<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/01/Apple-iPhone-16-finish-lineup-geo-240909_bigsmall_2x-11205031.jpg" alt="Ilustrasi: iPhone 16 Series. (Apple)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: iPhone 16 Series. (Apple)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan siap memblokir ponsel seri terbaru keluaran Apple yakni iPhone 16 jika produk itu ditemui di pasaran alias diperjualbelikan di Indonesia. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan, pihaknya juga secara tegas bakal memblokir kode International Mobile Equiment Identity (IMEI) ponsel pintar itu. Hal ini karena pemerintah belum resmi mengizinkan iPhone 16 beredar di pasar Indonesia karena Apple belum memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagaimana yang ditetapkan pemerintah Indonesia. "Kalau ada bukti diperjualbelikan, kami akan siap menonaktifkan (IMEI iPhone 16)," ujar Febri, dikutip Minggu (24/11). Lebih jauh, ia juga mengatakan, bakal meminta platform penjualan daring atau marketplace di Indonesia untuk tidak mempromosikan atau memperjualbelikan iPhone 16. "Dan tentu kita tetap meminta marketplace untuk tidak menayangkan iPhone 16 series untuk diperjualbelikan," tegasnya. Adapun hingga 10 November 2024, iPhone 16 telah masuk ke RI sebanyak 11.000 unit. Soal ponsel yang telah masuk itu, ia mengungkapkan bakal menyiapkan skema agar ponsel dibeli dari luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui jalur barang bawaan penumpang. Sementara pendaftaran IMEI lewat bea cukai akan dilakukan pengecekan ulang apakah pembeli menggunakannya untuk pribadi atau untuk diperjualbelikan. Hal ini pun dilakukan sebagai salah satu keseriusan pemerintah dalam mencegah produk ilegal masuk ke Indonesia. Sebelumnya, produk terbaru Iphone 16 yang penjualan resminya dibuka pada 20 September 2024 belum bisa masuk ke Indonesia, karena smartphone buatan perusahaan teknologi terkemuka Apple itu belum memenuhi TKDN 40 persen. Menindaklanjuti hal itu, Apple telah mengirimkan proposal rencana investasi kepada Kemenperin dengan total nilai investasi sebesar USD 100 juta untuk kurun waktu dua tahun. Jubir Kemenperin pun mengatakan, pihaknya tengah membahas secara internal rencana investasi yang akan digunakan untuk program pusat riset dan pengembangan (research and development center) dan profesional developer academy itu. Ia juga menjelaskan rencana Apple memproduksi komponen produk aksesoris berupa mesh AirPods Max pada Juli 2025 di Kota Bandung yang menjadi salah satu bagian dari rantai pasok global produk Apple. Selain itu, pembangunan Apple Academy juga direncanakan akan ditambah yakni di Bali dan Jakarta hingga Juni 2026.

Pemerintah belum resmi mengizinkan iPhone 16 beredar di pasar Indonesia karena Apple belum memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Jangan Ngeyel! iPhone 16 yang Beredar di Indonesia Siap-siap Kena Blokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/pixel-fold-1728802154.png" alt="Google Pixel Fold, HP lipat pertama Google. (George Hwang/Google)" width="100%">
<figcaption>Google Pixel Fold, HP lipat pertama Google. (George Hwang/Google)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan bakal memberikan perlakuan sama berupa pemblokiran IMEI bagi produk telepon pintar Google Pixel seperti yang diberlakukan untuk iPhone 16, apabila terbukti diperjualbelikan di dalam negeri. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, perlakuan tersebut diberikan pihaknya mengingat produk teknologi besutan perusahaan besar Google itu hingga saat ini belum mengajukan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebagai syarat mutlak untuk bisa diperdagangkan secara resmi di Indonesia. "Semua Google Pixel belum ada TKDN," kata Febri, dikutip Kamis (31/10). Disampaikannya, apabila Google ingin secara resmi menjual produk Google Pixel di Indonesia, dirinya mempersilakan perusahaan tersebut untuk mengajukan sertifikasi TKDN melalui tiga skema terlebih dahulu, yakni inovasi, pembangunan manufaktur, atau skema aplikasi. Pihaknya mencatat sejak Januari-Oktober 2024, produk buatan Google tersebut sudah masuk ke Indonesia sebanyak 22 ribu unit melalui jalur yang diperbolehkan yakni barang bawaan penumpang luar negeri, serta barang kiriman. Dirinya menjelaskan, segala produk perangkat alat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia diberlakukan aturan masuk berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 yang mengatur tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Oleh karena itu, disampaikan Febri tak hanya Apple maupun Google, semua produk elektronik yang tidak mematuhi mekanisme masuk pabean Indonesia seperti yang diatur dalam beleid tersebut bakal diterapkan perlakuan yang sama. "Sama perlakuannya selama tidak ada TKDN," katanya. Lebih lanjut dirinya mengimbau bagi masyarakat untuk tidak membeli produk Google Pixel maupun iPhone 16 di toko daring, karena bakal merugikan diri sendiri, dan berpotensi terkena pemblokiran IMEI. Sebelumnya, Febri menyatakan pihaknya mempertimbangkan untuk menonaktifkan nomor seri International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi produk iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan dalam negeri. Hal itu karena seri terbaru buatan perusahaan raksasa Apple tersebut belum bisa masuk ke pasar domestik, mengingat adanya komitmen investasi yang belum diselesaikan oleh korporasi asal Amerika Serikat tersebut.

