuan dari asosiasi industri maupun survei bersama kementerian dan lembaga terkait.  "Artinya, penetapan kebutuhan impor garam untuk industri sudah transparan dan sesuai dengan prosedur serta menggambarkan kebutuhan sektor industri manufaktur secara keseluruhan. Baik yang membutuhkan garam dari impor maupun dari lokal seperti sektor industri tekstil, penyamakan kulit, dan lainnya," papar Juru Bicara Kemenperin sekaligus Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Pengawasan Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta Senin (10/10).  Febri menjelaskan, penggunaan garam impor diverifikasi lembaga independen untuk kebutuhan tahun berikutnya. Selain itu, perusahaan menyampaikan laporan kepada Kemenperin setiap kuartal.  "Realisasi impor pada kenyataannya selama ini selalu lebih kecil daripada PI (persetujuan impor) yang diterbitkan. Sebab, industri pun tidak akan melakukan impor jika memang tidak memerlukan. PI merupakan rencana dari industri," ujarnya.  Pada kesempatan terpisah, Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) menyatakan, tidak ada perubahan dalam kebutuhan garam industri tahun ini. Industri pengguna garam belum pulih maksimal setelah produksinya merosot sekitar 40 persen selama pandemi Covid-19.  "Kebutuhan pada 2022 relatif sama," kata Ketua Umum AIPGI Tony Tanduk.  Selain impor, Tony menegaskan bahwa industri akan kembali menyerap garam produksi lokal. Targetnya, tahun ini penyerapan garam lokal sebanyak 1,1 juta ton.  "Target serapan 2021 sebanyak 1,2 juta ton dengan realisasi sekitar 763 ribu ton atau sekitar 63 persen," jelasnya.

Industri Janji Realisasikan Serap 1,1 Juta Ton Garam Lokal Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Mendag-M-Luthfi-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyesalkan karena Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi yang memaksakan untuk Indonesia melakukan impor beras dan garam.  "PDIP sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan," ujar Hasto dalam keterangannya, Sabtu (20/3).  Menurut Hasto, basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Karena itukah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik harus senapas dengan kebijakan politik pangan kepala negara.  "Termasuk berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani," katanya.  Hasto mengatakan, sangat menyesalkan impor beras dan garam ini. Seharusnya Mendag Lutfi harus belajar dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan.  "Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," ungkapnya.  Atas dasar hal tersebut, PDIP meminta Mendag Lutfi perdagangan untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik Kementerian Pertanian (Kementan), BULOG, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.  “Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri," ungkapnya.  Terkait pangan ini sikap PDIP yakni jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.  “Sejak Maret tahun 2020 PDIP telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu presiden," pungkasnya.

PDIP Pesan ke Mendag Agar Tidak Paksakan Impor Beras dan Garam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/3-IVU-GARAM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan impor garam sebanyak 3 juta ton. Hal itu sudah diputuskan dalam rapat bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.  Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, dalam rapat tersebut tercatat bahwa berdasarkan neraca, stok produksi garam nasional adalah sebesar 2,1 juta ton.  "Impor diputuskan 3 juta," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (18/3).  Sakti menjelaskan, kebutuhan garam terbesar ada pada industri manufaktur, yakni sekitar 3,9 juta ton. Lalu, aneka pangan 1,3 juta ton, dan lain sebagainya 2,4 juta ton.  Ia melanjutkan, pihaknya akan memperbaiki dari sisi produksi dan peningkatan produksi garam rakyat. Sebagai contoh, hal yang telah dilakukan di beberapa tempat adalah integrasi lahan garam untuk peningkatan produktivitas dari 60 ton per hektar per musim menjadi 120 ton per hektar per musim.  Kemudian, pembangunan gudang garam nasional dan penerapan resi gudang. Serta bantuan revitalisasi gudang garam rakyat, perbaikan jalan produksi, dan perbaikan saluran.

