<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-07JPG-2946517266.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki satu tahun kepemimpinan, pada 20 Oktober 2025. Kinerja pemberantasan korupsi selalu digaungkan Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan. Bahkan, berdasarkan data NEXT Indonesia Research &amp; Publications, aparat penegak hukum dilaporkan telah memulihkan keuang negara sebesar Rp 1,7 triliun. Pemulihan keuangan negara itu berasal dari rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan, dan penguasaan kembali kawasan hutan. NEXT Indonesia juga mencatat, Prabowo gencar memburu koruptor selama setahun terakhir. Tercatat ada 43 kasus korupsi ditangani Kejaksaan Agung dan KPK. Adapun kerugian negara yang berhasil ditekan sekitar Rp 320,4 triliun. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap, menyatakan tren pemberantasan korupsi era Presiden Prabowo dinilai semakin membaik. Menurutnya, aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK mulai menunjukan taringnya untuk bersinergi dalam memberantas korupsi. "Tren penindakan juga semakin menaik termasuk lembaga penegak hukum baik Polri, Kejaksaan dan KPK mulai menunjukan tajinya untuk bersinergi dalam memberantas korupsi," kata Yudi saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (19/10). Aktivis antikorupsi itu menekankan, aparat saat ini mampu menangani kasus-kasus besar. Ia mencontohkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) mampu menangani kasus korupsi yang terjadi di PT Pertamina dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Sementara, KPK mampu mengusut dugaan keterlibatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang diduga menyeret nama mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. "Walau masih ada catatan seperti KPK yang belum menetapkan siapa tsk kasus jual beli kuota haji. Tetapi setidaknya, pwmerintahan prabowo kondusif bagi upaya penegak hukum memberantas korupsi. "Walau masih ada catatan seperti KPK yang belum menetapkan siapa tersangka kasus jual beli kuota haji. Tetapi setidaknya, pemerintahan Prabowo kondusif bagi upaya penegak hukum memberantas korupsi," tegasnya. Hal itu diamini oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyatakan bahwa kerja-kerja pemberantasan korupsi pada satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, pentingnya penanganan perkara-perkara besar yang tidak hanya berorientasi pada kerugian keuangan negara, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap hajat hidup masyarakat luas. &ldquo;Dengan demikian, kita bisa betul-betul menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas,&rdquo; ujar Budi. Budi menegaskan, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi tidak lagi semata-mata dilihat dari banyaknya perkara yang ditangani. Aspek penting lain yang kini menjadi fokus utama KPK adalah optimalisasi pemulihan keuangan negara atau asset recovery. &ldquo;Pencapaian dalam pemberantasan korupsi pada aspek penindakan tentu tidak hanya dari seberapa banyak perkara yang ditangani, namun juga bagaimana bisa mengoptimalkan pemulihan keuangan negaranya,&rdquo; tegasnya. Ia menegaskan, strategi pemberantasan korupsi harus dijalankan secara terintegrasi, di mana penindakan yang kuat harus diimbangi dengan strategi pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan. Kombinasi ketiga pilar tersebut, merupakan bentuk investasi integritas yang esensial bagi generasi mendatang. Dalam bidang pencegahan, KPK terus memperkuat berbagai instrumen yang sudah ada. Upaya tersebut mencakup pelaporan gratifikasi, kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta pengukuran Indeks Integritas Nasional. &ldquo;Pada prinsipnya setiap upaya pemberantasan korupsi oleh KPK adalah untuk mendukung perwujudan pemerintahan dan ekosistem masyarakat yang bersih serta menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia,&rdquo; imbuhnya. Sementara, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melakukan reformasi hukum di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, selama satu tahun pemerintahan berjalan, Kejagung tidak hanya berfokus pada tindak pidana korupsi, tetapi juga memperkuat kinerja di bidang pidana umum dan penegakan hukum secara menyeluruh. &ldquo;Tentunya perannya seperti masyarakat ketahui, sebenarnya kalau kejaksaan itu perannya bukan hanya pidana khusus saja, bukan pemberantasan korupsi saja, tetapi ada peran-peran lain yang cukup penting juga dalam hal pidana umum,&rdquo; tegas Burhanuddin. Ia menambahkan, ribuan perkara pidana umum telah ditangani oleh Kejagung dengan prinsip penegakan hukum yang adil dan profesional. Ia menyadari, perhatian publik terhadap Kejagung kerap terpusat pada penanganan kasus korupsi. Namun, ia menegaskan bahwa fokus lembaganya kini pada perkara-perkara yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas. &ldquo;Banyak perkara-perkara kita yang kita ungkap, bukan kita tidak bicara lagi mungkin jutaan, tidak lagi bicara miliaran, tapi sudah bicara triliunan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan. Banyak perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat, yang ujung-ujungnya adalah berhubungan dengan hajat hidup masyarakat. Itu yang kami utamakan,&rdquo; tutur Burhanuddin. Lebih lanjut, Burhanuddin juga mengungkapkan bahwa Kejagung tengah menelusuri sejumlah perkara lama yang sebelumnya belum tersentuh. Ia memastikan, tidak akan ada tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap siapa pun. &ldquo;Kalau niatan kami sebenarnya, siapapun ya kita akan sentuh,&rdquo; pungkasnya.

