<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230116-WA0027.jpg" alt="Caption: Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi impor baja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (16/1). Foto: Ridwan" width="100%">
<figcaption>Caption: Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi impor baja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (16/1). Foto: Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan, mantan analis muda Ditjen Daglu Kemendag Tahan Banurea tidak mempunyai kapasitas, dalam menerbitkan surat penjelasan terkait impor besi atau baja.  Hal ini diungkapkan Wisnu saat bersaksi untuk terdakwa kasus dugaan korupsi impor baja, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (16/1). "Tidak punya hak intervensi (dalam menerbitkan surat penjelasan)," kata Indrasari Wisnu Wardhana.  Kasus dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2016-2021. Tak dipungkiri, saat itu Indrasari Wisnu Wardhana masih menjabat sebagai Dirjen Daglu Kemendag. "Yang saya tahu 2020, saya yang menandatangani," ucap Wisnu.  Indrasari mengutarakan, Tahan Banurea saat itu yang menjabat kepala seksi tidak berwenang dalam mengintervensi, apalagi menerbitkan surat penjelasan terkait importasi besi baja. "Selaku kepala seksi tidak memiliki kapasitas terkait sujel, karena di bawah kewenangan Kasubid," tegas Wisnu.  Dalam kasus ini, Kepala Seksi Aneka Barang Industri pada Direktorat Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan periode 2018-2020 Tahan Banurea, didakwa bersama Penanggung Jawab PT Meraseti Logistik Budi Hartono Lunardi dan Taufiq selaku Karyawan Meraseti Logistik merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 triliun.  Keduanya didakwa merugikan keuangan negara dalam kasus impor baja dan turunannya di Kementerian Perdagangan pada periode 2016-2021.

Indrasari: Tahan Banurea Tak Punya Kewenangan Intervensi Impor Baja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/komjak.jpg" alt="Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Barita LH Simanjuntak (ANTARA/Kodir-Dok.)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Barita LH Simanjuntak (ANTARA/Kodir-Dok.)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) Barita Simanjuntak meyakini tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung akan menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi impor baja dan berani mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat. “Tidak ada kompromi terhadap para pelaku kejahatan tersebut yang mengorbankan kepentingan rakyat, dan menghambat upaya bangsa kita mewujudkan cita-cita pembangunan nasional,” ujar kata Barita seperti dikutip Antara di Jakarta, Minggu (16/10). Menurut dia, penyidik jaksa harus independen dalam menegakkan hukum sehingga tidak boleh ada kompromi dengan pihak yang diduga terlibat. Tentu, proses penyidikan kasus dugaan korupsi impor baja ini harus ditangani secara profesional dan transparan. Lalu, Barita percaya kepada penyidik jaksa memeriksa Veri Anggrijono selaku Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dalam kasus ini. Ia meyakini penyidik jaksa sudah paham apa yang harus dilakukan, apa persoalan hukumnya, dan siapa saja yang perlu dimintai keterangan serta bertanggungjawab dalam perkara tersebut. “Itulah gunanya penyidikan sehingga terang benderang semua duduk masalahnya. Bila ada ditemukan perbuatan melawan hukum, tentu proses hukumnya pasti berjalan. Ini sudah terbukti dalam penanganan kasus-kasus mega korupsi sebelumnya oleh jajaran Jampidsus Kejaksaan,” ucapnya. Sebelumnya, sejumlah massa yang menamakan diri Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) berunjuk rasa di depan Kejaksaan Agung meminta jaksa mendalami keterangan Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono terkait dugaan kasus korupsi impor baja periode 2016-2021. “Di pihak Kemendag hanya seorang staf atau suruhan saja yang dijadikan tersangka bukan pengambil kebijakan. Kami minta Kejagung jangan bermain mata di kasus ini,” kata Ketua KAMI Sultoni. Di sisi lain, Ketua Harian DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Jerry Massie mengatakan saat ini publik sedang menunggu keberanian Jaksa Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi impor besi atau baja. “Keberanian dan ketegasan Kejaksaan Agung sedang ditunggu publik. Jangan sampai kasus ini menurunkan kredibilitas Kejaksaan Agung. Semua yang terlibat harus dihukum sesuai UU yang berlaku,” tutur Jerry menegaskan.

