<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/IMPOR-BARANG-664874265.jpg" alt="Ilustrasi aktiviitas ekspor impor di pelabuhan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktiviitas ekspor impor di pelabuhan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan ada lima negara terbesar asal barang impor yang masuk ke Indonesia. Impor paling besar berasal dari China. "Dari kegiatan importasi melalui barang kiriman ini kami mencatat 5 besar atau top five 5 besar asal barang. Didominasi tetap dari China, Hongkong, Singapur, Jepang, dan Amerika Serikat," kata Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi dalam Media Briefing "Melindungi UMKM dari Serbuan Produk Impor" di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10). "Ini yang setidaknya kecenderungannya di tahun 2021, 2022, dan 2023. Memang peringkat yang paling tinggi berdasarkan nilai devisa impor itu, impor dilakukan melalui China," sambungnya. Dia memastikan telah terjadi peningkatan impor barang kiriman sejak tahun 2021. Di mana sebagian besar barang kiriman hasil perdagangan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau E-Commerce sebesar lebih dari 90 persen. Jika dilihat dari statistik devisa impor, barang kiriman pada tahun 2021 tercatat China tercatat di posisi pertama dengan nilai devisa impor mencapai USD 186,9 juta atau 24,9 persen. Lalu disusul oleh Hongkong dengan nilai devisa impor sebesar USD 123,7 juta (16,5 persen), Singapura senilai USD 97,2 juta (13 persen), Jepang USD 53,8 juta (7,2 persen), dan Amerika Serikat senilai USD 51 juta (6,8 persen). Sementara itu, pada tahun 2022, impor tertinggi masih diduduki oleh China dengan nilai devisa impor mencapai USD 151,2 juta (21,4 persen). Kemudian, Hongkong USD 120 juta (17 persen), Singapura USD 112,5 juta (15,9 persen), Jepang USD 63,1 juta (8,9 persen), dan AS USD 51,4 juta (7,3 persen). Sedangkan hingga 31 Mei 2023, China masih menduduki sebagai negara asal impor tertinggi dengan nilai devisa impor mencapai USD 61,9 atau setara dengan 24,3 persen. "Kemudian Hongkong USD 38,6 juta (15,2 persen), Singapur USD 36,6 juta (14,4 persen), Amerika USD 21,1 juta (8,3 persen), dan Jepang sebesar USD 18,1 (7,1 persen)," tandasnya.

Ditjen Bea dan Cukai mencatat lima negara terbesar asal barang impor yang masuk ke Indonesia, Pertama berasal dari China.

5 Negara Asal Impor Barang Konsumsi Terbesar Indonesia, Salah Satunya Dari China

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PETI-KEMAS-EKSPOR-IMPOR-_MIFTAHULHAYAT-02-2.jpg" alt="Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2022 kembali mengalami surplus sebesar US$930 juta. Surplus ini menurun dibandingkan surplus" width="100%">
<figcaption>Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2022 kembali mengalami surplus sebesar US$930 juta. Surplus ini menurun dibandingkan surplus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan Indonesia tak akan bisa tumbuh jika porsi impor terus-terusan lebih besar daripada penggunaan produk dalam negeri.  Pasalnya, impor yang berlebihan bisa menghambat pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.  "Refleksikan ke diri maupun unit di tempat kerja kita masing-masing untuk memakai produk dalam negeri," kata Suahasil dalam acara "Seminar Leaders Talk PT PLN Series 2023" yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.  Dengan demikian, ia menilai penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru ekonomi di Indonesia.  &nbsp;  Penggunaan produk dalam negeri juga menjadi perhatian saat melakukan hilirisasi, yang juga merupakan sumber lainnya dalam pertumbuhan baru ekonomi di Tanah Air.  Jika hilirisasi dilakukan untuk barang impor, pada akhirnya uang yang dipakai pengusaha untuk membeli barang impor tidak akan berputar di dalam negeri dan menyejahterakan masyarakat.  Hilirisasi, kata Suahasil, merupakan kegiatan yang kini terus digencarkan pemerintah agar Indonesia bisa maju, keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, hingga menciptakan pendapatan per kapita yang lebih tinggi.  "Semua ini tidak bisa dilakukan tanpa manufaktur," ujarnya.  Maka dari itu, Pemerintah Indonesia saat ini mengeluarkan beberapa aturan untuk melarang ekspor sumber daya alam (SDA) tertentu secara mentah.  Dari aturan tersebut, harapannya SDA mentah bisa diolah terlebih dahulu di Tanah Air untuk meningkatkan nilai tambah dari SDA tersebut dan menumbuhkan industri.  Selain penggunaan produk dalam negeri dan hilirisasi, ia menyebutkan terdapat pula empat sumber pertumbuhan ekonomi baru lainnya, yaitu pemanfaatan ekonomi digital, pengembangan UMKM, pengembangan ekonomi hijau, dan transisi menuju energi terbarukan.

