<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/INDUSTRI-TEKSTILE.jpeg" alt="Ilustrasi pekerja di industri Tekstile dan Produk Tekstile (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja di industri Tekstile dan Produk Tekstile (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewaspadai prediksi International Monetary Fund (IMF) yang menyebut perekonomian dunia tahun ini akan tergelincir hingga negatif 3 persen imbas pandemi Covid-9. Bahkan perdagangan dunia diprediksi terkontraksi 11 persen.  Sementara, Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) juga memperkirakan perdagangan dunia akan terkoreksi cukup dalam, antara negatif 13 hingga negatif 32 persen. Pelaksana Tugas (Plt), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Srie Agustina menyebut, meskipun perdagangan Indonesia masih dapat menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun proyeksi global itu perlu diwaspadai.  "Kita waspadai (penurunan impor) karena itu menunjukkan kegiatan industri dalam negeri tidak terlalu bergerak dan kemungkinan terganggu," ujarnya dalam virtual conference, Senin (8/6).  Ia memaparkan, perdagangan Indonesia masih tumbuh positif terlihat dari neraca dagang periode Januari hingga April 2020 yang mencatatkan surplus sebesar USD 2,2 juta. Surplus tersebut dikontribusi oleh peningkatan ekspor produk Indonesia sebesar 0,44 persen (yoy) menjadi USD 53,95 miliar. Sedangkan impor mengalami penurunan 7,78 persen (yoy) menjadi USD 51,71 miliar.  Jika digolongkan dalam penggunaan barang, maka impor pada periode tersebut terdiri dari impor bahan baku sebesar 75,5 persen, impor barang modal sebesar 15,1 persen, dan serta impor barang konsumsi sebesar 9,4 persen.  Nilai impor bahan baku mencapai USD 39,05 miliar atau turun 7,3 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara impor barang modal turun 14,1 persen. Sedangkan, impor barang konsumsi tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode sama 2019.  Dalam hal ini, kata dia, pihaknya tengah mewaspadai penurunan sejumlah impor bahan baku dan barang modal. Sebab, hal ini menunjukkan terganggunya produksi di sektor tertentu. "Itu merupakan indikator terganggunya produksi sejumlah industri akibat pandemi Covid-19," pungkasnya.

Kemendag Waspadai Penurunan Impor Bahan Baku dan Barang Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mendag-impor-bahan-baku-dan-barang-modal-jangan-dihalangi_m_.jpg" alt="Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat mengisi Kuliah Umum di Universtias Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Selasa (26/2)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat mengisi Kuliah Umum di Universtias Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Selasa (26/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui tingginya angka impor Indonesia.&nbsp;Kendati demikian, dirinya mengaku tak terlalu khawatir&nbsp;terhadap kondisi itu. Enggar mengatakan, tingginya angka impor hanya terjadi pada bahan baku dan barang modal. Menurutnya, itu masih wajar. Sebab, pada akhirnya industri dalam negeri juga yang akan membutuhkan. Hanya saja memang tidak akan terlihat dalam jangka pendek. "Mayoritas yang diimpor masih dari kategori bahan baku dan barang modal. Pada dasarnya, untuk mengisi kebutuhan dalam negeri dan untuk ekspor itu meningkat," kata Enggar di Surabaya, Selasa (26/2). Untuk itu, dirinya berharap tidak ada halangan apapun dalam hal impor bahan baku dan barang modal. Meski, dirinya sadar bahwa ada yang namanya ketergantungan terhadap impor. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan dirinya agar menyiapkan industri pengganti bahan baku dan barang modal. Enggar menyatakan telah menyiapkan indistri penggantinya. "Makanya, impor bahan baku dan barang modal jangan dihalangi. Karena kita perlu. Meski presiden telah mewanti-wanti ketergantungan untuk bahan baku, segera diantisipasi," tambah Enggar. Begitu pula dengan impor barang konsumsi. Enggar menjamin tidak akan ada larangan apapun terkait impor barang konsumsi.&nbsp; "Hanya kalau impor barang konsumsi, kita harus lebih hati-hati. Kita tidak boleh melarang. Tapi, hati-hati," tuturnya.

