<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu orang &rdquo;paling dicari&rdquo; setelah PT Sritex tutup adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Itu tak lepas dari janji yang dikoarkan politikus Gerindra tersebut di hadapan ribuan pekerja pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara itu pada November tahun lalu. &rdquo;Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya melihat saudara-saudara saya harus di-PHK (pemutusan hubungan kerja),&rdquo; kata Noel, sapaan akrabnya, di istagasah akbar di kompleks PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, ketika itu. Ketika kemudian Sritex benar-benar tutup, tagar terkait menagih janji Noel itu pun langsung menguat di media sosial, terutama X. Noel pun kembali berjanji akan mengunjungi para karyawan yang telah di-PHK. &rdquo;Senin (3/3/2025), saya akan datang ke sana,&rdquo; ujar Noel, seperti dikutip radarsolo.com (28/2). Dalam kunjungannya hari ini, Noel menegaskan akan memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK terpenuhi. Termasuk pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan Jaminan Hari Tua. Dalam keterangan tertulis sehari kemudian (1/3), Noel menyayangkan keputusan tim kurator menghentikan operasi Sritex. Meski pemailitan yang efektif berlaku per Sabtu, 1 Maret 2025, itu diakuinya merupakan hak tim kurator. &rdquo;Namun, keputusan PHK Sritex tidak memperhatikan aspek sosial. Seharusnya memperhatikan konsekuensi pemailitan bagi ekosistem buruh dan masyarakat setempat, &rdquo; katanya. <h3>Tunggu THR</h3> Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Sritex Widada menyebut bahwa sebagian eks buruh Sritex telah mendapatkan pekerjaan baru. &rdquo;Sudah ada yang bekerja, tapi jumlah dan persentasenya saya kurang tahu,&rdquo; ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Solo kemarin (2/3). Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menjamin ketersediaan sekitar 8 ribu lowongan pekerjaan bagi para mantan karyawan Sritex. &rdquo;Istilahnya kami mencarikan solusi, lowongan pekerjaan, kami fasilitasi,&rdquo; kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Sumarno di Sukoharjo, dikutip dari Jawa Pos Radar Solo (27/2). Ribuan lowongan pekerjaan tersebut dari berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Bahkan, dikatakannya, untuk mantan karyawan Sritex nantinya tidak ada tes masuk. &rdquo;Sudah kami komunikasikan,&rdquo; katanya. Kini, seluruh eks karyawan Sritex berharap kurator dan pemerintah segera memberikan kejelasan terkait pencairan hak-hak mereka agar dapat segera kembali menata kehidupan pasca PHK. . Jumari, salah seorang mantan karyawan yang telah bekerja di Sritex selama 13 tahun, termasuk yang ikut mengantre untuk mengurus administrasi pencairan haknya Sabtu (1/3). &rdquo;Saya sudah melengkapi berkas, tapi soal pencairannya kapan, kami belum diberi tahu,&rdquo; katanya. Selain jaminan sosial, para eks karyawan juga mempertanyakan kepastian pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). &rdquo;Lebaran semakin dekat, kebutuhan rumah tangga meningkat, tapi kepastian pencairan THR belum jelas. Katanya cair, tapi belum tahu kapan,&rdquo; ujar Jumari. (kwl/dam/ttg)

Salah satu orang ”paling dicari” setelah PT Sritex tutup adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan.

Ketua Serikat Pekerja PT Sritex: Sebagian Buruh Telah Dapat Pekerjaan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/Profil-Wakil-Menteri-Ketenagakerjaan-Wamenaker-Immanuel-Ebenezer-Gerungan-antara-FC-1639284533.jpg" alt="Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan, sinyalemen percaloan tenaga kerja swasta di Karawang harus menjadi keprihatinan bersama. Apabila terbukti, maka harus diberantas. Wamenaker yang biasa disapa Noel itu mengungkapkan, perjalanan para calon tenaga kerja hingga diterima bekerja di suatu perusahaan/pabrik sejatinya begitu panjang dan mengorbankan banyak energi. Karenanya, jika masih dibebani para calo maka ini sungguh memprihatinkan. "Karena sangat merugikan para tenaga kerja. Semua pihak harus bekerja sama mencegah masalah ini," ungkapnya di Jakarta, Kamis (6/2). Dia pun berterima kasih pada Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi karena sudah membuka masalah ini. Dalam unggahannya di media sosial, Dedi menyebut percaloan untuk bisa diterima kerja di Karawang merajalela. Tarif yang dikenakan pun tak main-main. Ada yang harus membayar Rp 3 juta, Rp 5 juta, Rp 7 juta, bahkan ada pula yang harus membayar Rp 15 juta kepada para calo. Mirisnya lagi, meski sudah membayar mahal, kadang-kadang kontrak hanya seumur jagung. Dalam waktu satu tahun, sudah diputus. "Jadi lamun bobogohan mah geus mangmelikeun imah, mobil, terus ka batur deui," kata Dedi Mulyadi dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71. "Jadi kalau pacaran, sudah bisa membelikan rumah, mobil&hellip;" kira-kira demikian kalimat keprihatinan Dedi Mulyadi. Ia kemudian menuliskan, akan bertemu dengan seluruh kawasan industri di Jawa Barat, untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja hingga 10 tahun ke depan. Dari kebutuhan tenaga kerja, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat menerjemahkannya melalui pendidikan dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan mendorong penyelenggaraan pelatihan-pelatihan kerja di berbagai daerah. Noel pun mengapresiasi rencana tersebut. Menurutnya, apa yang dirancang Dedi sangat membantu penyaluran tenaga kerja. Dia berharap, langkah ini bisa diikuti oleh pemda-pemda lain. Selain itu, dia mengimbau, seluruh perusahaan di Indonesia agar mengumumkan kebutuhan/seleksi tenaga kerjanya secara terbuka jauh-jauh sebelumnya. Termasuk, menyampaikan rencana perekrutan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. "Saya minta pihak perusahaan juga harus menyadari bahwa percaloan bisa meraja-lela, sehingga harus turut aktif mencegahnya. Bahkan jangan sampai orang "menjual informasi" kepada pihak luar," tegasnya. (mia/ali)

