<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/sapi-potong-1190888429.jpg" alt="Ilustrasi sapi potong. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sapi potong. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tidak lagi membatasi kuota impor sapi hidup, guna menjamin ketersediaan daging dan susu, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. "Ya, sekarang kita buka lebar. Jadi impor sapi yang hidup, apakah untuk potong, penggemukan maupun untuk susu. Sekarang nggak ada kuota, kita bebaskan," tutur Zulhas di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (24/6). Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Prof. Tri Haryanto menilai penghapusan kuota impor sapi pada esensinya meningkatkan persaingan yang adil.&nbsp;"Menurut saya persaingan lebih &lsquo;fair&rsquo; di antara para importir, baik dari segi harga, kuantitas maupun kualitas dengan tetap mempertimbangkan total kuota impor yang ditetapkan pemerintah," ujarnya, Selasa (24/6). Harga daging sapi pada dasarnya dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan daging. Sementara pasokan daging ditentukan oleh beberapa faktor, seperti populasi sapi, stok daging, impor daging, dan sapi hidup. Impor daging langsung menambah pasokan daging sapi domestik, sementara impor sapi hidup memerlukan waktu cukup lama untuk memengaruhi pasokan daging. Apabila jika yang diimpor adalah sapi Bakalan atau masih muda.&nbsp;"Proses penggemukkan sapi Bakalan memakan waktu sekitar 1-2 tahun. Dalam kasus di mana pasar mengalami shortage maka harga akan naik, dan bahkan kenaikan harga mungkin tidak terkontrol," imbuhnya. Solusi cepat yang kerap diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah impor. Namun, Prof. Tri menekankan jika impor tidak dibatasi, sama halnya membiarkan bahkan mendorong peternak sapi domestik mati. "Pembatasan impor sapi perlu untuk mengontrol harga dan meningkatkan pasokan, tetapi juga perlu disertai dorongan lain pada aspek produksi misalnya akses input yang lebih baik dan teknologi,&rdquo; seru Prof Tri. Menurutnya, kuota impor bukan hal baru. Namun kebijakan ini mampu memberikan kepastian bagi produsen domestik untuk berinvestasi, menjaga stabilitas pasar, dan mencegah lonjakan harga mendadak. "Penerapannya (bebas kuota impor) dapat menimbulkan konsekuensi yang kompleks. Pemerintah perlu memperkirakan permintaan secara akurat penting untuk menentukan volume kuota secara tepat," tukas Prof. Tri.

Pemerintah hapus kuota impor sapi hidup untuk jamin ketersediaan daging dan susu, Prof. Tri Haryanto: persaingan adil tercipta.

Impor Sapi Tak Lagi Dibatasi, Ekonom Unair: Solusi Instan dari Pemerintah yang Bisa Matikan Peternak Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/JKT_Rata-Rata-Harga-Daging-Sapi-Turun_MIFTAHUL-HAYAT-03-1003824053.jpeg" alt="Pedagang memotong daging sapi di salah satu Pasar di Jakarta, Senin (18/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Pedagang memotong daging sapi di salah satu Pasar di Jakarta, Senin (18/9/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah memutuskan akan melakukan impor daging sapi sebanyak 145.251 ton pada tahun ini. Keputusan tersebut sebagaimana disepakati dalam rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengenai Neraca Komoditas Pangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Pasal 28 Ayat 1b menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional merumuskan kebijakan dan menetapkan kebutuhan ekspor dan impor pangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian di dalam Perpres 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas pada Pasal 10 menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian pembina sektor komoditas," kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Arief memastikan total daging lembu yang akan diimpor tersebut belum termasuk dengan kuota impor untuk BUMN Pangan. Selanjutnya secara terperinci, mekanisme penghitungan ulang alokasi volume per kode HS (Harmonized System) per perusahaan terbagi ke dalam empat tahap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tahap pertama, penghitungan alokasi volume per HS berdasarkan pembobotan 55 persen dan 45 persen dan kuota impor 2024 sebesar 145.251 ton. Lalu tahap kedua dilakukan penghitungan alokasi volume per kode HS per pelaku usaha berdasarkan pembobotan 55 persen dengan dasar realisasi impor 2 tahun terakhir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tahap ketiga dilanjutkan dengan penghitungan alokasi volume per kode HS per pelaku usaha berdasarkan pembobotan 45 persen terhadap pengajuan kebutuhan 2024. Terakhir, tahap keempat berupa penghitungan alokasi volume final impor daging lembu konsumsi reguler dalam bentuk akumulasi perhitungan tahap 2 dan 3 sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, hasil penghitungan ulang volume impor daging lembu konsumsi reguler 2024 sebesar 145.250,60 ton dari total pengajuan rencana kebutuhan yang diajukan para pelaku usaha sejumlah 462.011,14 ton. Ada sampai 380 pelaku usaha yang mengajukannya. Ini tentunya agar demi pelaksanaan importasi yang selalu terukur dan sesuai kebutuhan," jelas Kepala NFA Arief Prasetyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini karena utamanya dalam penghitungan dan penyusunan neraca komoditas, kita harus mengutamakan produksi dalam negeri. Namun pada saat kebutuhan nasional tidak bisa terpenuhi bersumber dari dalam negeri, terpaksa kita lakukan importasi," tandasnya.</div>