Pacu Produk Dalam Negeri, Wamenkeu Ingatkan Dampak Impor Terlalu Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ilustrasi-impor-barang.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Disadari atau tidak, berbagai macam barang baik elektrik maupun non elektrik di lingkungan sekitar adalah barang dari proses impor. Sebut saja televisi, handphone, tas, busana, peralatan dapur, sparepart mobil, dan banyak lagi.  Kegiatan impor sendiri merupakan salah satu solusi bagi pegiat bisnis untuk dapat bersaing di perkembangan pasar domestik maupun global yang berubah-ubah. Tiongkok adalah salah satu negara tujuan impor yang sangat populer di Indonesia karena memiliki bahan baku yang sangat murah, sehingga para pengusaha dapat memaksimalkan keuntungan demi perkembangan bisnisnya.  Masalahnya,  cukup banyak perusahaan yang mengalami kesulitan untuk melakukan proses impor karena beberapa kendala teknis. Mulai dari banyaknya dokumen yang diperlukan, sampai kesulitan dalam berbahasa asing.  "Kesusahan dalam impor menjadi kekhawatiran terbesar bagi masyarakat yang ingin memulai berbisnis impor. Kami memberikan layanan untuk memudahkan pengusaha barang impor dengan menangani percakapan bahasa asing dengan supplier, pembayaran mata uang asing, pembelian, dan pembuatan dokumen yang diperlukan," ujar Kristian Oktavio selaku owner layanan impor barang Tiongkok, Sunindo Cargo dalam keterangan resminya, Sabtu (5/11).  Kristian mengatakan, untuk mempermudah customer, perusahaannya yang berkantor di Kota Semarang, Jawa Tengah itu memberikan akses kemudahan biaya all in, seperti pajak, bea cukai, dan sebagainya. Customer, kata Kristian, juga tidak perlu mengurus dokumen.  "Customer hanya perlu membayar dan menunggu barang sampai ke tujuan," ujar Kristian yang juga menyebutkan bahwa pihaknya juga memberikan konsultasi gratis terkait pencarian barang, prediksi pasar, negosiasi supplier, pembayaran barang, pengiriman barang, dan pengurusan dokumen impor.  Kristian menerangkan, perusahaannya memiliki fitur website untuk live tracking keadaan barang yang diimpor agar customer bisa melihat keberadaan barang yang dibeli serta estimasi kedatangan barang. "Dengan demikian, customer dapat mendapat proses impor yang aman dan nyaman," ujarnya.  Lebih dari itu, Kristian memaparkan, kemudahan yang diberikan juga merupakan upaya dari memberikan solusi bagi masyarakat yang berkeinginan menjual barang impor di pasar lokal dengan keuntungan yang besar.  "Impor juga menjadi jawaban dari masyarakat untuk mendapatkan barang yang sedang trend di pasar internasional. Kami tentunya berharap masyarakat bisa terbantu dengan layanan yang kami berikan, sehingga mereka dapat menjual produk yang memiliki potensi penjualan bagus, berkaca dari pasar internasional," tutupnya.

