<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/3f1a4e76-0492-46ff-b6a6-1e3ae7562d29-467562415.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menutup Tanwir ke-XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menutup Tanwir ke-XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri sekaligus menutup Tanwir ke-XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang digelar di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, Jumat (31/10/2025). Dalam sambutannya, Kapolri mengajak seluruh peserta untuk aktif berkontribusi mendukung program pembangunan nasional. &ldquo;Seluruh mahasiswa dan generasi muda bangsa untuk turut berkontribusi dalam mendukung seluruh kebijakan pemerintah,&rdquo; kata Sigit mengawali sambutannya di hadapan ribuan peserta Tanwir IMM. Menurut Kapolri, kegiatan Tanwir ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kolaborasi antara pemuda, mahasiswa, dan pemerintah dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Ia menilai sinergi lintas elemen menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. &ldquo;Untuk terus saling mendukung, saling bekerjasama, gotong royong untuk mendorong program pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan menjadikan Indonesia lebih baik. Tentunya dibutuhkan kerja sama seluruh pihak dan elemen bangsa,&rdquo; tutur Sigit. Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri dan kalangan mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun sumber daya manusia unggul. Menurutnya, kolaborasi kedua pihak dapat memperkuat berbagai sektor penting seperti pemberdayaan UMKM, inovasi teknologi, serta ketahanan sosial masyarakat. &ldquo;Mahasiswa harus turut berkontribusi dalam menjaga keamanan dalam menghadapi tantangan bangsa, seperti perkembangan teknologi, maraknya judi daring, dan peredaran narkoba guna mewujudkan stabilitas kamtibmas,&rdquo; ujar Sigit. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi, di mana generasi muda akan menjadi penentu arah bangsa. Oleh karena itu, mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya yang unggul, produktif, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. &ldquo;Teruslah menjadi SDM unggul, SDM yang betul-betul siap menjadi aktor-aktor yang akan menjadi pemain utama di Indonesia Emas 2045,&rdquo; pesan Kapolri. Lebih jauh, Sigit menekankan bahwa visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, dan generasi muda. &ldquo;Pentingnya sinergisitas antara Polri, mahasiswa, dan seluruh elemen bangsa untuk membangun negeri, mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,&rdquo; tutup Sigit. Kegiatan Tanwir IMM ke-XXXIII ini menjadi forum strategis bagi kader Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk memperkuat komitmen kebangsaan, memperdalam peran sosial, dan meneguhkan kontribusi dalam pembangunan nasional. &nbsp;

Kapolri Jenderal Sigit tutup Tanwir IMM di Malang, ajak mahasiswa dukung program pemerintah dan berperan wujudkan Indonesia Emas 2045.