Arief memastikan total daging lembu yang akan diimpor tersebut belum termasuk dengan kuota impor untuk BUMN Pangan.

Pemerintah Bakal Impor Daging Sapi Sebanyak 145.251 Ton Tahun ini, Belum Termasuk Kuota BUMN Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Daging-Sapi-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Pedagang menata daging sapi yang dia jual di Pasar Senen, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Harga daging sapi di pasar wilayah Jakarta mengalami kenaikan. Tercatat ada harga daging sapi dijual Rp 180 ribu per kg, yang merupakan angka yang pernah tercapai jelang" width="100%">
<figcaption>Pedagang menata daging sapi yang dia jual di Pasar Senen, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Harga daging sapi di pasar wilayah Jakarta mengalami kenaikan. Tercatat ada harga daging sapi dijual Rp 180 ribu per kg, yang merupakan angka yang pernah tercapai jelang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong percepatan penugasan pengadaan daging dari luar negeri alias impor oleh BUMN Pangan. Pihaknya terus memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga daging ruminansia (sapi dan kerbau) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri.  Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, optimalisasi stok daging dalam negeri tetap menjadi prioritas untuk memenuhi lonjakan permintaan daging jelang puasa dan lebaran. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan opsi pengadaan dari luar.  Ini mengingat berdasarkan Prognosa Neraca Pangan yang disusun NFA, stok awal daging nasional di Januari 2023 sebesar 56 ribu ton. Sementara rata-rata kebutuhan daging nasional perbulan sebesar 67 ribu ton.  "Dari penghitungan neraca tersebut, tentunya stok daging untuk memenuhi kebutuhan puasa dan lebaran harus di-top-up, agar dapat memenuhi lonjakan permintaan dan kebutuhan setelahnya," kata Arief dalam keterangan resmi, dikutip Senin (20/2).  Untuk itu, kata Arief, demi menjaga stok daging dan agar tidak terjadi kelangkaan, Bapanas mendorong percepatan pengadaan daging sapi dan kerbau dari luar negeri melalui BUMN Pangan. "Kita telah sampaikan permintaan agar Menteri BUMN menugaskan ID FOOD untuk melakukan pengadaan daging sapi. Kita juga sudah minta BULOG untuk pengadaan daging kerbau," imbuhnya.  Melalui penugasan tersebut ID FOOD, akan melakukan pengadaan sekitar 100 ribu ton daging sapi. Sementara Bulog akan melakukan pengadaan sekitar 100 ribu ton daging kerbau.  "Pengadaan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi lonjakan permintaan HBKN Ramadan dan Idul Fitri 2023. Kedatangan dilakukan secara bertahap, Kita percepat (kedatangannya) sebelum Lebaran untuk menambah stok dan menjaga harga daging di masyarakat," paparnya.  Penugasan pengadaan ini, menurut Arief, sesuai dengan kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Januari lalu dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan 2023 dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI agar Kementerian/Lembaga secara detail menghitung dan memastikan stok pangan untuk masyarakat.  Arief mengatakan, selanjutnya daging sapi dan kerbau tersebut akan didistribusikan dalam beberapa jenis sehingga lebih terjangkau dan masyarakat punya banyak pilihan. Pertama jenis hot meat atau daging sapi yang langsung diperoleh dari proses setelah pemotongan sapi hidup harganya sekitar Rp 135 ribu-Rp 140 ribu per kg.  Kemudian daging sapi beku/frozen yang didatangkan dari Brazil harganya kurang lebih Rp 110 ribu per kg, dan daging kerbau dengan harga sekitar Rp 80 ribu per kg. "Kita kasih pilihan, masyarakat mau pilih yang mana, daging sapi dari sapi hidup yang baru di sembelih, daging sapi frozen, daging kerbau," jelasnya.  Lebih lanjut Arief menjelaskan, daging ruminansia merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang ketersediaannya masih harus ditunjang pasokan dari luar. Mengingat produksi dalam negeri belum bisa menutupi kebutuhan nasional. Diperkirakan pada tahun 2023 produksi daging ruminansia dalam negeri sebanyak 404 ribu ton, sedangkan angka kebutuhannya sekitar 815 ribu ton dalam satu tahun.  "Untuk memenuhi kekurangan pasokan tersebut diperlukan pasokan luar. Langkah pengadaan dari luar ini yang kita dorong dan percepat dari awal, selain karena puasa dan lebaran waktunya lebih maju, juga agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat sepanjang tahun," terangnya.  Adapun untuk harga rata-rata daging ruminansia nasional di tingkat konsumen, berdasarkan Panel Harga Pangan NFA per 20 Februari berada di Rp 134.110 per kg. Harga tersebut masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan yaitu Rp 140.000 per kg dan cenderung stabil sejak Oktober 2022.