Permudah Proses Impor Barang demi Perkembangan Pasar Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JOKOWI-BUKA-INACRAFT-2022-FEDRIK-TARIGAN-1-1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo Secara resmi membuka Pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara tersebut, menampilkan produk-produk kerajinan dan UMKM di" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo Secara resmi membuka Pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara tersebut, menampilkan produk-produk kerajinan dan UMKM di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan ancaman perombakan (reshuffle) kabinet. Kocok ulang kabinet dilakukan kalau para menteri masih tetap melakukan impor dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian.  "Saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian sama saja tapi itu bagian saya. Reshuffle," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang berlangsung di Bali, Jumat (25/3).  Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta kepada para menteri, gubernur, wali kota, dan bupati untuk memasukkan kebutuhan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-catalog. Sehingga, produk dalam negeri diharapkan bisa terdorong.  "Masukkan sebanyak-banyak. Saya minta kepada Kepala LKPP, Pak Nas. Kemarin 50 ribu sudah loncat ke 161 ribu masuk e-catalog. Akhir tahun harus bisa sampai tembus 1 juta. Lompatannya harus begitu. Kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke e-catalog," mantan wali kota Solo itu.  Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, UMKM jika didorong meningkatkan produksinya pasti mau masuk e-katalog. Sebab, mereka akan mendpaat investasi yang tinggi.  "Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum. UKM kita mau tidak mau berproduksi lagi, investasi lagi, mesin tambah kapastias, karena apa? Ordernya ada, ini captive uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, kok dibelikan barang impor? Gregetan saya," ujar Jokowi.  Lebih menyesalkan lagi, kata Jokowi, ada barang impor yang lantas dicap sebagai barang produksi dalam negeri. "Sering di markatplace ada yang namanya agregator, ngecap-ngecapin, heeh, jangan pikir kita gak ngerti, saya sudah peringaktan dua kali," tegasnya.  Atas penjabaran itu, Jokowi meminta kepada para menteri dan pejabat terkait untuk tidak melakukan pengadaan barang dan jasa secara impor. Uang APBN dibelanjakan bukan untuk membeli barang impor.  "Begitu saya lihat ini pengadaan barang dan jasa seperti apa, detil sekarang makro saja gak bisa, hilang pasti, target kita hilang, sekarang makro dilihat mikro dikejar. Cek yang terjadi, sedih, belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun, daerah, pak gubernur, wali kota, bupati Rp 535 triliun, lebih gede daerah," ucapnya.  "Sekali lagi, saya ulang pusat Rp 526 triliun, daerah Rp 535 triliun, BUMN jangan lupa saya detailkan lagi Rp 420 triliun, ini duit gede banget, besar sekali, gak pernah kita lihat dan kita, ini kalau digunakan kita gak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah bisa 1,71 persen," sambungnya menandaskan.

Reshuffle Kabinet Berpotensi Nyata jika Menteri Lakukan Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Screen-Shot-2022-01-24-at-10.52.50.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai pembangunan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Indra Arief/Antaraa" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai pembangunan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Indra Arief/Antaraa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden/">Presiden</a> Joko Widodo (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jokowi/">Jokowi</a>) mengungkapkan kekesalannya terkait budaya impor yang masih dilakukan kementerian/lembaga. Bahkan, Jokowi geram seragam dan sepatu TNI-Polri malah dibeli dari luar negeri.  Kepala negara menyayangkan, kegiatan impor produk-produk tersebut sebenarnya bisa diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.  "Coba, CCTV beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3).  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-kesehatan/">Kementerian Kesehatan</a> yang membeli alat kesehatan dengan impor. Menurut Jokowi alat kesehatan bisa dibeli dari produksi dalam negeri.  "Tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor mau diterus-teruskan? mau saya umumkan kalau saya jengkel," ungkap Jokowi.  Kepala negara juga menyinggung terkait traktor dan alat tulis yang disebut masih impor. Jokowi mengimbau jajarannya untuk tidak lagi membeli <a href="https://www.jawapos.com/tag/produk-impor/">produk impor</a>.  "Pensil, kertas, saya cek impor, pulpen, apa ini, kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti nggak sih? jangan-jangan kita nggak kerja detail. Sehingga nggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, stop, kita melompat semua kalau beli semua produk dalam negeri meloncat pertumbuhan ekonomi kita," tegas Jokowi.  Menurut Jokowi, dengan mulai membeli dan menggunakan produk dalam negeri, maka akan menimbulkan dampak positif. Langkah ini akan mendatangkan investasi, hingga membuka lapangan pekerjaan baru.  "Berarti akan ada <a href="https://www.jawapos.com/tag/investasi/">investasi</a>, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi bodoh banget kita ini," ucap Jokowi menandaskan.

