<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/JKT_SPBU-SHELL-KEMBALI-JUAL-BBM-SUPER_HANUNG-HAMBARA_08122025-6-3699000795.jpg" alt="Sejumlah kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Shell di Jalan Husein Sastranegara, Kota Tangerang. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Shell di Jalan Husein Sastranegara, Kota Tangerang. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah pom bensin yang dimiliki Shell Indonesia tampak kembali mengalami kekosongan BBM RON 92. Hal ini berbeda dengan pom bensin Vivo dan BP yang tampak masih memiliki stok BBM RON 92. Sebelumnya, Shell Indonesia bersama dengan penyedia BBM swasta lainnya memang sempat mengalami kelangkaan BBM RON 92. Namun pada akhir tahun lalu, kelangkaan bisa teratasi dan semua penyedia BBM swasta akhirnya bisa kembali menjual BBM RON 92. Menanggapi situasi ini, Ingrid Siburian, President Director &amp; Managing Director Mobility Shell Indonesia, menegaskan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM. &ldquo;Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor bahan bakar minyak (BBM) tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku,&rdquo; kata Ingrid dalam keterangan kepada JawaPos.com, Selasa (10/2). Dia mengungkapkan bahwa Shell Indonesia turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pada pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM sejauh ini. Alhasil, perusahaan bisa mendistribusikan sejumlah varian produk BBM. &ldquo;Kami percaya ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara,&rdquo; ungkap dia. Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa izin impor BBM 2026 untuk SPBU Shell masih belum dikeluarkan. Sebab, pengajuan kuota oleh Shell masih dalam proses evaluasi. "Kalau yang Shell khusus masih dievaluasi. Kita evaluasi juga pada saat mereka order. Kan kemarin tuh tahun 2025 tuh ini sudah order, ini udah order. Nah ini ada yang nggak order-order, kita evaluasi dong," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2). Dia menjelaskan, bahwa kuota impor akan mirip seperti tahun 2025. Pada tahun lalu, kuota impor BBM swasta naik 10 persen jika dibandingkan kuota 2024. Adapun izin impor BBM tahun ini akan diberlakukan per enam bulan. Kebijakan ini sendiri dilakukan demi memberikan ruang bagi pemerintah untuk memantau dinamika konsumsi BBM nasional, serta memberikan kepastian waktu bagi sejumlah badan usaha untuk mengajukan izin perpanjangan. "Intinya kenapa 6 bulan? Kita ada waktu untuk melihat dinamika konsumsi, satu. Dan kedua, kita ada waktu untuk mereka mengusulkan kembali perpanjangannya. Kalau kemarin kan baru ngajuin, nggak taunya habis ngajuin lagi. Nah itu sudah belajar dari kita jadi diberikan timelinenya," tukas dia. &nbsp;

RON 92 di Pom Bensin Shell kembali langka akibat izin impor tertunda. Simak update stok dan alasan kelangkaan BBM di Shell Indonesia.