Mendag: Impor Bahan Baku dan Barang Modal Jangan Dihalangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lonjakan-impor-barang-konsumsi-picu-naiknya-defisit-neraca-perdagangan_m_.jpg" alt="Ilustrasi ekspor-impor di pelabuhan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ekspor-impor di pelabuhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Impor barang modal ternyata buka jadi satu-satunya komponen membengkaknya defisit neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia juga mengalami lonjakan signfikan untuk impor barang konsumsi. Padahal, tahun lalu pemerintah menaikkan pajak penghasilan (PPh) impor barang konsumsi. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun lalu impor barang konsumsi tumbuh paling tinggi, yakni 22,03 persen. Pertumbuhan impor bahan baku dan penolong mencapai 20,06 persen, serta impor barang modal naik 19,54 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, meski total impor barang konsumsi naik 22,03 secara year-on-year (yoy), secara harian impor barang konsumsi hanya meningkat 0,5 persen sejak PPh impor barang konsumsi naik pada September 2018. Secara harian, pertumbuhan impor barang konsumsi dapat ditekan. &rsquo;&rsquo;Rata-rata impor harian untuk 719 komoditas barang menurun 12,9 persen. Lalu, impor harian untuk 210 komoditas barang mewah juga turun 15,4 persen,&rsquo;&rsquo; katanya setelah rapat bersama anggota Komisi XI DPR seperti dikutip Jawa Pos, Kamis (17/1). Pemerintah melihat impor barang konsumsi, terutama yang masuk kategori barang mewah, turun lebih cepat. Impor barang konsumsi biasa atau yang bukan barang mewah masih naik. Karena itu, pemerintah akan mencari cara agar impor tersebut dapat ditekan. Caranya, memajukan industri yang mampu menyediakan substitusi barang impor tersebut. Kepala BPS Suhariyanto menuturkan, kondisi neraca perdagangan Indonesia yang defisit USD 8,57 miliar seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah. Kondisi itu tidak bisa terus dibiarkan jika Indonesia ingin meraih stabilitas ekonomi. &rsquo;&rsquo;Kita harus meningkatkan ekspor. Kalau mengendalikan impor saja, tidak bisa,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Pengendalian impor yang salah bisa jadi bakal menghambat pertumbuhan industri manufaktur. Sebab, masih banyak industri manufaktur yang mengandalkan bahan baku impor. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyebutkan, efektivitas kebijakan penaikan PPh impor barang konsumsi belum terlihat. &rsquo;&rsquo;Efeknya terhadap penurunan barang konsumsi masih minimal,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sebab, impor barang konsumsi meningkat 19,4 persen (yoy) atau 13,3 persen (mtm) pada Oktober 2018. Sepanjang Oktober hingga Desember 2018, impor barang konsumsi masih tumbuh 10,7 persen (yoy), lebih tinggi daripada impor barang modal yang naik 6,7 persen. Memang, 75 persen impor barang adalah bahan baku dan penolong. Sebanyak 15,9 persen merupakan impor barang modal yang dibutuhkan untuk kegiatan produktif di dalam negeri. Namun, akselerasi impor ternyata tidak hanya terjadi pada kategori barang produktif, tetapi juga pada kategori barang konsumsi. Kuncinya memang terletak pada upaya substitusi dengan memajukan industri di dalam negeri. Di luar itu, secara total, volume impor nonmigas mengalami lonjakan 11 persen sepanjang 2018. Lebih pesat ketimbang pertumbuhan volume impor pada 2017 yang hanya 6,4 persen. &rsquo;&rsquo;Ini menunjukkan bahwa peningkatan permintaan domestik belum mampu diimbangi dengan produksi dalam negeri,&rsquo;&rsquo; tandas Faisal.&nbsp;

Lonjakan Impor Barang Konsumsi Picu Naiknya Defisit Neraca Perdagangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/impor-dibatasi-defisit-barang-konsumsi-turun-jadi-usd-12-miliar_m_204812.jpeg" alt="Ilustrasi kantor Badan Pusat Statistik (BPS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Badan Pusat Statistik (BPS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Maret 2018 mencapai USD 14,49 miliar atau naik 2,13 persen dibanding Februari 2018. Sebaliknya, jika dibandingkan Maret 2017 meningkat 9,07 persen. Secara spesifik, impor menurut golongan penggunaan barang, sektor barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 12,8 persen menjadi sebesar USD 1,20 miliar dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 1,37 miliar. "Penurunan yang tajam adalah impor beras. Karena impor beras dibatasi. Pada Februari kemarin lumayan tinggi," ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (16/4). "Selain karena pembatasan impor beras, komponen pesawat udara juga menyebabkan sektor barang konsumsi mengalami penurunan," tambahnya. Sementara itu, untuk sektor impor bahan baku penolong mengalami peningkatan sebesar 2,62 persen atau sebesar USD 10,8 miliar dibanding bulan sebelumnya yang hanya USD 10,5 miliar. "Yang meningkat agak besar itu raw sugar, karet," tuturnya. Untuk sektor impor barang modal juga tercatat mengalami kenaikan sebesar 8,99 persen atau setara USD 2,45 miliar dibanding bulan sebelumnya yang hanya USD USD 2,25 miliar. "(Impor) yang meningkat itu kompresor dan oil tanker. Adas juga mesin untuk membuat tissue," pungkasnya.&nbsp;

Impor Dibatasi, Defisit  Barang Konsumsi Turun Jadi USD 1,2 Miliar