<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/IMG-20251223-WA0056-3529062626.jpg" alt="Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp68,52 miliar sepanjang 2025. Penerimaan tersebut terutama berasal dari layanan paspor, seiring meningkatnya jumlah penerbitan dokumen perjalanan dan perluasan titik layanan keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem, menyebutkan bahwa total PNBP tahun ini mencapai Rp68.528.362.959. &ldquo;Kontribusi terbesar berasal dari layanan penerbitan paspor,&rdquo; ujarnya, Selasa (23/12). Menurut Gusti, dari total penerimaan tersebut, layanan paspor menyumbang Rp53,84 miliar. Sementara itu, layanan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (re-entry permit) mencapai Rp12,27 miliar, serta pendapatan lainnya sebesar Rp2,41 miliar. &ldquo;Angka ini menunjukkan beban layanan keimigrasian yang terus meningkat sepanjang 2025,&rdquo; katanya. Dari sisi pelayanan, sepanjang 2025 Imigrasi Tanjung Perak menerbitkan 84.960 paspor bagi Warga Negara Indonesia. Data menunjukkan dominasi paspor elektronik dengan jumlah 79.048 dokumen, sedangkan paspor biasa tercatat 5.912. &ldquo;Permohonan paspor elektronik masih menjadi mayoritas dibanding paspor biasa,&rdquo; kata Gusti. Untuk menjangkau pemohon, layanan paspor dibuka di sejumlah lokasi, termasuk Unit Layanan Paspor Pasar Atum Mall, Immigration Lounge Icon Mall Gresik, Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Bojonegoro, serta layanan akhir pekan. Sepanjang tahun ini, Imigrasi Tanjung Perak juga melaksanakan 13 kegiatan Eazy Passport dengan total 5.398 permohonan. Pada layanan izin tinggal, tercatat 3.547 izin diterbitkan bagi warga negara asing, terdiri dari 1.812 izin tinggal terbatas (ITAS), 1.645 izin tinggal kunjungan (ITK), dan 90 izin tinggal tetap (ITAP). Di bidang pengawasan, Imigrasi Tanjung Perak mendeportasi 40 warga negara asing sepanjang 2025, sebagian besar karena pelanggaran izin tinggal atau overstay. Dari jumlah tersebut, 28 orang dikenai penangkalan. &ldquo;Tindakan deportasi dilakukan setelah proses pemeriksaan administrasi dan pengawasan keimigrasian, terutama terhadap WNA yang melanggar izin tinggal,&rdquo; ujar Gusti. Sementara itu, dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja tahun 2025 mencapai Rp16,31 miliar atau 96,89 persen dari total pagu Rp16,83 miliar. (*)

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp68,52 miliar sepanjang 2025.

PNBP Imigrasi Tanjung Perak Tembus Rp68,5 Miliar pada 2025, Paspor Elektronik Mendominasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WNA-DEPORTASI2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Warga negara asing (WNA) yang tidak melengkapi diri dengan dokumen resmi menjadi fokus perhatian instansi keimigrasian. Dalam enam bulan terakhir, total ada tujuh WNA ilegal yang dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Surabaya. Sebagian besar merupakan tenaga kerja asing (TKA) yang tidak memiliki dokumen resmi.  Kepala Seksi Inteligen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Sonny Noor Bhuwono menyatakan, WNA ilegal paling banyak dari wilayah Asia. Sementara itu, ada satu warga negara Amerika Serikat (AS) yang dideportasi dalam satu semester kemarin.  Menurut Sonny, WNA yang berstatus TKA rata-rata tinggal di Surabaya, tetapi bekerja di wilayah Kabupaten Gresik. Mereka tidak memiliki kartu izin tinggal terbatas (kitas). Justru, mereka datang dengan menggunakan visa wisata. ’’Tapi, di sini bekerja. Nah, itu menyalahi aturan,’’ terangnya.  Apakah TKA yang dideportasi merupakan pekerja kasar? Sonny menilai hal itu bukan kewenangannya. Pekerja kasar atau tenaga ahli yang penting dokumennya lengkap. ’’Urusan kami soal dokumen keimigrasiannya. Selama itu ada, silakan. Kalau tidak ada, kami tindak,” tuturnya.  Untuk mengantisipasi masuknya TKA ilegal, tim pengawasan orang asing (timpora) yang digawangi seksi inteldakim melakukan pengawasan rutin. Pabrik maupun perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan asing diberi sosialisasi sekaligus peringatan. ’’Tidak cukup sosialisasi. Kami ingatkan juga, jangan main-main sama aturan,’’ tegasnya.  Selain itu, Sonny mengajak masyarakat ikut mengawasi pergerakan orang asing di wilayah masing-masing. Sudah ada aplikasi berbasis website yang bisa diakses semua orang. Namanya Peta Digital Inteligen Imigrasi Tanjung Perak.