Pemerintah Bakal Impor 3 Juta Ton Garam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/jokowi-pidato-pbb-1.jpg" alt="YouTube Sekretariat Kepresidenan RI" width="100%">
<figcaption>YouTube Sekretariat Kepresidenan RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada dua permasalahan utama dalam penyerapan garam rakyat. Pertama adalah ‎masih rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri.  "Sehingga inii harus dicarikan jalan keluarnya, kita tahu masalahnya tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya," ujar Jokowi di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10).  Jokowi mengatakan, data per 22 September masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri di Indonesia ini. Sehingga agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli. "Permasalahan kedua adalah masih rendahnya produksi garam nasional. Sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian‎," katanya.  Jokowi mengatakan, sebagai contoh dari kebutuhan garam nasional tahun 2020 terdapat sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional di Indonesia baru mencapai 2 juta ton. Akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi yaitu 2,9 juta ton.  "Saya kira langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain, mulai hulu sampai hilir," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Jokowi meminta jajarannya untuk memperhatikan ketersediaan lahan produksi, percepat integrasi antara ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi.  Ke depannya Jokowi berharap adanya upaya produktivitasdan kualitas garam rakyat Indonesia ini. Artinya penggunakan inovasi teknologi produksi terutama washing plan harus betul-betul dikerjakan. "Sehingga pasca produksi itu betul-betul bisa memberikan ketersediaan terutama dalam gudang penyimpangan," tegasnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GFqArNZYAS8&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Jokowi Keluhkan Ketergantungan Indonesia Terhadap Impor Garam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/petani-garam.jpg" alt="TETAP BEKERJA: Muhammad, suami Mas’udiyah, mendapat senyuman dari anak perempuannya yang ikut bertani kemarin. (Hisyam/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TETAP BEKERJA: Muhammad, suami Mas’udiyah, mendapat senyuman dari anak perempuannya yang ikut bertani kemarin. (Hisyam/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komoditas garam jadi perhatian kalangan dewan. Pemerintah diminta lebih serius dalam pengembangan garam yang dipergunakan untuk kebutuhan bahan baku industri di daerah yang potensial. Pasalnya, selama ini garam tersebut diimpor dengan jumlah besar.  Ketua Komisi VI DPR Faisol Reza mengatakan pemerintah harus mempunyai rencana induk pengembangan atau road map secara merinci untuk mengembangkan garam bahan baku industri. Karena selama ini Indonesia memenuhi kebutuhan garam bahan baku industri melalui impor.  “Kadar NaCl pada garam yang kita produksi berkisar 92%-94%, sedangkan kebutuhan garam bahan baku industri memerlukan kadar NaCl 97%,” jelas Faisol dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (19/9).  Dia mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi untuk memproduksikan garam bahan baku industri. Karena NTT memiliki banyak faktor untuk memproduksi garam bahan baku industri.  "Mungkin NTT salah satunya," ungkap Faisol.  Salah satunya kelembaban udara. Juga menjadi satu faktor medukungnya NTT memproduksi garam. "Rata-rata kelembaban di berbagai daerah di Indonesia berkisar 75%-80%, NTT jauh di bawah itu,” tuturnya.  Dia menambahkan Provinsi NTT dapat dibangun industri-industri yang memproduksi garam bahan baku. Pemerintah diminta perlu serius mendorong industri produksi garam bahan baku.  "Keseriusan pemerintah sangat penting. Tidak ada alasan untuk tidak bisa menyediakan garam bahan baku industri. Secara teknologi Industri ini tidak membutuhkan teknologi yang rumit," ungkapnya.  Faisol menjelaskan Provinsi NTT bisa menjadi pionir sebagai daerah yang mampu melakukan subtitusi impor garam. Dengan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan untuk industri garam.  "Saya kira itu penting," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4F3k4ZErWP8

NTT Berpotensi Jadi Sentra Produksi Garam Industri di Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PETANI-GARAM-RADAR-MADURA.jpg" alt="Ilustrasi petani garam tengah menggarap lahan aramnya di Pulau Madura, Jawa Timur. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani garam tengah menggarap lahan aramnya di Pulau Madura, Jawa Timur. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga semester-I 2019, realisasi impor garam mencapai 1,543 juta ton. Angka ini sudah melampaui 50 persen dari kuota impor yang sebesar 2,7 juta ton.  Meski sudah banyak yang direalisasikan, pelaku industri masih 'merengek' agar pemerintah kembali mengimpor garam. Sekretaris Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), Cucu Sutara mendesak pemerintah segera menggunakan sisa kuota impor tersebut.  Pasalnya, saat ini industri tengah melesu seiring dengan kurangnya pasokan garam. Khususnya, industri yang bergerak di sektor aneka pangan, industri kertas, industri kimia dan industri Chlor Alkali Plant (CAP).  "Kami ingin yang 2,7 juta ton direalisasikan seluruhnya. Karena ini kebutuhan sangat mendesak," kata Cucu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/8).  Cucu mencatatkan, realisasi garam impor sebesar 1,543 juta ton kini hanya tinggal tersisa 77 ribu ton saja untuk garam industri. Dengan angka itu, pihaknya memprediksi stok tersebut hanya bisa bertahan sampai September 2019.  Bahkan dari informasinya, beberapa industri telah habis stok garam sejak lama. Alhasil banyak perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan karyawannya.  Cucu bilang, PT Cheetam tercatat telah merumahkan 180 orang karyawannya lantaran bahan baku telah habis. Padahal perusahaan tersebut ialah supplier aneka pangan kepada perusahaan-perusahaan besar, misalnya saja PT Indofood, Wingsfood dan Unilever.  "Jadi, perusahaan penyuplai sekarang sudah merumahkan karyawannya, stop produksi, karena sudah habis bahan baku," bebernya.  Hal itu dikarenakan kebutuhan industri akan impor garam masih besar. Dari catatannya, industri membutuhkan garam impor lebih dari 2 juta ton setiap tahunnya untuk dapat melakukan kegiatan produksi. Dari jumlah tersebut, industri makanan paling banyak menghabiskan kuota dengan menyerap 567 ribu ton per tahun.  Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyatakan, pemerintah belum memutuskan apakah akan kembali mengimpor garam atau tidak untuk memenuhi kebutuhan industri. Sampai saat ini, pemerintah masih menerima dan mengidentifikasi aspirasi dari pelaku industri.  "Pak Menko (perekonomian), nggak ada keputusan nambah dulu, masih mendengarkan," pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, aturan kuota impor garam sebesar 2,7 juta ton diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Mengacu aturan tersebut, maka jatah impor garam yang masih tersisa sekitar 1,1 juta ton.