Komjak Yakin Jaksa Akan Usut Tuntas Soal Impor Baja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/serbuan-produk-impor-tak-hambat-pembangunan-klaster-baja-cilegon_m_.jpg" alt="Ilustrasi pabrik baja" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik baja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan memelototi produk baja impor. Khususnya yang tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia (SNI). Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) mengamankan sementara produk baja yang diduga tidak ber-SNI senilai Rp 41,68 miliar di sebuah perusahaan di Kabupaten Serang, Banten, Selasa (9/8).  "Kemendag merespons adanya informasi maraknya importasi bahan baku baja lembaran lapis seng (BjLS) dan galvanized steel coils with aluminium zinc alloy (BjLAS) asal Tiongkok serta peredaran produk BjLS tidak memenuhi kualitas yang disyaratkan secara teknis. Setelah diuji, produk-produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan SNI," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.  Zulhas menyebutkan, pelaku usaha diduga telah mengimpor bahan baku dari Tiongkok berupa galvanized steel coils yang tidak memenuhi standar, memproduksi BjLS yang tidak sesuai SNI, dan memperdagangkan produk tersebut tanpa memiliki Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).  "Pelaku usaha juga memperdagangkan dengan harga jual yang lebih murah. Hal itu menimbulkan persaingan tidak sehat karena dapat mematikan industri dalam negeri untuk produk sejenis," tuturnya.  Indonesia tercatat masih bergantung pada baja impor, terutama pada baja small section seperti profil I dan H. Ketua Klaster Flat Product Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) Melati Sarnita melihat ada beberapa faktor yang mengakibatkan terus meningkatnya impor baja. Di antaranya, kondisi overload yang terjadi di Tiongkok yang memiliki produksi sebesar 1,03 miliar ton pada 2021.  "Maraknya praktik unfair trade seperti dumping dan circumvention. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan membanjirnya produk baja karbon maupun baja paduan impor yang penggunaannya sama dengan baja karbon," ujarnya.  Faktor pendorong lainnya adalah masih banyaknya peredaran produk baja yang tidak sesuai dengan SNI. Baik pada produk hulu, antara (intermediary), maupun hilir (turunan). Tentu, unfair trade tersebut memberikan dampak terhadap produsen baja nasional karena kondisi persaingan tidak berada pada level yang sama sehingga mengakibatkan menurunnya utilitas produsen besi baja dalam negeri.  "Negara berisiko kehilangan penerimaan pajak barang impor serta dapat mengancam keselamatan dan keamanan pengguna baja atas peredaran produk yang tidak sesuai SNI," tutupnya.  TREN PRODUKSI BAJA INDONESIA  Tahun | Kisaran Produksi  2017 | 7,9 juta ton  2018 | 10 juta ton  2019 | 10,9 juta ton  2020 | 12,9 juta ton  2021 | 12,5 juta ton  Sumber: IISIA

Zulhas: Peredaran Produk Baja Tak Sesuai SNI Matikan Industri Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lawan-korupsi-polres-di-aceh-janjikan-imbalan-10-persen-bagi-pelapor_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Polres Aceh Tenggara berupaya memerangi korupsi di wilayah hukumnya. Mereka menjanjikan masyarakat imbalan 10 persen dari nilai korupsi yang dilaporkan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Polres Aceh Tenggara berupaya memerangi korupsi di wilayah hukumnya. Mereka menjanjikan masyarakat imbalan 10 persen dari nilai korupsi yang dilaporkan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kejaksaan Agung (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kejagung/">Kejagung</a>) menggeledah kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta beberapa lokasi lainnya di Jakarta dan Banten. Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya.  