Berdasarkan data NEXT Indonesia Research & Publications, aparat penegak hukum dilaporkan telah memulihkan keuang negara sebesar Rp 1,7 T.

Setahun Pemerintahan Prabowo, Kinerja Pemberantasan Korupsi Jerat Noel hingga Nadiem, Pulihkan Keuangan Negara Rp 1,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-11JPG-3634087537.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penahanan terhadap Noel diperpanjang selama 30 hari ke depan hingga 18 November 2025. "Dalam perpanjangan kedua kali ini, yaitu 30 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan 18 November," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/10). Budi menjelaskan, perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan keterangan tambahan dari Noel, serta sejumlah saksi lain dalam perkara tersebut.&nbsp;"Penyidik masih terus mendalami dan menelusuri perkara ini dengan menggali keterangan para saksi," tegasnya. Selain memeriksa saksi-saksi, KPK juga tengah menelusuri aliran uang dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikat K3 tersebut. Sejumlah kendaraan mewah diketahui turut diamankan penyidik dalam proses penyidikan. "Penyidik masih menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang terkait proses penerbitan sertifikasi K3," imbuhnya. Diketahui, KPK telah menetapkan dan menahan 11 tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker, termasuk mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau biasa dikenal Noel. Selain Noel, tersangka lainnya yakni Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Para tersangka diduga berhasil mengumpulkan uang hasil pemerasan sebesar Rp 81 miliar. Uang tersebut dibagikan ke sejumlah pihak dan Irvan Bobby Mahendro mendapatkan jatah terbanyak, sebesar Rp 69 miliar. Sementara, Noel selaku Wamenaker diduga menerima jatah pemerasan Rp 3 miliar dan satu motor Ducati. Dalam proses penyidikan, tim KPK turut menyita sejumlah barang bukti dari Noel seperti 4 ponsel dan 4 mobil mewah, yakni mobil Alphard, Land Cruiser, BAIC dan Mercedes. KPK menyebutkan kasus pemerasan pengurusan K3 ini telah berlangsung sejak 2019. Uang pengurusan yang seharusnya cuma Rp 275 ribu melonjak menjadi Rp 6 juta. Modus pemerasan yang dilakukan Noel Cas adalah memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi pihak yang tidak membayar lebih. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK memperpanjang penahanan Immanuel Ebenezer hingga 30 hari ke depan dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3.

KPK Perpanjang Penahanan Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer hingga 30 Hari ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/mobil-eben-disita-776918171.jpg" alt="KPK kembali melakukan langkah penyitaan dua mobil mewah dari tangan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, Selasa (9/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KPK kembali melakukan langkah penyitaan dua mobil mewah dari tangan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, Selasa (9/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah penyitaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kali ini, lembaga antirasuah menyita dua unit mobil mewah yang diduga terkait dengan tersangka mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias IEG. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penelusuran aset yang berkaitan dengan hasil dugaan korupsi. "Dalam perkara dugaan TPK terkait dengan pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, sebelumnya KPK telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari hasil dugaan TPK tersebut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9). Budi menjelaskan, penyitaan terbaru dilakukan terhadap dua kendaraan roda empat yang sebelumnya masih dikuasai oleh tersangka IEG. Kedua mobil itu bermerek Mercedes Benz dan BAIC. Pantauan JawaPos.com, kedua mobil dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, sekitar pukul 15.54 WIB. Dua mobil itu berkelir hitam, yang sebelumnya berada di bawah penguasaan Noel. "Hari ini KPK kembali akan melakukan penyitaan terhadap dua kendaraan roda empat yang diduga terkait dengan salah satu tersangkanya yaitu tersangka IEG," ujarnya. Menurut Budi, sejak awal penyidik telah menelusuri tiga unit kendaraan yang diduga terkait perkara tersebut. Satu mobil sudah lebih dulu diserahkan ke KPK, sementara dua lainnya baru diamankan hari ini. "Sebelumnya kami sampaikan bahwa KPK memang melakukan penelusuran terhadap tiga kendaraan roda empat yang diduga terkait dalam perkara ini yang dikuasai oleh saudara IEG," jelasnya. Sejauh ini, total sebanyak 27 kendaraan telah diamankan KPK dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3. Mobil hingga motor yang disita diduga dari hasil korupsi di lingkungan Kemnaker. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemnaker. Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025 Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Dari kasus tersebut, para tersangka berhasil mengumpulkan uang hasil pemerasan sebesar Rp 81 miliar. Uang tersebut dibagikan ke sejumlah pihak dan Irvian mendapatkan jatah terbanyak, yakni sebesar Rp 69 miliar. Sementara, Noel selaku Wamenaker menerima jatah pemerasan Rp 3 miliar. Selain itu, Noel juga mendapatkan satu motor Ducati. KPK menyebutkan kasus pemerasan pengurusan K3 ini telah berlangsung sejak 2019. Uang pengurusan yang seharusnya cuma Rp 275 ribu melonjak menjadi Rp 6 juta. Modus pemerasan yang dilakukan Noel Cs diduga memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi pihak yang tidak membayar lebih. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK sita dua mobil mewah dari eks Wamenaker Immanuel Ebenezer, total 27 kendaraan terkait kasus korupsi K3.