Amankan Kebutuhan Ramadan, Ratusan Ribu Ton Daging Impor segera Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Daging-Sapi-Dery-Ridwansah-7-2.jpg" alt="Pedagang menata daging sapi lokal dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakart, Rabu (23/02/2022). Harga daging sapi lokal mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram. Hal ini diperparah lagi oleh menurunya" width="100%">
<figcaption>Pedagang menata daging sapi lokal dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakart, Rabu (23/02/2022). Harga daging sapi lokal mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram. Hal ini diperparah lagi oleh menurunya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan ternak dan atau Produk hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.  Aturan baru mengenai prosedur impor daging sapi dan daging kerbau ini memberikan swasta kesempatan untuk ikut melakukan impor. Namun tentunya harus memenuhi syarat tertentu.  Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana menuturkan, pihaknya saat ini masih menyusun aturan turunannya. Sebab, perlu ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak swasta.  ’’Nanti mungkin modelnya tender yang bisa suplai harga terendah ke konsumen itu yang akan kita kasih (izin) dulu,” terang dia saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/3).  Adapun, untuk kuota impor daging bagi swasta akan dibicarakan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Meskipun belum resmi hadir kebijakan dari pihaknya, saat ini sudah ada swasta yang menyampaikan permohonon untuk persetujuan impor daging. ’’Izin impor masih bergerak terus, jadi alokasi masih tergantung dari permohonan,” jelas Wisnu.  Seperti diketahui, impor daging oleh pihak swasta diizinkan karena harga telah melonjak di dalam negeri. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Januari-Februari, harga rata-rata bulanan daging sapi nasional pada Januari 2022 mencapai Rp 124.500 per kg.  Harga rata-rata tertinggi terdapat di pasar modern hingga mencapai Rp159.250 per kg. Angka ini meningkat pada Februari dengan harga rata-rata nasional mencapai Rp 125.000 per kg dan rata-rata tertinggi di pasar modern sebesar Rp160.650 per kg. (*)