Total ada lima lokasi yang didatangi penyidik Kejagung pada Senin (21/3). Pertama, data center pada Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Setjen Kemendag.  ”Dilakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik berupa satu unit flash disk merek Sandisk warna merah-hitam,” terang Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kemarin (22/3).  Di flash disk tersebut terdapat 27 file rekap surat penjelasan enam importir dan rekap surat penjelasan bidang aneka tambang industri.  Lokasi berikutnya masih di Kemendag, yakni Direktorat Impor <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendag/">Kemendag</a>. Dari sana diamankan sejumlah barang bukti yang terdiri atas personal computer, laptop, telepon genggam, dokumen surat penjelasan dan persetujuan impor terkait dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/impor-besi/">impor besi</a> dan baja, serta uang Rp 63.350.000.  Kantor PT Intisumber Bajasakti di Jalan Pluit Utara Raya, lanjut Ketut, menjadi lokasi ketiga yang digeledah tim penyidik Kejagung. Dari lokasi tersebut, tim juga menyita sejumlah dokumen. ”Dilakukan penyitaan terhadap dokumen BC 2.0 terkait dengan pemberitahuan impor barang besi dan baja,” jelas Ketut.  Lokasi keempat yang digeledah adalah kantor PT Bangun Era Sejahtera di Kota Tangerang, Banten. Serupa dengan lokasi ketiga, dari lokasi tersebut Kejagung mengamankan dokumen BC 2.0 terkait dengan pemberitahuan impor barang besi dan baja. Kemudian, ada faktur penjualan 2017–2020 yang turut disita. Bukan hanya itu, penyidik Kejagung juga menyita dokumen daftar rekening bank atas nama PT Bangun Era Sejahtera.  Sasaran penggeledahan kelima adalah kantor PT Perwira Adhitama Sejati di Jakarta Utara. Ketut menyebutkan, barang bukti yang diamankan dari lokasi tersebut terdiri atas dua hard disk eksternal, dokumen BC 2.0 terkait dengan pemberitahuan impor barang besi dan baja, dokumen laporan keuangan, dokumen angka pengenal impor umum, serta izin usaha industri.  Ketut menjelaskan, dalam kasus dugaan korupsi tersebut, ada enam perusahaan yang mengimpor baja paduan menggunakan surat penjelasan atau pengecualian perizinan impor. Surat itu diterbitkan direktur impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag. ”Atas dasar permohonan dari importir dengan alasan digunakan dalam rangka pengadaan material konstruksi proyek pembangunan jalan dan jembatan,” jelasnya.  Permohonan diajukan dengan dalih telah ada perjanjian kerja sama beberapa perusahaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bumn/">BUMN</a>. Yakni, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Nindya Karya, dan PT Pertamina Gas (Pertagas). ”Ternyata (empat perusahaan BUMN itu) tidak pernah melakukan kerja sama pengadaan material besi, baja, dan baja paduan dengan enam importir tersebut,” jelas Ketut.  Setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejagung, ditemukan indikasi penyimpangan penggunaan surat penjelasan terkait dengan pengecualian perizinan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya. Penyimpangan itu dilakukan enam importir yang terdiri atas PT Jaya Arya Kemuning, PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, dan PT Perwira Adhitama.  Mengenai jumlah kerugian keuangan negara dari kasus tersebut, Ketut belum bisa menyampaikan. Sebab, masih dilakukan tahap penghitungan. ”Jadi, kerugian riilnya belum ada,” imbuh Ketut.  Dalam waktu dekat, dia memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam kasus tersebut dicegah bepergian ke luar negeri. Sementara itu, pemeriksaan saksi-saksi terus berjalan. Kemarin tim penyidik meminta keterangan dua saksi dari bea cukai.  ”Saksi-saksi yang diperiksa UB selaku direktur fasilitas kepabeanan pada Ditjen Bea dan Cukai serta RFDT selaku direktur teknis kepabeanan pada Ditjen Bea dan Cukai,” terang Ketut.

