<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <h2 class="hP" tabindex="-1" data-thread-perm-id="thread-f:1773191070653402341" data-legacy-thread-id="189ba3e24d30cce5"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/konter-hp.jpg" alt="Petugas memindai kode IMEI di perangkat handphone di salah satu toko ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa, (26/11). Pemerintah melalui tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Komunikasi" width="100%">
<figcaption>Petugas memindai kode IMEI di perangkat handphone di salah satu toko ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa, (26/11). Pemerintah melalui tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Komunikasi</figcaption>
</figure> &nbsp;</h2> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Mabes Polri belum lama ini mengungkap kasus mafia IMEI atau International Mobile Equipment Identity ilegal. Jumlah IMEI yang didaftarkan secara ilegal mencapai 191 ribu handphone.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jenis handphone paling dominan bermerek iPhone dengan jumlah 176 ribu perangkat. Dalam kasus tersebut terdapat enam tersangka. Empat orang merupakan pihak swasta yang memasok ponsel ilegal dan dua orang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dari Kemenperin serta Ditjen Bea Cukai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, kenapa perangkat ponsel ilegal yang beredar kebanyakan merupakan perangkat iPhone baru kemudian Android? Menjawab tanya tersebut, Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya mengungkapkan, alasan kenapa lebih banyak perangkat ilegal iPhone yang beredar lantaran iPhone tidak diproduksi di dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Karena iPhone tidak diproduksi di dalam negeri sehingga memiliki kewajiban membayar pajak bea masuk. Karena unsur pajak dan harga jual iPhone yang tinggi maka iPhone yang dimasukkan secara resmi menjadi terlihat lebih mahal secara signifikan dibandingkan iPhone di luar negeri," terang Alfons melalui pesan singkatnya kepada JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/011821671/aturan-uni-eropa-wajibkan-iphone-yang-dijual-mulai-2027-memiliki-baterai-yang-bisa-dilepas">Aturan Uni Eropa Wajibkan iPhone yang Dijual Mulai 2027 Memiliki Baterai yang Bisa Dilepas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, lanjut Alfons, bila melihat secara utuh, yang dilihat hanya harga iPhone di luar negeri yang tidak membayar pajak dibandingkan iPhone di dalam negeri yang sudah membayar pajak. Ini pada prinsipnya sama dengan smuggling atau penyelundupan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/011789284/bocoran-casing-ungkap-iphone-15-bakal-tanggalkan-tombol-silent-fisik">Bocoran Casing Ungkap iPhone 15 Bakal Tanggalkan Tombol Silent Fisik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena harga iPhone itu sendiri cukup mahal sehingga menghilangkan unsur pajak membuat seakan iPhone tersebut terlihat lebih murah dan menggoda. Dan banyak pengguna mengidamkan iPhone tetapi ingin mencari harga yang lebih murah dan dipenuhi oleh pedagang dengan cara melanggar hukum unlock IMEI ilegal," lanjut Alfons menanggapi karut marut kasus IMEI ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, bagaimana mengecek keamanan IMEI produk iPhone yang Anda beli?