<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/eko-1231945702.jpeg" alt="Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi, Eko Budianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi, Eko Budianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi menjadi lokasi percontohan (pilot project) untuk layanan pengambilan data biometrik paspor dinas. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri. Langkah strategis ini diambil untuk mengintegrasikan data pemegang paspor dinas ke dalam sistem keimigrasian nasional sekaligus memperluas jangkauan layanan bagi aparatur negara di tingkat daerah. Kerja sama lintas kementerian ini bertujuan mengatasi hambatan teknis yang selama ini dialami pemegang paspor dinas, seperti data biometrik yang belum terekam dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) serta kendala pembacaan sistem pada gerbang otomatis (autogate) di bandara internasional. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/imi-1877191505.jpeg" alt="Eko Budianto bersama Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Akio Tamala. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Eko Budianto bersama Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Akio Tamala. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Melalui sinkronisasi ini juga, pejabat negara kini dapat melakukan proses pengambilan biometrik di kantor imigrasi setempat tanpa harus terpusat di Jakarta. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi, Eko Budianto, menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan solusi atas sejumlah isu strategis dalam pengelolaan dokumen perjalanan dinas. "Melalui penguatan regulasi dan interoperabilitas sistem, pengambilan data biometrik paspor dinas kini dapat dilakukan di Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan seluruh pemegang paspor terekam dalam sistem kami, " ujar Eko. Transformasi menuju paspor dinas elektronik juga dinilai krusial untuk mendukung tugas diplomatik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Akio Tamala. &ldquo;Transformasi menuju paspor elektronik menjadi kebutuhan teknis sekaligus juga instrumen diplomasi untuk memperluas kemudahan mobilitas para pejabat negara yang mewakili Pemerintah Indonesia,&rdquo; ujar Akio. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/imi1-640742398.jpeg" alt="Proses pengambilan data biometrik paspor dinas di Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Proses pengambilan data biometrik paspor dinas di Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya. (istimewa)</figcaption>
</figure> Ia menjelaskan bahwa sejumlah negara hanya memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas elektronik. &ldquo;Denmark dan Swedia hanya memberikan fasilitasbebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas elektronik Indonesia. Negosiasi dengan Spanyol dan Jerman juga hanya mencakup paspor elektronik,&rdquo; jelasnya. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat sekitar 24.000 permohonan paspor dinas setiap tahunnya, di mana lebih dari 1.200 permohonan berasal dari daerah. Keberadaan paspor elektronik menjadi syarat mutlak bagi sejumlah negara mitra untuk memberikan fasilitas bebas visa. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/imi2-3979115161.jpeg" alt="Proses pengambilan data biometrik paspor dinas di Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Proses pengambilan data biometrik paspor dinas di Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya. (istimewa)</figcaption>
</figure> Dalam pelaksanaan pilot project di Surabaya, pengambilan data biometrik dilakukan secara simbolis kepada empat Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL). Secara bersamaan, layanan serupa juga diimplementasikan terhadap 90 Taruna AAL lainnya sebagai bagian dari evaluasi kesiapan teknis dan mekanisme koordinasi antarinstansi di lapangan. Program ini merupakan pengembangan dari uji coba awal yang telah dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta pada November tahun lalu. Ke depannya, layanan ini akan diperluas secara bertahap ke 151 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi aparatur negara di berbagai wilayah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, menegaskan bahwa &ldquo;Ditunjuknya Kanim Surabaya sebagai lokasi pilot project menjadi kehormatan sekaligus tantangan bagi kami untuk memastikan layanan berjalan optimal dan dapat menjadi model penerapan di satuan kerja lainnya,&rdquo; tutup Novianto.

Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi menjadi lokasi percontohan (pilot project) untuk layanan pengambilan data biometrik paspor dinas.

