<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/impian-jokowi-jadikan-ciliwung-dan-citarum-bersih-bukan-perkara-mudah_m_.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjalan kaki bersama peserta Korea-Indonesia (KIND) Meet Up menuju Plaza Cheonggeyecheon." width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjalan kaki bersama peserta Korea-Indonesia (KIND) Meet Up menuju Plaza Cheonggeyecheon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lawatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Korea Selatan menyisakan pekerjaan rumah (PR) bagi sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Pasalnya Jokowi ingin agar Sungai Ciliwung di Jakarta dan Citarum di Jawa Barat seindah Sungai Cheonggyecheon, Seoul. Padahal kondisi kedua sungai tersebut saat ini cukup memprihatinkan. Mulai dari banyaknya sampah, bangunan liar di sepanjang bantaran sungai, kondisi air yang tercemar, serta talinnya. Sehingga butuh kerja keras untuk mewujukannya keinginan Presiden tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta, tidak mudah mewujudkan impian Presiden Jokowi untuk membuat Sungai Ciliwung seindah Sungai Cheonggyecheon, Korea Selatan. Sebab, membutuhkan waktu yang lama untuk memprosesnya. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Rodia Renaningrum menyatakan, aliran Sungai Ciliwung tidak hanya di DKI Jakarta, maka pihaknya akan merangkul Pemerintah Daerah lainnya seperti Jawa Barat dan Tangerang. Sehingga, bisa dilakukan penataan dari hulu ke hilir. "Saya bilang istilahnya ngawinin Pemprov DKI, Jawa Barat, Tangerang sana kan. Kali Ciliwung bentangannya panjang kan dari ujung ke ujung, cuma DKI dapat yang di tengahnya, di hulu sama di hilir kan enggak," katanya. Butuh Waktu 30 Tahun Jadikan Ciliwung Bersih Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Rodia Renaningrum menyatakan, upaya-upaya bersama perlu dilakukan oleh Pemprov DKI dan masyarakat. Mulai dari kebiasaan pembuangan sampah hingga pada program yang jelas dan terinci oleh Pemprov DKI. "Ya kalau seperti Korea Selatan yang saya tahu sih 30 tahun baru beres. Itu pun harus dengan komitmen semua jajaran, semua lini. Bukan bebannya satu SKPD saja," kata Rodia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (14/9). Menurutnya, jika infrastruktur dibangun sedemian rupa namun masyarakat tidak peduli, akan sia-sia saja. Jadi, Rodia menekankan perlu adanya pembinaan untuk masyarakat agar timbul rasa memiliki bersama terrhadap sungai dan kali di sekitarnya. "Kita bangun infrastruktur, tapi kalau masyarakatnya nggak care ya sama juga bohong. Sekarang mau seberapa banyak uang yang kita keluarkan untuk infrastruktur, kemudian masyarakat tidak ikut menjaga, gimana?" tegasnya. Penataan Ciliwung dan Citarum Jadi Program Nasional Dalam penataan Sungai Ciliwung dan Citarum seperti yang diimpikan Presiden Jokowi, kini Pemerintah Pusat mulai merangkul berbagai pihak untuk bekerja bersama. Bahkan, Pemerintah Pusat telah menyatakan bahwa penataan Sungai Ciliwung menjadi program prioritas nasional. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH) Kota Jakarta Selatan, Bambang Eko Prabowo mengatakan beberapa waktu lalu, pihaknya diundang ke Kantor Staf Presiden untuk membicarakan naturalisasi sungai Ciliwung. "Kami sempat konsultasi dengan Kantor Staf Presiden, sama Deputinya kami sampaikan kalau diberikan DKI membebaskan seperti itu mungkin akan lama menaturalisasi Ciliwung. Jadi, kami diberikan waktu sebulan sering komunikasi menata Ciliwung sendiri," tuturnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (14/9). Bambang menilai semua ini harus dikerjakan secara terintegrasi dan terpadu baik antar Kementerian di Pemerintahan Pusat dan antar Pemerintah Daerah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. "Jadi kemarin diusulkan untuk semuanya satu yang mengarahkan. Jadi dari hulu ke hilir masing-masing menganggarkan, jadi bareng semuanya serempak, nggak masing-masing nanti nggak ketemu lagi kayak Citarum," kata Bambang. "Sebab, kemarin ditegaskan Citarum dan Ciliwung jadi prioritas nasional sekarang. Jadi kalau memang ok konsepnya bisa menurut saya (seperti sungai di Korea Selatan)," terangnya. Senada dengan Bambang, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSSC) Bambang Hidayah pun mengutarakan Presiden melalui Sesjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Doni Monardo telah membicarakan kelanjutan program Sungai Ciliwung ini. "Jadi sudah mengundang kami dan instansi terkait yang terkait dengan masalah Daerah Aliran Sungai seperti kehutan Perhutani, LH, Perkebunan. Jadi menyatu dalam satu program yaitu revitalisasi DAS. Jadinya ke Ciliwung bersih, Citarum saja sudah dimulai. Selanjutnya, prioritas ke Sungai Ciliwung," kata Bambang saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (15/9). Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung Baru 16 Km Dalam menata Sungai Ciliwung bukanlah perkara yang mudah. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Bambang Hidayah menjelaskan upaya normalisasi masih berjalan. Bambang menyebutkan dari 2013 total target normalisasi yang ditetapkan adalah sepanjang 33 km. Sedangkan, sampai saat ini tahap penyelesaian baru sampai 16 km dari yang ditargetkan. "Jadi target penyelesaian 33 km dari 2013, tapi memang sampai saat ini progressnya baru 16 km yang telah dinormalisasi," jelasnya saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (15/9). Faktor yang paling mengikat lamanya waktu proyek normalisasi diakui Bambang karena lamanya pembebasan di sepanjang sungai Ciliwung. Selama ini, pihaknya mengaku menunggu Pemerintah Daerah terkait untuk membebaskan lahan. "Begini kita mau ajukan (normalisasi) jika Pemprov DKI sudah melakukan pembebasan lahan. Namanya juga membebaskan lahan kan perlu waktu," terangnya. Untuk diketahui, proyek normalisasi sungai Ciliwung terbagi menjadi empat ruas. Ruas dari hulu yakni Jembatan Condet-Jembatan Tol TB Simatupang dengan target pembuatan tanggul 7,58 baru terealisasi 3,47 km. Bagian hulu ini meliputi Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Gedong. Selanjutnya, ruas Jembatan Kalibata-Jembatan Condet yang meliputi Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pejaten Timur, dan Kelurahan Balekambang, terealisasi 3,10 km dari rencana 7,55 km. "Untuk ruas Kampung Melayu-Jembatan Kalibata dengan rencana 8,82 km baru terealisasi 4,67 km. Kelurahannya ada Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Pengadegan dan Cawang," terangnya. Ruas yang terakhir, ada pada Pintu Air Manggarai-Jembatan Kampung Melayu yang meliputi Kelurahan Bukit Duri dan Kampung Melayu terealisasi 4,95 km dari rencana 9,74 km.