BBM RON 92 di SPBU Shell Kembali Langka, Ternyata Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/ead1faf1-9b32-4985-bedb-b7f00495b549-2291927875.jpg" alt="Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina." width="100%">
<figcaption>Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar menyatakan bahwa impor Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap dibutuhkan oleh PT Pertamina. Ia menjelaskan soal Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 18 Tahun 2021. Hal itu disampaikan Arcandra saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/1) malam. "Impor tetap dibutuhkan, karena kebutuhan kilang 1 juta barrels, produksi kita waktu itu 700 ribu sampai 750 ribu. Kalau 100 persen, 700 ribu itu masuk ke Pertamina, kita masih kurang 300 ribu lagi yang impor," kata Arcandra. Dalam kesempatan itu, Arcandra juga mengaku tidak pernah menerima laporan terkait adanya permasalahan dalam penyewaan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) oleh PT Pertamina (Persero). Pernyataan itu disampaikan Arcandra saat dicecar tim kuasa hukum terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Patra M. Zein, menanyakan peran Arcandra saat menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2016&ndash;2019. Arcandra disinggung tugas komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perseroan. Ia kemudian menanyakan apakah selama menjabat, Arcandra pernah membahas atau menerima laporan adanya masalah dalam penyewaan terminal BBM di Merak. &ldquo;Seingat saya tidak pernah,&rdquo; ucap Arcandra. Arcandra juga dipersoalkan apakah selama periode tersebut terdapat isu terkait pengadaan atau kebutuhan penyewaan tangki BBM sebagai aksi korporasi. Namun, ia mengaku tidak tahu persoalan tersebut. &ldquo;Saya tidak ingat, tidak tahu,&rdquo; tegasnya. Hingga saat ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan 44 saksi dalam persidangan. Menurut Patra, dari seluruh saksi yang diperiksa, tidak satu pun menyebutkan adanya persoalan dalam proyek penyewaan TBBM tersebut. &ldquo;Kami sudah bertanya langsung kepada saksi apakah selama 2016 sampai 2019, ketika beliau menjabat, pernah ada isu, masalah, atau informasi terkait pengadaan tangki terminal BBM Merak. Jawaban saksi tegas, tidak ada,&rdquo; ungkap Patra usai persidangan. Ia menambahkan, Arcandra merupakan saksi kesekian yang diperiksa setelah jajaran Pertamina dan Pertamina Patra Niaga. Berdasarkan rangkaian keterangan saksi, Patra mengklaim tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam penyewaan TBBM milik PT OTM. Lebih lanjut, Patra mempertanyakan langkah JPU yang berencana menghadirkan ahli dalam persidangan selanjutnya. Menurutnya, kehadiran ahli menjadi tidak relevan jika para saksi tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. &ldquo;Kalau saksi-saksi tidak ada yang menerangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pak Kerry, Pak Dimas, dan Pak Gading, lalu untuk apa dihadirkan ahli?&rdquo; ujarnya. Patra menjelaskan, dalam sistem hukum pidana, keterangan ahli berfungsi untuk memperjelas fakta yang telah terungkap, bukan untuk menciptakan fakta baru. &ldquo;Ahli itu tidak dapat membuat fakta dan tidak dapat memunculkan fakta. Jika saksi-saksi tidak bisa menguatkan dakwaan, pada dasarnya tidak perlu ada ahli,&rdquo; tambahnya. Ia juga menanggapi rencana jaksa menghadirkan ahli untuk menghitung kerugian negara. Menurut Patra, penghitungan kerugian negara tidak memiliki dasar apabila unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti. &ldquo;Kalau perbuatannya tidak melawan hukum dan tidak ada pelanggaran, yang dihitung apa? Bahkan dari keterangan saksi-saksi sebelumnya, justru apa yang dilakukan menguntungkan semua pihak,&rdquo; pungkasnya.

Eks Wamen ESDM Arcandra Tahar sebut impor BBM tetap dibutuhkan Pertamina. Klaim tidak tahu soal masalah penyewaan terminal BBM Merak.