KPK Amankan Dua Mobil Mewah dari Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer, Total 27 Kendaraan Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-11JPG-3634087537.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel memastikan tidak akan mengajukan upaya hukum praperadilan, setelah dirinya menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel ditetapkan tersangka, setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi berupa pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). "Nggak, nggak usah (mengajukan praperadilan)," kata Noel usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, sambil berjalan dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi oranye di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9). Mantan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) itu mengakui kesalahan atas yang diperbuatnya. Ia memastikan, akan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya tersebut. "Seperti pasti penyidiknya luar biasa, dan ya saya mengakui kesalahan saya, dan saya mempertanggung jawabkan kesalahan saya," tegasnya. Padahal, Noel sempat meminta amnesti ke Presiden Prabowo saat hendak ditahan ke rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta, pada Jumat (22/8). KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025 Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Dari kasus tersebut, para tersangka berhasil mengumpulkan uang hasil pemerasan sebesar Rp 81 miliar. Uang tersebut dibagikan ke sejumlah pihak dan Irvian mendapatkan jatah terbanyak, yakni sebesar Rp 69 miliar. Sementara, Noel selaku Wamenaker menerima jatah pemerasan Rp 3 miliar. Selain itu, Noel juga mendapatkan satu motor Ducati. KPK menyebutkan kasus pemerasan pengurusan K3 ini telah berlangsung sejak 2019. Uang pengurusan yang seharusnya cuma Rp 275 ribu melonjak menjadi Rp 6 juta. Modus pemerasan yang dilakukan Noel Cs diduga memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi pihak yang tidak membayar lebih. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan tersangka KPK atas dugaan pemerasan, mengakui kesalahan dan tak ajukan praperadilan.

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer 'Noel' Angkat Bendera Putih, kini Akui Kesalahan dan Tak akan Tempuh Perlawanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/T9l9Da1THB6fypAgQXJZyThOetvpifHsEI2wXAyF-3066644218.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Karir&nbsp;Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel terbilang cukup melejit cepat. Sebelum menjadi wakil menteri, alumni Universitas Satya Negara Indonesia yang terletak di Jakarta Selatan ini sempat menjadi driver ojek online (ojol).&nbsp; Dia mengaku menjadikan surat nikahnya sebagai jaminan pendaftaran driver ojol saat itu. "Saya pernah menjadi driver ojol pada tahun 2016 dan anak saya pun jadi driver ojol," ungkapnya.&nbsp; Pada 2019, ia tiba-tiba muncul sebagai ketua kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan) saat pemilihan umum Presiden (pilpres). Setelah Jokowi menang, tak berselang lama, pada 2021, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Noel sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak usaha PT Pupuk Indonesia.&nbsp; Sayangnya, posisinya tak berlangsung lama. Hanya sekitar satu tahun. Ia dicopot pada Maret 2022 setelah menjadi saksi meringankan dalam sidang terorisme Munarman, mantan Sekretaris FPI. Sepak terjang Noel pada Pilpres 2024 pun tak kalah kontroversial. Usai menyatakan dukungannya pada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD lewat pembentukan relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania), di tengah jalan ia justru bubar barisan. Pada Februari 2023, Noel membubarkan GP Mania dan berbalik arah mendukung Prabowo Subianto.&nbsp; Prabowo akhirnya menang dan terpilih sebagai Presiden 2024&ndash;2029. Usai kemenangan ini, pria asal Riau ini diangkat menjadi Wamenaker.&nbsp; Selama 10 bulan menjabat sebagai pendamping Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Noel pun kerap membuat pernyataan kontroversial. Misalnya, saat ditugasi menangani kasus PHK massal PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Ia sempat menyebut ada 'tangan setan' yang cawe-cawe dalam kasus tersebut. Oknum ini dikatakan olehnya menjadi dalang atau berkeinginan kuat untuk memberangus Sritex.&nbsp; Ia pun berjanji untuk memperjuangkan nasib para buruh Sritex agar tidak kehilangan pekerjaannya. "Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya melihat saudara-saudara saya harus di-PHK," katanya.&nbsp; Tak berhenti sampai di sana, Noel kembali mengeluarkan pernyataan yang memunculkan perdebatan. Pada 17 Februari 2025, ia mengomentari soal tagar #KaburAjaDulu. Saat itu, dia mempersilahkan warga yang mau kabur aja dulu ke luar negeri dan meminta mereka tak perlu kembali.&nbsp; "Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi," ungkapnya.&nbsp; Pernyataan ini sontak memicu berbagai reaksi negatif dari warganet. Banyak pihak yang menyayangkan tanggapan tersebut karena dinilai tidak punya empati.&nbsp; Terbaru, ia sempat berkomentar soal target 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres dulu. Dia mengatakan, target ini dapat terealisasi jika situasi ekonomi global dalam kondisi yang baik. Tapi sayangnya, saat ini justru sedang tidak stabil. Apalagi, usai adanya pengenaan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.&nbsp; "Memang Pak Prabowo Tuhan bisa ngeliat ke depan? Ada yang tau Presiden Amerika sekarang Donald Trump? Kan enggak ada yang tahu. Semua kan gambling semua," paparnya saat ditanya soal target 19 juta lapangan pekerjaan di kantor Kemenaker, 14 Agustus 2025 lalu. Perjalanan karir Noel ini ibarat Roller Coaster. Begitu cepat menanjak naik, tapi secepat kilat pula menukik ke bawah usai ditangkap dalam OTT KPK.