Kemendag Sebut Izin Impor Daging Swasta Menggunakan Sistem Tender

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Daging-Sapi-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Pedagang menata daging sapi lokal dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakart, Rabu (23/02/2022). Harga daging sapi lokal mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram. Hal ini diperparah lagi oleh menurunya" width="100%">
<figcaption>Pedagang menata daging sapi lokal dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakart, Rabu (23/02/2022). Harga daging sapi lokal mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram. Hal ini diperparah lagi oleh menurunya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) mendatangkan 20.000 ton daging sapi impor untuk menstabilkan pasokan daging nasional. Sekaligus sebagai persiapan menghadapi kenaikan permintaan menjelang Ramadan dan Idul Fitri.  Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengapresiasi aksi korporasi yang dilakukan Bulog sebagai salah satu BUMN yang mendapat penugasan importasi daging tahun ini. ”Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami akan mendorong BUMN pangan yang mendapat penugasan untuk mempercepat masuknya cadangan stok nasional,” ujar Arief kemarin (5/3).  Dengan jumlah stok daging beku yang dikuasai Bulog saat ini, Arief berharap dapat mengatasi lonjakan permintaan daging beku menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Masyarakat pun tidak perlu khawatir.  Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto lebih detail membeberkan, dari kontrak tahap pertama sebanyak 20.000 ton yang dilakukan Bulog, per hari ini tiba sebanyak 60 persen. Selanjutnya, sampai akhir Maret rampung 100 persen. Artinya, saat ini terdapat sekitar 12.000 ton daging yang sudah masuk.  Pihaknya sudah melakukan pengaturan dan percepatan dengan maksimal untuk proses kedatangan stok daging impor tersebut. ”Selanjutnya, dengan sarana cold storage dan jaringan infrastruktur yang dimiliki Bulog, daging segera didistribusikan ke seluruh Indonesia,” urai Suyamto.  Dia mengatakan, Bulog turut menjamin kebutuhan daging beku tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan. Perum Bulog juga terus berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, pemerintah pusat, maupun daerah guna membantu menyukseskan program pemerintah dalam menstabilkan harga pangan lainnya pada saat Ramadan dan Idul Fitri.

Menjelang Ramadan, Bulog Impor 20 Ribu Ton Daging Sapi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Pedagang-Daging-Sapi-Mogok-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana kios penjual daging sapi yang tidak ada aktivitas jual beli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (28/2/2022). Seluruh pedagang daging di pasar tersebut melakukan aksi mogok berjualan selama lima hari sejak Senin (28/2) akibat terus melonjaknya" width="100%">
<figcaption>Suasana kios penjual daging sapi yang tidak ada aktivitas jual beli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (28/2/2022). Seluruh pedagang daging di pasar tersebut melakukan aksi mogok berjualan selama lima hari sejak Senin (28/2) akibat terus melonjaknya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pemerintah perlu mencari negara alternatif impor daging sapi selain Australia demi memastikan keterjangkauan harga dan kecukupan ketersediaan daging sapi menjelang Lebaran pada Mei .  Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan beberapa elemen Kementerian/Lembaga terkait dan para perwakilan asosiasi daging sapi nasional di Gedung Bina Graha, Selasa (1/3).  ’’Perlu ada negara alternatif impor selain Australia yang mampu memenuhi permintaan daging sapi dalam negeri dengan harga terjangkau. Ini perlu dilakukan dengan cepat,” ucap Moeldoko.  Stabilitas harga daging sapi dalam negeri saat ini dipicu oleh kenaikan harga impor sapi bakalan dari Australia. Harga daging sapi bakalan impor pada Januari 2022 naik menjadi USD 4,2 dolar per kg bobot hidup dari posisi USD 3,8. Bahkan harga ini terus naik mencapai USD 4,5 dolar pada Februari.  Harga impor yang tinggi ini memicu kenaikan harga daging sapi secara signifikan di tingkat nasional dari Rp 119.750/kg pada 26 Februari 2021 menjadi Rp125.550/kg pada 25 Februari 2022, atau meningkat sebesar 4,9 persen. Harga tertinggi daging sapi terpantau berada di Provinsi Aceh sebesar Rp 140.650/kg. Adapun di Provinsi DKI Jakarta harga daging sapi sebesar Rp 140.000/kg.  "Presiden sangat khawatir tentang inflasi beberapa komoditas yang sedang naik, seperti kedelai, minyak goreng, dan sekarang kita antisipasi agar daging sapi tidak terus naik. Pemerintah sigap menyikapi situasi ini agar tidak ada keterlambatan," ujar Moeldoko.  Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah mengatakan, ketersediaan daging sapi untuk bulan Februari hingga Mei mencapai 240.948,5 ton. Sementara kebutuhan daging hingga Mei mencapai 238.213 ton. Angka ini menunjukkan adanya surplus 276 ton ketersediaan yang seharusnya bisa mencegah terjadinya kelangkaan daging sapi. ’’Selain itu, langkah SOS tercepat yang bisa diambil adalah memilih Meksiko atau Brasil sebagai negara alternatif impor,” lanjutnya. (*)  &nbsp;