Eks Wamen ESDM Arcandra Tahar Sebut Impor BBM Dibutuhkan, Klaim Tak Tahu soal Masalah Penyewaan Terminal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/RDMP-balikpapan-2030533108.jpg" alt="RDMP Balikpapan. (dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>RDMP Balikpapan. (dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya mengungkap alasan di balik terus mundurnya peresmian Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil menyebut proyek RDMP Kilang Balikpapan penuh &ldquo;drama&rdquo; sejak awal pengerjaannya. Bahlil mengungkapkan, RDMP Kilang Balikpapan sejatinya ditargetkan rampung dan diresmikan pada awal Mei 2024. Namun, target tersebut meleset akibat insiden serius yang terjadi di lapangan. &ldquo;Proyek RDMP ini, Bapak Presiden, banyak dramanya. Saya harus jujur katakan, banyak dramanya. Kenapa? Seharusnya sudah jadi awal bulan Mei 2024. Tapi ini, Pak, terbakar. Ada bagian yang dibakar,&rdquo; ujar Bahlil kepada Presiden Prabowo Subianto di acara peresmian RDMP Kilang Balikpapan, Senin (12/1). Namun, Bahlil mengaku tidak langsung menerima begitu saja penyebab kebakaran tersebut. Menurut dia, ada kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih jauh, apakah insiden itu murni kecelakaan atau ada faktor lain di baliknya. Atas dasar itu, pada Agustus 2024, Bahlil memerintahkan tim internal Kementerian ESDM, termasuk Inspektorat Jenderal yang saat ini masih menjabat sebagai komisaris di Pertamina, untuk melakukan investigasi mendalam. &ldquo;Saya tidak mengerti apakah dibakar karena terbakar, atau dibakar karena ada faktor lain. Bulan Agustus saya memerintahkan tim saya,&rdquo; ujar Bahlil. Hasilnya, Bahlil menyebut ditemukan indikasi adanya kepentingan tertentu yang berupaya menghambat proyek tersebut. Salah satunya, keinginan oknum untuk menghambat swasembada energi, agar ke depan Indonesia masih terus melakukan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). &ldquo;Kami minta untuk investigasi. Ternyata barang ini, Pak, ada udang di balik batu. Masih ada pihak-pihak yang tidak rela kalau kita itu mempunyai cadangan dan swasembada energi, agar impor terus, impor terus,&rdquo; tambahnya. Bahlil menegaskan, RDMP Kilang Balikpapan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang menghambat proyek tersebut akan dihadapi secara tegas. &ldquo;Kita harus hadapi dan kita selesaikan dalam waktu yang tidak lama lagi,&rdquo; imbuh Bahlil. &nbsp;

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan mundurnya peresmian RDMP Kilang Balikpapan. Proyek sempat terbakar, diduga disengaja.

Bahlil Sebut Pembangunan RDMP Kilang Balikpapan Penuh Drama: Sempat Terbakar, Ada Pihak Ingin RI Tetap Impor BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/akW7nHIqf9kXg6HZfwPFDmsUySHcnk3Prooo7vE0-1-2525037095.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil menekan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sekitar 3 juta ton pada 2025. Hal itu, lanjut dia, merupakan buah dari kebijakan mandatori biodiesel B40 yang dimulai sejak 1 Januari 2025. Biodiesel B40 merupakan bahan bakar nabati (BBN) dengan komposisi 40 persen minyak sawit dan 60 persen solar. Sejak awal diterapkan, kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. &ldquo;Saya bersyukur bahwa impor solar kita di tahun 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton. Jadi ini akibat dari program biodiesel kita, B40,&rdquo; ujar Bahlil dalam konferensi pers Kementerian ESDM di Jakarta. Menurut Bahlil, penurunan impor solar tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk melangkah lebih jauh dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Selain melalui kebijakan biodiesel, penurunan impor solar juga akan diperkuat oleh beroperasinya proyek modifikasi kilang minyak bumi (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jika proyek tersebut rampung, maka kapasitas pengolahan minyak dalam negeri diharapkan meningkat secara signifikan. &ldquo;Dengan demikian, kalau B50 kita pakai dan RDMP di Kalimantan Timur yang insyaallah kita akan resmikan dalam waktu dekat sudah terjadi, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026,&rdquo; imbuhnya. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter (kL). Realisasi ini melampaui target pemanfaatan biodiesel 2025 sebesar 13,5 juta kL. Dari sisi ekonomi, kebijakan biodiesel sepanjang 2025 juga memberikan dampak signifikan, antara lain penghematan devisa negara sebesar Rp130,21 triliun serta peningkatan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar Rp20,43 triliun.

Penurunan impor solar menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk melangkah lebih jauh dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

