<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/WhatsApp-Image-2026-02-20-at-125530-4146102621.jpeg" alt="Park Shin Hye." width="100%">
<figcaption>Park Shin Hye.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Drama Korea (drakor) thriller kejahatan finansial, Undercover Miss Hong, kini telah memasuki episode 10. Aksi Park Shin Hye sebagai Hong Geum Bo, investigator Otoritas Jasa Keuangan Korea (OJK)-nya Korea kian menegangkan. Menyamar sebagai Hong Jan Mi, Hong Geum Bo semakin berani membongkar praktik financial fraud di perusahaan investasi raksasa Hanmin Investment &amp; Securities. Ketegangan meningkat karena kasus ini berlatar masa krisis moneter Asia 1997, periode ketika banyak institusi keuangan Korea Selatan berada di ambang runtuh. Dalam alur cerita, Hanmin termasuk perusahaan yang mengajukan bailout atau pengucuran dana pemerintah untuk menutup kerugian. Skema semacam ini memang lazim dilakukan pemerintah saat krisis demi menjaga stabilitas ekonomi. Namun, seperti digambarkan dalam drama, situasi darurat kerap dimanfaatkan oleh perusahaan nakal untuk menyelamatkan diri bahkan meraup keuntungan. Hong Geum Bo berhasil menggagalkan manipulasi data yang dilakukan Hanmin sehingga perusahaan tersebut gagal memperoleh bailout. Dampaknya tragis: karyawan yang tidak bersalah justru menjadi korban gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, masalah keuangan Hanmin dipicu oleh penggelapan dana yang dilakukan pimpinannya sendiri, Kang Pil Beom (Lee Deok-hwa). Situasi diperparah oleh badai krisis moneter yang tengah melanda. Dalam Undercover Miss Hong, krisis moneter menjadi latar utama. Campur tangan Dana Moneter Internasional (IMF) digambarkan cukup jelas, mulai dari tekanan restrukturisasi hingga gelombang PHK dan runtuhnya sektor keuangan Korea Selatan.&nbsp; Lalu seperti apa krisis IMF Korea Selatan 1997 dalam kondisi nyata? Secara historis, krisis yang digambarkan drama memang berakar pada peristiwa nyata. Berikut gambaran kondisi Korea Selatan saat krisis IMF: 1. Cadangan devisa nyaris habis Pada akhir 1997, Korea Selatan mengalami krisis likuiditas parah. Cadangan devisa anjlok drastis hingga negara itu hampir gagal bayar utang luar negeri. 2. Paket bailout raksasa dari IMF Korea Selatan menerima paket bantuan sekitar USD 58 miliar dari IMF, salah satu yang terbesar dalam sejarah saat itu. Sebagai imbalannya, pemerintah harus menjalankan reformasi ekonomi besar-besaran. 3. Gelombang PHK massal Restrukturisasi perusahaan dan perbankan menyebabkan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Tingkat pengangguran melonjak tajam dari sekitar 2 persen menjadi lebih dari 7 pesen dalam waktu singkat. 4. Runtuhnya banyak konglomerat atau chaebol Sejumlah konglomerat besar kolaps atau dipaksa direstrukturisasi. Model bisnis yang terlalu bergantung pada utang jangka pendek menjadi sorotan utama. 5. Reformasi sistem keuangan Pemerintah Korea Selatan kemudian memperketat regulasi perbankan, meningkatkan transparansi, dan membuka pasar lebih luas bagi investor asing&mdash;langkah yang pada akhirnya membantu pemulihan ekonomi. Memasuki episode 11, Undercover Miss Hong bakal makin seru karena Hong Geum Bo akan beraksi mengambil dana gelap untuk menyelamatkan &nbsp;Hanmin. Undercover Miss Hong tayang di tvN dan Netflix tiap Sabtu dan Minggu di tvN dan Netflix.

Drama Korea (drakor) thriller kejahatan finansial, Undercover Miss Hong, kini telah memasuki episode 10. Drakor ini berlatar krisis moneter.

