<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/harga-bawang-surabaya.jpg" alt="DI ATAS HARGA ACUAN: Sri Wahyuning, salah seorang pedagang, menata bawang putih dan merah di Pasar Pucan, Jumat (20/11). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DI ATAS HARGA ACUAN: Sri Wahyuning, salah seorang pedagang, menata bawang putih dan merah di Pasar Pucan, Jumat (20/11). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Antonius Batubara mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersikap transparan dalam menerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI).&nbsp;Termasuk membeberkan mengapa izin impor hanya diterbitkan untuk 35 perusahaan.&nbsp; &ldquo;Untuk tahun ini kebutuhan Indonesia kira-kira kurang lebih 600 ribu ton tetapi yang sedikit kita tanda tanya adalah sampai bulan Juni ini hanya dikeluarkan 160 ribu ton&nbsp; jadi masih ada defisit 440 ribu ton,&rdquo; kata Antonius Batubara, Jumat (16/6). Diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga mei 2023 baru mengeluarkan persetujuan impor (PI) sebanyak 160 ribu ton bawang putih untuk 35 perusahaan. Padahal, ada 170 perusahaan yang mengajukan izin impor bawang putih.&nbsp; Antonius menjelaskan, dengan jumlah angka importasi tersebut, saat ini Indonesia masih kekurangan 440 ribu ton bawang putih. Tentunya, penerbitan PI yang masih kecil tersebut mengakibatkan pasokan bawang putih di pasar jadi terbatas. Diduga 35 perusahaan yang mendapatkan PI tersebut dikendalikan oleh segelintir pelaku usaha Karena itu, Antonius meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersikap transparan. &ldquo;Perlu ada sosialisasi mengenai transparansi kapan dibukanya tanggal berapa, jam berapa. Jadi ada keadilan bagi seluruh pelaku usaha,&rdquo; kata Antonius.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01688928/bapanas-minta-kemendag-percepat-realisasi-impor-bawang-putih">Bapanas Minta Kemendag Percepat Realisasi Impor Bawang Putih</a> Menurut Antonius, transparansi terkait penerbitan izin impor dapat memberikan keadilan bagi pelaku usaha. Dia mendorong Kemendag untuk membuka seterang-terangnya mengenai tata cara penerbitan izin impor. &ldquo;Misalnya pelaku usaha 170 perusahaan nomor urut nya kan harusnya ada, tanggal berapa mereka mulai mendaftarkan, kapan itu. Harusnya ada bukan yang baru daftar langsung keluar (izin impor) sedangkan yang mendaftar dari Februari tidak dikeluarkan,&rdquo; ujarnya. Dirinya juga menekankan penerbitan izin importasi bawang putih yang transparan dapat mencegah pelaku usaha berpikir negatif terhadap Kemendag.&nbsp; &ldquo;Jadi ada tanda tanya transparansi tentang tata cara siapa yang keluar dan jumlahnya itu harus transparan dan diharapkan dengan transparannya ini tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negatif,&rdquo; kata Antonius. Pada kesempatan yang sama, Anggota komisi Vl DPR RI Herman Khaeron mengatakan Indonesia membutuhkan pasokan bawang putih sekitar 400 ribu. Namun saat ini impor bawang putih terhambat oleh perizinan di Kemendag. Herman menyebut dari sekitar ratusan pelaku usaha yang mengajukan impor bawang putih tetapi hanya 35 yang izinnya disetujui. Dia menduga adanya permainan-permainan kotor sehingga keran impor bawang putih tersebut hanya mengalir ke beberapa pihak. Dia menyebut adanya mafia bawang putih yang menyebabkan terhambatnya penerbitan izin impor bagi pelaku usaha. Menururnya, mafia tersebut dapat mengendalikan harga di dalam negeri dan di luar negeri.&nbsp; &ldquo;Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan, saya justru paling keras. Saya menyampaikan bahwa ada mafia-mafia rente. Mafia rente apa? Mafia yang hanya menjadi mediator dan mengambil keuntangan tapi juga ada mafia sesungguhnya yang dia bisa mengontrol baik itu harga di luar negeri maupun harga distibusi dalam negeri,&rdquo; ujar Herman. Sementara itu, Komisioner Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta agar Pusbarindo melaporkan ke Ombudsman jika dirugikan oleh Kemendag terkait mandeknya perizinan impor bawang putih. &ldquo;Ombudsman tidak pandang pilih siapapun yang melapor pada Ombudsman sepanjang itu ada layanan publiknya, sepanjang itu adalah tugas dan kewenangan Ombudsman. Ombudsman tidak akan melakukan tebang pilih untuk mendahulukan atau pun memproses mana yang harus diproses mana yang tidak,&rdquo; kata Yeka. Yeka memastikan pihaknya akan bekerja secara profesional dalam memproses laporan Pusbarindo sesuai dengan tugas dan kewenangan yang berlaku. &ldquo;Jadi kalau Pusbarindo merasa dirugikan. Saya yakin ada kerugian materiil, silahkan segera lapor kepada Ombudsman,&rdquo; ujar Yeka. Yeka menuturkan karut marut soal bawang putih tidak hanya terjadi pada proses perizinan impor. Dia menyebut, permasalahan sudah terjadi mulai dari kebijakan wajib tanam bawang putih oleh importir dan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).&nbsp; "Kalau ada 35 perusahaan dapat SPI 160 ribu ton, terus yang enggak dapat SPI harus &lsquo;setor&rsquo; dulu, baunya sudah busuk sekali. Bahkan ada dugaan 35 perusahaan berafiliasi ke 5 pemilik. Ini jelas tak ada transparansi," tegas Yeka. Kemudian, Tenaga Ahli Stranas Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Frida Rustiani meminta kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membuka data jumlah produksi dan stok bawang putih.&nbsp; &ldquo;Khususnya di hulu di Kementan alirkan data produksi berapa, stok berapa, termasuk BPS (Badan Pusat Statistik) untuk menyampaikan data diperbandingkan berapa stok, sehingga ada pembanding dan hitungan kuota impor jadi lebih jelas karena melihat satu dashboard yang sama," kata Frida. Frida menuturkan, adanya ketidakwajaran pada data importir. Sebab, Importir tahun 2019 tidak lagi mengimpor pada tahun berikutnya. "Saya juga curiga, ada fenomena satu rumah tujuh pintu. Satu kebun bawang putih diklaim oleh beberapa perusahaan. Artinya produksi lokal untuk memenuhi domestic market obligation yang 25 persen itu juga hampir atau terancam enggak terpenuhi," ungkap Frida.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersikap transparan dalam menerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI Bawang Putih.

