<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/iR2J6VHN7HoDAYNb9wnFyR9WCOLuNQB0KuNFiEXO-1539152071.jpg" alt="Ilustrasi perdagangan orang. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perdagangan orang. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindak Pidama Penyelundupan manusia (TPPM) yang mengirim warga negara asing (WNA) Tiongkok secara ilegal ke Australia dibongkar Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Barat. Sindikat ini terbongkar setelah adanya laporan warga yang mencurigai aktivitas para pelaku di sebuah penginapan. Dalam operasi ini, petugas mengamankan tiga tersangka utama yakni SS, 37, dan XS, 39, asal Tiongkok, serta PK, 27, asal Thailand. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Pamuji Raharja menuturkan, otak di balik sindikat ini adalah tersangka SS. Untuk memuluskan aksinya di Indonesia, SS menyamar menjadi warga lokal dengan identitas palsu. "Berawal dari laporan masyarakat terkait adanya orang asing yang diduga memiliki KTP elektronik Warga Negara Indonesia secara ilegal di wilayah Jakarta Barat," ujar Pamuji saat konferensi pers, Selasa (20/1). SS diketahui memiliki KTP elektronik palsu atas nama "Gunawan Santoso" yang beralamat di Cianjur. Dokumen ilegal ini ia dapatkan dari seorang WNI berinisial LS dengan harga puluhan juta rupiah. "Menurut pengakuan SS, dirinya membayar uang sejumlah Rp 90 juta kepada LS untuk pengurusan dokumen kependudukan berupa KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran," jelas Pamuji. <h3>Peran Para Tersangka dalam Jaringan Internasional</h3> Sindikat ini bekerja secara terorganisir. PK, warga Thailand, berperan mengedit foto untuk dokumen palsu SS. Sementara XS bertugas mendampingi para "penumpang" dari Jakarta menuju jalur tikus di Merauke, Papua. "PK ikut serta membantu dalam proses pengajuan KTP elektronik dengan identitas palsu atas nama Gunawan Santoso, yaitu dengan melakukan proses pengeditan pasfoto untuk digunakan SS," ucap Pamuji. Petugas menyita sejumlah barang bukti kuat dalam penggerebekan tersebut. "Barang-barang bukti meliputi paspor, kartu identitas atau KTP palsu, dan handphone yang digunakan pelaku," tambah Pamuji. <h3>Jalur Tikus Merauke: Tarif Rp 130 Juta per Kepala</h3> Target sindikat ini adalah warga Tiongkok yang ingin mencari suaka atau pekerjaan di Australia. Para korban awalnya terbang mandiri ke Jakarta, lalu ditampung sementara sebelum diberangkatkan ke Merauke. "Selanjutnya dari wilayah Merauke, Papua, para warga negara asing tersebut berangkat ke Australia bersama A alias C menggunakan kapal miliknya," papar Pamuji. Tersangka XS mengaku sudah mengirimkan lima orang ke Australia dengan tarif 60.000 RMB atau sekitar Rp 130 juta per orang. Dari angka itu, XS meraup untung pribadi sekitar Rp 17 juta per kepala. Sayangnya, meski berhasil menyeberang, pelarian para WNA tersebut kandas. "XS menyatakan bahwa pengiriman warga negara asing tersebut telah berhasil, namun menurut informasi yang diterima oleh XS, warga negara asing tersebut sudah ditangkap oleh pihak berwajib Australia," lanjutnya. <h3>Ancaman Deportasi dan Penyelidikan KTP Aspal</h3> Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah menegaskan, para tersangka terancam sanksi berat dan deportasi karena melanggar UU Keimigrasian. "Karena dokumen kependudukan palsu tersebut digunakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dipromosikan kepada warga negara Tiongkok sebagai sarana pendukung keberangkatan secara ilegal ke Australia," tegas Ronald. Saat ini, pihak imigrasi tengah memburu LS (penyedia dokumen palsu) dan mendalami potensi keterlibatan oknum instansi terkait. Kabid Inteldak, Yoga Kharisma Suhud, memastikan LS adalah warga sipil. "Kalau LS masih kita dalami. Tapi LS sendiri ini yang pasti warga sipil (bukan aparat pemerintah). Kita terus cek dan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang memang mengeluarkan akta yang kita duga ini palsu," imbug Yoga. &nbsp;

Imigrasi Jakarta Barat tangkap otak penyelundupan WNA dengan KTP palsu Rp 90 juta. Sindikat ini kirim WNA ilegal ke Australia.