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan, sinyalemen percaloan tenaga kerja swasta di Karawang harus menjadi keprihatinan bersama.

Tarif Percaloan Tenaga Kerja di Karawang Capai Rp 15 Juta, Calon Karyawan Hanya Diterima secara Kontrak 1 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/JKT-1-WAMENAKER-BERTEMU-SRITEX-FED-2-604408648.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea serta Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK-SPSI) Roy Jinto Ferianto membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK-SPSI) di Yogyakarta, Rabu (8/1). Wamenaker menyebut Munas FSP TSK-SPSI sebagai momen penting dalam perjalanan panjang perjuangan buruh, terutama setelah sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dikabulkan. &ldquo;Munas FSP TSK-SPSI adalah peluang besar untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga ke depan tidak ada lagi perselisihan industrial yang kontra produktif,&rdquo; ujar Wamenaker. Wamenaker juga menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kerap menjadi kekhawatiran bagi pekerja. Dia menegaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai program solusi yang akan dijalankan untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, Wamenaker menekankan pentingnya sikap patriotik bagi semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo yang selalu menekankan bahwa patriotisme harus menjadi landasan dalam menjaga hubungan industrial. &ldquo;Jika tidak ada rasa persatuan antara pekerja dan pengusaha, yang terjadi hanyalah perselisihan. Semua persoalan dapat diselesaikan asalkan ada semangat patriotisme dari kedua belah pihak,&rdquo; pungkasnya. (ali)

Di tengah para buruh, Wamenaker berharap tidak ada lagi perselisihan industrial yang kontra produktif.