Kemendag Diminta Transparan, DPR Sebut Ada Permainan Mafia Impor Bawang Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/bulog-siapkan-operasi-pasar_m_130988.jpeg" alt="Ilustrasi bawang putih impor." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bawang putih impor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan impor bawang putih yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) menuai sorotan publik. Hal ini diduga adanya permainan mafia dalam proses perizinan impor. Komisioner Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengingatkan agar kasus impor bawang putih ini harus transparan. Ombudsman saat ini memang tengah mengawasi kebijakan impor bawang putih. Sebab, jika dilihat dari jejak digital sekitar tahun lalu, ada penahanan holtikultura oleh Kementan akibat tidak adanya Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. "Belajar dari situ memang ada dugaan kuat praktik impor lainnya diduga tidak memenuhi prinsip good governance, akuntable, dan transparan. Intinya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan prosedurnya tidak jelas," kata Yeka Hendra Fatika kepada wartawan, Selasa (7/6). Yeka mengakui, pihaknya tengah menelusuri kecurigaan prosedur yang tak jelas dalam impor bawang putih. Hal ini dilakukan dengan meminta data-data awal ke Kemendag dan Kementan terkait data penerima impor 5 tahun terakhir dan data penerima RIPH dari Kementan. Hanya saja, dua Kementerian tersebut belum memberikan datanya ke Ombudsman. Sehingga Ombdusman mengumpulkan informasi dari masyarakat untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. "Ombudsman akan melakukan investigasi terkait tata kelola dalam pelayanan dalam pemberian izin impor baik Kemendag dan Kementan," ucap Yeka. Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar menjalankan kebijakan impor sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengistimewakan importir dalam urusan perizinan. Jika ada importir yang memenuhi syarat, maka harus diberikan izin. Kalaupun ada yang sudah sesuai tetapi tak diberikan izin. "Itu kan kongkalingkong namanya. Itu tidak boleh. Oleh karena itu, harus ada pemerataan terhadap mereka yang sudah mendapatkan izin impor, ya diberikan lah," ujar Firman. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mendesak agar pemerintah dan aparat menindak tegas, jika terjadi praktik kongkalingkong dalam izin impor bawang putih. "Kalau memang ada kongkalingkong, ya harus ditindak lah karena tidak fair. Misalnya importir yang sudah mengajukan izin tapi izinnya tidak dikeluarkan. Lalu, ada misalnya importir izin khusus dipersulit, maka yang importir khusus ini harus mengambil dari importir umum, ini tidak fair," ucapnya. Secara rinci, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam membeberkan datanya ketika rapat kerja dengan Kemendag, Selasa (6/6). Anam menyebut, dari 163 izin RIPH yang dikeluarkan pada Februari, tetapi yang dikeluarkan hanya 35 izin dengan alasan karena importir yang ingin mendapatkan izin harus membayar per kilo dari izin yang ingin dikeluarkan. &ldquo;Kalau kita total dalam 1 tahun ada 500 ribu impor bawang putih, maka ada Rp1,5 triliun uang yang dinikmati mafia impor bawang putih,&rdquo; pungkasnya.