</div> <div dir="auto">Pada prinsipnya, jika Anda membeli dari distributor resmi, dapat dipastikan Anda aman dari blokir IMEI. Jika IMEI yang anda beli dari distributor resmi diblokir, Anda bisa meminta pertanggungjawaban distributor tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika Anda ingin lebih detail. Anda bisa melakukan pengecekan negara asal iPhone dengan melihat kode produksi. iPhone yang dipasarkan di setiap negara memiliki kode unik yang berbeda-beda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya untuk Indonesia, iPhone sendiri beredar berdasarkan siapa distributor dan provider yang mendatangkannya. iPhone resmi yang dipasarkan di Indonesia memiliki kode PA/A. Kode tersebut menunjukkan bahwa iPhone tersebut resmi dijual untuk provider TAM Erajaya, XL, iBox).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian ada juga iPhone dengan kode ID/A. iPhone dengan kode tersebut resmi didistribusikan untuk provider MAP/Telkomsel/ Digimap. Terakhir ada iPhone dengan kode FE/A untuk Indosat dan SA/A untuk GDN Blibli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alfons juga menerangkan modus apa yang dilakukan untuk menjual iPhone ilegal. Caranya adalah dengan melakukan unlock IMEI. Tentunya cara yang dilakukan juga ilegal alias tidak resmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jasa unlock IMEI artinya apa? Artinya Anda ditawari layanan yang melanggar hukum. Ini prinsipnya sama saja dengan anda mengakali pajak. Walaupun layanannya tidak ada kata melanggar hukum dan mengakali pajak, tetapi proses yang dilakukan dalam unlock IMEI ini adalah Anda membayar pihak ketiga menyogok petugas untuk meloloskan perangkat anda yang seharusnya memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang diawasi oleh negara melalui nomor IMEI," ungkap Alfons lebih jauh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengawasan untuk IMEI yang di unlock secara ilegal ini sangat mudah dilakukan dan sangat mudah terdeteksi. Jadi sekalipun IMEI perangkat Anda sudah berhasil di unlock, tidak berarti perangkat Anda sudah aman jika tidak melalui proses administrasi yang benar seperti mendaftarkan ke Bea Cukai dalam hal Anda membeli iPhone yang berasal dari luar Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain karena gengsi, banyak dari pembeli iPhone ilegal atau kerap disebut iPhone internasional ini memang mereka yang tergoda dengan harga murah. Harga yang ditawarkan bisa sampai setengah harga iPhone resmi baik untuk model brand new (segel) atau second hand alias iPhone bekas. Tak heran, iPhone internasional ini banyak dilirik dan banyak toko-toko menjualnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi Anda yang ingin mengecek validitas IMEI perangkat ponsel Anda juga sangat mudah. Anda bisa melakukan pengecekkan ke alamat situs cek IMEI</div> <div dir="auto"><a href="http://www.beacukai.go.id/cek-imei.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.beacukai.go.id/cek-imei.html&amp;source=gmail&amp;ust=1691133185788000&amp;usg=AOvVaw2yy6G0_HE4ZVEosxs5QcmB">www.beacukai.go.id/cek-imei.<wbr />html</a> untuk IMEI perangkat yang dibeli dari luar negeri dan di daftarkan ke bea cukai. Kemudian cara lainnya adalah membuka laman</div> <div dir="auto"><a href="http://imei.kemenperin.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://imei.kemenperin.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1691133185788000&amp;usg=AOvVaw0KOSUb9hHS9A9myQNUkAU3">imei.kemenperin.go.id</a> untuk perangkat ponsel yang diproduksi di dalam negeri.</div> </div>

Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri belum lama ini mengungkap kasus mafia IMEI atau International Mobile Equipment Identity ilegal.

Kasus IMEI Dibongkar, Terungkap Kenapa Lebih Banyak  iPhone Ilegal Ketimbang Android

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/imei-ilegal-2715228262.jpg" alt="Wartawan mengambil gambar barang bukti saat konferensi pers tindak pidana Ilegal Akses Sistem CEIR di Kementerian Perindustrian, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Wartawan mengambil gambar barang bukti saat konferensi pers tindak pidana Ilegal Akses Sistem CEIR di Kementerian Perindustrian, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/7/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.Com</strong>- Jakarta, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengatakan pihaknya masih membahas secara internal terkait dengan rencana pemblokiran&nbsp;<em>International&nbsp;Mobile Equipment Identity&nbsp;</em>(IMEI) ilegal yang awalnya diungkap oleh Kepolisian RI (Polri), dikutip dari Antara (2/8).</p> <p>"ATSI masih membahas secara internal mengenai hal ini," kata Sekretaris Jenderal ATSI Marwan O, dikutip dari Antara, Rabu (2/8).<br /> <br /> Karena masih dibahas internal, ATSI belum dapat menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi pokok pembicaraan mengenai rencana pemblokiran IMEI ilegal tersebut.</p> <p>Rencana pemblokiran IMEI ilegal pertama kali mencuat, usai Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Jumat (28/7) mengungkapkan adanya kejahatan siber berupa pendaftaran IMEI ilegal yang merugikan negara senilai Rp353,7 miliar.</p> <p>Ada enam tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini empat orang berasal dari pihak swasta yaitu P, D, E, serta P. Sementara dua orang lainnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Perindustrian yaitu F dan ASN Direktorat Jenderal Bea Cukai yaitu A.</p> <p>Sebanyak 191.995 IMEI didaftarkan secara ilegal ke sistem<em>&nbsp;Centralized Equipment Identity Registration&nbsp;</em>(CEIR) milik Kementerian Perindustrian di periode 10-20 Oktober 2022.</p> <p>Imbas kasus tersebut, Polri kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga para penyedia jasa layanan operator seluler untuk mendirikan posko aduan bagi masyarakat yang menjadi korban IMEI ilegal.</p> <p>Selain itu, Polri juga akan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait persiapan mematikan 191 ribu perangkat yang IMEI-nya ilegal tersebut, harapannya masyarakat yang menjadi korban bisa mengantisipasi kondisi itu.</p> <p>Pada Selasa (1/8), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan pihaknya mendukung Polri dalam rangka pelaksanaan penertiban IMEI ilegal ini.</p> <p>"Kemenkominfo mendukung langkah yang diambil aparat hukum dalam rangka menertibkan IMEI di Indonesia sesuai pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ada," kata Budi dalam pesan singkatnya. <strong>(*)</strong></p>

ATSI mengatakan pihaknya masih membahas secara internal terkait dengan rencana pemblokiran IMEI ilegal yang awalnya diungkap oleh Polri.