Drakor Undercover Miss Hong dan Jejak Krisis IMF di Korea Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/uuMwlTI28uIOySaKAMiR5R4xzbWjledw8fAfbb9z-1123877286.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. (Youtube OJK)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. (Youtube OJK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga. Dalam laporan terbaru, International Monetary Fund (IMF) meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 dan 2026. Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2025, IMF merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8 persen pada 2025. Naik sedikit dari sebelumnya sebesar 4,7 persen. Begitu pula, pertumbuhan Indonesia akan tetap sama sebesar 4,8 persen di tahhn depan. "Peningkatan ini didorong oleh aktivitas ekonomi pada semester I 2025 yang lebih baik dibandingkan proyeksi awal. Lalu, tarif resiprokal AS (Amerika Serikat) lebih rendah dari yang diumumkan sebelumnya, perbaikan likuiditas global, serta kebijakan fiskal yang akomodatif. Tensi perang dagang meredah seiring dengan kesepakatan tarif antara AS dengan beberapa negara mitra utama," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam paparan hasil rapat dewan komisioner bulanan Juli 2025, Senin (4/8). Indikator ekonomi global juga menunjukkan tren membaik. Bahkan tercatat di atas ekspektasi. Sejalan dengan kinerja manufaktur dan perdagangan global yang meningkat. Ditambah, rilis pertumbuhan beberapa negara utama di kuartal II 2025. Produk domestik bruto (PDB) AS tumbuh 3 persen. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok kuartal II 2025 mencapai 5,2 persen. "AS dan Tiongkok yang lebih baik dibandingkan ekspektasi sebelumnya," ujar Mahendra Siregar. Mahendra menyatakan, pasar keuangan global secara umum menguat. Dengan investor melakukan risk on dan volatilitas yang juga menurun. Diikuti berlanjutnya aliran modal ke emerging market termasuk Indonesia. Di sisi perekonomian domestik, indikator permintaan masih terjaga stabil. Terlihat dari laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan uang beredar dalam tren yang meningkat. Indikator sisi penawaran masih mix dengan surplus neraca perdagangan yang persisten dan cadangan devisa di level yang tinggi. "Meskipun PMI, manufaktur masih di zona kontraksi," ungkap mantan wakil menteri luar negeri itu. Kesepakatan Indonesia dengan AS menurunkan tarif menjadi 19 persen yang menjadi salah satu tarif terendah di kawasan. Hal ini diharapkan akan menciptakan peluang yang meningkatkan daya saing Indonesia. Terutama dibandingkan dengan negara-negara lain yang menghadapi tarif yang lebih tinggi. Peringkat kredit sovereign Indonesia oleh Standard &amp; Poor's (S&amp;P) Global Rating pada level BBB untuk jangka panjang. Serta A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. "Penilaian ini mencerminkan kepercayaan yang terus terjaga terhadap kekuatan fiskal, ketahanan ekonomi serta sektor keuangan Indonesia yang solid," terang Mahendra Siregar. Mahendra berharap, kinerja perekonomian global yang membaik, ketegangan perang dagang yang mereda, dan tercapainya kesepakatan perdagangan antara pemerintah Indonesia dan AS dapat memberikan ruang optimalisasi kinerja intermediasi industri jasa keuangan. Terutama bagi sektor prioritas dan sektor yang berpeluang mendapatkan dampak positif atas kepastian kesepakatan perdagangan itu. OJK mendukung kebijakan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri dan nerealisasikan peluang-peluang yang ada. Termasuk meningkatkan peran lembaga jasa keuangan dalam skema pembiayaan untuk program prioritas pemerintah. Dengan tetap menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. &nbsp;Selain itu, berfokus pada penguatan ekosistem jasa keuangan yang sehat inklusif dan kompetitif. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Untuk itu, OJK juga melakukan langkah-langkah deregulasi diantaranya di industri pegadaian, perusahaan pembiayaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML)," beber Mahendra. OJK juga memperkuat kerjasama pertukaran data dengan Kementerian Hukum. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan perizinan, pengawasan, serta menjaga integritas sistem jasa keuangan. Kemudian, juga sedang menyusun rancangan surat edaran OJK tentang profesi penunjang di sektor jasa keuangan. Sebagai ketentuan turunan POJK 5 tahun 2025 tentang profesi penunjang di sektor jasa keuangan. "Yang antara lain mengatur teknis kompetensi dan asosiasi profesi penunjang yang menyediakan jasa di sektor jasa keuangan," tandas Mahendra Siregar.

OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang meningkat

Proyeksi IMF Naik, OJK Optimistis Sektor Jasa Keuangan Tetap Solid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/JKT_-Konferensi-pers-APBN-KiTa_SALMAN-TOYIBI-5JPG-2161938047.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (kiri) menyampaikan konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (kiri) menyampaikan konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Thomas Djiwandono menyatakan bahwa New Development Bank (NDB) yang digagas negara-negara BRICS tidak akan berkembang menjadi lembaga dominan seperti Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia.&nbsp;Hal itu ia sampaikan menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto di Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu. "Kami sangat welcome, kami mengajak NDB untuk membantu terutama di infrastruktur, pembiayaan infrastruktur, dan itu menjadi beberapa item yang kita bicarakan dengan baik di BRICS maupun di NDB-nya sendiri," katanya, dikutip dari Antara, Sabtu (5/7). Menurut Thomas, pendekatan tata kelola BRICS yang mengedepankan kesetaraan dan saling menghormati posisi masing-masing negara membuat karakter NDB berbeda dari lembaga-lembaga keuangan global yang selama ini ada.&nbsp;Ia menilai kekhawatiran sejumlah analis bahwa NDB akan mendominasi seperti IMF tidak berdasar. "Saya nggak melihat seperti itu, karena cara governance BRICS itu sangat berbeda. BRICS selalu respect terhadap posisi masing-masing negara," ujarnya. Ia juga menekankan bahwa Indonesia menyambut baik keberadaan NDB dan melihatnya sebagai mitra potensial dalam mendukung pembiayaan infrastruktur nasional.&nbsp;Dalam beberapa bulan terakhir, kata Thomas, telah terjalin komunikasi intensif, termasuk pertemuan para pemimpin negara dengan Presiden NDB di Jakarta. "Kami sangat welcome, kami mengajak NDB untuk membantu terutama dalam pembiayaan infrastruktur. Itu jadi salah satu topik yang kita bicarakan baik di BRICS maupun langsung dengan NDB," kata Thomas. Terkait daftar proyek yang berpotensi dibiayai NDB, ia menyebut hal itu berada di ranah Kementerian Investasi, sementara Kementerian Keuangan mendukung dari sisi proses dan koordinasi kebijakan.&nbsp;"NDB benar-benar melihat potensi investasi di proyek-proyek kita, tidak ada intervensi negara lain. Jadi, saya rasa ini murni kerja sama yang saling menguntungkan," katanya.

Thomas Djiwandono menilai NDB BRICS tak akan mendominasi seperti IMF, dan melihatnya sebagai mitra potensial dalam pembiayaan infrastruktur.