Komisioner Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengingatkan agar kasus impor bawang putih ini harus transparan.

Ombudsman Minta Kemendag Transparan Soal Izin Impor Bawang Putih

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Zulhas_1.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) Dicecar soal perizinan impor bawang putih. foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) Dicecar soal perizinan impor bawang putih. foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mencecar Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan terkait sulitnya para importir bawang putih mendapatkan izin impor. Menurutnya, permasalahan izin impor ini diduga menyebabkan rendahnya pasokan dan kenaikan harga bawang putih di pasaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mufti menyatakan, mendapat informasi bahwa banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih. Padahal para importir sudah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Banyak pelaku importir bawang putih mengeluhkan bahwa mereka (sulit) mengimpor padahal mereka sudah punya RIPH. Ada 163 yang sudah dikeluarkan pada bulan Februari 2023 ini sampai hari ini yang dikeluarkan cuma 35," kata Mufti dalam rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mufti merasa heran pada Kemendag yang tidak melaksanakan aturan yang termaktub dalam Permendag. Sebab, aturan tersebut disebutkan bahwa izin importasi bawang putih bisa diterbitkan lima hari setelah keluarnya RIPH.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin tanya kenapa? Padahal ada Permendag payung hukum yang mengatur itu bahwa mereka yang sudah dapat RIPH mereka bisa terbitkan maksimal lima hari setelah RIPH itu keluar,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01688928/bapanas-minta-kemendag-percepat-realisasi-impor-bawang-putih">Bapanas Minta Kemendag Percepat Realisasi Impor Bawang Putih</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01685481/harga-naik-pengusaha-bawang-putih-akui-kesulitan-peroleh-izin-impor-dari-kemendag">Harga Naik, Pengusaha Bawang Putih Akui Kesulitan Peroleh Izin Impor dari Kemendag</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Mufti juga mendapatkan laporan bahwa importir dimintai uang Rp 3.000 sampai Rp 4000 per kilogram untuk mendapatkan izin bawang putih. Dia menduga, tindakan tersebut dilakukan oleh mafia bawang putih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bahkan pak menteri kalau kita total, dalam satu tahun saja ada 500 ribu impor bawang putih berarti ada sekitar 1,5 triliun rupiah uang yang dinikmati mafia impor bawang putih,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mufti juga merasa terkejut lantaran para mafia bawang putih secara terang-terangan melakukan aksinya. Pasalnya, dia mendapatkan informasi bahwa importir banyak menerima pesan singkat yang menawarkan jasa penerbitan izin impor bawang putih. Namun dengan syarat, importir harus membayarkan sejumlah uang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Banyak SMS menawarkan ke importir bahwa ini dari KSP, dari ini itu pokoknya bayar Rp 3.000 kita akan keluarkan izin impor itu. Maka dari itu hal-hal seperti ini bisa diatasi agar tidak menciderai nama baik pak menteri," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait carut marutnya izin importasi bawang putih, Mufti meminta Mendag Zulkifli Hasan segera membentuk Tim Khusus (Timsus) pemberantasan mafia bawang putih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Harapan kami mulai hari ini dibentuk tim khusus agar bagaimana ini bisa di atasi, begitu pak menteri,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> &nbsp;

Ada laporan bahwa importir bawang putih dimintai uang Rp 3.000 sampai Rp 4000 per kilogram untuk mendapatkan izin impor bawang putih.