Tutup Tanwir IMM di Malang, Kapolri Ajak Mahasiswa Dukung Program Pemerintah dan Jaga Kamtibmas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/dji_fly_20250829_165340_0203_1756461748580_photo-copy-2999199940.jpg" alt="Foto udara pengunjuk rasa mengepung kantor Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta, Jumat (29/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara pengunjuk rasa mengepung kantor Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta, Jumat (29/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Demo berujung dengan kericuhan terjadi di sejumlah kota. Tidak hanya di Jakarta, kota lain seperti Bandung, Jogjakarta, Solo, Surabaya, hingga Makassar. Korban berjatuhan. Mirisnya, demo tidak terkendali dan berujung pada aksi anarkistis yang merusak fasilitas publik.&nbsp; Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Riyan Betra Delza meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap arah narasi dan gerakan yang sedang dibangun sejumlah pihak. &nbsp; Menurut dia, ada upaya mengganti atau pengalihan isu yang semula ditujukan kepada DPR, justru dialihkan kepada kepolisian.&nbsp; Pertama, isunya jelas menghilangkan tunjangan dan dana pensiun DPR. Itu sangat positif. Namun, pasca tragedi semalam seolah-olah menjadikan polisi jadi sasaran. &nbsp; "DPR jangan cuci tangan, seperti mereka lupa bahwa hal ini terjadi karena ulah mereka, dan akhirnya terlihat rakyat dibenturkan dengan polisi. Kita semua sepakat bahwa anarkisme dan represif sama-sama tidak diperkenankan dalam mengekspresikan aksi baik aksi maupun pengamanan.&rdquo; tegas Riyan dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Jumat (29/8).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016503828/aksi-demo-ricuh-di-makassar-gedung-dprd-ludes-terbakar-dan-renggut-3-nyawa-ini-nama-3-korbannya">Aksi Demo Ricuh di Makassar, Gedung DPRD Ludes Terbakar dan Renggut 3 Nyawa, Ini Nama 3 Korbannya</a> Dia melihat insiden bentrokan saat aksi Kamis, 28 Agustus lalu, yang menelan korban jiwa, baik dari polisi maupun dari masa aksi. Riyan menegaskan agar bisa melihat realitas dengan objektif atas peristiwa tersebut.&nbsp; &ldquo;Tentu kita berduka atas meninggalnya saudara kita, dan kita minta Kapolri menindak secara tegas dan terbuka . Kita paham bahwa Polisi juga tidak ingin ada korban, sama seperti kita yang inginnya baik-baik saja dan kondusif ,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Riyan menegaskan kembali pentingnya fokus pada isu utama serta meminta untuk jangan mau dibentur-benturkan. &ldquo;Saatnya kita kembali ke tuntutan awal, fokus ke DPR RI jangan sampai kita dijadikan alat untuk pecah belah, dibentur-benturkan dengan skenario yang sengaja dibangun,&rdquo; pungkasnya.

Ketum DPP IMM Riyan Betra Delza meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap arah narasi dan gerakan yang sedang dibangun sejumlah pihak.

Demo Berujung Ricuh di Sejumlah Kota, IMM Minta DPR Jangan Cuci Tangan

<div id="m#msg-f:1792593711416062791" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/IMG-20240304-WA0017-520844662.jpg" alt="Riyan Betra Delza terpilih menjadi Ketua Umum DPP IMM masa jabatan 2024-2026 dalam Mukatamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah-XX di Palembang, pada 1-3 Maret 2024." width="100%">
<figcaption>Riyan Betra Delza terpilih menjadi Ketua Umum DPP IMM masa jabatan 2024-2026 dalam Mukatamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah-XX di Palembang, pada 1-3 Maret 2024.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) baru saja menetapkan kepemimpinan&nbsp; untuk masa jabatan 2024-2026 dalam Mukatamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah-XX di Palembang, pada 1-3 Maret 2024.&nbsp;Riyan Betra Delza secara resmi menduduki posisi Ketua Umum DPP IMM, setelah berhasil meraih dukungan sebanyak 782 suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara dari hasil musyawarah formatur, M Zaki Mubarak ditetapkan sebagai Sekertaris Jenderal. Sedangkan untuk Bendahara Umum yakni M Firdaus Suudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Riyan mengungkapkan komitmennya untuk gigih bekerja keras demi mewujudkan visi dan misi IMM sebagai organisasi yang responsif terhadap perubahan zaman.&nbsp;"IMM akan lebih aktif berkontribusi dalam menghadapi dinamika masyarakat, menjadi wadah yang memberikan dampak positif untuk kemajuan bangsa dan umat," kata Riyan di Palembang, Senin (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan pemilihan Riyan sebagai Ketua Umum juga sejalan dengan pemilihan 12 formatur lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut Formatur Terpilih:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. M.M Firdaus Suudi (778)</div> <div dir="auto">2. Muh Akmal Ahsan (772)</div> <div dir="auto">3. M Zaki Mubarak (767)</div> <div dir="auto">4. Samsul Arifin (765)</div> <div dir="auto">5. Ari Aprian Harahap (747)</div> <div dir="auto">6. Nufra Khairan (740)</div> <div dir="auto">7. Ihya Rizqi (733)</div> <div dir="auto">8. Usman Mansur (732)</div> <div dir="auto">9. Muhammad Habibi (728)</div> <div dir="auto">10. Muhammad Aidil (722)</div> <div dir="auto">11. Mu&rsquo;min Amsidi (693)</div> <div dir="auto">12. Ilmiawan (495).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Riyan Betra Delza secara resmi menduduki posisi Ketua Umum DPP IMM, setelah berhasil meraih dukungan sebanyak 782 suara.