Sudah Tujuh WNA Dipulangkan Paksa dari Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/INDIA-IMIGRASI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak kembali mendeportasi satu orang warga negara asing (WNA). Kemarin (5/6) warga India berinisial HMNS diterbangkan kembali ke negara asalnya karena menyalahgunakan izin tinggal. Total sudah ada empat WNA yang dideportasi selama lima bulan terakhir.  Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Sonny Noor Bhuwono menceritakan kronologi kedatangan HMNS sampai akhirnya dideportasi. Pada 10 April, HMNS tiba di Bandara Internasional Juanda. Yang bersangkutan menggunakan visa on arrival (VoA).  Visa tersebut sempat diperpanjang dua kali. Pertama, masa berlakunya sampai 9 Mei. Kedua, masa berlaku visa sampai 8 Juni. Namun, sesuai surat edaran (SE) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Keimigrasian, VoA hanya bisa digunakan untuk dua kegiatan.  Yaitu, kunjungan wisata dan kunjungan tugas pemerintah dari negara tertentu. ”Nah, HMNS ini bukan (melakukan kegiatan, Red) keduanya. Dia datang dengan tujuan berbisnis,” kata Sony.  Aktivitas HMNS selama tinggal di Apartemen Puncak Permai mendapatkan perhatian khusus dari seksi Inteldakim. Tim intel imigrasi di lapangan mendapati rutinitas HMNS yang sering keluar masuk wilayah Gresik. Dia kerap berkunjung ke salah satu pabrik kayu.  ”Yang bersangkutan ini broker atau calo. Melihat-lihat peluang bisnis kayu dari Indonesia yang rencananya akan dikirim ke India,” ucap Sony.  Menurut Sony, aktivitas yang dilakukan HMNS sejatinya sah-sah saja dalam hal bisnis. Namun, yang bersangkutan seharusnya menggunakan kartu izin tinggal terbatas (kitas) yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi. ”Karena tidak sesuai ketentuan, kami tindak dan dikembalikan ke negara asalnya,” terangnya.

Visa Tak Sesuai, Pengusaha Asal India Dipulangkan Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WNA-PAKISTAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sudah 4 tahun ini AA mengarungi mahligai rumah tangga bersama SA, wanita asal Lakarsantri, Surabaya, dengan aman. Keduanya menjalankan bisnis di kawasan Ampel. Namun, kini pria asal Pakistan itu tidak lagi bisa melanjutkan usaha bersama istrinya.  Kamis (3/2), dia dideportasi atau dipulangkan paksa ke negara asalnya oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Kanwil Kemenkumham Jatim. Sebab, AA telah melakukan pelanggaran kartu izin tinggal terbatas (Kitas). Izin tinggal lelaki 41 tahun itu sudah kadaluarsa. Lebih dari 60 hari.  ‘’Ada bisnis toko emas dan permata di daerah Ampel bersama istri,” ungkap AA dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (2/2).  Dia berdalih tidak mengetahui bahwa Kitas yang dimiliki sudah kadaluarsa. Padahal, berdasarkan catatan keimigrasian, batas waktu izin tinggalnya AA sudah habis cukup lama. Yakni, selama 130 hari terhitung sejak Kitas diterbitkan.  Sejauh ini, AA mengaku belum ada rencana untuk tinggal tetap di Surabaya atau Indonesia. Yang jelas, dia akan kembali setelah masa cekalnya habis. “Sekitar enam bulan. Nanti saya urus dan saya lengkapi dokumen-dokumennya,” katanya.  Sementara itu, Kepala Seksi Inteligen Pendindakan dan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak Sonny Noor Bhuwono mengatakan, sesuai prosedur penindakan ada dua tahap. Yaitu, pembinaan dan penindakan.  “Ada batas waktu maksimal 60 hari, yang bersangkutan bisa membayar denda administrasi dan dilakukan pembinaan. Kalau sudah lebih dari itu, maka kita deportasi,” tegasnya.  Sonny mengatakan, aktivitas AA sudah masuk dalam pantuan tim Inteldakim. Setelah dicek, ternyata Kitas yang dimiliki memang sudah tidak berlaku. Batas waktu atau masa tinggalnya di Indonesia sudah kadaluarsa. “Dia overstay terlalu lama sehingga harus ditindak,” katanya.  Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Wawan Anjaryono menambahkan, AA tercatat masuk ke Indonesia pada 29 Februari 2020. Yang bersangkutan menggunakan visa kunjungan indeks B211A. Penjaminnya SA selaku istrinya. Nah, visa kunjungan AA sudah diperpanjang sampai tiga kali.  Pada 4 September 2020, lanjut Wawan, istri AA mengajukan visa tinggal terbatas dan baru diterbitkan pada 19 Oktober 2020. Izin itu berlaku sampai 19 September 2021 lalu. “Ternyata, sejak saat itu izin tinggalnya tidak diperpanjang. Karena itu, kami melakukan penindakan,” pungkasnya.

Nikahi Wanita Surabaya, Kitas Kedaluarsa, Pebisnis Emas Dideportasi