Ungkap Ada Mafia Perizinan, DPR Cecar Mendag Zulhas Soal Impor Bawang Putih 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/bawang-putih.jpg" alt="NAIK RP 5 RIBU: Mianah menunjukkan bawang putih yang ratarata mengalami kenaikan harga di Pasar Pabean kemarin (19/10). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NAIK RP 5 RIBU: Mianah menunjukkan bawang putih yang ratarata mengalami kenaikan harga di Pasar Pabean kemarin (19/10). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) mengaku kesulitan mendapatkan Surat izin impor (SPI) bawang putih dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal ini berdampak pada pasokan atau suplai bawang putih dalam negeri yang minim hingga menyebabkan harga naik di pasaran. Padahal pelaku usaha importasi bawang putih telah memenuhi syarat adminitrasi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2022 tentang penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI). &ldquo;Kita secara administratif juga sudah celar. Persyaratan diikutin semua. Ya memang kan keputusan mengeluarkan izin ada di kementerian,&rdquo; kata Ketua Umum Pusbarindo Reinhard Antonius M. Batubara saat ditemui usai acara diskusi publik bertajuk "Carut Marut Tata Niaga Impor Bawang Putih&rsquo; di Jakarta, Kamis (25/5). Untuk diketahui, sesuai dengan Permendag Nomor 25 tahun 2022 Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Izin usaha diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai persyaratan. Namun, Reinhard mengakui pihaknya belum memperoleh surat izin tersebut hingga sekarang atau terhitung sekitar 4 bulan dari tanggal permohonan. Terkait itu, Reinhard mengaku telah tiga kali menyurati Kemendag untuk meminta kepastian terkait penerbitan SPI bawang putih. Namun, Kemendag tidak pernah sekalipun menanggapi surat tersebut. Ia mengatakan, sejak awal tahun ini hanya 37 perusahan yang berhasil mendapatkan SPI dengan realisasi impor 170 ribu ton. Sementara kebutuhan bawang putih dalam negeri mencapai 50.000 ton per bulan atau kurang lebih 600 ribu ton per tahun. &ldquo;Kita sudah bersurat tiga kali ada tanda terimanya. Dan surat itu sudah diterima dari asosiasi juga kita sudah bersurat dari pelaku usaha juga sudah bersurat. Tapi sampai saat ini belum ada respons,&rdquo; tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aryo Dharma Pala menilai Indonesia masih memerlukan importasi bawang putih. Sebab, produsen dalam negeri hanya bisa memenuhi 5 persen dari total kebutuhan bawang putih masyarakat. &ldquo;Jadi kita perlu impor (bawang putih) karena produktifitas dalam negeri kita ga memenuhi kebutuhan dalam negeri,&rdquo; kata Aryo. Aryo menuturkan, importasi bawang putih harus tetap dilakukan untuk mencegah kelangkaan dan kenaikan harga. &ldquo;Kita tetap butuh impor (bawang putih) karena kalau tidak harga semakin naik. Ini harga naik aja karena kuota ada hambatan impor, kelangkaan harga naik,&rdquo; ucapnya. Terkait kuota import bawang putih, Aryo mendorong agar Kemendag bersikap terbuka. Dia meminta kementerian yang dipimpin Zulkifli Hasan tersebut membuka data nama-nama perusahaan yang mendapatkan kuota impor. &ldquo;Kuncinya itu harus transparansi siapa yang mendapatkan kuota bisa impor dan berapa itu harus dibuka, ga ada yang data sensitif disitu,&rdquo; ujar Aryo. &ldquo;Sekarang perusahaan aja semakin didorong transparan keuangan perusahaan apa lagi ini terkait kepentingan publik itu harus terbuka siapa yang impor dengan kuota tertentu,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com Ketua Umum Pusbarindo Reinhard Antonius M. Batubara

Sejak awal tahun ini hanya 37 perusahan yang berhasil mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dengan realisasi impor 170 ribu ton.