Negara-negara BRICS Gagas NDB, Bakal jadi Lembaga Keuangan Dominan seperti IMF atau World Bank?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/IMG-20250224-WA0052-3476854655.jpg" alt="Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, merespons proyeksi International Monetary Fund (IMF) terkait angka pengangguran di Indonesia pada 2025 mencapai 5,0 persen. Menurutnya, hasil analisis IMF akan menjadi masukan bagi Pemerintah Indonesia. Bahkan, proyeksi IMF menyebutkan bahwa angka pengangguran di Indonesia tertinggi kedua di kawasan Asia, setelah Tiongkok yang konsisten menyentuh angka 5,1 persen sejak 2024. "Ya analisis dari lembaga-lembaga seperti IMF tentu jadi masukan yang sangat penting bagi pemerintah untuk antisipasi, untuk menjaga supaya kita tetap baik ekonominya, menjaga supaya pertumbuhannya juga lebih baik lagi. Ini masukan lah," kata Hasan Nasbi di Jakarta, Selasa (3/6). Hasan mengklaim, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di Indonesia, justru mengalami penurunan. "Sampai bulan ini justru angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,8 ke 4,7. 4,82 ke 4,76. Itu artinya angka pengangguran orang-orang yang benar-benar nganggur itu turun," klaim Hasan. Sementara, pekerja paruh waktu mengalami kenaikan satu persen dari 65,6 naik pada angka 66,2.&nbsp;"Ini kan kita bicara data aja biar kita dapat gambaran yang lebih utuh," papar Hasan. Hasan tak memungkiri, belakangan ini masif terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, ia pun mengklaim penciptaan lapangan kerja baru di Tanah Air semakin bertambah. "Jadi sejauh ini, indikator-indikator yang seperti ini, kita masih cukup baik. Masih cukup untuk membuat bangsa kita optimis. Ke depan tentu pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan," pungkasnya.

Kepala PCO Hasan Nasbi menanggapi proyeksi IMF tentang pengangguran di Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,0 persen pada 2025.

IMF Sebut Angka Pengangguran Indonesia Tertinggi Kedua di Asia, Istana: Masukan Sangat Penting bagi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/el-salvador-3366848988.jpg" alt="Ilustrasi bitcoin di negara El Salvador. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bitcoin di negara El Salvador. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Meski ada tekanan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghentikan akumulasi Bitcoin, El Salvador justru terus menambah kepemilikan aset kripto tersebut. Dikutip dari BeInCrypto,&nbsp;Senin (28/4), data on-chain terbaru menunjukkan bahwa negara Amerika Tengah ini secara diam-diam terus memperbesar cadangan Bitcoin nasionalnya. Pada konferensi pers 26 April, Direktur Departemen Belahan Barat IMF Rodrigo Valdes mengonfirmasi bahwa El Salvador masih mematuhi kesepakatan non-akumulasi Bitcoin dalam sektor fiskal publik. "Untuk El Salvador, saya dapat mengonfirmasi bahwa mereka terus mematuhi komitmen non-akumulasi Bitcoin oleh sektor fiskal, yang merupakan bagian dari kriteria performa kami," kata Valdes. Valdes menambahkan bahwa fokus program IMF dengan El Salvador bukan semata-mata soal Bitcoin, melainkan reformasi struktural yang lebih dalam, terutama dalam bidang tata kelola, transparansi, dan reformasi fiskal. Program ini menjadi syarat utama untuk mengakses bantuan keuangan senilai USD 1,4 miliar atau sekitar Rp 22,96 triliun dari IMF. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Menurut laporan dari National Bitcoin Office El Salvador, negara itu membeli 8 BTC dalam sepekan terakhir dan 31 BTC sepanjang bulan April. Kini, total kepemilikan Bitcoin El Salvador mencapai 6.159 BTC, senilai lebih dari USD 580 juta atau sekitar Rp 9,5 triliun. Investasi Bitcoin ini mencatatkan keuntungan luar biasa sebesar 99,93 persen dari biaya akuisisi awal sekitar USD 155 juta (Rp 2,54 triliun), berdasarkan data NayibTracker. Direktur National Bitcoin Office, Stacy Herbert, menegaskan bahwa El Salvador akan terus memperluas cadangan strategis Bitcoinnya. "El Salvador terus berada di depan dunia dengan menambah cadangan strategis Bitcoin. Keunggulan sebagai pelopor semakin kuat," ujar Herbert. Tak hanya memperkuat posisinya di sektor kripto, El Salvador juga semakin aktif di bidang teknologi baru. Baru-baru ini, Tether, penerbit stablecoin terkemuka, memindahkan kantor pusatnya ke El Salvador karena tertarik pada regulasi ramah kripto yang diterapkan negara tersebut. Selain itu, El Salvador juga menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan teknologi AI terkemuka NVIDIA untuk mengembangkan infrastruktur kecerdasan buatan nasional. Langkah ini semakin memperkuat status El Salvador sebagai pusat inovasi baru di Amerika Latin.