Kendalikan Harga Daging, Gelar Koordinasi Antar Kementerian-Lembaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Marwan-Jafar-Kunker-RNI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Marwan Jafar mengapresiasi rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang belum lama ini menyatakan keinginannya untuk membeli peternakan sapi di Belgia. Langkah ini dianggap tepat mengingat impor daging sapi mengalami peningkatan.  "Data di Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, importasi daging sapi rata-rata mencapai 1,5 juta ton per tahun yang berasal dari Australia, Selandia Baru, India, Amerika Serikat dan Spanyol," ujar Marwan Jafar dalam keterangannya, Selasa (20/4).  Marwan yang juga anggota Komisi VI DPR menambahkan, selama ini Indonesia hanya mengimpor daging di sisi hilir yang dipastikan sangat menguras cadangan devisa negara.  Menurut Marwan, pembelian perusahaan peternakan oleh negara lain juga sudah dilakukan oleh Malaysia dan Brunei Darusalam. "Keperluan seperti membeli perusahaan sapi di Belgia harus dilihat secara jangka panjang. Ini dapat memangkas mata rantai dan distorsi perdagangan, bisa lebih strategis dan sebagainya," ungkapnya.  Selain itu, tambah Marwan, melalui pembelian perusahaan peternakan tersebut, kemungkinan Indonesia dapat menyerap pengalaman atau keilmuan.  "Seperti secara langsung terkait beberapa aspek profesional dan modern membangun perusahaan peternakan yang berbasis penerapan pengetahuan serta penggunaan teknologi mutakhir," pungkasnya.

DPR Dukung Rencana Erick Thohir Beli Perternakan Sapi di Belgia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Daging-Kurban-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Panitia Kurban memegang sapi yang akan disembelih di halaman Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2020). Panitia di kawasan tersebut membagikan kurang lebih 1800 bungkus daging kurban dari 10 sapi dan 40 kambing kepada warga miskin dan orang terl" width="100%">
<figcaption>Panitia Kurban memegang sapi yang akan disembelih di halaman Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2020). Panitia di kawasan tersebut membagikan kurang lebih 1800 bungkus daging kurban dari 10 sapi dan 40 kambing kepada warga miskin dan orang terl</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan, terdapat sekitar 18 juta ekor sapi yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan).  Namun, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Syailendra menyebut, dari angka tersebut tidak seluruhnya siap dipotong menjadi pasokan daging sapi. "Kalau 18 juta mungkin 9 jutanya masih belum bisa, mungkin 9 juta. Kalau itu betina, mungkin separuhnya kita bisa potong, ya 4,5 juta ekor. Nah perhitungan saya, bahkan 4 juta saja, sapi yang saya lihat di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu setara dengan 700.000 ton kalau bisa siap potong," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (29/3).  Syailendra memaparkan, jika sebanyak 700.000 ton daging sapi tersebut dapat diperoleh seluruhnya dari sapi lokal, maka Indonesia tak perlu lagi impor. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan daging nasional ialah sekitar 690.956 ton.  "Kalau 700.000 ton, ya saya mohon nih ke Pak Joni, feedloter-nya diisi dengan sapi lokal sajalah, tidak usah sapi impor. Ini bagus-bagus, sapi Limosin, sapi Brahman, itu bagus-bagus sapinya," ungkapnya.  Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pujo Setio mengungkapkan, peternak Tanah Air sebagian besar beternak dengan cara tradisional atau konvensional. Sehingga, banyak sapi yang sudah siap potong namun tetap disimpan oleh peternak, dan baru akan dipotong ketika dibutuhkan.  Pemotongan dilakukan biasanya saat momen tertentu untuk memenuhi kebutuhan biaya anak masuk sekolah, pada saat Idul Adha, dan sebagainya. "Karena kita tahu persis bahwa basis peternakan rakyat ini tradisional. Jadi, dia lebih banyak menyimpan sapi-sapinya pada saatnya dia dijual untuk sesuai kebutuhan," ucapnya.  Ia menambahkan, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan solusi jangka panjang yaitu dengan mengajak para peternak rakyat bergabung dengan kemitraan. Pertama memang harus menuju masyarakat ke arah komersialisasi.  "Jadi, yang selama ini konvensional atau tradisional, kita arahkan komersialisasi. Tapi tetap mempertahankan budayanya. Inilah yang kita sebut pola kemitraan atau korporasi di peternak," tandasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=9aEDiDuY9SQ