Kejagung Sidik Dugaan Korupsi Impor Besi-Baja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/baja.jpg" alt="Ilustrasi industri baja frizal/jawapos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi industri baja frizal/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku usaha dalam negeri mengeluhkan kenaikan volume impor baja tahun lalu. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikannya mencapai 23 persen, yang semula 3,9 juta ton pada 2020 menjadi 4,8 juta ton pada 2021.  Lewat diskusi yang dihelat Jumat (4/2), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan The Indonesian Iron &amp; Steel Industry Association (IISIA) menganalisis penyebab tingginya impor baja serta memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah. Ketua Umum Bidang Perbankan dan Keuangan BPP Hipmi Anggawira menyebutkan bahwa tantangan sektor investasi baja nasional harus dihadapi dengan serius.  Hipmi menyayangkan membanjirnya produk baja impor karena merusak tatanan pasar domestik. Serta, berdampak negatif terhadap iklim investasi industri baja di Indonesia yang menjadi tidak menarik.  "Kalau investasi mandek, itu akan menghambat implementasi pembangunan klaster industri baja 10 juta ton di Cilegon yang telah dicanangkan pemerintah dan ditargetkan selesai pada 2025," ujarnya.  Menurut Anggawira, investasi industri baja yang telah ditanamkan PMDN maupun PMA hingga saat ini telah mencapai USD 15,2 miliar atau setara Rp 215 triliun. Angka tersebut merupakan nilai investasi yang sangat besar.  "Jika impor tidak dijaga, jangankan mencari keuntungan, untuk balik modal saja tentu akan sulit," ujar Anggawira yang juga menjabat komite investasi di Kementerian Investasi tersebut.  Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar menyampaikan bahwa kondisi utilitas produsen baja nasional saat ini rata-rata baru mencapai 40 persen dari idealnya 80 persen. Angka itu tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan industri lain. Misalnya, keramik.  "Dengan tingkat utilitas yang hanya 40 persen, investor di industri baja tentu akan berpikir berkali-kali. Serangan impor juga dilakukan dengan berbagai macam cara oleh para trader. Untuk itu, Kadin berharap pemerintah konsisten menerapkan peraturan yang ada. Khususnya mengendalikan impor dan menjaga investasi yang sudah ditanamkan," ucapnya.  Ketua Cluster Flat Product Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional/The Indonesian Iron &amp; Steel Industry Association (IISIA) Melati Sarnita menambahkan, impor baja yang masuk ke pasar dalam negeri diindikasikan banyak yang dilakukan dengan cara unfair trade. Misalnya, dumping dan circumvention atau pengalihan pos tarif.  "Pengajuan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), baik yang perpanjangan maupun yang baru, sudah kami sampaikan. Besar harapan kami pemerintah bisa memberlakukan kebijakan trade remedies seperti yang negara-negara lain sudah lakukan," ujar Melati.  KINERJA SEKTOR INDUSTRI BAJA  Penanaman Modal  Tahun | Kisaran Investasi  2020 | USD 94,8 miliar  2021 | USD 170,4 miliar  2022 | USD 215 miliar  Proyeksi Kebutuhan Dalam Negeri  Tahun | Kebutuhan  2020 | 16,65 juta ton  2021 | 17,82 juta ton  2022 | 19,00 juta ton  Sumber: IISIA

Hipmi Sebut Membanjirnya Impor Rusak Tatanan Industri Baja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/AGUS-KARTA.jpeg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Industri baja termasuk sektor penting yang terus dibina dari sisi hulu sampai hilir oleh Kementerian Perindustrian. Hal itu terkait dengan bahan baku sektor infrastruktur serta peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).  "Kami di sektor baja berhasil menurunkan impor sebesar 35 persen tahun lalu," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.  