Kantor Imigrasi Surabaya jadi Pilot Project Pengambilan Data Biometrik  Paspor Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/0d438f23-d970-4d8f-856a-51dda3ce2323-1823375903.jpg" alt="Presiden AS Donald Trump. (Dok. BBC)" width="100%">
<figcaption>Presiden AS Donald Trump. (Dok. BBC)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Seorang hakim imigrasi di Amerika Serikat, Selasa (17/2), memutuskan untuk mengakhiri proses deportasi terhadap seorang mahasiswa asal Palestina, sekaligus menggagalkan upaya pemerintahan Presiden Donald Trump yang berupaya mendeportasinya. Mahasiswa dan aktivis Palestina, Mohsen Mahdawi, yang memimpin aksi pro-Palestina di Columbia University dan telah tinggal di AS selama lebih dari satu dekade, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) pada April lalu saat menjalani wawancara kewarganegaraan dan menghabiskan 16 hari dalam tahanan ICE. Mahdawi dibebaskan dengan jaminan pada 30 April setelah mengajukan petisi habeas di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Vermont. Dirinya meyakini bahwa dia ditahan secara tidak sah sebagai bentuk pembalasan atas kebebasan berbicara yang dijamin konstitusi. Pengacara Mahdawi pada Selasa memberi tahu Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Kedua bahwa proses deportasi terhadapnya telah dihentikan. Realitas ini menandai perkembangan signifikan dalam kasus yang memicu kekhawatiran tentang proses hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat. Berdasarkan surat yang diajukan ke pengadilan, hakim imigrasi mengakhiri persidangan tersebut setelah pemerintah gagal mengautentikasi sebuah memorandum yang diduga berasal dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Dokumen tersebut, yang menuduh Mahdawi mengancam kepentingan kebijakan luar negeri, menjadi dasar penahanannya pada 2025 dan kasus deportasi terhadapnya. &rsquo;&rsquo;Saya berterima kasih kepada pengadilan karena menjunjung tinggi supremasi hukum dan menindak upaya pemerintah untuk menginjak-injak proses hukum yang adil,&rdquo; kata Mahdawi. &ldquo;Keputusan ini merupakan langkah penting untuk menegakkan apa yang coba dihancurkan oleh rasa takut: hak untuk berbicara demi perdamaian dan keadilan,&rdquo; tambahnya.

Seorang hakim imigrasi di Amerika Serikat, Selasa (17/2), memutuskan untuk mengakhiri proses deportasi terhadap seorang mahasiswa Palestina