Nyamar Jadi Warga Cianjur, Otak Jaringan Internasional Penyelundup Manusia Ditangkap Imigrasi Jakarta Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/lEvt3mAAeLzQwYdkk8s6fmBsH4QDrsUDYNk1veuY-1353826554.jpg" alt="Kantor Imigrasi Jakbar mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan 2 perempuan asal Uzbekistan. (Kantor Imigrasi Kelasi I Khusus Non TPI Jakbar)" width="100%">
<figcaption>Kantor Imigrasi Jakbar mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan 2 perempuan asal Uzbekistan. (Kantor Imigrasi Kelasi I Khusus Non TPI Jakbar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat (Jakbar) mengamankan 2 orang perempuan berkewarganegaraan Uzbekistan berinisial SS dan KD. Kedua Warga Negara Asing (WNA) ditangkap karena menyalahgunakan izin tinggal untuk praktik prostitusi dalam jaringan (daring) atau prostitusi online.&nbsp; Kasus tersebut diungkap oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakbar Ronald Arman Abdullah pada Jumat (14/11). Kepada awak media, Ronald menyampaikan bahwa SS dan KD termonitor melakukan pelanggaran ketika jajarannya melaksanakan patroli siber.&nbsp; Ronald menyebut, patroli siber itu sengaja dilakukan lantaran instansinya mendeteksi masih marak terjadi prostitusi online melibatkan WNA di wilayah Jakbar. Hasil patroli siber tersebut lantas ditindaklanjuti oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakbar. &rdquo;Berdasar surat perintah tugas pada Rabu 12 November 2025 sekitar pukul 20.45 WIB, petugas Inteldakim melakukan undercover buying guna mengungkap pelaku praktik prostitusi online,&rdquo; kata dia. Menurut Ronald, SS dan KD diamankan oleh petugas saat beroperasi di salah satu penginapan yang berada di wilayah Jakbar. Hasil pendalaman mendapati bahwa SS adalah perempuan berusia 35 tahun. Semntara KD jauh lebih muda, usianya masih 22 tahun.&nbsp; Keduanya nekat melakukan prostitusi online bermodal Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dan Visa On Arrival (VoA). Dari data yang berhasil dihimpun oleh petugas, mereka masuk Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti.&nbsp; Ronald pun membeber barang bukti tersebut. Yakni 2 paspor Uzbekistan atas nama SS dan KD, 2 boks alat kontrasepsi, uang tunai Rp 15 juta dari tangan SS, uang tunai Rp 15 juta dari tangan KD, &nbsp;serta 2 telepon genggam milik SS dan KD. Dari kedua telepon genggam itu ditemukan bukti percakapan praktik prostitusi online.&nbsp; &rdquo;Dalam praktiknya SS dan KD mengaku dibantu seseorang dengan inisial L yang berperan sebagai penghubung antara calon klien dengan saudara SS dan KD,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Saat ini petugas masih berusaha mencari tahu keberadaan L. Namun, kedua WNA asal Uzbekistan itu sudah mengakui bahwa dalam praktik prostitusi yang dilakukan mereka mematok tarif USD 900 atau setara lebih kurang Rp 15 juta untuk sekali transaksi.&nbsp; Tidak berhenti sampai penangkapan, petugas kini tengah melakukan pendalaman untuk mencari tahun ada atau tidaknya jaringan pengendali prostitusi online tersebut. Atas perbuatan mereka, SS dan KD terancam dideportasi ke negara asal dan ditangkal kembali ke Indonesia.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta mengapresiasi langkah dilakukan oleh seluruh jajaran Imigrasi Jakbar. Dia menyampaikan bahwa pengawasan WNA di Indonesia memang harus ekstra.&nbsp; &rdquo;Upaya seperti ini penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban, khususnya di wilayah Jakarta, tetap kondusif,&rdquo; imbuhnya. &nbsp; &nbsp;

Kantor Imigrasi Jakarta Barat menangkap dua perempuan Uzbekistan yang terlibat dalam kasus prostitusi online.