Lebih lanjut dirinya mengimbau bagi masyarakat untuk tidak membeli produk Google Pixel maupun iPhone 16 di toko daring.

Tak hanya iPhone 16, Google Pixel yang Dijual di Indonesia akan Terblokir IMEI

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/Beacukai-Batam-IMEI-3707771639.jpg" alt="Petuga Bea Cukai melakukan pemeriksaan IMEI ponsel penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Internasional Batamcenter, Selasa (26/12). (Cecep Mulyana/Batam Pos)" width="100%">
<figcaption>Petuga Bea Cukai melakukan pemeriksaan IMEI ponsel penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Internasional Batamcenter, Selasa (26/12). (Cecep Mulyana/Batam Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Masyarakat Kota Batam, Kepulauan Riau, berbondong-bondong ke Singapura&nbsp;untuk mendaftarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) iPhone yang dimilikinya. Berdasarkan laporan Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (27/12), antrean pendaftaran IMEI di konter Bea Cukai terjadi pada Selasa (26/12) sore saat kapal terakhir tiba di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Pendaftar didominasi oleh warga negara Indonesia. Salah satu, pengantre, Ade, mengatakan sengaja berlibur ke Singapura agar dapat mendaftarkan IMEI ponselnya yang sempat terblokir. &ldquo;Pergi bareng teman, sengaja ke Singapura biar pulang bisa daftar IMEI iPhone yang terblokir,&rdquo; ucapnya. Ia mengakui iPhone miliknya seharga Rp 6,5 juta akantetapi tidak terdaftar resmi. &ldquo;Saya beli murah. Karena memang IMEI-nya tak permanen jadi saya sengaja ke Singapura dulu untuk bisa daftar IMEI,&rdquo; katanya. Sementara itu, pengantre lainnya, Satria, mengeluhkan antrean pendaftaran IMEI yang sangat panjang. &ldquo;Dua jam antre baru dapat giliran,&rdquo; ucapnya Minggu (24/12). Ia menuturkan seharusnya Bea Cukai Batam menambah petugas yang melayani pendaftaran IMEI sehingga tidak terjadi antrean yang panjang dan memakan waktu bagi para pendaftar. General Manager Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Nika Astaga, membenarkan adanya layanan pendaftaran IMEI di pelabuhan yang terletak di Kecamatan Batam Kota ini. &ldquo;Memang sempat ada antrean, biasanya malam pas last Ferry. Tak mengganggu penumpang, karena dijaga oleh petugas keamanan dan tim gabungan. Jadi antrean diminta tertib,&rdquo; ucapnya. Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Rizki Baidillah, mengatakan, dalam sehari dapat melayani ratusan ponsel untuk didaftarkan IMEI-nya. &ldquo;Iya, memang (membludak) karena memang mereka memanfaatkan aturan yang ada,&rdquo; ucapnya. Menurutnya panjangnya antrean tersebut disebabkan banyaknya pengantre yang melengkapi syarat pendaftaran IMEI saat tiba di pelabuhan padahal hal tersebut dapat dilakukan sebelum keberangkatan maupun kedatangan. Ia mengatakan pendaftar IMEI dapat mengunduh aplikasi Mobile Bea Cukai atau mengakses website&nbsp;beacukai.go.id&nbsp;dan kemudian mengisi form pendaftaran IMEI untuk mendapatkan QR code. &ldquo;Pendaftaran ini sudah bisa dilakukan daring. Sebaiknya, penumpang ini sudah melengkapi persyaratan dulu. Jadi saat datang di pelabuhan tinggal scan barcode saja,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;***

Masyarakat Kota Batam berbondong-bondong ke Singapura untuk mendaftarkan IMEI iPhone yang mereka miliki.

