<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/bAXswYTRAC5biBgAa80GdowXUV4CGCbEUyZXVdl1-509329861.jpg" alt="Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan mengambil langkah tegas dalam memperkuat integritas dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan preventif, penindakan ketat, serta kolaborasi aktif dengan masyarakat dan antarinstansi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, menegaskan penerapan Zero Tolerance Policy terhadap setiap bentuk keterlibatan dalam praktik TPPO. Ia menekankan, perdagangan orang masih menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia.&nbsp; Selain itu, pelatihan intensif juga diberikan bagi petugas dan masyarakat guna mengenali modus TPPO, memahami dampak hukumnya, serta menumbuhkan kesadaran moral dalam upaya pencegahan. Imigrasi Jakarta Selatan turut memperkuat koordinasi dengan BP2MI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri untuk mewujudkan sinergi pencegahan dan penegakan hukum. &ldquo;Pelayanan keimigrasian harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat dari kejahatan kemanusiaan ini. Oknum yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi maksimal, mulai dari pencopotan hingga pemberhentian tidak dengan hormat, dan setiap unsur pidana akan kami limpahkan ke jalur hukum,&rdquo; kata Bugie Kurniawan dalam keterangannya, Minggu (8/11). Sebagai bentuk aktualisasi pencegahan, Imigrasi Jakarta Selatan juga menggelar sosialisasi Program Desa Binaan di Kecamatan Tebet yang dihadiri perangkat kelurahan. Dalam praktik lapangan, Imigrasi turut memperkuat langkah pencegahan melalui pembatalan penerbitan paspor RI apabila ditemukan indikasi kuat pemohon berpotensi menjadi korban atau pelaku TPPO.&nbsp; Pembatalan dilakukan jika pemohon diduga akan diberangkatkan secara non-prosedural, memberikan data tidak konsisten, direkrut oleh agen ilegal, atau dilaporkan oleh instansi terkait. Sejak Januari hingga September 2025, tercatat 32 permohonan penundaan atau pembatalan penerbitan paspor RI di wilayah Jakarta Selatan yang diduga terkait Pekerja Migran Indonesia non-prosedural. Langkah ini menjadi bukti komitmen Imigrasi dalam menegakkan integritas dan melindungi masyarakat dari praktik perdagangan orang. Bugie menambahkan, keberhasilan pemberantasan TPPO tak hanya bergantung pada aparat, melainkan juga partisipasi masyarakat. &ldquo;Imigrasi berperan dalam pengurusan dokumen perjalanan, pemeriksaan perbatasan, serta pengawasan keberadaan WNA, namun dukungan masyarakat sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan TPPO,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen cegah TPPO dengan pembatalan 32 permohonan paspor, perkuat integritas dan kolaborasi dengan masyarakat.

Imigrasi Jaksel Perkuat Integritas Anti-TPPO, 32 Permohonan Paspor Telah Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/New-Project-3-1456558779.jpg" alt="Petugas Imigrasi Jakarta Selatan mewawancarai perempuan yang diduga calon korban love scamming WN Pakistan. (Instagram @kanimjaksel)" width="100%">
<figcaption>Petugas Imigrasi Jakarta Selatan mewawancarai perempuan yang diduga calon korban love scamming WN Pakistan. (Instagram @kanimjaksel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seorang perempuan nyaris menjadi korban penipuan berkedok cinta lintas negara alias love scamming. Kejadian ini jadi sorotan publik usai akun resmi Instagram Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Selatan (@kanimjaksel) mengunggah video pemeriksaan yang menyita perhatian. Dalam video tersebut, terlihat petugas menggali lebih dalam alasan si pemohon hendak membuat paspor. Perempuan tersebut mengaku ingin pergi ke Pakistan untuk menemui kekasihnya yang belum pernah ia jumpai secara langsung. Mereka hanya berkenalan lewat Facebook, berkomunikasi via chat dan sesekali video call. Ia bahkan mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp 5 juta kepada sang pacar untuk membeli tiket keberangkatannya. Namun, yang mencurigakan adalah sang pacar melarangnya memberi tahu orang tua si perempuan mengenai rencana ini. &ldquo;Kamu percaya sama pacar kamu? Tapi belum pernah ketemu ya?" tanya petugas. "Makanya saya mau nyamperin ke Pakistan, Pak,&rdquo; jawab si perempuan.&nbsp; Petugas imigrasi pun dengan sigap mencium adanya kejanggalan dan potensi penipuan. Mereka menjelaskan bahwa kasus seperti ini sering kali berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau penyelundupan manusia (TPPM). Karena itu, demi melindungi keselamatan WNI, permohonan paspor perempuan tersebut ditolak. &ldquo;Bagi yang penasaran dengan ending-nya, dengan terpaksa dan berat hati, kami menolak permohonan paspornya. Karena ditemukan indikasi kuat bahwa kakak ini menjadi korban love scamming. Keselamatan WNI adalah prioritas kami,&rdquo; tulis @kanimjaksel dalam keterangannya. Unggahan ini menuai banyak respons dari warganet. Sebagian besar mendukung langkah tegas Imigrasi Jaksel dan menyayangkan masih banyak masyarakat yang mudah terjerat modus asmara daring. Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya literasi digital dan kehati-hatian dalam menjalin hubungan secara online, apalagi jika disertai permintaan uang dan ajakan bepergian ke luar negeri tanpa kejelasan.