Sapi Tak Siap Potong jadi Alasan Pemerintah akan Impor Daging Sapi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/permendag-daging-sapi-dinilai-diskriminatif-dan-tidak-memihak-konsumen_m_166868.jpeg" alt="Ilustrasi daging sapi impor yang dipasarkan di tempat tertentu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi daging sapi impor yang dipasarkan di tempat tertentu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana akan melanjutkan impor daging dari Brasil pada tahun depan. Alasannya, guna memenuhi pasokan pangan kebutuhan daging sapi di Indonesia.  Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, dalam hal ini pihaknya akan menugaskan Perum Bulog. Namun, terkait besaran kuota impornya, Kemenag masih menunggu tahap finalisasi.  “Tunggu finalisasi satu dua minggu lagi lah. Jadi nanti dengan bulog,” ujar Agus saat ditemui di Menko Perekonomian, Kamis (26/12).  Menurutnya, dalam pemenuhan pasokan pangan dalam negeri, pemerintah baru membahas secara teknisnya saja. Nanti akan ada pembahasan berikutnya berkaitan dengan daging kerbau atau sapi termasuk beras.  “Belum ada finalisasi, jadi nanti akan ada tahapan lanjutan. Sekitar dua minggu lagi tahapan berikutnya,” tuturnya.  Sementara, terkait penggunaan beras bulog sebagai CBP (Cadangan Beras Pemerintah) akan dibuat lebih fleksibel lagi selain untuk operasi pasar dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  “Kalau CBP itu kan inpres ya. Jadi kita berpedoman dengan inpres tadi. Tapi ada kemungkinan akan digunakan di luar dua (operasi Pasar dan BPNT),” tuturnya.

Pemerintah Bakal Lanjutkan Impor Daging Sapi Brasil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/harga-daging-di-jawa-timur-masih-stabil-tinggi_m_112555.jpeg" alt="Ilustrasi pedagang daging sapi. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang daging sapi. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Daging sapi Brasil belum masuk pasar Indonesia dalam waktu dekat. Sebab, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) masih menunggu rekomendasi teknis (rekomtek) Kementerian Pertanian (Kementan). Rencananya, pemerintah mengimpor 50.000 ton daging sapi dari Negeri Samba.  "Masih menunggu rekomtek. Nama-nama perusahaannya belum keluar," kata Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar, Senin (2/9).  Tanpa rekomtek, Bulog tidak akan bisa mendatangkan daging sapi dari Brasil. Sebab, nama-nama perusahaan yang akan menjadi eksporter belum ada. Nanti, nama-nama yang tercantum dalam rekomtek itulah yang berhak ikut lelang eksporter daging sapi asal Brasil.  Proses lelang itu, menurut Bachtiar, tidak akan berbeda jauh dengan proses lelang daging kerbau dari India beberapa waktu lalu. Bulog menjamin bahwa perusahaan yang ikut lelang nanti telah memenuhi syarat pemerintah. Khususnya terkait status halal dan kesehatan ternak.  "Semua pasti ada surat izinnya. Baik sertifikat internasional, diperiksa lewat karantina, dan pastinya ada surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan status halal," urainya.  Bulog merupakan salah satu BUMN yang mendapatkan mandat impor daging sapi dari Brasil. Bulog mendapatkan alokasi impor 30.000 ton. Sementara, sisanya masing-masing 10.000 ton diberikan kepada PT Berdikari (Persero) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

50 Ribu Ton Daging Sapi dari Brasil Belum Bisa Masuk Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor daging sapi

Berita Terkini