Immanuel Ebenezer, Wamenaker, memiliki perjalanan karir yang cepat dan kontroversial, dari driver ojol hingga jabatan tinggi.

Kisah Perjalanan Karir Noel yang Penuh Kontroversi dan Kejutan, dari Driver Ojol hingga jadi Wakil Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/Profil-Wakil-Menteri-Ketenagakerjaan-Wamenaker-Immanuel-Ebenezer-Gerungan-antara-FC-1639284533.jpg" alt="Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, pada Rabu (20/8) malam. Noel saat ini sudah diamankan di Gedung Merah Putih KPK. "Sudah (di Gedung Merah Putih). Rangkaiannya dari semalem," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dikonfirmasi, Kamis (21/8). Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu mengungkapkan Noel diamankan di Jakarta. Saat ini tengah dalam pemeriksaan intensif di markas KPK. Menurutnya, Noel diduga terlibat kasus pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). "Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," ucap Fitroh. Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci siapa saja pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut. KPK mempunyai waktu 1&times;24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.

Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu mengungkapkan Noel diamankan di Jakarta. Saat ini tengah dalam pemeriksaan intensif di markas KPK.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK Rabu Malam, Diduga Terlibat Kasus Pemerasan Pengurusan Sertifikasi K3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/eulp8EmlkNDHT5IhzHSPbaEOyjAa1URSwB1RiOkr-4274386449.jpg" alt="Wamenaker Immanuel Ebenezer. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamenaker Immanuel Ebenezer. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (21/8). Penangkapan terhadap pria yang karib disapa Noel itu dibenarkan oleh Pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. "Benar," singkat Fitroh dikonfirmasi, Kamis (21/8). Menelisik harta kekayaan Immanuel Ebenezer dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.go.id, Kamis (21/8), memiliki total harta Noel mencapai Rp 17.620.260.877 atau Rp 17,6 miliar. LHKPN itu dilaporkan saat awal menjabat, pada 17 Januari 2025. Noel tercatat memiliki tanah dan bangunan sebanyak lima bidang yang berlokasi di Depok dan Bogor. Total harta kekayaan tidak bergerak milik Noel itu senilai Rp 12.145.000.000. Selain itu, Noel juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi di antaranya Mitsubishi Pajero Sport 2020, Rp 500 juta; KIA Picanto 2015, Rp 90 juta; Yamaha Nmax 2015, Rp 16 juta; Toyota Fortuner 2022, Rp 430 juta; Toyota Land Cruiser 300 VX 2023, Rp 2,3 miliar. Jumlah harta bergerak milik Noel itu senilai Rp 3.336.000.000 atau Rp 3,3 miliar. Noel juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 109.500.000, kas dan setara kas Rp 2.029.760.877. Sehingga, harta Noel seluruhnya mencapai Rp 17.620.260.877.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Terjaring OTT KPK, Wamenaker Immanuel Ebenezer Total Hartanya Capai Rp 17,6 Miliar, Punya Mobil LC Seharga Rp 2,3 Miliar