Terpilih sebagai Ketua Umum DPP IMM, Riyan Delza Pastikan Bawa Dampak Positif untuk Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/15-Februari-2024-Firdaus-Suudi-IMM-2975485575.jpg" alt="Firdaus Suudi Ketua DPD IMM Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Firdaus Suudi Ketua DPD IMM Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Timur Firdaus Suudi mengajak masyarakat menjaga ketenangan dan menghormati hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dilansir dari Antara, Kamis (15/2), Firdaus menegaskan pentingnya menjaga ketenangan masyarakat selama proses perhitungan suara dan menunggu hasil resmi pemilu. Hal itu sebagai langkah untuk menciptakan atmosfer pemilu yang tertib. &rdquo;Upaya ini bertujuan untuk mencapai stabilitas politik yang kokoh serta meningkatkan kualitas sistem demokrasi. Perlu partisipasi aktif dan penghormatan terhadap proses demokratis dalam membentuk pemerintahan yang representatif,&rdquo; ujar Firdaus Suudi. Dia mengingatkan, dalam perbedaan politik, penting untuk tetap menjaga rasa hormat satu sama lain. Selai itu, menghindari perdebatan yang berujung pada ujaran kebencian atau perpecahan sosial yang berlebihan, terutama di media sosial. Firdaus juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu kembali, menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai kesempatan untuk bertoleransi dan berbesar hati. Sikap legawa sangat diperlukan dalam menghadapi pemilu, karena perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dan harus disikapi secara bijaksana. Setelah pemilu selesai, lanjut dia, semua pihak harus menghormati hasil proses demokrasi, menjaga perdamaian dan stabilitas politik, karena kegagalan dalam merespons hasil pemilu dengan baik dapat membahayakan keutuhan negara. Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong seluruh pihak menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil pemilu dengan sikap legawa, satria, dan kenegarawanan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya memupuk semangat berbangsa dan bernegara yang positif dalam menghadapi hasil pemilu, sebagai landasan untuk menjaga stabilitas politik dan kesatuan bangsa. &rdquo;Pemilu dianggap sebagai momen krusial dalam kehidupan demokrasi suatu negara, di mana keamanan dan ketenangan tidak hanya menghasilkan pemerintahan yang sah, tetapi juga mencerminkan kekuatan dan konsolidasi politik yang matang,&rdquo; ucap Haedar Nashir.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dorong seluruh pihak menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil pemilu dengan sikap legawa dan kenegarawanan

Maklumat Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur, Ajak Masyarakat Hormati Hasil Pemilu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya menolak pembentukan Panja Netralitas Polri.&nbsp;Bila Polri dicurigai, lembaga negara lain seperti penyelenggara pemilu seharusnya juga dicurigai. &rdquo;Ya gak usah deh kayaknya. Misalnya kalau memang begitu kalau saling mencurigai, kita pun juga curiga sama pejabat negara, sama kalau misalnya yang pelaksana segala macam itu KPU, Bawaslu bentukan dari partai politik, itu pun saya punya data juga itu,&rdquo; kata Abdul. Abdul khawatir dibentuknya Panja Netralitas Polri tersebut karena tujuan politis. Dia meyakini Polri pasti bakal netral di Pilpres 2024. &rdquo;Jadi kita percaya saja. Saya kira Panja kayak gitu kan takutnya politis juga, jadi dibentuknya itu seakan akan, netralitas kepolisian itu sudah pasti akan melakukan itu,&rdquo; ujar Abdul Musawir Yahya. &rdquo;Kita tetap mendorong agar polisi ini tetap netral di sikap politik 2024, ya tugasnya jalankan tugas sebaik-baiknya, itu yang harus kita gaungkan,&rdquo; sambung dia. Abdul mempertanyakan siapa yang bakal mengisi Panja Netralitas Polri tersebut. Menurut dia, tidak perlu pemilu diwarnai dengan kecurigaan yang tidak berdasar. Abdul menginginkan pesta demokrasi 2024 tidak menyeramkan karena persoalan semua instansi saling mencurigai. &rdquo;Misalnya kalau dibuat panitia segala macam yang ngisi itu siapa, itu perdebatan lagi nanti, jadi ya jangan sampai kalau menurut saya pemilu ini diwarnai kecurigaan yang tidak punya dasar,&rdquo; ujar Abdul Musawir Yahya. &rdquo;Saya pun juga bisa mencurigai apakah penyelenggara negara yang lebih punya gaung untuk melakukan ketidaknetralan, penyelenggara ini itu pun juga bisa dipertanyakan,&rdquo; tutur Abdul Musawir Yahya.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tolak pembentukan Panja Netralitas Polri. Bila Polri dicurigai, lembaga negara lain seharusnya juga dicurigai