Banyak PHK, Industri Menjerit Minta Pemerintah Kembali Impor Garam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190405-WA0005_crop_760x446.jpg" alt="PT Garsindo Anugrah Sejahtera sebagai percontohan nasional (Ellya Mutia Fansuraini)" width="100%">
<figcaption>PT Garsindo Anugrah Sejahtera sebagai percontohan nasional (Ellya Mutia Fansuraini)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menjadikan Garam Ibu Bijak milik PT Garsindo Anugrah Sejahtera sebagai percontohan nasional. Garam ini dinilai memiliki kualitas tinggi hingga ‘mirip’ garam impor.  Kondisi  ini terungkap setelah peserta rakor garam nasional bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendatangi pabrik yang berada di Gresik, Jawa Timur. Dalam tinjauan lapangan, tim kementerian sangat puas dengan kinerja yang ditunjukan PT Garsindo. Mereka seolah tidak percaya dengan hasil produksi garam ini, padahal garam ini merupakan garam lokal yang diolah dengan teknologi mesin secara modern.  “Kualitasnya sudah sangat bagus, sudah mirip garam impor. Ini bagus lembut dan putih,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Hamka Latief di sela-sela peninjauan produksi garam PT Garsindo di Gresik, Jawa Timur.  Hamka mengatakan, pihaknya sengaja mengajak peserta rakor garam nasional mendatangi PT Garsindo. Sebab, informasi yang diterima tidak ada IKM di Jawa Timur mampu memproduksi garam dengan kualitas baik. Namun, PT Garsindo mampu membuat terobosan dengan menjadikan garam lokal sebagai  produksi  garam beryodium.  Apalagi, lanjutnya, Garsindo sudah memiliki ISO 22000 serta standar SNI dalam pengecekan yodium. Untuk itu, semua produksi garam ini layak untuk dijadikan contoh bagi peserta rakor garam supaya mereka bisa memproduksi minimal sama dengan Garsindo atau lebih baik. “Banyak rekomendasi ke Garsindo, sekelas IKM yang bagus kan ndak ada selain ini (Garsindo),” ungkap Hamka.  Hamka menegaskan, di Jawa Timur IKM-IKM yang bisa berkembang tidak banyak, hanya IKM PT Garsindo yang memproduksi Garam Ibu Bijak. Hal ini berbeda dengan IKM yang berad di Pati Jawa Tengah, jumlahnya bisa mencapai 140 IKM. “Menurut pandangan kita secara fisik proses yang ada di Garam Ibu Bijak (PT Garsindo) bagus, apalagi kadarnya 0,5 persen,” papar dia.  Meski demikian, Hamka menegaskan kalau garam yang ada di Indonesia masih kalah kualitasnya dibandingkan garam impor. Untuk itu, prosentasi impor masih cukup besar di Indonesia mencapai 2 juta tom untuk tahun 2019. Jumlah tersebut lebih rendah dibaandingkan impor tahun 2018 yang mencapai 2,5 juta ton. “Saya berharap impor akan terus berkurang. Kita inikan termasuk negara dengan garis pantai terpanjang, masak impor garam terus,” ucapnya.  Direktur Utama PT PT Garsindo Anugrah Sejahtera, Yohannes Sugiarto mengaku sangat senang dengan kunjungan tim peserta rakor garam dan kementerian. Menurut dia, kunjungan ini membuktikan kalau perusahaan miliknya memiliki kelebihan dibandingkan perusahaan garam lainnya.  “Kami selalu menjaga kualitas dalam memproduksi garam. kami menggunakan alat-alat modern,” katanya.  Yohanes menuturkan, garam yang diproduksi di pabriknya murni garam lokal. Setiap hari, jumlah produksi mencapai 100 ton/hari. Garam-garam ini sudah menghiasai pasar diseluruh Indonesia dengan berbagai merek yang telah dikeluarkan. “Ada tujuh merek yang sudah kami miliki, bukan Ibu Bijak saja. Kami sangat optimis bisa berkembang,” tutur dia.