ATSI Bahas Secara Internal Rencana Pemblokiran IMEI Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMEI-2.jpg" alt="IMEI 2" width="100%">
<figcaption>IMEI 2</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Seperti diberitakan sebelumnya produsen lokal smartphone berharap pemberlakuan validasi IMEI (international mobile equipment identification) tak ditunda. Terkait hal ini Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto, menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada wacana penundaan.<br /> <br /> Janu menegaskan kalau sejauh ini belum ada arahan penundaan pelaksaaan validasi IMEI. Tetap berjalan sesuai waktu yang sudah ditentukan, yakni 18 April 2020. Hal ini juga sekaligus menjawab rumor tentang adanya wacana penundaan kebijakan validasi IMEI karena mewabahnya Virus Covid-19.<br /> <br /> "Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada penundaan waktu. Jika kami tunda maka akan berakibat sangat buruk terhadap ekosistem industri dan konsumen,” ungkap Janu disampaikan dalam keterangan resminya kepada JawaPos.com, Rabu (18/3).<br /> <br /> Janu memaparkan penerapan kebijakan validasi IMEI mendatang, tidak terbatas pada ponsel namun juga pada semua perangkat elektronik yang tersambung ke jaringan seluler. Kewajiban tidak terkena pada perangkat yang terakses ke jaringan wifi, karena perangkat demikian tidak memiliki IMEI.<br /> <br /> Menurutnya yang masuk lingkup validasi IMEI hanyalah HKT (handphone pintar, komputer genggam dan tablet). Perangkat HKT yang sebelum 18 April 2020 sudah pernah digunakan, walaupun itu barang BM (black market) atau selundupan, tetap dapat digunakan karena peraturan ini tidak berlaku surut.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Janu-Suryanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto, menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada wacana penundaan validasi IMEI. (JawaPos.com - Eko Putra)<br /> <br /> HKT yang diaktifkan mulai tanggal itu akan langsung diverifikasi oleh mesin EIR (equipment identity register) yang dioperasikan operator yang terhubung ke C (central) EIR di Kementeraian Perindustrian. Begitu diaktifkan tetapi IMEI-nya tidak terdaftar, operator langsung memblokirnya, karena skema yang digunakan adalah skema white list yang lebih memberi kepastian kepada pelanggan seluler.<br /> <br /> “Karena itu pembeli ponsel pintar, komputer atau tablet sebaiknya mengecek nomor IMEI-nya sebelum mengaktifkannya, yang kalau tidak bisa “on” berarti ponselnya BM,” ujar Janu Suryanto. Selain Indonesia, yang menggunakan skema wahite list adalah pemerintah India, Australia, Mesir dan Turki, lainnya menggunakan skema black list yang perlu waktu agak panjang untuk pengguna tahu ponselnya BM atau resmi.<br /> <br /> Turis yang membawa ponsel pintar sendiri bisa lolos sepanjang mereka menggunakan kartu SIM bawaan mereka,tetapi begitu mereka memasukkan kartu SIM Indonesia ponselnya langsung diblokir. WNI yang tinggal di luar negeri (diaspora), sepanjang pernah digunakan di Tanah Air sebelum tanggal itu, ponselnya tetap dapat digunakan.<br /> <br /> Namun ketika diaspora tadi menggunakan ponsel pintar baru yang dibeli di luar negeri walaupun menggunakan kartu SIM Indonesia, ponselnya juga tidak dapat digunakan walaupun tetap bisa mengakses wifi. Mereka, juga turis, bisa mengaktifkan ponsel barunya dengan SIM Indonesia asal harga ponselnya di bawah 500 dollar AS. Di atas harga itu mereka harus membayar kewajiban di gerai Bea dan Cukai yang ada di terminal-terminal internasional.<br /> <br /> Kebijakan validasi IMEI diterapkan karena selama ini ponsel BM deras masuk Indonesia, sehingga, menurut Janu, berpotensi merugikan negara antara Rp 2 triliun sampai Rp 5 triliun setahun, langsung atau tidak langsung. Validasi IMEI akan menghilangkan ponsel BM dan, “ Industri ponsel dalam negeri akan tumbuh.”<br /> <br /> Derasnya penyelundupan ponsel yang menurut kalangan industri ponsel lokal terjadi sejak tiga tahun terakhir itu telah melumpuhkan industri. “Kebijakan ini akan menghidupkan kembali 21 merek ponsel yang ada di Indonesia,” kata Janu.<br /> <br /> Saat ini sedang dilakukan tender oleh operator untuk mendapat mesin EIR dan CEIR. Mesin EIR ditaruh di sistemnya operator tetapi mesin CEIR akan dihibahkan kepada Kementeraian Perindustrian untuk dioperasikan. Menurut Janu pihaknya sudah siap dengan SDM yang terlatih yang juga bertugas 24/7 menjawab pertanyaan dan keluhan pelanggan terkait masalah validasi IMEI.<br /> <br /> CEIR atau Sibina (Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional) hanya bisa dibaca, tidak bisa dikopi karena dikirimkan secara teracak, encryption, sehingga operator pun tidak dapat merekamnya. Hal ini juga untuk menghindari hacker dengan menggunakan mesin CID (counterfight illegal device) dan tidak bisa diakses dari luar negeri.

Merebaknya Virus Korona, Pemberlakuan Validasi IMEI Tak Ada Penundaan

IMEI smartphone

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IMEI smartphone

Berita Terkini

Kasus IMEI Dibongkar, Terungkap Kenapa Lebih Banyak iPhone Ilegal Ketimbang Android

ATSI Bahas Secara Internal Rencana Pemblokiran IMEI Ilegal

Merebaknya Virus Korona, Pemberlakuan Validasi IMEI Tak Ada Penundaan

Download Aplikasi JawaPos.com