<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/20250521_122529-3932542999.jpg" alt="Mohsen Mahdawi (kanan) lulus dari Universitas Columbia AS. (X @maryamalwan)" width="100%">
<figcaption>Mohsen Mahdawi (kanan) lulus dari Universitas Columbia AS. (X @maryamalwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mohsen Mahdawi, seorang aktivis Palestina berusia 34 tahun, akhirnya naik panggung wisuda Universitas Columbia pada Senin (19/5), setelah sempat ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat.&nbsp; Ia lulus dengan gelar sarjana filsafat dari Sekolah Studi Umum Columbia, dan momen kelulusannya menjadi simbol perlawanan atas penahanan yang dinilai bermotif politik. Seperti dilansir dari The Guardian, Mahdawi ditangkap di Colchester, Vermont, saat menghadiri wawancara naturalisasi pada April lalu. Pemerintahan Trump memerintahkan deportasinya dengan menggunakan undang-undang imigrasi yang memberikan wewenang kepada menteri luar negeri untuk mencabut status hukum individu yang dianggap mengancam kebijakan luar negeri AS. Namun, ternyata Mahdawi terbukti tidak pernah didakwa atas tindak kriminal. Penangkapannya pun dinilai berkaitan dengan aktivitas advokasinya untuk Palestina. Dia merupakan satu dari beberapa mahasiswa internasional yang ditahan dalam beberapa bulan terakhir karena keterlibatannya dalam gerakan solidaritas Palestina di kampus. Dalam suasana wisuda yang emosional, Mahdawi berjalan melintasi panggung mengenakan keffiyeh, simbol solidaritas Palestina. Langkahnya disambut sorak sorai mahasiswa. Dia kemudian mengikuti aksi peringatan di luar gerbang kampus, mengangkat foto Mahmoud Khalil, teman sekelasnya yang masih dalam tahanan federal di Louisiana. &ldquo;Pemerintahan Trump ingin merampas kesempatan ini dari saya. Mereka ingin saya berada di penjara, tidak menempuh pendidikan, tidak merayakan hari kelulusan,&rdquo; kata Mahdawi. Mahdawi akhirnya dibebaskan dua minggu lalu setelah seorang hakim federal mengkritik tindakan pemerintah sebagai bentuk penindasan ala era McCarthy. Meski demikian, Mahdawi mengaku merasa dikhianati oleh pihak universitas yang menurutnya tunduk pada tekanan politik federal. Dia juga menyoroti keputusan Columbia yang mengganti kepemimpinan Departemen Studi Timur Tengah, serta kegagalan kampus untuk secara terbuka menentang penangkapannya dan Khalil. Meski telah diterima di program magister Columbia untuk musim gugur mendatang, Mahdawi masih menghadapi ketidakpastian karena tidak mendapatkan bantuan keuangan. Namun, dia menyatakan akan terus memperjuangkan isu Palestina. &ldquo;Saat saya naik panggung, pesannya jelas: kami akan terus memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Tidak ada yang bisa menghentikan kami&mdash;tidak pemerintah, tidak juga universitas,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Mahmoud Khalil dijadwalkan menerima ijazahnya dari program magister studi internasional Columbia akhir pekan ini. Sementara untuk status hukumnya masih menunggu keputusan hakim atas status penahanannya.

Mohsen Mahdawi, aktivis Palestina, lulus dari Universitas Columbia setelah ditahan imigrasi AS. Kisahnya menggambarkan perlawanan politik.