Program Biodiesel Berjalan, Impor Solar RI Turun 3 Juta Ton Tahun Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/SHELL-30-2300293764.jpg" alt="Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) impor berupa base fuel akan tiba di Indonesia pada Kamis (2/10) mendatang.&nbsp; Laode Sulaeman berharap, stok yang akan segera tiba itu bisa memenuhi kebutuhan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dikelola swasta. Meliputi Shell hingga bp AKR, kecuali SPBU Vivo.&nbsp; "Untuk kebutuhan badan usaha lainnya ada di kargo kedua yang akan tiba tanggal 2 Oktober," kata Laode Sulaeman kepada JawaPos.com, Selasa (30/9).&nbsp; Lebih lanjut, ia memastikan bahwa stok BBM sebanyak 60.000 barel milik PT Pertamina (Persero) yang semula akan diserap SPBU swasta akan dipakai sendiri terlebih dahulu.&nbsp; Alasannya, karena hingga saat ini sejumlah perusahaan tersebut masih melakukan finalisasi kesepakatan bersama Pertamina.&nbsp; "Karena badan usaha lainnya, selain Vivo, masih memfinalkan poin-poin kesepakatannya dengan Pertamina. Maka 60 ribu barel tersebut masih akan dipakai Pertamina sendiri," ujar Dirjen Migas.&nbsp; Untuk diketahui, fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU swasta masih menjadi perbincangan hangat. Akhirnya, Kementerian Energi &amp; Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, dan badan usaha penyedia BBM non-subsidi atau swasta seperti Shell Indonesia, BP, hingga Vivo menyepakati pembelian BBM dari Pertamina untuk kuota hingga akhir tahun.&nbsp; Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan, pihaknya pun akan melakukan impor demi mengatasi keterbatasan stok SPBU swasta. Menurutnya, BBM tersebut akan sampai di Indonesia paling lambat 7 hari. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016642576/mobil-ice-dan-hev-masih-jadi-pilihan-di-tengah-gempuran-ev-depresiasi-harga-jadi-alasan">Mobil ICE dan HEV Masih Jadi Pilihan di Tengah Gempuran EV, Depresiasi Harga Jadi Alasan</a>&nbsp; "Mulai hari ini sudah dibicarakan, nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian Insya Allah paling lambat 7 hari barang sudah bisa masuk di Indonesia," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).&nbsp; Di sisi lain, dia menjelaskan stok BBM nasional masih cukup untuk 18-21 hari ke depan. Hanya saja permintaan yang naik membuat cadangan BBM pada SPBU swasta menipis. Demi menjamin kualitas BBM yang diimpor, pemerintah bersama dengan Shell hingga Vivo pun juga menyepakati akan dilakukan joint surveyor. Jadi, akan ada pemeriksaan yang dilakukan sebelum BBM diberangkatkan.&nbsp; Selain itu, disepakati pula adanya keterbukaan menyangkut soal harga. "Sudah setuju juga terjadi open book dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju," tukas Bahlil.

Stok BBM yang akan segera tiba akan cukup  memenuhi kebutuhan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dikelola swasta.