Impian Jokowi Jadikan Ciliwung dan Citarum Bersih Bukan Perkara Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-konsep-naturalisasi-anies-agar-mirip-sungai-di-korsel_m_.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjalan kaki bersama peserta Korea-Indonesia (KIND) Meet Up menuju Plaza Cheonggeyecheon." width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjalan kaki bersama peserta Korea-Indonesia (KIND) Meet Up menuju Plaza Cheonggeyecheon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Dalam menata Sungai Ciliwung yang juga melintasi DKI Jakarta, Pemprov DKI akan menggencarkan naturalisasi. Cara ini dinilai dapat mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat Sungai Ciliwung yang indah. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH) Kota Jakarta Selatan, Bambang Eko Prabowo mengatakan naturalisasi di Jakarta akan difokuskan lebih kepada penyesuaian lebar trase. "Trase lebarnya yang penting dapat dulu kalau udah dapet, kuantitas airnya dilihat minimal nggak melebar kayak jaman dulu-dulu banjir. Dengan penampang yang lebar diharapkan debit air yang turun dari sana nggak terlampau banyak yang meluber," terangnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (14/9). Selanjutnya, Bambang menjelaskan naturalisasi sungai akan mengembalikan peresapan air tanah kembali. Menurutnya, persoalan terbesar di DKI adalah permukaan air tanah terus turun karena terus-menerus disedot. Padahal, ada Sungai Ciliwung yang harusnya bisa meresap di Jakarta. "Konsepnya sederhana air itu gimana caranya ditahan selama mungkin di sungai jadi meresap. Harapannya di sekitarnya air meresap ke tanah, jadi mengembalikan lagi air tanah di sekitarnya," terangnya. Menurutnya, ketika konsep pelebaran sesuai lebar trase dilakukan barulah bisa melanjutkan tahap mempercantik. Bahkan menurutnya, ada dua lokasi yang dapat dijadikan taman yaitu di Kebon Baru dan Bukit Duri. Untuk impian Jokowi yang ingin diwujudkan, Bambang melihat bukan suatu yang mustahil sebab sungai di Sungai Cheonggyecheon, Korea Selatan merupakan sungai buatan bukan alami. Bambang mengakui untuk itu, Jakarta telah memilikinya. "Setahu saya sudah ada di Epicentrum yang kayak di Korea, nggak pure sungai tapi yang dipompa jadi bersih seperti itu. Kalau mau diberlakukan seperti di Jakarta Selatan sudah dirintis untuk Krukut," terangnya.