Harga Naik, Pengusaha Bawang Putih Akui Kesulitan Peroleh Izin Impor dari Kemendag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Boyamin-Saiman-MAKI-diperiksa-KPK-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selasa (17/5/2022). Boyamin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus sua" width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selasa (17/5/2022). Boyamin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus sua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) akan membawa laporan dugaan korupsi impor bawang putih tahun 2020-2021 ke Kejaksaan Agung (Kejagung), jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mulai melakukan pengusutan. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyatakan, telah melaporkan dugaan korupsi tersebut ke KPK pada Kamis (30/6) lalu.  Boyamin mengungkapkan, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari KPK atas laporan tersebut. Dia mengaku, akan mendatangi KPK untuk menambah data dugaan korupsi impor bawang putih tersebut.  "Jadi saya menunggu saja, tapi nanti bisa saja saya datang ke KPK untuk menambah data sekaligus berusaha ketemu tim analisisnya," kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (7/7).  Pegiat antikorupsi ini belum bisa membuka ke publik terkait laporan dugaan korupsi impor bawang putih tersebut. Karena itu, Boyamin meminta KPK untuk menindaklanjuti laporannya. Namun, ditaksir kasus ini merugikan keuangan negara hingga Rp 900 miliar.  "Saya kan tidak bisa memaksa, ini pasti jadi kasus korupsi, karena itu saya menyerahkan sepenuhnya pada KPK untuk diproses masuk ranah korupsi atau tidaknya," tegas Boyamin.  Boyamin juga enggan membeberkan apakah ada oknum Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang terlibat dari dugaan rasuah tersebut. Karena itu merupakan ranah penegak hukum.  "Berkaitan dengan oknum-oknum ya saya juga belum bisa nyebut nama atau instansinya, ya semua bisa aja diduga oknum itu berdasarkan dari kementerian-kementerian yang memang ada kaitannya dengan impor bawang," papar Boyamin.  Namun, jika KPK mengabaikan laporan tersebut, lanjut Boyamin, pihaknya akan membawa ke penegak hukum yang lainnya.  "Kalau nanti KPK mengabaikan bisa saja saya bawa ke penegak hukum yang lain, misalnya Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan Agung kan juga sudah melakukan banyak penanganan korupsi dari yang berhubungan dengan ekspor impor," tegas Boyamin.  Terpisah, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya telah menerima laporan dugaan korupsi terkait impor bawang putih. Ali menyatakan, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan tersebut.  "Verifikasi dan telaahan penting agar diketahui apakah pengaduan tsb sesuai ketentuan UU yang berlaku masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK," pungkas Ali.

MAKI Tunggu KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Impor Bawang Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bawang-Putih-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih" width="100%">
<figcaption>Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pedagang pasar mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki mekanisme penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Persetujuan Impor (SPI). Dorongan itu karena sejak beberapa tahun terakhir harga pangan kerap mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.  Ketua Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pasar (FKP3) Aminullah berharap KPK melakukan pengkajian RIPH dan SPI. Sebab, kedua aturan tersebut sudah lama dirasakan menjadi sumber masalah kelangkaan dan kenaikan harga komoditas pangan, khususnya bawang putih.  Dia berharap aparat lembaga antirasuah itu melihat kebijakan Menteri Perdagangan era Agus Suparman yang saat itu menerbitkan relaksasi impor bawang putih. Relaksasi itu dulu alasannya untuk meredam lonjakan harga yang sempat melejit hingga Rp 60.000 per kilogram pada awal Februari 2020.  "Tapi sayangnya relaksasi tersebut hanya bersifat sementara, berlaku sampai 31 Mei 2020," kata Aminullah kepada wartawan, Senin (3/5).  Aminullah menyebut, pemberlakuan relaksasi itu berdasar data Pusat Informasi Harga Produk Pangan Strategis (PIHPS). Saat itu harga bawang putih sempat berangsur turun sejak April 2020. Bahkan di beberapa daerah harganya turun sampai Rp 20.000 per kilogaram. Bahkan, di tingkat importir hanya Rp 7.500 per kilogram.  "Selama ini terbukti yang menjadi akar masalahnya adalah regulasi itu sendiri. Tidak ada RIPH dan SPI harga normal. Diberlakukan RIPH dan SPI, harga malah naik," tegas Aminullah.  Sementara pada saat ini, terang Aminullah, harga bawang putih mulai naik. Ketika bawang putih sampai di pelabuhan Indonesia harganya USD 830 per ton. Bila dikonversi ke rupiah dengan kurs Rp 14.600 per dolar, maka modal harga bawang putih ditambah biaya custom clearance dan truk sampai gudang distributor sebesar Rp 1.200 per kilogram, maka harganya mencapai Rp 13.318.000 per ton.  "Sebetulnya harga per kilogram hanya Rp 13.318. Tetapi di tingkat importir hari ini Rp 18.000/kg. Artinya ada margin importir Rp 4.682 per kg," sebutnya.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, dalam rapat pendahuluan (kick off meeting) dalam pengkajian importasi hortikuktura dan 7 komoditas strategis menyatakan bahwa proses importasi kerap menimbulkan masalah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/04/2020/kementan-minta-importir-segera-realisasikan-riph-bawang-putih/">Kementan Minta Importir Segera Realisasikan RIPH Bawang Putih</a>  Sebagai contoh, pada pertengahan 2019 lalu terjadi kasus suap dalam pengurusan RIPH bawang putih yang melibatkan anggota DPR I Nyoman Dhamantara dan pihak swasta direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandra Suanda alias Afung.