Izin Tinggal Dipakai untuk Praktik Prostitusi Online, Imigrasi Jakbar Amankan 2 Perempuan Berpaspor Uzbekistan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/VPzhbeMBs0V9kLdLwCuKVm6fFT2iUfAEcvBP5DVL-745414580.jpg" alt="Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mengamankan empat Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan diduga langgar aturan Keimigrasian, Senin (5/5). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mengamankan empat Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan diduga langgar aturan Keimigrasian, Senin (5/5). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mengamankan empat Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan. Keempat WNA tersebut diduga memberikan informasi tidak benar dalam proses pengajuan izin tinggal di Indonesia. Mereka diamankan dalam kegiatan patroli keimigrasian di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat, pada 23 April 2025. Kegiatan patroli ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengawasan rutin terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Jakarta Barat. "Petugas kami menemukan keempat WNA tersebut menunjukkan gelagat mencurigakan di wilayah Taman Sari dan setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, diketahui bahwa mereka tinggal di sebuah tempat daerah Maphar Jakarta Barat," kata&nbsp;Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Nur Raisha Pujiastuti, Senin (5/5). "Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa mereka diduga memberikan keterangan data dan informasi yang tidak sesuai saat pengajuan izin tinggal," sambungnya. Keempat WNA itu berinisial IHB, UAB, IH, dan AQ. Mereka masing-masing mengaku tidak pernah melakukan kegiatan investasi sebagaimana tercantum dalam Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Bahkan, beberapa di antaranya tidak mengetahui perusahaan yang menjadi sponsor izin tinggalnya, dan tinggal di alamat yang berbeda dari yang tercatat dalam dokumen keimigrasian. Salah satunya, AQ, mengaku masuk ke Indonesia bukan untuk berinvestasi, tetapi untuk mengumpulkan cap paspor guna mempermudah perjalanan ke negara Eropa.&nbsp;Mereka melanggar Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. "Saat ini, dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian dan sedang dalam proses penegakan hukum keimigrasian," ucap Raisha. Sementara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Arief Munandar, mengapresiasi langkah cepat dan profesional yang dilakukan oleh jajaran Imigrasi Jakarta Barat. "Kami mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang responsif dan sigap dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Upaya seperti ini penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta tetap terjaga," ujarnya. Imigrasi Jakarta Barat mampu memberikan memberikan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan keimigrasian, serta mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan yang melibatkan orang asing di lingkungannya. "Semoga hasil ini menjadi pemicu bagi seluruh jajaran petugas imigrasi untuk semakin optimal dalam mengawasi dan menegakkan aturan keimigrasian," pungkasnya.

Imigrasi Jakarta Barat amankan empat WNA asal Pakistan yang diduga langgar izin tinggal, pentingnya pengawasan untuk keamanan Jakarta.

Diduga Langgar Aturan, Empat WN Pakistan Ditangkap Petugas Imigrasi Jakarta Barat 

imigrasi jakarta barat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#imigrasi jakarta barat

Berita Terkini

Nyamar Jadi Warga Cianjur, Otak Jaringan Internasional Penyelundup Manusia Ditangkap Imigrasi Jakarta Barat

Izin Tinggal Dipakai untuk Praktik Prostitusi Online, Imigrasi Jakbar Amankan 2 Perempuan Berpaspor Uzbekistan

Diduga Langgar Aturan, Empat WN Pakistan Ditangkap Petugas Imigrasi Jakarta Barat

Download Aplikasi JawaPos.com