El Salvador kembali membeli Bitcoin meski IMF menekankan reformasi fiskal. Kini simpanan Bitcoin mereka sudah mencapai Rp 9,5 triliun.

El Salvador Diam-Diam Tambah Bitcoin Hingga Tembus Rp 9,5 Triliun Meski IMF Minta Hentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/btc-3582511307.jpg" alt="Ilustrasi Bitcoin. (Decrypt using AI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bitcoin. (Decrypt using AI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bitcoin kini resmi masuk ke arus utama sistem keuangan global. Untuk pertama kalinya, International Monetary Fund (IMF) menerbitkan panduan resmi yang mengatur cara negara-negara di dunia melaporkan transaksi aset kripto, termasuk Bitcoin dan stablecoin, sebagai bagian dari standar global. Dikutip dari Bitcoinist, Rabu (26/3), IMF telah merilis edisi ketujuh dari Balance of Payments Manual&mdash;pedoman global yang digunakan lebih dari 160 negara untuk mencatat arus keuangan lintas batas. Dalam revisi terbaru ini, untuk pertama kalinya, aset digital seperti Bitcoin dan stablecoin diperlakukan sebagai entitas ekonomi yang perlu dipantau dan dicatat secara terstruktur, setara dengan aset seperti tanah atau lisensi spektrum radio. Menurut klasifikasi baru ini, Bitcoin akan dicatat sebagai aset non-keuangan yang tidak diproduksi, mirip seperti pencatatan atas hak milik atas tanah atau sumber daya alam. Sementara itu, stablecoin seperti Tether (USDT) dikategorikan sebagai instrumen keuangan, dan aktivitas seperti mining serta staking dimasukkan ke dalam ekspor jasa komputer. Langkah ini dipandang sebagai transformasi besar dalam pelaporan aset digital secara global. Selama ini, transaksi kripto yang nilainya mencapai triliunan dolar per tahun seringkali tidak tercatat atau dilaporkan secara tidak konsisten. Dua negara yang paling disorot dalam konteks ini adalah Amerika Serikat dan El Salvador. Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, AS kini memiliki cadangan strategis Bitcoin sekitar 200.000 BTC, sebagian besar didapatkan dari penyitaan hukum. Trump bahkan menandatangani perintah eksekutif yang memblokir penjualan aset tersebut di masa depan. Sementara itu, El Salvador tetap melanjutkan eksperimennya dengan menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Negara ini kini mengoleksi 6.125 BTC senilai sekitar Rp 8,7 triliun, meski pada Desember 2024 menandatangani kesepakatan senilai Rp 22,7 triliun dengan IMF yang mensyaratkan pembatasan transaksi kripto. IMF menegaskan bahwa cadangan Bitcoin milik negara kini akan dipantau dengan metodologi yang sama seperti pencatatan pembelian tanah atau lisensi spektrum lintas negara. Ini berarti dunia akan mendapat transparansi yang lebih besar terkait bagaimana masing-masing negara mengelola cadangan kripto mereka. Meski panduan ini tidak serta-merta memberikan status hukum terhadap kripto, banyak pihak melihatnya sebagai pengakuan nyata atas pentingnya Bitcoin dan aset digital lain dalam sistem keuangan global. Max Keiser, penasihat Bitcoin bagi Presiden El Salvador, bahkan menyebut langkah ini sebagai pengakuan bahwa Bitcoin adalah &ldquo;emas digital&rdquo;&mdash;meski IMF sendiri tidak menyebutkan istilah itu secara eksplisit. Bagi negara-negara yang warganya aktif menggunakan kripto, langkah ini menjadi penting. Di Nigeria misalnya, menurut laporan KuCoin 2023, lebih dari 35% orang dewasa mengaku menggunakan atau menyimpan kripto. Dengan standar baru dari IMF ini, bank sentral dan otoritas fiskal di seluruh dunia kini memiliki kerangka kerja yang jelas dan seragam untuk melaporkan transaksi kripto. Ini menandai satu langkah besar menuju integrasi kripto dalam sistem keuangan internasional, meski peran masa depannya masih menjadi perdebatan.

