<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/jokowi-harap-tdk-ada-lagi-impor.jpg" alt="BEROPERASI 2023: Presiden Joko Widodo melihat maket pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional Bali di kawasan wisata Sanur, Denpasar, kemarin (27/12). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>BEROPERASI 2023: Presiden Joko Widodo melihat maket pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional Bali di kawasan wisata Sanur, Denpasar, kemarin (27/12). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setiap tahun ada 2 juta penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat. Jika diuangkan, nilainya mencapai Rp 97 triliun. Melihat potensi tersebut, Presiden Joko Widodo meminta kualitas kesehatan dalam negeri ditingkatkan. Selain itu, ketergantungan dengan asing harus dikurangi.  Kemarin (27/12) Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional Bali. Rumah sakit itu terletak di kawasan wisata Sanur. ”Saya harapkan nanti menjadi KEK (kawasan ekonomi khusus, Red) kesehatan,” tuturnya.  Dengan begitu, lanjutnya, tidak ada lagi masyarakat yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kepala negara pun mengapresiasi menteri BUMN dan jajarannya yang telah menggagas pembangunan RS berskala internasional tersebut. Diharapkan, langkah itu juga akan membawa dampak baik bagi Bali. ”Bali bakal menjadi tempat destinasi wisata kesehatan dan ini akan menaikkan wisata ke Bali,” ujarnya.  Jokowi menyampaikan, rumah sakit itu diharapkan selesai dibangun dan beroperasi pada pertengahan 2023. ”Saya harapkan bukan hanya rumah sakit, tetapi juga obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan (alkes) kita tidak mengimpor lagi,” katanya.  Untuk menekan impor bahan baku obat, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya bakal memfokuskan BUMN Indofarma untuk pengembangan industri obat-obatan herbal. ”Industri herbal kita punya kekuatan. Memang kita mempunyai alam dan kultur mengenai industri herbal ini,” jelas Erick.  Sementara, BUMN Kimia Farma tetap akan berfokus menyediakan obat-obatan generik. Tujuannya, memberikan akses obat yang terjangkau bagi masyarakat. Produksi obat-obatan ini juga bakal didorong untuk menggunakan bahan baku dalam negeri. ”Empat tahun ke depan kita bisa menekan impor bahan baku obat sampai 75 persen,” ujarnya.  Erick mengungkapkan, saat ini pihaknya telah mengonsolidasikan klaster kesehatan BUMN. Ini merupakan bagian dari pembentukan ekosistem guna memperkuat ketahanan dan kemandirian kesehatan. ”Kalau berdiri sendiri-sendiri, akhirnya tentu kita tidak punya kekuatan yang terpadu untuk menahan gelombang yang terjadi ke depannya,” tuturnya.  Kementerian BUMN telah berhasil menggabungkan Bio Farma sebagai perusahaan induk atau holding company yang membawahkan Kimia Farma, Indofarma, dan sejumlah rumah sakit BUMN di bawah Indonesia Healthcare Corporation (IHC). Secara bisnis, ujar Erick, Bio Farma diharapkan membuka peluang-peluang baru dalam industri kesehatan seperti vaksinasi. ”Yang dicoba sekarang adalah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan vaksin mRNA atau protein rekombinan,” terangnya.  Dia menjelaskan, vaksin produksi Bio Farma mulai diuji klinis pada 13 Desember lalu. Dengan dimulainya tahap uji klinis ini, Erick berharap Indonesia segera memproduksi vaksin secara mandiri. (lyn/c14/ttg)

Jokowi Berharap Obat dan Alkes Tak Impor Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Konpres-BNPB-SOAL-Gempa-Di-Pandeglang-Banten-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Plh Kepala Pusdatin Humas BNPB Agus Wibowo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plh Kepala Pusdatin Humas BNPB Agus Wibowo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum bisa memastikan soal geger alat rapid test di Bali. Informasi itu bermula dari pemprov Bali yang telah membeli 4.000 unit alat tes cepat atau rapid test virus korona (covid-19) dari PT Kirana Jaya Lestari dengan merek Vivadiag.  Bahkan dalam pesan yang beredar di media sosial WhatsApp itu sudah dipakai di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli pada 30 April 2020. Alat rapid test dengan merek Vivadiag itu dijual oleh PT Kirana Jaya Lestari yang telah memperoleh rekomendasi dari BNPB dengan nomor R-276/BNPB/HOKS/KU.08/03/2020.  "Sampai saat ini saya belum tahu informasi itu," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo dikonfirmasi, Minggu (3/5).  