Aktivis Palestina Mohsen Mahdawi Naik Panggung Wisuda Universitas Columbia Amerika Serikat, Sempat Ditahan Imigrasi AS karena Alasan Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/puluhan-wni-di-amerika-sudah-dapat-final-deportation-order_m_163324.jpeg" alt="Donald Trump" width="100%">
<figcaption>Donald Trump</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) kembali mendapat sorotan. Perintah eksekutif yang diteken Presiden Donald Trump Januari lalu menyebabkan warga negara Indonesia (WNI) yang hijrah ke AS untuk menghindari kekerasan rasial di tanah air tidak diterima lagi di AS. Salah satu yang terdampak kebijakan itu adalah keluarga Lumangkun. Agustus lalu, saat melapor ke Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Kota Manchester, Hillsborough County, Negara Bagian New Hampshire, Meldy dan Eva Lumangkun diusir. Mereka diberi waktu dua bulan untuk angkat kaki dari negara yang didirikan oleh imigran tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal membenarkan adanya ancaman deportasi seperti yang dialami keluarga Lumangkun. Bahkan, bukan hanya keluarga Lumangkun yang mengalaminya. &rdquo;Ada puluhan orang yang terancam dideportasi karena sudah mendapatkan final deportation order,&rdquo; kata Iqbal kepada Jawa Pos kemarin (17/10). Dia menambahkan, pada umumnya permintaan suaka para WNI itu sudah ditolak pengadilan. Berdasarkan informasi terakhir yang Kemenlu dapatkan, mereka sudah melakukan upaya hukum kembali. &rdquo;Untuk itu, hakim mengeluarkan putusan sela yang meminta imigrasi menunda deportasi sembari hakim mempelajari apakah kasus itu ada di bawah yurisdiksi mereka atau tidak,&rdquo; terang Iqbal. Dia mengatakan, sebelum kasus keluarga Lumangkun mencuat, ada empat WNI yang mengalami kejadian serupa. Mereka diamankan petugas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE). Penangkapan tersebut sejalan dengan kebijakan imigrasi baru semenjak Presiden Trump memberi ICE keleluasaan untuk melakukan deportasi. Sebelum naiknya Trump menjadi presiden, empat WNI itu berada di bawah perlindungan kebijakan imigrasi Presiden Obama, antara lain 1) Arino Massie, telah memiliki anak berkebangsaan AS; 2) Saul Timisela, beristri WNI penyandang disabilitas; 3) Rovani Wangko, menikah dengan pemegang Green Card; 4) Oldy Manopo, telah memiliki anak dengan izin tinggal di bawah program Dreamer. (*)

Puluhan WNI di Amerika Sudah Dapat Final Deportation Order

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/donald-trump-menambah-daftar-negara-yang-dilarang-masuk-as_m_159328.jpeg" alt="Donald Trump" width="100%">
<figcaption>Donald Trump</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp; &ndash; Muslim Ban yang membuat Amerika Serikat (AS) menuai kritik luas masyarakat internasional kedaluwarsa pada Minggu (24/9). Tak mau kebijakannya menguap begitu saja, Presiden Donald Trump memproklamasikan aturan baru untuk merevisi larangan tersebut. Kali ini, Korea Utara (Korut), Venezuela, dan Chad termasuk. &rsquo;&rsquo;Menjadikan Amerika aman menjadi prioritas utama saya. Kami tidak akan membiarkan mereka yang tidak bisa kami pastikan keamanannya masuk negara ini,&rsquo;&rsquo; tulis Trump di akun Twitter-nya. Kini jumlah negara yang dilarang masuk wilayah AS menjadi delapan. Selain tiga negara yang baru masuk daftar pada Minggu, ada lima negara lain yang masuk daftar terlarang. Lima negara tersebut adalah Iran, Libia, Syria, Yaman, dan Somalia. Sedangkan Sudan yang tadinya juga tercantum dalam daftar tersebut sudah dihapuskan. Tidak seperti perintah eksekutif soal Muslim Ban yang diterbitkan pada Januari, masa berlaku proklamasi Trump kali ini tidak terbatas. Maka, taipan 71 tahun itu tidak perlu lagi merevisinya secara berkala tiap masa berlakunya habis. Dengan masuknya Korut dan Venezuela ke daftar hitam Trump, istilah Muslim Ban tidak relevan lagi. Sebab, Korut dan Venezuela bukan negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya muslim. &rsquo;&rsquo;Melarang seluruh warga dari negara-negara tertentu masuk AS adalah kebijakan yang tidak manusiawi dan keji.&rsquo;&rsquo; Demikian isi kecaman tertulis Amnesty International AS.  Aturan baru itu berlaku mulai 18 Oktober nanti. Khusus untuk Venezuela, pemerintahan Trump hanya menerapkan aturan tersebut bagi sejumlah pejabat pemerintahan dan keluarga inti mereka. Sementara itu, larangan bagi Korut, tampaknya, tidak mengubah apa pun. Sebab, selama ini, jumlah warga Korut yang berkunjung ke Negeri Paman Sam juga sangat sedikit. (*)