IMF resmi masukkan Bitcoin ke standar pelaporan global, dipantau seperti lahan dan lisensi spektrum oleh lebih dari 160 negara.

IMF Resmi Masukkan Kripto dalam Panduan Global, Masuk Standar Seperti Tanah dan Sumber Daya Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/bukele-534260350.jpg" alt="Presiden El Salvador Nayib Bukele. (JOSE CABEZAS/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Presiden El Salvador Nayib Bukele. (JOSE CABEZAS/Reuters)</figcaption>
</figure> <h3>&nbsp;</h3> JawaPos.com &ndash; Presiden Nayib Bukele menegaskan bahwa El Salvador tidak akan berhenti menambah kepemilikan Bitcoin (BTC) meskipun mendapat tekanan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Sejak 1 Maret, negara Amerika Tengah tersebut telah membeli 13 BTC, menambah total cadangan mereka menjadi 6.105 BTC yang saat ini bernilai lebih dari USD 527 juta (sekitar Rp 8,54 triliun). Dilansir dari Cointelegraph, El Salvador biasanya membeli 1 BTC setiap 24 jam, tetapi pada 3 Maret, mereka melakukan pembelian besar dengan menambah 5 BTC dalam sehari. Langkah ini bertentangan dengan kesepakatan pinjaman USD 1,4 miliar (sekitar Rp 22,7 triliun) yang ditandatangani dengan IMF pada Desember 2024, yang mengharuskan pemerintah menghentikan status Bitcoin sebagai alat pembayaran sah dan membatasi keterlibatan sektor publik dalam aset digital ini. Namun, Bukele tetap berpegang teguh pada strateginya. &ldquo;Jika kami tidak berhenti saat dunia mengucilkan kami dan sebagian besar &lsquo;bitcoiner&rsquo; meninggalkan kami, maka kami tidak akan berhenti sekarang atau di masa depan,&rdquo; tegas Bukele dalam pernyataannya. <h2>IMF Minta El Salvador Hentikan Pembelian Bitcoin</h2> Sejak awal 2025, El Salvador memang telah mengubah undang-undang Bitcoin mereka untuk menyesuaikan dengan perjanjian IMF. Pada Januari 2025, Kongres El Salvador mencabut hukum sebelumnya dalam pemungutan suara 55-2, sebagai bagian dari negosiasi dengan IMF. Namun, meskipun hukum berubah, strategi dollar cost averaging&nbsp;yang diterapkan pemerintah tetap berjalan. Pada 1 Februari, El Salvador membeli 2 BTC dalam sehari, dan mereka terus membeli Bitcoin setiap hari hingga kini. IMF sendiri kembali mengeluarkan tekanan pada 3 Maret, meminta El Salvador menghentikan akumulasi Bitcoin dan melarang negara tersebut mengeluarkan obligasi atau sekuritas berbasis BTC. Namun, permintaan itu tidak dihiraukan oleh pemerintah El Salvador. Kebijakan pro-Bitcoin yang tak tergoyahkan ini telah menarik perusahaan-perusahaan kripto besar untuk pindah ke El Salvador. Bitfinex Derivatives mengumumkan relokasi dari Seychelles ke El Salvador pada 7 Januari. Tether, penerbit stablecoin terbesar dunia, menyusul dengan memindahkan kantor pusatnya ke El Salvador pada 13 Januari. Langkah ini semakin memperkuat posisi El Salvador sebagai pusat adopsi Bitcoin global, meskipun mendapat tekanan dari lembaga keuangan internasional. Dengan keberaniannya melawan IMF dan tetap berpegang teguh pada kebijakan Bitcoin, El Salvador tidak hanya mempertaruhkan masa depan ekonominya pada BTC, tetapi juga menarik perhatian dunia sebagai negara yang siap menghadapi revolusi keuangan digital.