Jokowi Geram Alkes Hingga Seragam TNI-Polri Dibeli dari Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JOKOWI.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memimpin rapat mengenai VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memimpin rapat mengenai VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden/">Presiden</a> Joko Widodo (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jokowi/">Jokowi</a>) menyinggung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipimpin <a href="https://www.jawapos.com/tag/nadiem-makarim/">Nadiem Makarim</a>. Kepala negara menyesalkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendikbudristek/">Kemendikbudristek</a> baru menghabiskan anggaran Rp 2 triliun untuk belanja barang dan jasa dari total anggara Rp 29 triliun.  "Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi pagi saya cek baru 2 triliun, ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3).  Tak hanya soal minimnya angka belanja barang dan jasa, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyesalkan, Kemendikbudristek banyak mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri. Karena itu, seharusnya tidak melakukan impor.  "Urusan masa beli bangku, beli kursi mau impor kita, laptop mau impor kita? kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diterus-terusin," cetus Jokowi.  Jokowi menyebut, membeli produk asing melalui cara <a href="https://www.jawapos.com/tag/impor/">impor</a> hanya menguntungkan negara-negara lain.  "Duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semua ke sini, barang yang kita beli barang dalam negeri," ucap Jokowi.  Menurut Jokowi, dengan mulai membeli dan menggunakan produk dalam negeri maka akan menimbulkan dampak positif. Langkah ini akan mendatangkan investasi, hingga membuka lapangan pekerjaan baru.  "Berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi bodoh banget kita ini," ucap Jokowi menandaskan.

Sentil Nadiem, Jokowi Kesal Kemendikbud Masih Beli Bangku-Laptop Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/kontainer-peti-kemas.jpg" alt="EKSPOR IMPOR: Ilustrsi kendaraan berat mengangkut kontainer di Terminal Petikemas, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EKSPOR IMPOR: Ilustrsi kendaraan berat mengangkut kontainer di Terminal Petikemas, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Bea Cukai telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019. Aturan ini akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020.  Dalam aturan, ini Bea Cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya USD 75 menjadi USD 3 per kiriman. Sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan normal.  Namun demikian, pemerintah juga merasionalisasi tarif dari semula berkisar 27,5 persen - 37,5 persen (bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP, dan PPh 20 persen tanpa NPWP) menjadi 17,5 persen (bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 0 persen).  Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat mengungkapkan bahwa meskipun bea masuk terhadap barang kiriman dikenakan tarif tunggal, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap masukan yang disampaikan pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dari luar negeri.  “Hal ini mengakibatkan produk tas, sepatu, dan garmen dalam negeri tidak laku. Seperti yang diketahui beberapa sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk-produk Tiongkok,” ujarnya, Selasa (14/1).  Melihat dampak yang disebabkan dari menjamurnya produk-produk tersebut, pemerintah telah menetapkan tarif bea masuk normal untuk komoditi tas, sepatu, dan garmen sebesar 15 persen-20 persen untuk tas, 25 persen-30 persen untuk sepatu, dan 15 persen-25 persen untuk produk tekstil dengan PPN sebesar 10 persen , dan PPh sebesar 7,5 persen hingga 10 persen.  “Penetapan tarif normal ini demi menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan atau level playing field antara produk dalam negeri yang mayoritas berasal dari IKM dan dikenakan pajak dengan produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum,” ujar Syarif.  Syarif mengimbau kepada masyarakat, khususnya perusahaan jasa titipan (PJT), untuk menaati aturan tersebut dengan tidak melakukan modus pelanggaran antara lain memecah barang kiriman (splitting) atau memberitahukan harga di bawah nilai transaksi (under invoicing). Dalam menyusun perubahan aturan ini, pemerintah telah melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan aturan yang inklusif serta menjunjung tinggi keadilan dalam berusaha.  “Perubahan aturan ini merupakan upaya nyata pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk mengakomodir masukan para pelaku industri dalam negeri khususnya IKM. Diharapkan dengan adanya aturan baru ini, fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman (de minimus value) dapat benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri,” tutupnya.