Hakim Imigrasi Blokir Upaya Pemerintahan Donald Trump untuk Deportasi Mahasiswa Palestina dari AS 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/20260117_054059-1-2402215536.jpg" alt="Suasana Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Sabtu (17/1/2026). Kemenhaj menawarkan 4 layanan one stop services bagi jamaah umrah dan PPIU yang berangkat dari asrama haji. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Sabtu (17/1/2026). Kemenhaj menawarkan 4 layanan one stop services bagi jamaah umrah dan PPIU yang berangkat dari asrama haji. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj )untuk memberangkatkan jamaah umrah dari Asrama Haji dipastikan tidak wajib, melainkan opsional dan diklaim menguntungkan jamaah umrah. Akan ada empat layanan sekaligus yang bisa didapatkan jamaah umrah selama di asrama haji, yang bisa mengurangi penumpukan di bandara. Hal itu disampaikan juru bicara Kemenhaj maria Assegaf, Jumat (13/2). Dia menjelaskan, rencana memberangkatkan jamaah umrah dari asrama haji merupakan bagian dari konsep one stop services yang dikerja samakan dengan maskapai Garuda Indonesia. Dengan konsep itu, jamaah umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang menggunakan maskapai Garuda Indonesia punya pilihan alternatif titik keberangkatan, yakni dari asrama haji di masing-masing daerah keberangkatan. &rdquo;Fokus utamanya adalah memberikan kemudahan dan kemyamanan ekstra bagi jamaah umrah sebelum bertolak ke tanah suci,&rdquo; terang Maria lewat pernyataan tertulis. Jamaah umrah dan PPUI yang memilih berangkat dari asrama haji akan mendapatkan empat layanan sekaligus yang akan mempermudah proses di bandara keberangkatan. Keempat layanan itu adalah: <h3>1. Bimbingan Manasik Umrah</h3> Jamaah umrah akan mendapatkan bimbingan manasik dan pemantapan ibadah sebelum berangkat ke tanah suci. Sejumlah asrama haji diketahui memiliki replika bangunan Ka&rsquo;bah hingga bukit shofa dan Marwah, sehingga jamaah bisa langsung berlatih praktik manasik umrah dengan bimbingan dari muthawwif. <h3>2. City Check In</h3> Bila berangkat dari asrama haji, bagasi jamaah akan diurus sejak awal. jamaah juga akan langsung mendapatkan boarding pass, sehingga tidak perlu lagi berurusan dengan konter check in maskapai. Hal itu diyakini akan mengurangi penumpukan calon penumpang pesawat di area check in bandara <h3>3. Layanan Imigrasi</h3> Selain langsung dapat boarding pass, jamaah umrah yang berangkat dari asrama haji juga tidak perlu berurusan dengan imigrasi bandara. Sebab, layanan pemeriksaan paspor dan visa akan dilakukan di asrama haji. Hal itu juga betujuan mengurangi antrean di konter pemeriksaan imigrasi bandara. <h3>4. Transportasi Langsung ke Apron</h3> Karena semua sudah diurus, maka jamaah umrah yang berangkat dari asrama haji tidak perlu masuk area terminal bandara sebagaimana penumpang umum. Mereka akan langsung diantar dengan bus khusus menuju pintu pesawat. Jamaah umrah tinggal duduk manis di bus sejak di Asrama haji-tahu-tahu sudah sampai di depan pintu pesawat. Meski jamaah akan dimudahkan, Maria menegaskan bahwa layanan berangkat umrah dari asrama haji bersifat opsional. Tujuan utamanya adalah mengurangi kepadatan dan waktu tunggu jamaah di bandara. &rdquo;Perlu kami sampaikan bahwa one stop services ini adalah sebuah pilihan atau opsi, bukan halk yang wajib bagi jamaah umrah,&rdquo; lanjut Maria. Saat ini, konsep layanan tersebut masih difinalisasi oleh Kemenhaj. Sebagai langkah awal, Kemenhaj akan menunjuk satu asrama haji sebagai pilot project atau percontohan sebelum diimplementasikan di seluruh asrama haji se-Indonesia. Pada tahap awal pula, kerja sama baru dijalin dengan Garuda Indonesia. Maria memastikan Kemenhaj membuka peluang kerja sama dengan maskapai lain untuk memperluas jangkauan layanan. &rdquo;Asrama haji emmiliki potensi luar biasa untuk dimanfaatkan bagi banyak hal yang produktif. Kami memulai dengan ekosistem umrah ini agar perjalanan ibadah masyarakat lebih khusuyuk dan efisien,&rdquo; imbuh Maria. Sebelumnya,&nbsp;Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa Kemenhaj&nbsp;tengah menyusun aturan baru untuk mengurangi penumpukan jamaah umrah di bandara. Salah satu skema yang dirancang adalah memberangkatkan jamaah langsung dari asrama haji, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan dapat diselesaikan sebelum tiba di bandara. Skema ini memungkinkan seluruh proses awal keberangkatan dilakukan lebih terpusat. Dengan demikian, jamaah tidak perlu lagi menjalani antrean panjang di bandara yang kerap menimbulkan kepadatan, terutama pada musim ramai umrah.

Akan ada empat layanan sekaligus yang bisa didapatkan jamaah umrah selama di asrama haji, yang bisa mengurangi penumpukan di bandara.