Terlebih, adanya informasi  1.200 orang telah dites menggunakan rapid tes tersebut. Hasilnya, sebanyak 443 dinyatakan positif korona. Namun, setelah dilakukan uji swab kepada 126 orang yang dinyatakan positif, ternyata hasilnya negatif, sisanya masih sedang diuji swab.  Agus menyebut, informasi tersebut hanya membuat heboh masyarakat. BNPB belum bisa memastikan kebeneran informasi tersebut. "Ini berita bikin heboh aja," ujar Agus.  Sementara itu, Agus menuturkan surat rekomendasi dari BNPB nomor R-276/BNPB/HOKS/KU.08/03/2020 tersebut merupakan rekomendasi pengecualian impor yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta tertanggal 31 Maret 2020 dan ditandatangi oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama BNPB Zahermann Muabezi.  Dalam surat itu dijelaskan, alat merek VivaDiag Covid-19 IgM/IgG Rapid Test akan masuk ke Indonesia sebanyak 900.000 pcs, dengan volume barang 62,55 CBM. Dalam daftar rekomendasi RDT Antibodi Covid-19 yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terdapat alat merek VivaDiag Covid-19 IgM/IgG Rapid Test.  "Cek di situ alat VivaDiag ada disitu, nomor 13," urai Agus.  Dalam daftar rekomendasi itu terdapat 20 alat Rapid Test, VivaDiag termasuk dalam 13 alat rapid test yang direkomendasikan gugus tugas sebelum ditambah menjadi 20 merek.  Rekomendasi ini berdasarkan edaran WHO yang dipublikasikan pada 20 April 2020 terkait alat dan reagen untuk diagnosis Covid-19 dan sertifikasi oleh CE (Sertifikasi dari Uni Eropa) yang mengatur peredaran produk di negara-negara Uni Eropa.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=afqpCNyHbmg  https://www.youtube.com/watch?v=A1NZ5K9giOM  https://www.youtube.com/watch?v=xn7lMzSZIj8

Soal Alat Rapid Test Vivadiag, BNPB: Ini Berita Bikin Heboh aja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/RS-DARURAT-COVID-19-DI-WISMA-ATLET-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Petugas mempersiapkan alat medis di RS Darurat Covid-19, kompleks Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/3/2020). Pemerintah menyiapkan 2.500 kamar tidur di tower enam dan tujuh Wisma Atlet yang digunakan sebagai RS Darurat Covid-19 untuk penangana" width="100%">
<figcaption>Petugas mempersiapkan alat medis di RS Darurat Covid-19, kompleks Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/3/2020). Pemerintah menyiapkan 2.500 kamar tidur di tower enam dan tujuh Wisma Atlet yang digunakan sebagai RS Darurat Covid-19 untuk penangana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi global Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Untuk mengatasi penyebarannya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan kemudahan izin impor untuk alat-alat kesehatan.  Adapun kemudahan ini telah terdapat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor HK.01.07 Tahun 2020 yang mengatur relaksasi beberapa komoditas alat kesehatan untuk keperluan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Sebelumnya, impor untuk alat kesehatan secara umum berlaku ketentuan pembatasan atau harus memiliki perizinan impor berupa izin edar atau Special Access Scheme (SAS) dari Kementerian Kesehatan.  "Dengan diterbitkannya aturan ini, maka alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro (pengecekan dini), dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 yang tercantum dalam peraturan tersebut di atas diberikan relaksasi yaitu tidak lagi wajib izin edar atau SAS, melainkan hanya cukup dengan rekomendasi pengecualian izin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Syarif Hidayat dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4).  Penerbitan aturan ini pun juga sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.  "Di dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa perizinan tata niaga impor cukup dengan rekomendasi pengecualian dari BNPB," tambahnya.  Untuk permohonan rekomendasi dari BNPB dapat dilakukan secara online, pemohon cukup mengakses laman resmi INSW di https://insw.go.id, kemudian klik menu Aplikasi INSW dan pilih submenu Perizinan Tanggap Darurat. Pemohon dapat memilih menu Pengajuan Rekomendasi BNPB.  "Setelah itu, pemohon dapat mengisi formulir serta mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis permohonan. Untuk selanjutnya, pemohon cukup memantau status pengajuan rekomendasi melalui fitur Tracking Pengajuan Rekomendasi BNPB di laman resmi INSW. Setelah proses analisis selesai, sistem akan menerbitkan persetujuan atau penolakan pengajuan rekomendasi," tutup dia.