Begini Konsep Naturalisasi Anies Agar Mirip Sungai di Korsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wujudkan-impian-jokowi-ciliwung-dan-citarum-jadi-program-nasional_m_.jpg" alt="Normalisai Sungai Ciliwung" width="100%">
<figcaption>Normalisai Sungai Ciliwung</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Dalam penataan Sungai Ciliwung dan Citarum seperti yang diimpikan Presiden Jokowi, kini Pemerintah Pusat mulai merangkul berbagai pihak untuk bekerja bersama. Bahkan, Pemerintah Pusat telah menyatakan bahwa penataan Sungai Ciliwung menjadi program prioritas nasional. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH) Kota Jakarta Selatan, Bambang Eko Prabowo mengatakan beberapa waktu lalu, pihaknya diundang ke Kantor Staf Presiden untuk membicarakan naturalisasi sungai Ciliwung. "Kami sempat konsultasi dengan Kantor Staf Presiden, sama Deputinya kami sampaikan kalau diberikan DKI membebaskan seperti itu mungkin akan lama menaturalisasi Ciliwung. Jadi, kami diberikan waktu sebulan sering komunikasi menata Ciliwung sendiri," tuturnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (14/9). Bambang menilai semua ini harus dikerjakan secara terintegrasi dan terpadu baik antar Kementerian di Pemerintahan Pusat dan antar Pemerintah Daerah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. "Jadi kemarin diusulkan untuk semuanya satu yang mengarahkan. Jadi dari hulu ke hilir masing-masing menganggarkan, jadi bareng semuanya serempak, nggak masing-masing nanti nggak ketemu lagi kayak Citarum," kata Bambang. "Sebab, kemarin ditegaskan Citarum dan Ciliwung jadi prioritas nasional sekarang. Jadi kalau memang ok konsepnya bisa menurut saya (seperti sungai di Korea Selatan)," terangnya. Senada dengan Bambang, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSSC) Bambang Hidayah pun mengutarakan Presiden melalui Sesjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Doni Monardo telah membicarakan kelanjutan program Sungai Ciliwung ini. "Jadi sudah mengundang kami dan instansi terkait yang terkait dengan masalah Daerah Aliran Sungai seperti kehutan Perhutani, LH, Perkebunan. Jadi menyatu dalam satu program yaitu revitalisasi DAS. Jadinya ke Ciliwung bersih, Citarum saja sudah dimulai. Selanjutnya, prioritas ke Sungai Ciliwung," kata Bambang saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (15/9).

Wujudkan Impian Jokowi, Ciliwung dan Citarum Jadi Program Nasional

impian jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impian jokowi

Berita Terkini

Impian Jokowi Jadikan Ciliwung dan Citarum Bersih Bukan Perkara Mudah

Begini Konsep Naturalisasi Anies Agar Mirip Sungai di Korsel

Wujudkan Impian Jokowi, Ciliwung dan Citarum Jadi Program Nasional

Download Aplikasi JawaPos.com