Panja Netralitas Polri Tak Diperlukan, Dikhawatirkan Politis

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/Sapi-Prabowo-577692399.jpg" alt="Hewan kurban milik Menteri pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>Hewan kurban milik Menteri pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyalurkan hewan kurban berupa puluhan ekor sapi kepada sejumlah pondok pesantren (Ponpes) dan organisasi keagamaan di Jawa Barat, Jumat (30/6). Hewan kurban itu di serahkan Prabowo ke sejumlah pondok pesantren dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Beberapa di antaranya yang menerima hewan kurban Prabowo yakni Ponpes Buntet, Habib Empang, Ponpes Suryalaya, Ponpes Albaghdadi, Buya Syakur, Ponpes Daarut Tauhid, Ponpes Daar El Hikam, dan Ponpes At Taqwa.&nbsp; Kemudian beberapa organisasi keagamaan yang menerima hewan kurban Prabowo yakni Persis, PD NU Jabar, PD Muhammadiyah Jabar, PD HMI Jabar, DPD PMII Jabar, PD PII Jabar, dan DPD IMM Jabar "Harapan kami bahwa dengan diberikannya sumbangan hewan qurban ini kepada masyarakat merupakan sarana kita mudah mengingat untuk tetap peduli kepada sesama.&nbsp; Khususnya dalam mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan yang dijunjung tinggi dalam perayaan Idul Adha," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangannya, Jumat (30/6). Salah satu hewan kurban yang disumbangkan Prabowo merupakan seekor sapi 'Sapruy' dengan bobot mencapai 1,3 ton yang diserahkan kepada Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011637806/istri-pedangang-sate-kaget-saat-pulang-salat-idul-adha-suaminya-sudah-tewas-bersimbah-darah">Istri Pedangang Sate Kaget, Saat Pulang Salat Idul Adha Suaminya Sudah Tewas Bersimbah Darah</a> Sapi Sapruy yang diterima oleh langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Buntet tersebut diterima sebagai hewan qurban yang nantinya diperuntukkan bagi pengasuh, santri, dan masyarakat di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Buntet.&nbsp; Muzani mengharapkan, hewan-hewan kurban yang disumbangkan bisa menambah jumlah daging yang akan diterima oleh masyarakat, serta secara langsung untuk meningkatkan pendapatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang peternakan dan pertanian yang dijalankan oleh masyarakat. Pimpinan Pondok Pesantren Buntet, KH Adib Rofiuddin Izza mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas sumbangan hewan kurban berupa sapi Sapruy tersebut. Sebab, itu merupakan bentuk perhatian Prabowo Subianto kepada masyarakat khususnya di lingkungan pondok. Menurutnya, sumbangan tersebut akan menjadi bagian penting dalam merayakan Idul Adha. Serta memastikan bahwa keluarga pesantren dapat turut merasakan sukacita dalam momen berkah ini. "Pada momentum Idul Adha 1444 H ini, Pak Prabowo menyumbangkan hewan-hewan qurban tersebut kepada kami sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama umat Muslim yang merayakan Idul Adha," pungkas Kyai Adib.