Bea Cukai Permudah Izin Impor Alkes Demi Tangani Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/ALAT-KESEHATAN-UNTUK-COVID-19-TIBA-DI-HALIM-DERY-RIDWANSAH-12.jpg" alt="Sejumlah petugas memindahkan kardus yang berisi alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 dari Shanghai, China yang diangkut pesawat C-130 Hercules TNI AU dari Skadron Udara 32 Wing Udara 2 Lanud Abdulrachman Saleh Malang setibanya di Lanud Halim Perdanaku" width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas memindahkan kardus yang berisi alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 dari Shanghai, China yang diangkut pesawat C-130 Hercules TNI AU dari Skadron Udara 32 Wing Udara 2 Lanud Abdulrachman Saleh Malang setibanya di Lanud Halim Perdanaku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan ratusan ribu alat kesehatan yang didatangkan dari Tiongkok kemarin bukan yang terakhir. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan telah berkomunikasi dengan Menhan Tiongkok untuk bekerja sama melawan virus korona.  ”Akan terus lebih banyak lagi kegiatan seperti ini. Mungkin pesawat yang kami kirim lebih besar,” kata Prabowo.  Kemarin Prabowo menyambut pesawat Hercules yang mengangkut alkes dari Tiongkok di Base Ops Pangkalan Udara TNI-AU Halim Perdanakusuma.  Berdasar data yang diperoleh Jawa Pos, alkes seberat 12 ton yang diangkut Hercules terdiri atas enam item. Yakni, protective clothing, N95 masks, disposable gloves, disposable masks, goggles, dan rapid test kit. Jumlahnya mencapai 305 ribu set. Yang paling banyak adalah disposable masks dan rapid test kit.  Menurut Prabowo, langkah pemerintah mendatangkan ratusan ribu alkes dari Tiongkok adalah salah satu bentuk keseriusan. ”Kami sangat serius memandang ancaman yang kita hadapi. Ini adalah ancaman untuk kita semua,” terang mantan Danjen Kopassus tersebut.  Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan, alkes yang dibawa dari Shanghai disebar ke beberapa rumah sakit di Jakarta. Termasuk RSPAD Gatot Soebroto. ”Ini adalah APD (alat pelindung diri) tahap pertama. Beliau (Prabowo, Red) sudah berkomunikasi langsung dengan Menhan RRT untuk dapat membantu kebutuhan APD dalam jumlah yang lebih besar,” ujarnya.  Selain itu, pihaknya sudah meminta perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan produksi APD. Upaya lain untuk mencukupi kebutuhan APD adalah mempermudah impor. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah diinstruksi untuk memudahkan proses masuk alat-alat tersebut.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengatakan, personel bea dan cukai sudah berada di berbagai jalur masuk darat, laut, maupun udara untuk memastikan impor APD berlangsung mulus. ”Agar tidak mempersulit masuknya barang-barang (alkes) dari luar,” terang dia.  Pemeriksaan impor alkes yang biasa dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah diminta dilakukan singkat. ”Sudah ada jalur-jalur online yang bisa dipaket di situ untuk minta izin masuk,” kata Mahfud.  Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan, kekurangan APD terus berupaya dipenuhi. ”Selain APD, telah disiapkan 125 ribu kit alat tes masal (rapid test) sebagai bagian dari proses screening,” jelas Yuri.  Rapid test telah dilaksanakan dua hari terakhir. Pemeriksaan mendeteksi sejumlah kasus positif korona. Namun, lebih banyak yang negatif.  RS Wisma Atlet  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/permudah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, yang dijadikan rumah sakit (RS) darurat penanggulangan wabah virus korona atau Covid-19, pada Senin, 23 Maret 2020. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)  Sebanyak 566 prajurit TNI akan bertugas di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran. Mereka dibagi dalam tiga satuan tugas (satgas). ”Satgas pertama adalah pendamping yang terdiri atas tenaga medis yang menangani langsung di ring,” kata Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono.  Satgas kedua merupakan unit pendukung lain yang terdiri atas para pendukung tim utama untuk kebutuhan dapur dan makanan dari kodam dan dari Kogabwilhan I. Satgas ketiga adalah anggota pengaman yang terdiri atas Marinir, Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Pasukan Khas (Paskhas). ”Sehingga nanti ketika satgas tersebut secara terpadu dapat melaksanakan operasional penanganan Covid-19 ini yang dipimpin Pangdam Jaya,” kata dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Q4s_PUMUes  https://www.youtube.com/watch?v=8p2fmE7j6no

Atasi Covid-19, Kemenkeu Minta Bea Cukai Permudah Impor Alat Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pemerintah-harus-tuntaskan-tumpang-tindih-kewenangan-bnp2tki-kemenaker_m_126758.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk segera mengambil alat kesehatan di Shanghai, Tiongkok.  Hal tersebut menurut Saleh karena berbagai macam alkes itu sangat dibutuhkan di tanah air. Sementara fakta di lapangan, alat-alat itu sangat langka dan kalaupun ada harganya sangat mahal.  "Dengan mengambil ke Shanghai, diharapkan pasokan alkes akan tersedia, dan paramedis dan pasien yang membutuhkan bisa menggunakannya," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Jumat (20/3).  "Ini masalah kemanusiaan. Tentu tidak ada salahnya meminta bantuan ke negara lain. Kita lagi butuh. Paramedis kita sudah banyak yang meminta agar hal ini bisa dipenuhi," tambahnya.  Namun demikian, pemerintah perlu mendesak agar industri dalam negeri juga bisa mempercepat produksinya. Sebab, pengambilan alat kesehatan ke Shanghai sifatnya hanyalah temporal.  Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pemerintah harus memastikan persediaan alat kesehatan tersebut cukup selama pertarungan melawan virus korona ini.  “Kemarin kan diekspor. Sekarang mestinya diproduksi lagi. ingat, kali ini untuk kebutuhan dalam negeri duku yang penting," ungkapnya.  Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta pesawat milik TNI digunakan dalam penangana virus korona.  Menurut Dahnil, Prabowo meminta ‎pesawat TNI untuk mengambil alat-alat kesehatan dari Shanghai, Tiongkok. "Itu untuk mempermudah proses birokrasi goverment to goverment yang cepat dibandingkan dengan penggunaan fasilitas lainnya dan bisa membantu Tim Gugus Tugas Covid-19 seperti yang diperintahkan Presiden RI Joko Widodo," ujar Dahnil kepada wartawan, Kamis (19/3).  Menurut Dahnil, alat-alat kesehatan yang diambil di Shanghai, berupa disposable masks, N95 masks, protective clothing, googles, gloves, shoe covers, infrared thermometer dan surgical caps.  "Itu nantinya dipersiapkan bisa digunakan oleh tim medis Kemhan dan TNI untuk membantu Gugus Tugas Covid 19 dan para dokter yang sudah berjuang dilapangan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Korona," ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_EdkhYkPLd8  https://www.youtube.com/watch?v=GaQqRGKknXY  https://www.youtube.com/watch?v=W8zR4l5t_AY

PAN Dukung Kebijakan Prabowo Ambil Alat Kesehatan di Tiongkok