Kementerian ESDM Pastikan Impor BBM Tiba 2 Oktober, Stok untuk SPBU Swasta Tercukupi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/unnamed-1-3322227106.png" alt="Pembangunan kilang minyak modular sebagai langkah cepat Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional" width="100%">
<figcaption>Pembangunan kilang minyak modular sebagai langkah cepat Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia sedang mengambil langkah strategis untuk mengatasi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani neraca perdagangan. Salah satu rencana yang kini menjadi sorotan adalah pembangunan kilang minyak modular berukuran kecil, yang dinilai lebih cepat dan efisien dibandingkan kilang konvensional. Melalui proyek ini, Indonesia berharap dapat menekan biaya impor dan memperkuat kemandirian energi nasional. Kilang modular memiliki keunggulan berupa sistem pre-fabrikasi, yang memungkinkan pembangunannya selesai lebih singkat. Berbeda dengan kilang konvensional yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, kilang modular dapat dirakit lebih cepat karena komponen utamanya dibuat di pabrik sebelum dipasang di lokasi. Beberapa daerah yang menjadi target pembangunan mencakup Natuna, Surabaya, Halmahera Utara, hingga Fakfak. Dilansir dari Reuters pada Selasa (19/8), pemerintah menilai pendekatan ini lebih realistis untuk memenuhi kebutuhan energi dalam waktu singkat. Langkah ini juga erat kaitannya dengan perjanjian pembelian produk energi senilai 15 miliar dolar AS yang telah diteken Indonesia dengan mitra luar negeri. Menurut laporan Bloomberg Energy (2025), kesepakatan ini tidak hanya memberikan akses terhadap pasokan energi yang lebih stabil, tetapi juga membuka ruang kerja sama dalam transfer teknologi pengolahan minyak. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen yang berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, proyek ini melibatkan Danantara, lembaga pengelola investasi strategis nasional atau sovereign wealth fund. Reuters melaporkan bahwa Danantara telah menandatangani kontrak senilai 8 miliar dolar AS dengan perusahaan energi Amerika Serikat, KBR Inc., yang dikenal berpengalaman dalam pembangunan kilang modular. Kerja sama lintas negara ini menunjukkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan kebutuhan domestik dengan dukungan dari investor global. Meskipun terkesan menjanjikan, sejumlah analis energi meragukan efektivitas pendekatan modular ini. Mengutip International Energy Agency (IEA), kapasitas kilang modular rata-rata hanya sekitar seperlima dari kilang konvensional sehingga tidak dapat menopang industri petrokimia berskala besar. Selain itu, biaya operasional yang lebih tinggi akibat skala produksi terbatas bisa menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan proyek. Indonesia sendiri sudah lama berhadapan dengan kendala dalam proyek kilang berskala besar. Rencana modernisasi kilang Pertamina di beberapa daerah kerap tertunda, sementara kerja sama dengan Rosneft dari Rusia di Tuban berjalan lambat. Menurut Energy World (2024), stagnasi proyek kilang besar mendorong pemerintah mencari alternatif modular sebagai solusi sementara. Pendekatan ini dinilai lebih realistis karena dapat menghasilkan output cepat meskipun dengan skala terbatas. Kilang modular dapat berfungsi sebagai solusi darurat untuk mengurangi impor bensin, terutama saat permintaan domestik terus meningkat. Namun, untuk jangka panjang, pembangunan kilang besar tetap diperlukan agar Indonesia mampu bersaing di pasar petrokimia global. Jika proyek kilang modular berhasil, Indonesia berpotensi memperkuat ketahanan energi dan mengurangi tekanan terhadap devisa negara. Dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk harga BBM yang lebih stabil dan pasokan yang terjamin. Namun, seperti dicatat Bloomberg (2025), jika proyek ini gagal memenuhi target, strategi modular justru bisa membebani keuangan negara. Bagi Indonesia, pembangunan kilang modular bukan hanya soal infrastruktur energi, melainkan juga ujian atas kemampuan negara berinovasi dalam menghadapi keterbatasan. Dengan segala peluang dan risikonya, kilang modular kini menjadi taruhan penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi nasional.

Pemerintah Indonesia sedang mengambil langkah strategis untuk mengatasi ketergantungan impor BBM yang membebani neraca perdagangan.

Kurangi Impor BBM, Indonesia Bangun Kilang Modular Skala Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/prabowo-bbm-240213008.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam acara halalbihalal purnawirawan TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5). (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam acara halalbihalal purnawirawan TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5). (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar Indonesia tidak akan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam lima tahun pemerintahan. Hal itu dia sampaikan dalam acara halalbihalal purnawirawan TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5). Awalnya, Prabowo menyinggung komoditas andalan Indonesia yakni kelapa sawit yang diinginkan berbagai negara. "Kita punya nikel, bauksit, kelapa sawit sudah jadi komoditas kritis, setiap kita ke negara mana, mereka minta," ujar Prabowo. Kelapa sawit, lanjutnya, memiliki banyak produk turunan. Salah satunya biodisel. Atas dasar itu, dia menilai Indonesia harus memaksimalkannya. Sehingga tidak perlu impor BBM. "Negara kita sesungguhnya tidak perlu impor BBM, hampir 40 miliar dolar (AS) satu tahun. Padahal kita sebenarnya tidak perlu impor," imbuhnya. Untuk itu, dia bertekad untuk menghentikannya. "Dalam pemerintahan yang saya pimpin, dalam lima tahun yang akan datang harus swasembada BBM, swasembada energi," kata dia. Meski Prabowo yakin, ada banyak pihak yang meragukan cita-citanya. "Nanti ada yang bertanya apa bisa? Harus bisa. Merdeka atau mati! Berdiri di atas kita sendiri kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain, kalau yang mau silakan, saya tidak mau," tegas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas impor BBM dalam lima tahun pemerintahan, memanfaatkan sumber daya dalam negeri.