Berkualitas Tinggi, Garam Produksi Dalam Negeri Sekelas Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-susi-akan-surati-mendag-soal-impor-garam_m_.jpg" alt="Ilustrasi Petani Garam" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Petani Garam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produksi garam hingga Oktober 2018 tercatat telah mencapai 1,94 juta ton. Angka tersebut mencakup produksi dari rakyat dan PT Garam. Sementara itu, asosiasi mencatatkan produksi garam mencapai 2,2 juta ton. Di saat produksi garam meningkat, tata niaga impor justru tidak terkendali. Pemerintah melalui rekomendasi Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih melakukan impor garam. Hal itu pun dikeluhkan oleh petani. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, tata niaga impor garam saat ini sudah tidak lagi di Kementerian Kelauan dan Perikanan (KKP). "Sebetulnya kalau dibolehkan kembali ke 2016, KKP mengatur jumlah impor, KKP memberikan bantuan, harga garam akan bagus untuk petani (dan) bisa mencapai Rp 2000 dan industri garamnya bisa senang. Sekarang persoalannya tata niaga impor tidak ada di kami lagi," ujarnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (17/12) Susi mengungkapkan, meski saat ini terjadi kenaikan produksi, namun harga jual garam mengalami penurunan. Pasalnya, impor justru tidak terkendali saat produksi meningkat. Oleh karena itu, pihaknya akan menyampaikan surat ke Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita agar memperbaiki tata niaga impor garam. Nantinya, nilai impor harus disesuaikan dengan jumlah produksi. "Saya akan minta ke Mendag untuk mengimpor sesuai jumlah produksi yang naik, impor harus turun. Saya akan menyurati untuk meminta," tandasnya. &nbsp;

Menteri Susi Akan Surati Mendag Soal Impor Garam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sekjen-hasto-kristiyanto-ulas-soal-garam-di-rakornas-pdip_m_202584.jpeg" alt="Rakor PDIP dihadiri Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan dan Menperin Airlangga Hartarto di kantor DPP PDIP Jakarta, Minggu (8/4)." width="100%">
<figcaption>Rakor PDIP dihadiri Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan dan Menperin Airlangga Hartarto di kantor DPP PDIP Jakarta, Minggu (8/4).</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto hadiri Rapat Koordinasi Bidang Kemaritiman Nasional III PDIP yang digelar di Kantor lama DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (8/4). Acara yang dijadwalkan mulai pukul 9.30 itu baru berlangsung pukul 10.30. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membuka rapat menggantikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berhalangan hadir. Dalam rakor yang mengusung tema tentang kemaritiman ini, Hasto mengatakan bagaimana mewujudkan Indonesia berdaulat dalam bidang ekonomi sekurang-kurangnya pangan, energi, pertahanan keamanan serta kemampuan membangun infrakstruktur. Hasto juga menyinggung mengenai impor garam. &ldquo;Garam dengan potensi yang begitu besar di Indonesia, kita mampu memproduksi secara berdikari sehingga langkah-langkah konkret juga dilakukan DPP partai,&rdquo; kata Hasto. Berdasarkan pantauan Jawapos.com, Airlangga hadir pukul 10.45 dengan menggunakan baju hitam bercorak kuning. Selain hadir sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga juga hadir sebagai Ketua Umum Partai Golkar. &ldquo;Selamat datang Pak Airlangga, Ketua Umum Partai Golkar. Sahabat partai kami,&rdquo; kata Ketua Bidang Maritim PDIP, Rokhmin Dahuri. Tak lama setelah Airlangga hadir, Menko Luhut hadir dengan mengenakan baju putih.

Sekjen Hasto Kristiyanto Ulas Soal Garam di Rakornas PDIP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor garam

Berita Terkini