Agus menambahkan, Kemenperin tak hanya mengatur industri baja di sektor hilir, tapi juga mengharmonisasikannya dari sektor hulu, intermediate, hingga sektor hulu. Langkah itu diperlukan agar bisa saling mendukung, terutama berkaitan dengan bahan baku.  Menperin menyebutkan, industri baja nasional membutuhkan lima smelter baru untuk memenuhi kebutuhan baja nasional. Lima smelter tersebut digunakan untuk mengolah iron ore menjadi slab, bloom, dan billet yang selama ini masih banyak diimpor.  "Smelter baru guna mencapai target substitusi impor baja dan substitusi impor industri secara umum yang secara umum targetnya 35 persen dari baseline 2019," bebernya.  Sementara itu, Chairman Asosiasi Besi dan Baja Nasional/The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim berpendapat bahwa kenaikan volume impor besi dan baja dikhawatirkan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2021. Pemerintah pun diharapkan dapat mengambil langkah yang cepat sebagai upaya antisipasi atas kemungkinan dampak negatif terhadap industri nasional.  Negara lain, lanjut Silmy, baik di regional maupun global, telah aktif menerapkan kebijakan trade remedies untuk melindungi pasar dalam negerinya. Sebagaimana, misalnya, Thailand telah mengumumkan putusan final antidumping definitif untuk impor baja lapis aluminium seng (BjLAS) yang berasal dari Tiongkok dan Korea Selatan untuk jangka waktu 5 tahun.  Malaysia juga telah memberlakukan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor baja tahan karat canai dingin dalam bentuk kumparan, lembaran, atau bentuk lainnya yang berasal atau diekspor dari Indonesia dan Vietnam.  TREN IMPOR BESI DAN BAJA  Tahun | Volume (Juta Ton)  2016 | 13  2017 | 13,1  2018 | 14,5  2019 | 16,1  2020 | 11,3  Sumber: BPS

Menperin Klaim Tahun Lalu Berhasil Turunkan Impor Baja 35 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Direktur-Kriminal-dan-Umum-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Tubagus-Ade-Hidayat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Direktur Kriminal dan Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat" width="100%">
<figcaption>Direktur Kriminal dan Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polda Metro Jaya tengah melengkapi petunjuk Jaksa terkait berkas penyidikan kasus impor besi baja siku berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu dengan kualitas rendah. Kerugian negara pun ditaksir mencapai Rp 2,7 triliun.  Berkas ini sebelumnya telah dikembalikan jaksa atau P-19 dengan sejumlah petunjuk, baik formil maupun material. DirKrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, menuturkan tim penyidik Metro Jaya sedang melengkapi kembali berkas tersebut berdasarkan petunjuk jaksa.  “Sudah dikirim pemberkasan dan dikembalikan oleh JPU ke penyidik. Sekarang sedang dilengkapi berkasnya,” ungkap Tubagus saat dihubungi, Selasa (15/9).  Namun, Tubagus enggan membeberkan kekurangan materi pada berkas kasus. “Itu masuk materi penyelidikan, dalam rangka pemenuhan P-19 kami terus lengkapi,” tuturnya. Jika sudah lengkap, Tubagus mengatakan berkas akan dinyatakan P-21 yang artinya tersangka kasus ini akan disidang.  Sejauh ini, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus impor besi baja siku berlabel-SNI palsu. Polisi juga telah menyita 4.600 ton baja impor dari gudang milik PT Gunung Inti Sempurna (GIS). Polda Metro Jaya sejak Juni 2020 mulai melakukan penyelidikan berdasarkan LP/ 659/ IV/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 17 Juni 2020, karena diduga ada pemalsuan SNI dalam kasus itu.  Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polri untuk segera menangkap pelaku utama pemalsuan label SNI yang berpotensi merugikan negara senilai Rp2,7 trilun. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menekankan bahwa kasus tersebut harus menjadi perhatian penting pihak penyidik kepolisian.  Dalam kasus pemalsuan label SNI besi siku itu, penyidik memang telah mengamankan sejumlah tersangka, namun aktor atau pelaku utamanya masih berkeliaran bebas.