4 Layanan Jamaah Umrah yang Berangkat dari Asrama Haji, Salah Satunya Diantar Langsung ke Pintu Pesawat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/a02e4893-25a2-4d66-9e21-019b41cd11a3-815448948.jpeg" alt="Petugas amankan Mariame Traore, WNA Prancis, yang terlantar 8 hari di Stasiun Gambir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petugas amankan Mariame Traore, WNA Prancis, yang terlantar 8 hari di Stasiun Gambir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kisah menyedihkan menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal Prancis bernama Mariame Traore. Perempuan ini ditemukan terlantar di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, selama delapan hari berturut-turut setelah mengalami nasib apes yang bertubi-tubi. Bukan tanpa alasan, Mariame terjebak di area stasiun karena kehabisan bekal finansial. Masalah teknis pada perbankan membuatnya tidak bisa mengakses dana pribadinya sendiri selama berada di Indonesia. Terkendala Kartu Visa Expired Kondisi Mariame semakin pelik lantaran masa berlaku visanya sudah habis atau expired. Hal ini terungkap saat petugas kepolisian melakukan pengecekan langsung di lokasi. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Basuki menuturkan, pihaknya menemukan Mariame di area Hall Utara Stasiun Gambir. "Anggota berkomunikasi dengan WNA Prancis yang terlantar kurang lebih selama delapan hari di Stasiun Gambir Hall Utara, karena visa expired dan uang habis," ujar Erlyn, Jumat (6/2). Erlyn menambahkan bahwa akses keuangan Mariame terputus karena masalah sinkronisasi akun. "(Akun) Bank yang di miliki WNA tersebut tidak terkoneksi. Lalu anggota lanjut koordinasi dengan Pamdal Stasiun Gambir serta Polsuska Stasiun Besar Gambir," lanjutnya. Dievakuasi ke Kantor Imigrasi Setelah mendapatkan laporan, pihak Polsek Gambir langsung bergerak cepat. Mengingat adanya masalah dokumen keimigrasian, pihak kepolisian segera berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk penanganan lebih lanjut. Mariame akhirnya dievakuasi dari Stasiun Gambir menuju kantor Imigrasi Jakarta Pusat yang berlokasi di Kemayoran pada Selasa (3/2/2026) lalu. "Pukul 13.13 WIB WNA diantarkan ke Imigrasi Jakarta Pusat. Sekarang WNA tersebut ditampung sementara di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat," jelas Erlyn. Saat ini, Mariame masih dalam pengawasan pihak Imigrasi untuk proses administrasi dan penyelesaian masalah dokumennya sebelum bisa dipulangkan ke negara asalnya. &nbsp;

WNA Prancis terlantar 8 hari di Stasiun Gambir karena uang habis dan visa expired. Kini Mariame Traore dievakuasi ke Imigrasi Jakarta Pusat

 8 Hari Terlantar di Stasiun Gambir, WNA Prancis Ini Kehabisan Uang, Begini Kondisinya Sekarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/IMG-20251223-WA0056-3529062626.jpg" alt="Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta menjatuhkan sanksi administrasi kepada warga negara Singapura berinisial TCL karena melanggar izin tinggal. Sanksi dijatuhkan usai TCL menjalani pemeriksaan langsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Pengawasan dan Penindakan Kanwil Imigrasi Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim, mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi DKJ. Kasus ini diproses berdasarkan informasi dari masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat,&rdquo; ujarnya, Senin (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari pemeriksaan yang dilakukan, TCL diketahui terakhir masuk wilayah Indonesia&nbsp; pada 20 Januari 2026 menggunakan Bebas Visa Kunjungan. Selain itu, TCL tercatat pernah memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berlaku hingga 30 Oktober 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/017145324/11-pemain-asing-tembus-rp-4433-miliar-persebaya-surabaya-jor-joran-di-era-bernardo-tavares">11 Pemain Asing Tembus Rp 44,33 Miliar! Persebaya Surabaya Jor-joran di Era Bernardo Tavares</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, TCL tercatat melakukan kegiatan bekerja di PT Roda Ekakarya serta tercatat sebagai tenaga kerja di PT Bridgestone Tire Indonesia meski hanya memiliki ITAS. Atas dasar itu, TCL dinyatakan telah melakukan pelanggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, kami memberikan surat peringatan,&rdquo; jelas Gusti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui sanksi ini, Imigrasi mengharuskan kepada penjamin TCL untuk melaporkan perubahan status keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. &ldquo;Penjamin wajib melaporkan perubahan status keimigrasian,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai perlu adanya ketegasan dalam penanganan perkara keimigrasian. Dengan begitu, hukum bisa terapkan lebih adil dan menjaga kedaulatan bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mestinya diberi sanksi. Sanksi itu tertinggi adalah dikenakan pidana, artinya dihukum penjara, dibawa ke pengadilan,&rdquo; ujar Boyamin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sanksi lainnya juga bisa berupa deportasi dan daftar hitam. Sehingga, bisa memberikan efek jera kepada pelaku. &ldquo;Kalau hanya disuruh pulang itu kita berarti terlalu lembek dan sangat disayangkan,&rdquo; tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/017145346/kim-seon-ho-dan-drama-can-this-love-be-translated-pimpin-urutan-teratas-drama-dan-aktor-paling-ramai-dibicarakan">Kim Seon Ho dan Drama Can This Love Be Translated, Pimpin Urutan Teratas Drama dan Aktor Paling Ramai Dibicarakan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bridgestone Indonesia telah memberikan pernyataan terkait kasus TCL. Atas persoalan yang ditangani oleh otoritas Imigrasi Indonesia, Bridgestone menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Bridgestone Indonesia menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas berwenang,&rdquo; ungkap Bridgestone Indonesia dalam keterangan resminya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterangan yang sama, perwakilan Bridgestone Indonesia mengungkapkan bahwa TCL tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan Bridgestone Indonesia. Yang bersangkutan adalah direktur representatif dari salah satu pemegang saham perusahaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Individu yang disebutkan merupakan direktur representatif dari salah satu pemegang saham, bukan sebagai karyawan, maupun konsultan di Bridgestone Indonesia,&rdquo; bunyi keterangan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bridgestone Indonesia memastikan dan menegaskan bahwa pihak perusahaan berkomitmen untuk tetap dan terus patuh pada aturan maupun regulasi yang berlaku di Indonesia. Perusahaan tersebut menjamin, setiap kegiatan usaha dilaksanakan dengan menjunjung tinggi setiap ketentuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kabid Pengawas dan Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta I Gusti Bagus Ibrahim membenarkan adanya pemeriksaan terhadap TCL yang dilakukan oleh instansinya. Menurut dia, kasus TCL sudah berjalan sejak Juli 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Penanganan ini sudah berjalan sejak Juli 2025,&rdquo; ungkap Gusti kepada wartawan pada Jumat (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses penyelidikan terakhir yakni pemanggilan TCL setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten pada hari Selasa, 20 Januari 2026. Pemeriksaan resmi digelar di kantor Imigrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gusti mengungkapkan, TCL diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 122.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta menjatuhkan sanksi administrasi kepada TCL.