Beberapa organisasi keagamaan yang menerima hewan kurban Prabowo yakni Persis, NU Jabar,  Muhammadiyah Jabar, PD HMI Jabar, DPD PMII Jabar

Idul Adha 2023, Puluhan Sapi Prabowo Disalurkan ke Ponpes dan Ormas 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-20-at-09.01.42.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tol Cibitung-Cilincing dan Serpong-Balaraja, Selasa (20/9). (Antara)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tol Cibitung-Cilincing dan Serpong-Balaraja, Selasa (20/9). (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai berhasil dalam merealisasikan pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal itu terlihat dengan kehadiran fasilitas-fasilitas yang sama di setiap daerah di Indonesia, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.  Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Rimbo Bugis menuturkan, pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Jokowi tidak hanya terpaku di Pulau Jawa. Namun daerah-daerah seperti seperti di Timur Indonesia ikut merasakan hal yang sama.  Menurut Rimbo, salah satu cara Jokowi merawat kebhinekaan dan persatuan adalah dengan meratakan pembangunan di pelosok daerah di Indonesia. Pasalnya hal ini merupakan kunci Jokowi menjaga persatuan di Indonesia.  “Pak Presiden berhasil menjaga persatuan Indonesia lewat pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah,” kata Rimbo saat dihubungi, Rabu (5/10).  “Fasilitas yang ada, kita juga tidak bisa mengabaikan fasilitas di wilayah tengah dan timur,“ imbuhnya.  Dikatakan Rimbo, pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi tidak hanya terfokus pada jalan tol saja, tetapi juga pada hal lain yakni bandara, bendungan dan pelabuhan hingg pada aspek-aspek sosial yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.  “Pemerintah kita tidak hanya fokus kepada jalan, namun irigasi juga diperhatikan. Bendungan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pelabuhan sebagai wujud dari tol laut,” ucapnya.  “Kemajuan-kemajuan yang saya lihat ini orientasi pembangunan ini tidak lagi terpusat di Jawa, tetapi sudah melebar ke Sumatera, Papua, Maluku dan Maluku Utara,” jelasnya.  Rimbo pun mengajak seluruh elemen masyarakat agar terus mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia. Sebab tanpa pembangunan, ekonomi suatu bangsa akan sulit untuk dikembangkan.  “Saatnya bersatu memberikan dukungan kepada Pemerintah. Tapi tetap memfungsikan kritik kita sebagai alat kontrol agar Pemerintah tetap lurus bekerja buat kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