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Kasus Impor Baja Berlabel SNI Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jamkrindo-jaminkan-kredit-konstruksi-nasabah-bank-mandiri_m_204999.jpeg" alt="Ilustrasi pekerja tengah merangkai susunan besi beton proyek konstruksi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja tengah merangkai susunan besi beton proyek konstruksi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta tegas mengatasi maraknya impor baja ilegal yang bisa mengganggu program pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebutkan sikap tegas pemerintah sangat penting karena maraknya impor baja ilegal berpotensi mengganggu pembangunan infrastruktur, khususnya proyek strategis nasional.  “Impor ilegal baja berkualitas rendah jelas sangat mengganggu. Jika sudah beredar luas di pasar dalam negeri maka berpotensi memicu kecelakaan kerja pada proyek-proyek tertentu. Ini perlu ditelusuri lebih jauh,” kata Tauhid Ahmad dalam keterangannya di Jakarta seperti dikutip Antara, Sabtu (23/8).  Menurut Tauhid, kasus pelabelan SNI terhadap baja impor yang didatangkan dari Thailand harus menjadi perhatian Kemendag agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dan pelaku kontruksi.  “Baja impor yang tidak berstandar asli SNI wajib diragukan kualitasnya, karena tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pembangunan gedung maupun infrastruktur lainnya, karena baja impor berkualitas rendah berisiko terjadi kecelakaan, ini yang kita hindari,” ujarnya.  Sebelumnya, kepolisian menyita sebanyak 4.600 ton baja impor yang diduga milik PT Gunung Inti Sempurna (GIS). Polda Metro Jaya sejak Juni 2020 mulai melakukan penyelidikan berdasarkan LP/ 659/ IV/YAN 2.5/ 2020/ SPKT PMJ, tanggal 17 Juni 2020, karena diduga ada pemalsuan SNI dalam kasus itu.  Sementara itu, pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai bahwa perlu ketegasan dari penegak hukum dan pemerintah untuk menghentikan praktik semacam ini.  “Ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang melakukan zero kompromi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi. Apalagi saat ini pemerintah ingin menciptakan kemandirian bangsa. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku industri dalam negeri yang melakukan pemalsuan impor besi siku dari negara lain," ujar Yanuar.  Ia menjelaskan untuk mencegah hal itu berulang maka garda terdepan yang bertanggung jawab adalah lembaga yang bertugas di pintu masuk utama pelabuhan impor.  Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai, perlu melakukan pengecekan produk yang mengacu pada standar SNI. Selain juga melakukan sidak langsung di pasar baja untuk mengurangi jumlah produk baja yang tidak berkualitas atau bahkan yang ilegal.  “Sidak ke pasar baja lebih bagaimana agar produk baja yang beredar sesuai dengan spesifikasi, sekaligus menjaring baja ilegal,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=waDRjERXPHY

Indef: Impor Baja Ilegal Berpotensi Ganggu Pembangunan Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ratas-eodb.jpg" alt="Rapat Terbatas dengan topik Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Baja dan Besi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/2). (ANT)" width="100%">
<figcaption>Rapat Terbatas dengan topik Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Baja dan Besi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/2). (ANT)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, impor baja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan Indonesia. Padahal, kata dia, baja yang diimpor itu bisa diproduksi di dalam negeri.  Sebagaimana diketahui, industri baja besi merupakan salah satu industri strategi nasional. Produk dari industri ini diperlukan dalam pembangunan infrastruktur.  "Utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu. Ini tidak dapat kita biarkan terus," katanya saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Baja dan Besi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/2).  Jokowi mengatakan, data saat ini menunjukkan impor baja sudah masuk tiga besar dari total angka impor Indonesia. "Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita," ucapnya dilansir dari Antara.  Atas dasar itu, dia pun meminta para pemain di industri ini, terutama BUMN untuk terus meningkatkan kapasitas dan daya saing. "Tapi saya kira juga itu tidak cukup. Laporan yang saya terima pengembangan industri baja dan besi terkendala bahan baku yang masih kurang," imbuhnya.  Soal bahan baku ini, Jokowi meminta agar ekosistem penyediaan bahan baku diperbaiki. Namun selain itu, guna meningkatkan daya saing, dia menginstruksikan agar harga gas untuk industri segera turun menjadi USD 6 per MMBTU.

Impor Baja Bikin Defisit, Jokowi: Ini Tidak Bisa Kita Biarkan Terus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor baja

Berita Terkini