Aturan Baru Tentang Impor Barang Kiriman Mulai Berlaku 30 Januari 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-dpr-harapkan-pembatasan-impor-tak-ganggu-industri-dalam-negeri_m_.jpg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung upaya pemerintah membatasi barang impor." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung upaya pemerintah membatasi barang impor.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan dukungannya atas ikhtiar pemerintah menjaga transaksi berjalan yang saat ini mengalami defisit hingga 3 persen. Salah satu opsi yang tengah dikaji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah menerapkan pembatasan atas 900 produk impor di sektor konsumsi. &ldquo;Pimpinan DPR mendukung rencana pemerintah membatasi produk-produk impor untuk konsumsi,&rdquo; ujar Bambang di Jakarta, Selasa (28/9). Namun, Bamsoet -panggilan kondangnya- meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendata jenis produk impor konsumsi yang akan dibatasi. Menurutnya, pembatasan tidak boleh mengganggu ataupun mematikan aktivitas produksi industri dalam negeri.&ldquo;Investasi dan produksi di dalam negeri harus terjaga,&rdquo; tegasnya. Oleh karena itu Bamsoet meminta Kemendag berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia untuk mengkaji dampak pembatasan impor tersebut. Menurutnya, pemerintah sebaiknya meminta pendapat kalangan usaha dalam menyusun jenis barang impor yang akan dibatasi.&ldquo;Agar tidak menimbulkan gejolak dalam negeri,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, jika kebijakan pembatasan produk impor itu diterapkan maka pemerintah harus secara ketat mengawasinya. Harapannya, Kemenperin juga bisa menggenjot penggunaan bahan konsumsi dalam negeri. Menurut Bamsoet, pembatasan impor justru bisa menjadi momentum bagi pemerintah menggenjot industri dalam negeri. &ldquo;Agar kualitas produksinya meningkat sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri,&rdquo; pungkasnya.

Ketua DPR Harapkan Pembatasan Impor Tak Ganggu Industri Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/catat-barang-bawaan-penumpang-seharga-usd-500-bebas-bea-masuk_m_178024.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010. Revisi peraturan ini dilakukan dengah mengedepankan kemudahan, simplifikasi prosedur, kepastian layanan, dan transparansi. Dalam aturan baru ini, pemerintah melakukan terobosan dari sisi kebijakan. Pertama, pemberian fasilltas kepada barang-barang impor yang dibawa penumpang, termasuk kategori barang pribadi penumpang. Aturan ini juga memberikan penegasan dan kepastian penyelesaian atas barang-barang impor yang dibawa penumpang yang tergolong sebagai bukan barang pribadi. "Kedua, penyederhanaan pengenaan tarif bea masuk yang sebelumnya dihitung item per item barang, sekarang menjadi hanya tarif tunggal yaitu 10 persen. Hal ini sesuai dengan praktik internasional penggunaan tarif tunggal yang juga diberlakukan oleh Singapura (7 persen). Jepang (15 persen), dan Malaysia (30 persen)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Kamis (28/12). Menurutnya, hal itu akan memberi kemudahan prosedur bagi para penumpang yang akan membawa barang-barang ke luar negeri untuk dibawa kembali ke Indonesia, sehingga pada saat tiba di bandara Indonesia mendapatkan kepastian dan kelancaran pengeluarannya. Dia mencontohkan, seseorang yang akan berekreasi ke Singapura dengan membawa sepeda Iipat agar memberitahu petugas Bea Cukai di Terminal Keberangkatan dan menunjukkan bukti pemberitahuan tersebut pada saat kembali ke Indonesia. "Prosedur ini akanmemudahkan petugas untuk mempercepat proses clearance dan tidak dikenakan pungutan apapun," terangnya. Selain itu, beleid tersebut nantinya akan mengakomodasi ekspor barang yang sifat atau nilainya memerlukan penanganan khusus melalui pembawaan oleh penumpang, misalnya ekspor perhiasan dari emas. "Dengan demikian, ekspor tersebut secara administrasi tercatat resmi dan bisa dipakai sebagai bukti perpajakan," jelas Sri Mulyani. Terakhir, dalam aturan tersebut pemerintah akan menaikkan nilai pembebasan bea masuk (de minimis value) untuk barang pribadi penumpang dad semula Free On Board (FOB) USD 250 per orang menjadi FOB USD 500 per orang, dan menghapus istilah keluarga untuk barang pribadi penumpang. "Ini akan lebih mempermudah masyarakat biar bisa lebih banyak bawanya," tandasnya. Nantinya, aturan tersebut masih harus menunggunya persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sehingga dirinya belum bisa menjelaskan detil peraturan penggantinya.

Catat! Barang Bawaan Penumpang Seharga USD 500 Bebas Bea Masuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor barang

Berita Terkini