Dinyatakan Melanggar Izin Tinggal, WN Singapura Diberi Sanksi Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/1001095883-3310747258.jpg" alt="Aktris film dewasa asal Inggris Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue bersama rekannya menjalani sidang tindak pidana ringan di PN Denpasar. (Rolandus Nampu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Aktris film dewasa asal Inggris Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue bersama rekannya menjalani sidang tindak pidana ringan di PN Denpasar. (Rolandus Nampu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menegaskan bintang porno asal Inggris, berinisial TEB alias Bonnie Blue ditangkal masuk ke wilayah Indonesia selama 10 tahun. Penangkalan itu terhitung sejak 12 Desember 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan penangkalan tersebut dilakukan menyusul adanya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan izin tinggal selama yang bersangkutan berada di Bali. &ldquo;Kami tangkal selama 10 tahun, bukan enam bulan,&rdquo; kata Yuldi Yusman dalam keterangannya, Selasa (23/12). Kasus ini bermula dari keresahan masyarakat atas aktivitas TEB bersama sejumlah warga negara asing (WNA) lainnya. Mereka diamankan Polres Badung pada 4 Desember 2025 di kawasan Pererenan, Bali, terkait dugaan pembuatan konten pornografi. Meski unsur pidana pornografi dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak terpenuhi karena konten bersifat pribadi, para WNA tersebut tetap diproses atas pelanggaran lalu lintas. Para WNA kemudian dinyatakan bersalah dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) oleh Pengadilan Negeri Denpasar. "Imigrasi menilai TEB telah menyalahgunakan Visa on Arrival (VOA) untuk melakukan aktivitas produksi konten bersifat komersial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum," tegasnya. Atas pertimbangan tersebut, Imigrasi menjatuhkan sanksi penangkalan selama 10 tahun terhadap TEB guna menjaga ketertiban umum, citra pariwisata Bali, serta menghormati nilai-nilai budaya lokal.

Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan bintang porno asal Inggris, Bonnie Blue, ditangkal masuk Indonesia selama 10 tahun.