El Salvador terus membeli Bitcoin meski dapat tekanan dari IMF. Cadangan BTC negara kini mencapai 6.105 BTC, senilai lebih dari USD 527 juta

Bukele Tantang IMF: El Salvador Tetap Beli Bitcoin Setiap Hari

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/bukele-534260350.jpg" alt="Presiden El Salvador Nayib Bukele. (JOSE CABEZAS/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Presiden El Salvador Nayib Bukele. (JOSE CABEZAS/Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - International Monetary Fund (IMF) menekan El Salvador dengan kebijakan baru yang membatasi pembelian Bitcoin (BTC) oleh pemerintah. Batasan itu menjadi bagian dari perjanjian pendanaan oleh IMF sebesar USD 1,4 miliar atau sekitar Rp 22,72 triliun. Dalam dokumen yang diajukan pada 3 Maret, IMF secara eksplisit melarang akumulasi sukarela BTC oleh sektor publik di El Salvador. Selain itu, El Salvador tidak diperbolehkan menerbitkan utang atau instrumen keuangan lain yang berbasis Bitcoin. Langkah ini mempertegas sikap IMF yang sejak awal menolak kebijakan pro-Bitcoin yang dijalankan oleh Presiden Nayib Bukele. <h2>Bukele Tetap Lanjutkan Akumulasi Bitcoin</h2> Meskipun IMF mencoba membatasi keterlibatan pemerintah dalam ekosistem kripto, Presiden Bukele tetap berkomitmen untuk menambah kepemilikan Bitcoin negaranya. Pada 3 Maret, Bukele mengumumkan pembelian baru yang meningkatkan total kepemilikan Bitcoin El Salvador menjadi 6.100 BTC. Sejak melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran pada 2021, El Salvador terus melakukan akumulasi BTC, meskipun menghadapi tekanan dari lembaga keuangan internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Namun, keputusan ini tidak lepas dari kritik. Banyak pihak, termasuk IMF, menilai volatilitas Bitcoin bisa membawa risiko bagi stabilitas ekonomi negara. Menurut pernyataan IMF, program pendanaan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, tata kelola, dan ketahanan ekonomi El Salvador. Salah satu langkahnya adalah menghapus status Bitcoin sebagai alat pembayaran wajib, sehingga penggunaannya menjadi bersifat sukarela. Selain itu, IMF menegaskan bahwa El Salvador harus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap aset digital sesuai dengan standar internasional. IMF juga menyebutkan bahwa pembatasan ini diharapkan dapat menarik tambahan pendanaan dari lembaga keuangan lain, seperti Bank Dunia dan Inter-American Development Bank. <h2>&nbsp;</h2>

IMF melarang El Salvador menambah Bitcoin di sektor publik sebagai syarat pinjaman USD 1,4 miliar, tapi Bukele tetap akumulasi BTC.