Pedagang Pasar Dorong KPK Soroti Izin Importasi Bawang Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bawang-Putih-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih" width="100%">
<figcaption>Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga bawang putih masih dikeluhkan pedagang di pasar. Selain harganya naik, bawang putih kerap langka. Situasi itu disinyalir adanya proses impor bawang putih yang berbelit.  Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, dalam importasi produk pangan sangat memerlukan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dan surat persetujuan impor (SPI). Sepanjang proses penerbitan RIPH dan SPI tidak transparan dan berbelit, maka berpotensi terjadi keterlambatan impor. Dampak lainnya adalah adanya penambahan biaya impor dan konsumen dirugikan.  Menurut Felippa, pemberlakuan RIPH dan SPI untuk bawang putih bertujuan untuk melindungi petani bawang putih. Sebab, bawang putih kurang optimal untuk ditanam di Indonesia daripada di Tiongkok. Pasalnya, iklim dan kondisi geografis Indonesia dan Tiongkok sangat berbeda.  "Para petani yang dipaksa menanam bawang putih jadi dirugikan karena bawang putih kurang menguntungkan. Konsumen juga dirugikan karena akses terhadap suplai bawang putih yang murah dan berkualitas dibatasi," ungkapnya dalam keterangan persnya, Rabu (7/4).  Felippa menegaskan, sistem impor yang lebih transparan otomatis akan meningkatkan kompetisi. Sehingga, menutup celah rente impor, karena pemberian izin impor jadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dia menyarankan impor bawang putih dibuka, sehingga konsumen bisa menikmati kestabilan pasokan dan harga. Di sisi lain, petani bawang putih perlu diberi dukungan untuk meningkatkan daya saing jika ingin tetap menanam bawang putih.  Mengenai usulan tarif impor di kalangan pelaku usaha, Felippa berpendapat, pengenaan tarif sebagai ganti kuota impor memang lebih transparan, namun ini harus disertai dengan kompetisi yang baik antar importir saja.  "Jangan sampai izin impornya hanya diberikan ke beberapa importir saja. Importir yang mendapatkan izin impor harus memiliki track record yang baik dan sudah membuktikan kapasitasnya dalam membaca kebutuhan pasar," terangnya.  Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berulang kali mengingatkan soal importasi bawang putih. Komisioner KPPU Guntur S Saragih menyadari bahwa komoditas bawang putih agak aneh dibandingkan komoditas lainnya. Pasalnya izin impor bawang putih tidak mudah. Di lain pihak, petani bawang putih domestik sangat sedikit.  Maka dari itu, Guntur S Saragih mengkritisi PP Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Menurutnya, Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) cenderung berbelit-belit menerbitkan RIPH.  "Rekomendasi tersebut hingga saat ini masih dikeluhkan oleh para pengusaha atau importir. Alasannya kuota sudah penuh dan sementara tutup," kata Guntur.