Seorang perempuan ditolak permohonan paspornya oleh Imigrasi Jakarta Selatan karena terindikasi menjadi korban love scamming.

Diduga Kena Love Scamming Bule Pakistan, Imigrasi Jaksel Tolak Terbitkan Paspor untuk Perempuan Ini, Videonya Viral di Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-01-at-14.35.22.jpeg" alt="Dua warga negara Bangladesh berinisial MD dan MI dideportasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dua warga negara Bangladesh berinisial MD dan MI dideportasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mendeportasi dua warga negara Bangladesh berinisial MD dan MI. Keduanya terindikasi memberikan keterangan tidak benar dalam mendapatkan izin tinggalnya.  Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Anggiat Napitupulu mengatakan kecurigaan bermula saat wawancara dan perekaman biometrik untuk proses penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) WNA berinisial MD. Dimana, petugas melihat data yang tercantum pada berkas permohonan, bahwa lokasi perusahaan penjamin adalah PT Hossain Niaga Internasional, berada pada salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Selatan.  Kemudian petugas langsung melakukan pemeriksaan lapangan dan ditemukan alamat perusahaan penjamin tidak sesuai dengan alamat yang tercantum pada berkas persyaratan. Selain itu, hasil penelusuran menunjukkan bahwa bonafiditas perusahaan sebagai perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) diragukan karena didapati perusahaan yang dimaksud adalah sebuah kios pakaian.  "Jadi yang langsung menjual produk pada konsumen dengan permodalan yang tidak sesuai dengan skala bisnis yang tercantum pada akta pendirian perusahaan," kata Anggiat, kemarin (1/3).  Anggiat menuturkan, berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perusahaan penjamin MD, terungkap bahwa perusahaan tersebut juga menjamin satu warga negara Bangladesh lain berinisial MI yang telah terbit Izin Tinggal Terbatasnya.  "Baik MD serta MI telah menjalani pemeriksaan administratif keimigrasian dan ditemukan bahwa modal dari MD serta MI adalah fiktif karena tidak pernah dikirim atau ditransfer ke pihak penjamin untuk digunakan sebagai modal menjalankan bisnisnya," ungkapnya.  Karena kedua WNA tersebut telah memberikan keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan izin tinggal. Keduanya melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.  "MD dikenakan Pasal 50 ayat (5) huruf d berupa penolakan permohonan pemberian izin tinggal dan MI dikenakan Pasal 51 ayat (1) huruf d berupa pembatalan atas Izin Tinggal Terbatas yang sedang dipegangnya," ungkapnya.  Kemudian, sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor W.10-GR.07.02-55 Tanggal 21 Februari 2022, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atas nama WNA berinisial MI telah dibatalkan.  Anggiat menegaskan, imigrasi dengan fungsinya yang multidimensi, salah satunya sebagai fasilitator pembangunan, tidak abai melaksanakan tugas pengawasannya tanpa terkecuali, termasuk terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang mengaku sebagai PMA. Tetap melakukan pengecekan secara mendalam pada permohonan penerbitan ITAS bagi PMA dan menolak permohonan jika ditemukan data yang tidak sesuai.  "Kami juga melakukan pembatalan izin tinggal jika ditemukan pelanggaran maupun ketidaksesuaian data pada ITAS yang telah diterbitkan,” tegasnya.  Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Soesilo Sumedi mengimbau kepada para WNA untuk memberikan informasi secara benar. “Kami tegaskan kembali bahwa penting bagi orang asing untuk selalu menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya selama berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia, terutama saat pengajuan izin tinggalnya,” tutupnya.

Imigrasi Jakarta Selatan Pulangkan 2 WNA Mengaku sebagai Penanam Modal

imigrasi jaksel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#imigrasi jaksel

Berita Terkini

Imigrasi Jaksel Perkuat Integritas Anti-TPPO, 32 Permohonan Paspor Telah Dibatalkan

Diduga Kena Love Scamming Bule Pakistan, Imigrasi Jaksel Tolak Terbitkan Paspor untuk Perempuan Ini, Videonya Viral di Medsos

Imigrasi Jakarta Selatan Pulangkan 2 WNA Mengaku sebagai Penanam Modal

Download Aplikasi JawaPos.com