IMF Setujui Pinjaman El Salvador Rp 22,72 triliun, tapi dengan Syarat: Jangan untuk Bitcoin!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/eko-listiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar. Realisasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) berada di bawah perkiraan. Jika tidak ada perubahan, visi Indonesia Emas 2045 bukan tidak mungkin hanya sekadar angan. Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menilai, realisasi pertumbuhan ekonomi 2024 terbilang mengecewakan. Bahkan lebih rendah dibanding 2023. Tren pertumbuhan ekonomi 5 persenan masih akan berlangsung tahun ini. Lebih tinggi dari outlook International Monetary Fund (IMF) yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3 persen. "Kalau kita hanya tumbuh 5 persenan, fix 2045, wassalam Indonesia Emas 2045. Kita tumbuh 5,03 persen di atas pertumbuhan ekonomi global. Jangan senang dulu. Kebutuhan kita untuk lepas dari middle income trap nggak segitu," tegas Eko dalam diskusi publik Kamis (6/2). Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyatakan, saat ini Indonesia berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Dengan kontraksi pada sisi fiskal dan moneter. Di sisi lain, pemerintah berusaha untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Upaya yang ditempuh dengan menggenjot belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Termasuk untuk program-program prioritas seperti&nbsp;makan bergizi gratis (MBG). "Pemerintah dengan keterbatasan ruang fiskalnya, mau tidak mau menaikkan tarif pajaknya secara drastis. Nah, tentunya kebijakan tersebut akan membebani rakyat. Yang kemudian memperlemah daya beli dari masyarakat," ucap Esther. Ditambah, pemangkasan anggaran setiap kementerian/lembaga (K/L)&nbsp;yang juga akan membuat perekonomian makin terkontraksi. "Padahal di&nbsp;salah satu komponen dari pertumbuhan ekonomi adalah didorong&nbsp;dengan belanja pemerintah. Ketika belanja pemerintah dipangkas ya saya mengestimasi&nbsp;bahwa ini akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar.

Ekonomi Hanya Tumbuh 5 Persen, Indonesia Emas 2045 Wassalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/21/JKT_Rakor-Devisa-Hasil-Ekpor_Salman-Toyibi-5JPG-76722879.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media di gedung Kemenko Bidang Perekonomian usai menggelar Rapat Kordinasi di Jakarta, Jumat (20/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media di gedung Kemenko Bidang Perekonomian usai menggelar Rapat Kordinasi di Jakarta, Jumat (20/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan International Monetary Fund (IMF) yang memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, IMF Indonesia dinilai telah berhasil meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) empat kali lipat dan menurunkan tingkat kemiskinan sepuluh kali lipat selama dua dekade terakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga menyatakan, hal tersebut menjadi bukti keberhasilan pemerintah mempertahankan fundamental ekonomi. Sekaligus sinyal bagi dunia bahwa Indonesia menjadi tujuan yang baik bagi investasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini mengafirmasi keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi untuk tetap kokoh dan sekaligus memberikan sinyal bagi dunia untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan yang baik bagi investasi,&rdquo; kata Airlangga dalam keterangannya, Senin (30/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data IMF, kata Airlangga,&nbsp;per Oktober 2024, outlook perekonomian global untuk tahun 2024 diproyeksikan akan tumbuh pada level 3,2 persen dan diproyeksikan tumbuh stagnan pada level 3,2 persen pada 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan berada pada level 1,8 persen, serta bagi negara-negara emerging market dan developing economies diproyeksikan pada tahun 2025 berada pada level 4,2 persen. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi IMF akan berada pada level 5,1 persen pada 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">IMF yang dibentuk pada Juli 1944 dalam Konferensi Bretton Woods, berupaya untuk&nbsp;</div> <div dir="auto">mencapai pertumbuhan dan kemakmuran berkelanjutan bagi 191 negara anggotanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, organisasi ini mendukung kebijakan ekonomi yang mendorong stabilitas keuangan dan kerja sama moneter, yang penting untuk meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam akun Instagram IMF juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas di Asia Tenggara dengan 270 juta orang penduduk, membentang 3.300 mil dari barat ke timur yang memiliki jarak sama dari London ke Kabul, telah meningkatkan GDP-nya empat kali lipat menjadi USD 1,4 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">IMF juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan&nbsp;</div> <div dir="auto">pendapatan kurang dari USD 2,15 per hari telah menurun sepuluh kali lipat menjadi kurang dari 2 persen. Bahkan, DKI Jakarta mencatat pendapatan yang nyaris setara&nbsp;</div> <div dir="auto">dengan beberapa negara Eropa seperti Polandia dan Portugal.</div>

Airlangga menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi IMF akan berada pada level 5,1 persen pada 2025.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#imf

Berita Terkini