CIPS Ingatkan Transparansi Kebijakan Impor demi Kendalikan Harga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bawang-Putih-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih" width="100%">
<figcaption>Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang masuknya bulan Ramadan 2021 M/1442 H, harga bawang putih dan merah kembali naik. Untuk harga bawang putih mencapai Rp 20 ribu per kilogram.  Tingginya harga bawang putih tersebut sangat disayangkan pedagang. Menurut Ketua Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pangan (FKP3) Aminullah, jika bawang merah mengalami kenaikan harga disinyalir dipicu oleh faktor cuaca sampai banjir di beberapa daerah. Hal itu memicu gagal panen.  Berbeda dengan bawang putih. Aminullah berpendapat bahwa seharusnya tidak perlu sampai ikut-ikutan naik. "Tetapi kalau bawang putih ini kan produk impor dengan ritme atau siklus yang sudah terbaca setiap tahun," kata Aminullah kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/3).  Sejatinya bulan puncak permintaan bawang putih itu dapat diprediksi. Kemudian bawang putih rata-rata diimpor dari Tiongkok yang saat ini tidak terdapat masalah.  "Seharusnya bawang putih tidak perlu latah ikut-ikutan naik. Karena tidak ada hambatan alam dan fluktuasi harga internasional," tegas Aminullah.  Lebih jauh Aminullah menuturkan, FKP3 tengah menyoroti regulasi RIPH dan SPI. Menurutnya itu sumber masalah kenaikan harga. Sejatinya dengan adanya UU nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, terdapat banyak kemudahan impor atau prosedur bisnis. Apalagi UU Ciptaker dan PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang Pertanian tidak mengatur soal importasi produk pangan. Melainkan mengatur sarana hortikultura dan perbenihan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/26/01/2021/stok-bawang-putih-aman-175-ribu-ton-impor-belum-direalisasikan/">Stok Bawang Putih Aman, 175 Ribu Ton Impor Belum Direalisasikan</a>  Widyaningsih, salah satu importir bawang putih juga mengeluhkan susahnya proses impor. "Saat ini pengajuan RIPH bawang putih sedang ditutup, alasannya pembatasan dari pihak Kementerian Pertanian," ungkap Widyaningsih.  Dia menyebut, saat ini yang menjadi kendala dari pihak importir adalah GAP dan wajib tanam yang harus dilakukan sesuai RIPH.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/XnHi67-nTKY