Prabowo Bertekad Indonesia Tak Impor BBM dalam Lima Tahun Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-usaha-soci-berpotensi-masuk-daftar-hitam-rekanan-pertamina_m_.jpg" alt="ilustrasi kapal tangker" width="100%">
<figcaption>ilustrasi kapal tangker</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meningkatnya tensi perdagangan global dipicu tarif Amerika Serikat, diproyeksi berdampak luas ke berbagai sektor tak terkecuali energi. Isu ditolaknya ekspor gas AS ke Tiongkok diprediksi akan menimbulkan dinamika baru di bursa ketersediaan dan harga minyak mentah global. Indonesia dinilai perlu mengantisipasi potensi tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, PT PLN, dan PT PGN, Senin (28/4) malam, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa terdapat potensi penurunan harga gas sebagai dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Menurut Sugeng, ditolaknya ekspor gas dari AS ke Tiongkok menimbulkan potensi ketersediaan energi berlebih yang membuat harga gas dan minyak mentah mengalami penurunan. "Terbukti (harga, red) crude oil anjlok, gas juga anjlok. Sementara kita bisa impor, mungkin. Tapi, sekali lagi pemanfaatan gas dalam negeri kan jadi perhatian sebagaimana komitmen pemerintah," ujarnya. Sugeng menyebutkan bahwa kondisi suplai dan harga minyak global tersebut perlu dicermati jika terdapat peluang impor jika dalam negeri mengalami kekurangan. Sebab, menurut Sugeng, hal yang menjadi perhatian utama saat ini terkait kebutuhan gas bumi adalah ketimpangan antara pasokan dan permintaan. Terjadi penurunan pasokan gas pipa dari sumber gas eksisting akibat natural declining. Sugeng menambahkan, kebutuhan gas baik sebagai bahan bakar bagi industri, pembangkit listrik, maupun bagian dari bahan baku pupuk harus terus dijaga. "Bukan hanya karena berkaitan ketahanan energi tetapi juga ketahanan pangan," tegasnya. RDP sendiri menyepakati beberapa poin penting di antaranya bahwa Komisi XII mendukung Dirjen Migas dan SKK Migas untuk mempercepat on-stream proyek lapangan gas baru serta mengatur keseimbangan antara pasokan gas untuk pasar domestik dan pasar internasional. Termasuk kebijakan realokasi maupun swap gas. Selain itu, Komisi XII DPR RI meminta Kementerian ESDM, Dirut PLN dan Dirut PGN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas baik pipa maupun regasifikasi guna menjamin keandalan pasokan gas bumi untuk menjamin kebutuhan industri pupuk dan industri lainnya serta pembangkit listrik. Pada kesempatan sebelumnya, Asosiasi Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mengungkapkan adanya lonjakan harga gas untuk sektor industri dan komersial non-PGBT (Pengguna Gas Bumi Tertentu). Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho mengatakan bahwa harga gas telah meningkat sejak kuartal pertama 2024, dari sebelumnya USD10,2 per MMBTU menjadi USD14,27 per MMBTU. Aspebindo berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna mengatasi kekurangan pasokan gas dalam negeri. Salah satu masukannya, Aspebindo merekomendasikan untuk mengalihkan sementara sebagian ekspor gas untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan pasokan serta menekan biaya energi bagi industri dan sektor komersial. "Pemerintah harus memastikan pasokan gas dalam negeri cukup untuk mendukung industri nasional sebelum mengutamakan ekspor," tegas Fathul.

Meningkatnya tensi perdagangan global mempengaruhi harga gas dan minyak, memicu kebutuhan antisipasi di Indonesia.