Imigrasi Tangkal Bintang Porno Asal Inggris Bonnie Blue Masuk Indonesia Selama 10 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Imigrasi-4139344846.jpg" alt="Jaring WNA: Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman merilis penindakan kepada WNA selama beberapa hari. (dok.Ditjen Imigrasi)" width="100%">
<figcaption>Jaring WNA: Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman merilis penindakan kepada WNA selama beberapa hari. (dok.Ditjen Imigrasi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia melalui Operasi Wirawaspada yang digelar serentak pada 10&ndash;12 Desember 2025. Dari ribuan kegiatan pengawasan yang dilakukan, ratusan WNA terindikasi melanggar aturan keimigrasian. Selama tiga hari pelaksanaan operasi, Ditjen Imigrasi mencatat 2.298 kegiatan pengawasan di berbagai wilayah. Hasilnya, sebanyak 220 WNA diamankan karena diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. &ldquo;Dari total 220 WNA yang diamankan dalam operasi serentak tersebut, lima besar kebangsaan yang paling banyak melanggar adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan 114 orang, diikuti Nigeria 16 orang, India 14 orang, Korea Selatan 11 orang, dan Pakistan 8 orang. Detail pelanggaran yang dilakukan didominasi oleh Penyalahgunaan Izin Tinggal sebanyak 92 orang, disusul Overstay oleh 32 orang, sedangkan pelanggaran lain 34 orang,&rdquo; ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman. Selain operasi pengawasan umum, Ditjen Imigrasi juga menggelar Operasi Bhumipura Sakti Wirawasti Pertambangan yang difokuskan pada kawasan industri strategis dan aktivitas pertambangan dengan tingkat kehadiran WNA yang tinggi. Pengawasan intensif dilakukan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Di lokasi ini, pemeriksaan keimigrasian mencakup 14.128 WNA, dengan fokus pengawasan di Pelabuhan Jetty Fatufia dan Bandara Khusus PT IMIP. Pemeriksaan dilakukan sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) dan melibatkan lintas instansi, termasuk Karantina dan Bea Cukai. Data perlintasan kapal di Jetty Fatufia menunjukkan tingginya mobilitas tenaga kerja asing. Pada September tercatat 142 kapal dengan 2.785 kru asing, Oktober sebanyak 136 kapal dengan 2.715 kru asing, dan November 130 kapal dengan 2.445 kru asing. Menindaklanjuti temuan tersebut, Ditjen Imigrasi memanggil tenant, kontraktor, serta WNA yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal untuk pemeriksaan lanjutan. Pengawasan serupa dilakukan di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Sebanyak 26.650 WNA tercatat menjalani pemeriksaan keimigrasian di Pelabuhan Khusus Weda Bay Port dan Bandara Khusus PT IWIP, yang juga menerapkan SOP bersama Karantina dan Bea Cukai. Dalam periode November hingga Desember, tercatat 32 kapal dengan 588 kru asing melintas di pelabuhan tersebut. Sejumlah tenant, kontraktor, dan WNA yang terindikasi melanggar juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Sementara itu, pengawasan di wilayah Bangka Belitung mengungkap aktivitas masif Kapal Isap Pasir (KIP) di perairan Pantai Rambak. Kegiatan tersebut melibatkan WNA, khususnya warga negara Thailand, yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK). Tercatat 32 badan usaha mitra dengan total sekitar 37 kapal dan 202 orang asing yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Selain di sektor kelautan, Ditjen Imigrasi juga menemukan keberadaan WNA yang dijamin oleh sejumlah mitra perusahaan dan diduga berperan aktif dalam kegiatan produksi ingot timah di PT MGR, terutama pada aspek teknis pengoperasian mesin. Terhadap temuan ini, Ditjen Imigrasi telah memanggil PT MGR, PT IMP, dan PT PSS guna mendalami dugaan pelanggaran izin tinggal. &ldquo;Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian demi menjaga kedaulatan dan ketertiban di wilayah Republik Indonesia. Upaya penindakan dan pemeriksaan lanjutan akan terus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan,&rdquo; tegas Yuldi. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Ditjen Imigrasi untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia berjalan sesuai ketentuan hukum, khususnya di kawasan industri dan sektor strategis nasional.

Ditjen Imigrasi menggelar Operasi Wirawaspada untuk mengawasi keberadaan WNA dan menindak pelanggaran keimigrasian.