Donald Trump Menambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/trump-hentikan-penerbitan-visa-untuk-tujuh-negara-islam_m_105246.jpeg" alt="LANGKAH TEGAS: Donald Trump usai menandatangani perintah eksekutif mengenai imigran." width="100%">
<figcaption>LANGKAH TEGAS: Donald Trump usai menandatangani perintah eksekutif mengenai imigran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Donald Trump mendeklarasikan moratorium program penampungan pengungsi kemarin. Rencananya, pembekuan program itu berlangsung selama empat bulan. Selain itu, dia menghentikan sementara penerbitan visa untuk warga dari tujuh negara Islam. Yakni, Syria, Iraq, Iran, Sudan, Libya, Somalia, dan Yaman. Itu menjadi langkah awal AS menuju penerapan aturan imigrasi yang lebih ketat.  &rsquo;&rsquo;AS melarang seluruh pengungsi dari Syria masuk wilayahnya,&rsquo;&rsquo; bunyi draf keimigrasian baru versi Trump. Untuk enam negara yang lain, pembekuan itu berlangsung selama empat bulan. Dalam masa itu, AS bakal menyusun daftar negara-negara muslim, mulai yang berisiko tinggi menghasilkan teroris sampai yang paling tidak berisiko.  Terkait dengan kebijakan tersebut, Trump memberikan waktu 90 hari kepada Pentagon untuk merancang pembangunan zona aman alias zona suaka di dekat Syria. Nanti warga sipil yang ingin menghindari kecamuk perang bisa berlindung di zona aman tersebut tanpa harus hijrah ke Eropa atau Amerika. Zona aman itu bakal menjadi semacam tempat penampungan bagi para pengungsi.  Dalam wawancara dengan ABC News, Trump mengatakan bahwa larangan masuk bagi pengungsi asal Syria dan negara-negara Islam lainnya bersifat wajib. Sebab, dunia sudah tidak aman. Teror bisa muncul kapan pun dan di mana pun. Tapi, dia membantah tuduhan antimuslim meski semua negara yang masuk daftar larangannya adalah negara-negara Islam.  &rsquo;&rsquo;Bukan, ini bukan larangan (negara-negara) muslim, tapi lebih pada negara-negara yang berpotensi menciptakan teror,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Dalam kesempatan itu, dia juga mengkritik kebijakan Jerman tentang pengungsi. Menurut dia, keputusan menampung jutaan pengungsi asal Syria atau Iraq dan Afghanistan itu bukan ide bagus. Sebab, dengan menampung banyak pengungsi, Jerman sedang menumpuk masalah.  Trump memang beberapa kali melontarkan komentar tidak menyenangkan tentang Jerman. Tapi, dia tetap menyebut Kanselir Angela Merkel perempuan hebat. Sementara itu, AS berhenti menjadi donatur organisasi non pemerintah di bidang medis terkait dengan legislasi baru soal aborsi, sebaliknya dengan Jerman. Negara yang dipimpin Merkel itu mengaku siap menggantikan posisi AS sebagai donatur.  Keretakan juga kian terasa saat Jerman mencabut legislasi tentang penghinaan kepala negara asing mulai kemarin. Dalam legislasi tersebut, Jerman melarang siapa pun menghina kepala negara yang sedang berkunjung. Tapi, kini semuanya berubah. Maka, tidak akan ada Jan Boehmermann kedua. Host Jerman itu harus berurusan dengan hukum karena dianggap menghina Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan lewat puisi.  Terpisah, Trump yang sukses menempatkan James Mattis dan Mike Pompeo sebagai menteri pertahanan dan direktur CIA kembali menegaskan dukungan terhadap waterboarding. &rsquo;&rsquo;Kita harus melawan api dengan api,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dia juga mengatakan bahwa teknik interogasi kontroversial yang banyak diterapkan di Penjara Teluk Guantanamo tersebut terbukti efektif dan bermanfaat.  Kendati demikian, Trump mengaku akan mengonsultasikan wacananya itu dengan Mattis dan Pompeo. &rsquo;&rsquo;Saya pasti akan mendengarkan saran mereka untuk memerangi radikalisme secara legal,&rsquo;&rsquo; lanjut tokoh 70 tahun tersebut. Tapi, Leon Panetta, mantan petinggi intelijen AS, mengkritik gagasan Trump tersebut. Menurut dia, menerapkan waterboarding lagi hanya akan membuat AS mundur ke belakang.  Dalam perkembangan lain, aktivis-aktivis antiaborsi mengaku lega setelah Trump meneken legislasi antiaborsi. Sebagai bentuk dukungan, mereka bakal berunjuk rasa di Washington hari ini (27/1). Seperti demonstrasi Women&rsquo;s March pada akhir pekan lalu, unjuk rasa March for Life itu akan didominasi perempuan. Tapi, kali ini mereka adalah para pendukung Trump. Salah satunya Kellyanne Conway. (AFP/Reuters/BBC/CNN/hep/c19/any/tia)

Trump Hentikan Penerbitan Visa untuk Tujuh Negara Islam

imigrasi as

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#imigrasi as

Berita Terkini

Aktivis Palestina Mohsen Mahdawi Naik Panggung Wisuda Universitas Columbia Amerika Serikat, Sempat Ditahan Imigrasi AS karena Alasan Politis

Puluhan WNI di Amerika Sudah Dapat Final Deportation Order

Donald Trump Menambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk AS

Trump Hentikan Penerbitan Visa untuk Tujuh Negara Islam

Download Aplikasi JawaPos.com