Dampak Perang Dagang, Harga dan Suplai Energi Global Perlu Diantisipasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/impor-solar-2502951151.jpg" alt="Pemerintah menargetkan bisa menerapkan B50 pada 2026 untuk menghapuskan impor solar. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah menargetkan bisa menerapkan B50 pada 2026 untuk menghapuskan impor solar. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia menyatakan dengan mengimplementasikan biofuel jenis B50 tahun 2026 akan secara langsung membuat Indonesia terbebas dari impor solar. Menurut&nbsp;Bahlil, hal tersebut karena apabila bahan bakar diesel ramah lingkungan itu sudah diimplementasikan dua tahun ke depan bakal mencukupi kebutuhan domestik. "Kalau B50 kita langsung adakan di 2026 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor solar. Sudah cukup dalam negeri, jadi produksi dalam negeri sudah cukup dengan konversi B50," kata dia, saat rapat bersama dengan Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (2/12). Adapun untuk menuju implementasi B50 tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2025 misalnya, pemerintah menetapkan akan mewajibkan (mandatory) penggunaan biofuel jenis B40. "1 Januari 2025 kita sudah&nbsp;go&nbsp;dengan B40," kata Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Biofuel jenis B40 dan B50, dikategorikan berdasarkan campuran ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) yang merupakan hasil pemurnian dari minyak kelapa sawit dengan BBM fosil. Contohnya, biodiesel tipe B40 yang memiliki kadar campuran FAME 40 persen, dan diesel fosil 60 persen. B50 yang memiliki kadar campuran masing-masing 50 persen, atau B100 yang murni hanya terbuat dari FAME minyak kelapa sawit. Sementara merujuk data Kementerian ESDM, impor solar Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,14 juta kiloliter (kl). Angka ini turun secara tahunan pada tahun 2022 (year on year) yang sebesar 5,27 juta kl. Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan butuh sekitar tujuh hingga sembilan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) menjadi biodiesel tambahan untuk bisa memproduksi bahan bakar jenis B50. Penambahan pabrik pengolahan CPO tersebut guna mengejar celah antara kebutuhan konversi ke B50 yang membutuhkan biodiesel sebanyak 19,7 juta kiloliter, sementara saat ini total produksi dalam negeri baru sebanyak 15,8 juta kiloliter. Kebutuhan produksi tersebut juga bisa dijadikan peluang investasi, mengingat untuk merealisasikan B50 butuh penanaman modal tambahan sebesar 360 juta dolar AS.

"Kalau B50 kita langsung adakan di 2026 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor solar. Sudah cukup dalam negeri," ungkap Bahlil.