Operasi Wirawaspada Jaring 220 WNA, Intensifkan Pengawasan di Daerah Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/yBMrYEtVVdATQQaasqFt3TdlVtD0K0Tv5I20zQpS-320785503.jpg" alt="Kanwil Ditjen Imigrasi Jatim menindak 148 WNA nakal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kanwil Ditjen Imigrasi Jatim menindak 148 WNA nakal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Selama sepuluh bulan kantor wilayah direktorat jenderal imigrasi Jawa Timur menindak 148 warga negara asing (WNA) nakal. Mereka tertangkap tangan berada di Jatim melebihi batas waktu izin tinggal, melakukan aksi kriminilitas. Sanksi tegas diberikan, yaitu tindakan administrasi keimigrasian (TKA) dan pro justitia. "Dari 148 kasus, sebanyak 142 WNA kami berikan sanksi TKA atau denda administrasi. Kemudian 6 WNA, diberikan sanksi pidana," kata Kepala Kanwil Ditjenim Jatim Novianto Sulastono. Sanksi pidana diberikan karena mereka melanggar UU Nomor 6 Tahun 2011 terkait keimigrasian, terkait penyalahgunaan izin tinggal atau pemalsuan dokumen tempat tinggal. "Setiap bulan puluhan ribu WNA datang ke sini (Jawa Timur) dengan berbagai kepentingan. Baik itu bekerja atau berlibur. Mencegah terjadinya hal tidak diinginkan, aktivitas mereka kami terus awasi," ujar Novianto Sulastono. Upaya menghadapi dinamika mobilitas global mendorong pihaknya menggagas pembangunan layanan terpadu. Sebuah inovasi platform bernama digital ekosystem of immigration and east java (De Imej) diciptakan. Novianto menjelaskan aplikasi tersebut mempunyai banyak fungsi. Tidak hanya memberikan layanan keimigrasian, seperti pengurusan e-visa, izin tinggal, atau pelaporan daring saja. Namun juga memberikan informasi lengkap mengenai destinasi wisata di Jawa Timur. Mulai dari rekomendasi wisata tematik, kalender budaya, hingga kekhasan lokal dari tiap daerah. "De Imej dibuat bertujuan untuk memudahkan mereka (WNA) saat berada di Jawa Timur, hingga kembali ke negara asal. Mereka cukup scan QR Code pada handphone, seluruh informasi keimigrasian dan pariwisata dapat diakses. Kami berkolaborasi dengan Pemprov Jatim," ujar Novianto Sulastono. Sehingga menurut dia, kasus overstay akibat lupa atau tidak mengerti proses pembuatan administrasi tak lagi terjadi. Selain itu, melalui sistem digital tersebut pihaknya berharap dapat meningkatkan kenyamanan pengalaman berwisata. "Ini mendorong pemerataan kunjungan ke daerah, serta memperkuat citra Jatim sebagai provinsi yang modern, ramah, dan terbuka bagi dunia," tandas Novianto Sulastono.&nbsp;

Kantor wilayah imigrasi Jawa Timur menindak 148 warga negara asing nakal selama sepuluh bulan. Imigrasi Jatim gandeng pemprov