Harga Bawang Putih Naik, Pedagang Pertanyakan Efek UU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Bawang-putih-surabaya.jpg" alt="JUMLAH PEMBELI MENURUN: Riamah, pedagang Pasar Keputran, melayani pembeli bawang putih. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JUMLAH PEMBELI MENURUN: Riamah, pedagang Pasar Keputran, melayani pembeli bawang putih. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pedagang mulai merasa cemas dengan kondisi harga jual bawang putih. Setiap terjadi kenaikan harga, mereka merasa menjadi pihak tertuduh. Mereka mengklaim telah berusaha tidak menaikkan harga bawang putih dengan mengambil margin keuntungan yang sangat tipis.  Ketua Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pangan Indonesia Umar Anshori mengklaim distributor tidak bisa menaikkan harga <a href="https://www.jawapos.com/tag/bawang-putih/">bawang putih</a> begitu saja. Kenaikan harga bawang putih setiap awal tahun lebih dipicu oleh harga beli dari importir terus mengalami kenaikan. Hal itu membuat para pedagang ikut menjual ke konsumen akhir dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya.  Menurut Umar Anshori, selama ini pedagang selalu menjadi tertuduh dan kambing hitam ketika <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-bawang-putih/">harga bawang putih</a> naik. Tidak hanya itu, pedagang kerap menjadi sasaran razia satgas pangan. Padahal ketika barang tidak ada, pedagang rela antre dari subuh untuk mendapatkan bawang putih.  "Itupun jumlahnya dibatasi hanya satu sampai dua sak per orang. Itu seperti kejadian tahun lalu," jelas Umar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/2).  Kerisauan serupa juga diakui Wandi, salah seorang pedagang bawang putih di Mojosari. Dia menyangkal kenaikan harga bawang putih dilakukan oleh pedagang semata. “Kalau dibilang kami menaikkan harga bawang putih adalah salah besar," tegasnya.  Wandi bercerita, pada Senin lalu dirinya membeli bawang putih dari importir seharga Rp 18.250 per kilogram. Padahal distributor masih jual eceran di harga yang sama. Akhirnya, distributor mau tidak mau harus menjual di atas Rp 18.250 per kilogram supaya ada keuntungan. Minimal harus menjual Rp 18.500. Margin Rp 250 per kg itu untuk menutupi ongkos pengiriman, biaya penyusutan, dan keuntungn bersih. "Paling kami hanya ambil keuntungan Rp 100 per kilogram."  Dia menilai kenaikan harga bawang dipicu regulasi di tingkat regulator. Akibatnya <a href="https://www.jawapos.com/tag/impor-bawang-putih/">impor</a> jadi terlambat. "Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh Tiongkok dan importir untuk memainkan harga," jelas Wandi.  Di pihak lain, Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Valentino menyebut bahwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/stok-bawang-putih/">stok bawang putih</a> masih aman sampai Maret. Volumenya diperkirakan mencapai 175.000 ton.  Menurut Valentino, terjadinya kenaikan harga bawang putih yang berulang setiap Februari adalah fenomena yang biasa. Untuk menghindari kenaikan itu, pihaknya mengusulkan adanya transparansi dalam hal penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Persetujuan Impor (SPI). "Semakin cepat dikeluarkannya RIPH dan SPI bagi Pusbarindo semakin senang," ujarnya.  Dia mengklaim, kalau penerbitan RIPH dan SPI juga sudah transparan, maka harga dapat dikendalikan. Jikapun tetap terjadi kenaikan harga, dia menunding pasti dilakukan oleh pihak distributor atau pedagang.  "Kalau sampai Maret, SPI belum keluar biasanya mereka itu menaikkan harga. Kalau SPI cepat keluar, tidak ada putar jalur bagi distributor dan pedagang untuk menaikkan harga," katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/04/02/2021/harga-bawang-putih-naik-stok-diperkirakan-sampai-maret-2021/">Harga Bawang Putih Naik, Stok Diperkirakan Sampai Maret 2021</a>  Sementara itu, Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto sudah mengendus potensi kenaikan harga bawang putih pada Maret, April, dan Mei mendatang. Pasalnya, selama lima tahun terakhir konsisten terjadi kenaikan harga di setiap tiga bulan tersebut. "Selama ini kenaikan bawang putih di pasar terjadi karena keran impor selalu telat dibuka. Padahal konsumsi per tahunnya bisa diprediksi," ujarnya.  KPPU, kata Taufik, merekomendasikan Kemendag dan Kementan untuk mempermudah perizinan impor bawang putih di dalam negeri. Selama ini kebutuhan bawang putih memang dipasok dari impor karena kebutuhan belum bisa dicukupi oleh petani dalam negeri.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=D-VmxfIAs2M

Harga Bawang Putih Naik, Pedagang Mulai Cemas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bawang-Putih-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih" width="100%">
<figcaption>Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura berkomitmen untuk menjaga stabilitas pangan nasional di tengah Covid-19. Salah satunya adalah komoditas strategis horikultura, yaitu bawang putih.  Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, untuk stabilisasi pasokan dan harga, impor produk hortikultura hanya dapat dilakukan oleh BUMN yang mendapat penugasan dari kementerian terkait.  Saat ini, Kementan juga telah menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) lebih dari 70 perusahaan dengan total volume 600 ribu ton.  "Ini berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas bidang perekonomian tingkat menteri. Apabila ini (impor) semua direalisasikan, cukup untuk kebutuhan satu tahun," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4).  Berdasarkan data dari Badan Karantina, baru sedikit bawang putih yang masuk ke Indonesia sampai dengan 7 April 2020 sekitar 36 ribu ton. Hal ini disebabkan harga yang mahal di Tiongkok, karena belum memasuki musim panen raya dan jatuhnya nilai rupiah yang membuat importir enggan melakukan impor.  "Mereka (importir) menunggu panen raya di Tiongkok yang akan dimulai bulan Mei sampai Juli, sambil menunggu nilai rupiah menguat terhadap dollar" ujarnya.  Ia pun mengimbau agar para importir segera merealisasikan importase bawang putihnya. Tentunya ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan bawang putih terpenuhi.  "Pemerintah ingin agar masyarakat tenang, salah satu dari 11 kebutuhan bahan makanan pokok diharapkan tersedia dengan harga terjangkau, oleh karena itu saya minta agar importir yang sudah dapat RIPH segera merealisasikan impor bawang putihnya" tutup dia.

Kementan Minta Importir Segera Realisasikan RIPH Bawang Putih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor bawang putih

Berita Terkini