Ketua Harian DEN Bahlil Optimistis Indonesia Tak Perlu Impor Solar jika Terapkan B50 pada 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cegah-persaingan-harga-esdm-atur-bensin-tak-bersubsidi_m_.jpg" alt="Pemerintah perlu mengatur kenaikan harga minyak karena Indonesia salah satu negara pengimpor minyak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah perlu mengatur kenaikan harga minyak karena Indonesia salah satu negara pengimpor minyak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pelemahan nilai tukar rupiah berdampak terhadap keseimbangan fiskal karena mempengaruhi pos pendapatan dan belanja di APBN. Pelemahan rupiah juga memberikan dampak secara langsung terhadap harga energi di Indonesia. Hal itu terkait dengan struktur perekonomian Indonesia yang cukup tergantung terhadap impor. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menuturkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia. Untuk APBN 2024, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per USD berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 4 triliun. "Akan tetapi, pelemahan tersebut memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya belanja negara sekitar Rp 10,2 triliun. Artinya, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per USD berpotensi meningkatkan defisit APBN sekitar Rp 6,20 triliun," kata Komaidi dalam pandangan dan cacatan&nbsp;ReforMiner Institute terkait dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kondisi fiskal dan harga energi di Indonesia, Jumat (28/6). Selain pelemahan rupiah, peningkatan harga minyak (ICP) juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia. Setiap peningkatan harga minyak sebesar 1 USD per barel berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. Akan tetapi, peningkatan tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya belanja negara sekitar Rp 10,1 triliun. "Artinya, setiap peningkatan harga minyak sebesar 1 USD per barel berpotensi meningkatkan defisit APBN 2024 sekitar Rp 6,5 triliun," lanjut Komaidi. ReforMiner Institute merangkum, sampai dengan Q1-2024, pendapatan negara dilaporkan sekitar 7,57 persen lebih rendah dibandingkan Q1-2023. Penerimaan pajak dilaporkan turun 9,29 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dilaporkan turun 6,69 persen. Realisasi belanja negara baik untuk pemerintah pusat dan transfer ke daerah pada periode yang sama justru dilaporkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pelemahan rupiah dan/atau peningkatan harga minyak (ICP) memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya biaya pengadaan energi (listrik, BBM, gas) di Indonesia. Peningkatan biaya pengadaan energi di Indonesia dapat disebabkan karena meningkatnya harga bahan baku dan/atau akibat selisih kurs rupiah. "Berdasarkan simulasi keterkaitan antara biaya pengadaan BBM dengan harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah ditemukan bahwa setiap peningkatan harga minyak mentah sebesar 1 USD per barel akan meningkatkan biaya pengadaan BBM sekitar Rp 150 per liter. Sementara, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per USD, akan meningkatkan biaya pengadaan BBM sekitar Rp 100 per liter," jelas Komaidi. Berdasarkan data, rata-rata realisasi kurs tengah Bank Indonesia selama 1 Januari - 26 Juni 2024 adalah Rp 15.892 per USD atau lebih tinggi Rp 892 per USD dibandingkan asumsi APBN 2024. Jika mengacu pada hasil simulasi yang disampaikan Komaidi di atas, pelemahan rupiah tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya biaya pengadaan BBM sekitar Rp 705 untuk setiap liternya. Peningkatan biaya pengadaan BBM akan lebih besar lagi jika memperhitungkan realisasi rata-rata ICP pada periode yang sama tercatat lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN 2024. Dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga energi khususnya BBM terpantau juga dialami oleh hampir semua negara. Sebagai gambaran rata-rata harga BBM untuk jenis Bensin RON 95 selama Januari-Juni 2024 dari sejumlah negara seperti Singapura, Filipina, Thailand, Laos, dan Vietnam masing-masing adalah Rp 33.850/liter, Rp 19.302/liter, Rp 16.850/liter, Rp 23.650/liter, dan Rp 15.033/liter. "Jika mempertimbangkan kondisi realisasi APBN sampai Q1-2024 serta memperhatikan aspek keberlanjutan ketersediaan BBM di dalam negeri, penyesuaian harga BBM kemungkinan akan menjadi opsi yang cukup logis di tengah relatif terbatasnya opsi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah," lanjutnya. Namun, lanjut Komaidi, meskipun kemungkinan akan menjadi opsi kebijakan yang cukup logis, pemerintah perlu mengantisipasi potensi risiko yang dapat ditimbulkan dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia baik berdasarkan pendekatan sektoral maupun kelompok pengeluaran memiliki keterkaitan yang kuat dengan harga energi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, sekitar 55 persen PDB Indonesia merupakan kontribusi dari sektor konsumsi yang relatif sensitif terhadap tingkat inflasi. Level harga energi yang optimal memiliki peran penting dalam mencapai target makro ekonomi termasuk target penerimaan negara di APBN. Hal itu karena sekitar 82 persen pendapatan negara pada APBN 2024 direncanakan berasal dari penerimaan perpajakan yang sangat ditentukan oleh realisasi pertumbuhan ekonomi (PDB). Sekitar 50 persen penerimaan perpajakan dikontribusikan oleh sektor industri dan sektor perdagangan yang memiliki keterkaitan cukup kuat dengan ketersediaan energi. "Mencermati permasalahan yang ada tersebut, ReforMiner menilai saat ini pemerintah menghadapi tantangan yang relatif sulit untuk dapat memformulasikan kebijakan fiskal dan kebijakan harga energi yang optimal untuk mengantisipasi dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan dari pelemahan nilai tukar rupiah," pungkasnya.

Meskipun kemungkinan akan menjadi opsi kebijakan yang cukup logis, pemerintah perlu mengantisipasi potensi risiko yang dapat ditimbulkan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor BBM

Berita Terkini