Sepuluh Bulan, 148 WNA Nakal Ditindak Imigrasi Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/QOEfafUzpT57azFAB8O52mM9wKm582aTRPAvD4Xj-3051427091.jpg" alt="Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta mengukuhkan Tim Fasilitasi Advokasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta mengukuhkan Tim Fasilitasi Advokasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta baru saja mengukuhkan Tim Fasilitasi Advokasi. Acara ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta yang menetapkan pembentukan tim tersebut. "Sebanyak 66 anggota tim, yang terdiri dari pegawai dari berbagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah DKI Jakarta, resmi dikukuhkan, " kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DKI Jakarta Pamudji Raharja, kemarin (23/10).&nbsp; &nbsp; Pamuji menyebut, pembentukan Tim Fasilitasi Advokasi ini adalah wujud komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta dalam memperkuat fungsi Direktorat Kepatuhan Internal, khususnya dalam hal fasilitasi advokasi. Tim ini memiliki peran penting dalam mempermudah, memperlancar, dan memperkuat upaya pendampingan, perlindungan, serta penyelesaian masalah hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016739899/kolaborasi-kemenumkm-dan-iai-dorong-umkm-naik-kelas-melalui-literasi-keuangan-dan-standar-pelaporan"> Kolaborasi KemenUMKM dan IAI Dorong UMKM Naik Kelas melalui Literasi Keuangan dan Standar Pelaporan</a> &nbsp; "Lebih dari sekadar menangani masalah hukum dan kebijakan, tim ini juga berfungsi sebagai wadah konsultasi, pembinaan, dan pendampingan hukum, serta etika dan perilaku bagi seluruh pegawai, " terangnya.&nbsp; Menurutnya adanya fasilitasi advokasi yang terencana dan terkoordinasi, diharapkan setiap anggota Imigrasi memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka. Selain itu, mereka juga diharapkan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas keimigrasian yang seringkali bersinggungan dengan kepentingan publik dan lintas instansi. &nbsp; "Pembentukan Tim Fasilitasi Advokasi merupakan langkah strategis dalam memperkuat budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan profesional. Tim ini bukan hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai mitra konsultatif yang membantu menjaga marwah institusi dan melindungi aparatur dari potensi risiko hukum,&rdquo; ujar Pamudji.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016739903/psbs-biak-dihukum-fifa-jelang-lawan-persebaya-surabaya-keuntungan-untuk-green-force">PSBS Biak Dihukum FIFA Jelang Lawan Persebaya Surabaya, Keuntungan untuk Green Force?</a> &nbsp; Dia&nbsp;menambahkan bahwa dinamika perubahan organisasi menuntut aparatur imigrasi untuk selalu tanggap terhadap regulasi dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan kebijakan. "Melalui tim ini, kita ingin memastikan setiap langkah kebijakan maupun tindakan kedinasan dilakukan secara terukur, sesuai prosedur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas,&rdquo; tegasnya. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara seluruh jajaran keimigrasian, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas aparatur imigrasi berjalan sesuai dengan prinsip integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. &nbsp; Menutup acara, Pamudji Raharja kembali menegaskan pentingnya semangat tanggung jawab dan integritas bagi seluruh anggota tim. &ldquo;Jalankan amanah ini dengan penuh integritas dan dedikasi. Semoga Tim Fasilitasi Advokasi dapat menjadi contoh nyata bagaimana profesionalitas dan tanggung jawab dapat berjalan seiring dalam menjaga citra dan marwah Direktorat Jenderal Imigrasi,&rdquo; tutupnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta mengukuhkan Tim Fasilitasi Advokasi untuk memperkuat fungsi kepatuhan internal.

Kukuhkan Tim Fasilitasi Advokasi untuk Perkuat Fungsi Kepatuhan Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/4015519-435764497.jpg" alt="Ilustrasi tindak pidana perdangan orang (TPPO). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tindak pidana perdangan orang (TPPO). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menyelenggarakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat. Hal ini sekaligus untuk memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Earias Wirawan selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dalam keterangannya&nbsp;menegaskan bahwa Desa Binaan Imigrasi merupakan media pengenalan imigrasi yang langsung menyentuh masyarakat. &ldquo;Program ini sejalan dengan arahan Presiden serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami membuka komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat, termasuk perangkat kelurahan, apabila ada potensi perdagangan orang maupun penyelundupan manusia,&rdquo; katanya. Muhammad Rullyandy selaku Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden menekankan bahwa pemerintah akan terus mendukung pelaksanaan Desa Binaan sebagai forum komunikasi masyarakat dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). &ldquo;Presiden memberi perhatian serius agar tidak ada lagi korban TPPO yang terjebak bujuk rayu gaji besar di luar negeri melalui media sosial atau sindikat. Negara harus hadir dan bekerja keras mencegah sekaligus memulangkan korban TPPO,&rdquo; tegasnya. KSP juga menyoroti berbagai modus operandi kejahatan, mulai dari operator judi online hingga love scamming. Perangkat kelurahan disebut sebagai garda terdepan dalam mendampingi warga dan menyaring informasi yang menyesatkan. Agus Waluyo selaku Direktur Intelijen Keimigrasian menambahkan bahwa saat ini terdapat 424 desa binaan rawan TPPO dan TPPM di Indonesia. Oleh karena itu, program ini dapat dikolaborasikan dengan kegiatan lain seperti bakti sosial agar lebih diterima masyarakat. &ldquo;Melalui Buku Saku Desa Binaan Imigrasi, kami berharap masyarakat lebih memahami bahaya TPPO dan TPPM serta semakin melihat imigrasi sebagai pelayan masyarakat,&rdquo; tutupnya. &nbsp;

Hal ini sekaligus untuk memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#imigrasi

Berita Terkini

Kantor Imigrasi Surabaya jadi Pilot Project Pengambilan Data Biometrik Paspor Dinas