IMM Soroti Kinerja Jokowi Lakukan Pemerataan Infrastruktur di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Unjuk-Rasa-Di-DPR-Kembali-Ricuh-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Aksi massa melempari aparat kepolisian yang berjaga di belakang Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada demonstrasi, Senin (30/9)." width="100%">
<figcaption>Aksi massa melempari aparat kepolisian yang berjaga di belakang Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada demonstrasi, Senin (30/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unjuk rasa mahasiswa dan pelajar kembali pecah kemarin (30/9). Ribuan orang berdatangan sejak pukul 14.00. Tidak seperti demonstrasi pada 23–24 September lalu yang massanya menumpuk di depan gedung DPR, kemarin titik massa terpencar. Sebab, area di depan gerbang DPR diblokade polisi sejak pagi.  Konsentrasi massa tampak di Jalan Gatot Subroto, sisi utara dan selatan gedung DPR, depan Manggala Wanabakti atau depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).  Ada juga sekelompok demonstrans di sekitar Stasiun Palmerah di belakang gedung DPR. Kelompok lain berkumpul di sepanjang Jalan Gerbang Pemuda atau depan kantor TVRI.  Tuntutan demonstran tidak berubah. Yaitu, mendesak DPR dan pemerintah untuk membatalkan UU KPK hasil revisi, menolak RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan sejumlah RUU kontroversial lain. ”Kami juga minta aparat jangan represif menghadapi kami,” kata Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sultan Rivandi.  Pantauan Jawa Pos, aksi mahasiswa mulai memanas sekitar pukul 15.30. Itu terjadi di Jalan Gatot Subroto sisi selatan gedung DPR. Massa melempari aparat dengan batu. Batu-batu berhamburan, mengenai tameng yang dipakai polisi. Aparat membalas dengan menembakkan gas air mata. Massa pun semburat.  Namun, tak lama kemudian, massa kembali berdatangan. Bahkan, sekitar pukul 19.00 massa menyerang kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Korps Brimob di Jalan Gatot Subroto. Hingga tadi malam pukul 19.40, Jalan Gatot Subroto lumpuh total. Jalan arteri maupun tol dalam kota ditutup. Baik dari arah Semanggi ke Slipi maupun sebaliknya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_BENTROK_MIFTAHULHAYAT-4-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sejumlah pengunjuk rasa melakukan salat Magrib di sela unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, dekat kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2019). Unjuk rasa gabungan pelajar dan mahasiswa yang menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP tersebut berakhir ricuh. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Aksi massa juga pecah di area Stasiun Palmerah. Kawasan yang berada persis di belakang gedung DPR-MPR tersebut dipenuhi massa dari arah rel kereta api di Jalan Tentara Pelajar. Mulai pukul 17.00 massa melempari aparat dengan batu, pecahan kaca, dan benda-benda lain.  Massa sempat menutup Jalan Tentara Pelajar. Arus lalu lintas lumpuh. Banyak pengendara yang akhirnya balik arah karena khawatir terkena amuk massa. ”Mohon Adik-Adik jangan menutupi jalan. Kasihan pengguna jalan. Di sana ada tukang ojek online yang mencari nafkah, ada angkot, ada orang sakit yang butuh pertolongan,” teriak polisi melalui pengeras suara.  Aksi demo juga berlangsung di Surabaya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur dan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menggelar aksi di depan Mapolda Jatim. Mereka menuntut keadilan atas meninggalnya dua mahasiswa di Kendari saat unjuk rasa.  Dua mahasiswa yang meninggal itu adalah Immawan Randi dan Yusuf Qordawi. Ketua IMM Jawa Timur Andreas Susanto meminta polisi mengusut tuntas peristiwa kelam tersebut. Para mahasiswa juga melakukan salat gaib di depan Mapolda Jatim. Setelah itu, mereka berdialog dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan.  Menurut Luki, kondisi di Jawa Timur masih bisa terjaga. Sebab, sudah ada komunikasi dengan segenap elemen mahasiswa dan pihak lain. Permasalahan yang muncul bisa ditampung dan aspirasi dapat disampaikan. ”Jawa Timur kini menjadi model pengamanan Asmaul Husna. Itu sangat luar biasa dan mujarab untuk meluluhkan aksi demonstrasi,” ujarnya.  Sementara itu, aksi demo di Jogjakarta berlangsung damai. Sekumpulan siswa sekolah menengah atas (SMA) ikut meramaikan aksi Gejayan Memanggil jilid 2. Masih berseragam, para pelajar bergabung dengan massa di sepanjang Jalan Affandi kemarin.

Demo di Jakarta Rusuh, Surabaya-Jogja Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/demo-IMM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang unjuk rasa mahasiswa terkait penolakan UU KPK dan Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial terus disuarakan. Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menilai revisi UU KPK khususnya dapat melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.  "UU KPK yang telah disahkan oleh DPR ini secara otomatis berubah menjadi UU baru bagi lembaga pemberantas korupsi tersebut. Dalam peraturan tersebut ada beberapa pasal yang menurut kami sangat melehmakan kedudukan KPK," kata Ketua Umum PC IMM Jakarta Selatan, Muhammad Fikri saat menyampaikan orasinya di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/9).  Dalam orasinya, Fikri menyebut salah satu yang melemahkan KPK di antaranya mengatur pegawai lembaga antirasuah menjadi Aparatur sipil Negara (ASN). Dia memandang, hal ini dapat melemahkan kinerja KPK.  "Dimana kewenangan pegawai harus mengikuti dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Padahal lembaga KPK seharusnya independen dan bebas dari intervensi pihak manapun," ucap Fikri.  Tak hanya itu, ortonom Muhammadiyah ini pun menyebut, UU KPK yang belum lama ini disahkan DPR dan Pemerintah terkait dibentuknya Dewan Pengawas. Hal ini pun dipandang dapat merugikan kinerja KPK dalam bidang penyidikan.  "KPK yang bertugas memberantas maling-maling negara justru dihilangkan powernya," sesal Fikri.  Oleh karena itu, Fikri mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Sehingga pelemahan terhadap kinerja KPK tidak terjadi.  "Mendesak Presiden untuk segera mengelurkan Perppu terkait dengan UU KPK," tegas Fikri.  Tak hanya itu, IMM Jakarta Selatan ini pun menyoroti RUU KUHP yang dinilai merugikan masyarakat. Terlebih adanya pasal kontroversial seperti pasal penghinaan presiden.  "RUU ini merupakan bagian dari tindakan oligarki kekuasaan. Baik pemerintah maupun DPR sama-sama memiliki watak feodalistik serta anti terhadap kritik," ucap Fikri.  Oleh karena itu, Fikri mengharapkan agar Presiden Jokowi dapat membatalkan wacana pengesahan RKUHP. "Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)," tukasnya.