Wamenaker Berharap Tak Ada Lagi Perselisihan Industrial dengan Ancaman Gelombang PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/64_bos-1845456981.jpg" alt="Wamenaker Immanuel Ebenezer (dua dari kiri) akan mengunjungi fasilitas produksi Sritex besok (15/11) setelah bertemu Komut Sritex Iwan Setiawan Lukminto (kanan). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Wamenaker Immanuel Ebenezer (dua dari kiri) akan mengunjungi fasilitas produksi Sritex besok (15/11) setelah bertemu Komut Sritex Iwan Setiawan Lukminto (kanan). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) kian menguat sepekan terakhir. Padahal, sebelumnya pemerintah dan manajemen Sritex sepakat tak bakal ada PHK massal. Guna mengklarifikasi hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan secara khusus memanggil Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto kemarin (13/11). Dalam pertemuan itu, Noel, sapaan akrab Wamenaker, secara langsung meminta penjelasan detail soal isu 2.500 karyawan yang dirumahkan. &rdquo;Ini membuat saya terganggu. Artinya, kok seorang pejabat negara berbohong selama ini tidak ada PHK, ternyata ada PHK. Hari ini, saya panggil beliau untuk klarifikasi ada PHK atau tidak,&rdquo; tuturnya dalam konferensi pers pasca pertemuan keduanya. Noel sendiri berencana kembali mengunjungi Sritex besok (15/11) guna memastikan kondisi ketenagakerjaan yang terjadi. Termasuk mengonfirmasi penjelasan yang disampaikan Iwan soal tidak adanya PHK. Alasannya, presiden sudah memberikan perintah agar tidak ada PHK massal dari kasus Sritex. &rdquo;Karena tidak ingin ada buruh menderita,&rdquo; sambungnya. Di sisi lain, pihaknya juga berencana segera berkoordinasi dengan kurator Sritex. Langkah itu merupakan tindak lanjut dari penjelasan Iwan mengenai alasan meliburkan ribuan karyawannya untuk sementara. Dia menegaskan memahami betul tugas kurator, yang tujuan kerjanya pun berbeda dengan perusahaan. Perusahaan berfokus terhadap penyelamatan dan upaya mempertahankan operasional. Sementara, kurator hanya konsentrasi terhadap menyelesaikan perkara pailit. Namun, dia meminta agar urusan administrasi tidak berdampak pada langkah PHK. Disinggung soal adanya rencana negara melakukan &rdquo;nasionalisasi&rdquo; Sritex, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu membantah. Yang pasti, pemerintah berupaya membantu perusahaan tekstil tersebut bangkit kembali. Koordinasi dengan berbagai kementerian menjadi salah satu bentuk dukungan pasti. Tersisa Tiga Pekan untuk Produksi Dalam kesempatan yang sama, Komut Sritex Iwan Setiawan Lukminto menampik adanya tudingan telah melakukan PHK karyawan dalam status kepailitan itu. Meski demikian, dia mengakui jika ada peliburan sejumlah karyawan yang terpaksa dilakukan. &rdquo;Tetapi, memang Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku. Ini memang tersendat dalam proses administrasi,&rdquo; ucapnya. Persoalan bahan baku itu berkaitan dengan kendala administrasi yang dialami perusahaan. Dalam status pailit saat ini, emiten berkode SRIL tersebut tidak memperoleh izin dari kurator dan hakim pengawas untuk melakukan distribusi ataupun menerima barang masuk. Akibatnya, bahan baku untuk produksi minim. Bahkan, yang tersisa saat ini hanya cukup untuk produksi tiga pekan ke depan. Kondisi tersebut diperparah dengan pemblokiran rekening bank perusahaan. Tetap Mendapat Gaji Jika kondisi itu terus berlanjut, lanjut Iwan, tidak tertutup kemungkinan jumlah karyawan yang diliburkan terus bertambah. Bahkan, risiko PHK. Oleh karena itu, dia berharap agar proses administrasi yang tersendat bisa segera teratasi. Sehingga, operasional dapat kembali berjalan dan para pekerja kembali ke pabrik. &rdquo;Jadi, ini ada proses point concern yang harus cepat diputuskan oleh hakim pengawas,&rdquo; ungkapnya. Terkait keputusan merumahkan karyawan, Iwan memastikan bahwa haknya tetap dipenuhi. Mereka masih tetap digaji. Namun, dia tidak memerinci besaran gaji yang dimaksud. Seperti diketahui, Sritex kini tengah menjalani proses kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10). Pailit terjadi diduga karena kelalaian manajemen dalam pembayaran utang. Diketahui, jumlah utang perseroan berkisar Rp 14,64 triliun. Kredit itu tercatat kepada 27 bank dan tiga perusahaan multifinance per September 2024. (mia/c6/dio)

Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto membantah ada PHK. Yang ada hanya peliburan sejumlah karyawan.

Tidak Ada PHK, Bos Sritex Tegaskan 2.500 Pekerja Hanya Diliburkan karena Kekurangan Bahan Baku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/Immanuel-Ebenezer-Gerungan-552594662.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk memastikan nasib para karyawan usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. "Ini bentuk komitmen negara harus hadir di tengah-tengah kegelisahan kalangan karyawan. Ternyata tidak ada yang gelisah, itu hanya opini-opini liar," kata&nbsp;Immanuel Ebenezer Gerungan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10). Ia mengatakan bahwa pasca-putusan pailit, Presiden Prabowo Subianto langsung menugaskan empat menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan dan Menteri Ketenagakerjaan untuk ikut menangani kasus Sritex. "Ini bentuk hadirnya saya, ini atas perintah Presiden. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di-PHK atau tidak. Jawabannya tadi dikatakan bahwa tabu kata PHK. Nggak ada kata-kata PHK," katanya. Ia juga mengapresiasi konsep kekeluargaan yang diusung oleh perusahaan tersebut. "Ini adalah rumah kedua kawan-kawan buruh atau pekerja Sritex. Banggalah kita punya buruh yang patriotik, perusahaan yang patriotik. Pak Prabowo pesankan itu, kita butuh perusahaan yang patriotik," katanya. Sementara itu, mengenai pengajuan kasasi oleh perusahaan terhadap putusan PN Niaga Semarang, dikatakannya, merupakan urusan perdata. "Kalau terkait hukum ada di Kementerian Hukum. Bukan di saya, kalau tugas saya melihat kondisi teman-teman buruh dan pekerja," katanya. Ia mengatakan, hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Ayat (2) Tahun 1945 bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. "Yang jelas soal pailit itu persoalan perdata dan persoalan hukum, biarkan antara perusahaan dan pengadilan, itu bukan domain kami. Sebagai Kementerian Ketenagakerjaan domain kami adalah bagaimana melihat situasi tenaga kerja di sini," katanya.

"Ini bentuk hadirnya saya, ini atas perintah Presiden. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di-PHK atau tidak," kata Ebenezer.

Wamen Ketenagakerjaan Kunjungi Sritex, Pastikan Nasib Ribuan Karyawan