Geruduk Istana, IMM Desak Presiden Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/imm-apa-bedanya-muhammadiyah-dengan-parpol_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan netral di Pilpres 2019. Sikap Haedar itu mendapat respons dari Amien Rais." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan netral di Pilpres 2019. Sikap Haedar itu mendapat respons dari Amien Rais.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Amien Rais yang bakal menjewer Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir disesalkan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Menurut Ketua Umum IMM Najih Prastiyo, pernyataan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu bertentangan dengan semangat khitah yang sudah dipernah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah di Makassar pada 1971. "Muktamar itu menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik (parpol) apa pun dan menjaga jarak yang sama dengan semua parpol," ujar Najih Prastiyo kepada wartawan, Rabu (21/11). Bentuk penyesalan IMM terhadap sikap Amien Rais yakni tanwir Muhammadiyah di Denpasar pada 2002 yang secara prinsip menegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik. Pada khitah Muhammadiyah di Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan atau menyampaikan opini. "Kami pertegas bahwa Muhammadiyah sesuai dengan khitah tidak dukung mendukung pasangan calon seperti halnya partai politik," ujarnya. Tidak adanya anjuran untuk mendukung pasangan calon tertentu, kata Najih, karena di dalam khitahnya tidak ada anjuran Muhammadiyah harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres. Jika Muhammadiyah sampai mengeluarkan fatwa, maka ormas Islam ini akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif sebagai gerakan dakwah. "Bila dukung-mendukung dilakukan lalu apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses atau pun parpol pendukung calon presiden?" ujarnya mempertanyakan sikap Amien Rais yang juga mantan Ketua PP <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/20/11/2018/amien-jewer-ketua-muhammadiyah-kalau-tak-bersikap-di-pilpres-2019" target="_blank">Muhammadiyah</a>. Dia menegaskan, Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa. Oleh sebab itu, DPP IMM mendukung sikap Haedar Nashir yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres. "Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, kami yakin Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah," tandasnya. Sebelumnya, Amien Rais saat menghadiri Milad ke-106 Muhammdiyah di Islamic Center, Surabaya, Selasa (20/11) menegaskan bahwa Muhammadiyah harus memiliki sikap di Pilpres. Artinya Muhammadiyah harus menentukan pilihan atau menyatakan mendukung salah satu kubu. Sikap mendukung itu tidak harus terang-terangan menyebut nama salah satu pasangan capres atau cawapres. Dia mencontohkan, sikap itu memilih capres-cawapres yang menentang kriminalisasi ulama atau yang tidak suka ingkar janji. "Jadi, misalnya Ketua PP Muhammadiyah mengatakan terserah, tentu akan saya jewer. Itu nggak betul," kata Amien di Islamic Center, Surabaya, Selasa (20/11). Menurut mantan Ketua MPR itu, Pilpres hanya menyediakan satu kursi untuk satu presiden dan wakilnya. Kecuali, sikap Muhammadiyah terhadap kontestasi Pileg.

IMM: Apa Bedanya Muhammadiyah dengan Parpol?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#imm

Berita Terkini