Warga Batam Berbondong-bondong ke Singapura Demi Daftarkan IMEI iPhone, Antrean Sampai Membludak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMEI-2.jpg" alt="IMEI 2" width="100%">
<figcaption>IMEI 2</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Rencana pemblokiran handphone yang memiliki nomor IMEI (international mobile equipment identity) ilegal membuka fakta lain. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim mendalami kemungkinan gerai resmi yang menjual handphone dengan IMEI ilegal. Dirtipid Siber Bareskrim Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menuturkan, setelah masyarakat mengakses aplikasi untuk mengetahui IMEI-nya resmi atau tidak, petugas akan mendalami dari mana mereka mendapatkan handphone. &rdquo;Bisa jadi malah beli dari gerai resmi,&rdquo; paparnya. Petugas akan memastikan bagaimana gerai resmi bisa menjual handphone ilegal. &rdquo;Ini salah satu yang kami ingin ketahui dengan pelaporan IMEI,&rdquo; ujarnya. Beda cerita bila ternyata konsumen membelinya dari black market atau konter handphone tidak resmi. Dia mengatakan, nanti konsumen tinggal menjalankan langkah-langkah yang diberikan petugas agar tidak terblokir. &rdquo;Kami berupaya konsumen tidak dirugikan,&rdquo; jelasnya. Dalam kasus tersebut, lanjut dia, masih ada potensi bertambahnya tersangka. Dia mengatakan bahwa penambahan tersangka itu sangat dimungkinkan, baik dari pihak swasta maupun aparatur sipil negara (ASN). &rdquo;Tunggu perkembangannya, nanti kami rilis lagi,&rdquo; paparnya. Dittipid Siber Bareskrim akan membuka aplikasi untuk memastikan handphone masyarakat dengan IMEI ilegal atau tidak. Setelah mengetahui status IMEI, konsumen yang ber-IMEI ilegal bisa melaporkan ke petugas kepolisian.&nbsp;

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim mendalami kemungkinan gerai resmi yang menjual handphone dengan IMEI ilegal.

Buru Gerai Resmi Jual HP Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/images-95.jpeg" alt="Ilustrasi: Sony PlayStation Vs Microsoft Xbox. (GameSpot)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sony PlayStation Vs Microsoft Xbox. (GameSpot)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bareskrim Polri mengungkap kasus akses ilegal pada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) yang mengolah informasi International Mobile Equipment Identity atau biasa dikenal dengan IMEI. Total, ada enam tersangka yang diringkus dengan dua di antaranya merupakan oknum aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan ASN di Ditjen Bea Cukai. Aksi tersebut dilakukan pada 10&ndash;20 Oktober 2022. Terjadi pengunggahan IMEI ke dalam sistem CEIR Kemenperin sejumlah 191.965 buah. Dari kisaran sementara, kerugian negara mencapai Rp 353,7 miliar. Dari sebanyak 191.965 IMEI ilegal yang diungkap, mayoritas di antara nomor IMEI tersebut diketahui milik perangkat iPhone. Saat ini, memang diketahui iPhone menjadi perangkat yang paling banyak dijual secara ilegal atau di masyarakat dikenal dengan iPhone internasional. Banyak dari pembeli iPhone internasional ini memang mereka yang tergoda dengan harga murah. Harga yang ditawarkan bisa sampai setengah harga iPhone resmi baik untuk model brand new (segel) atau second hand alias iPhone bekas. Tak heran, iPhone internasional ini banyak dilirik dan banyak toko-toko menjualnya. Adapun ponsel yang masuk ke Indonesia memang wajib mendaftarkan nomor IMEI agar bisa mendapatkan sinyal operator seluler dan bisa dipakai di Indonesia. IMEI bisa didaftarkan lewat beberapa cara. Misalnya, IMEI untuk turis didaftarkan melalui operator seluler dan hanya berlaku 90 hari. Ada pula pendaftaran melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang dikhususkan bagi tamu negara. Kemudian pendaftaran melalui bea cukai untuk ponsel yang dibeli di luar negeri, serta via Kemenperin. Khusus untuk iPhone internasional yang tidak dijual secara resmi, saat ini banyak penjaja jasa unlock IMEI menawarkan agar iPhone yang dijual tidak resmi tetap bisa dipakai meski tidak mendaftarkan IMEI dengan cara-cara di atas. Tentu saja ini merupakan cara ilegal. Pakar Keamanan Siber Vaksincom Alfons Tanujaya menerangkan, jasa unlock IMEI adalah praktik yang melanggar hukum. Melalui keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Alfons menyebut cara ini sama saja dengan mengakali pajak. "Jasa unlock IMEI artinya apa? Artinya Anda ditawari layanan yang melanggar hukum. Ini prinsipnya sama saja dengan anda mengakali pajak. Walaupun layanannya tidak ada kata melanggar hukum dan mengakali pajak, tetapi proses yang dilakukan dalam unlock IMEI ini adalah Anda membayar pihak ketiga menyogok petugas untuk meloloskan perangkat anda yang seharusnya memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang diawasi oleh negara melalui nomor IMEI," ungkap Alfons. Dan sebagai informasi, pengawasan untuk IMEI yang di unlock secara ilegal ini sangat mudah dilakukan dan sangat mudah terdeteksi. Jadi sekalipun IMEI perangkat Anda sudah berhasil di unlock, tidak berarti perangkat Anda sudah aman jika tidak melalui proses administrasi yang benar seperti mendaftarkan ke Bea Cukai dalam hal Anda membeli iPhone yang berasal dari luar Indonesia. Lantas, bagaimana cara mengecek keamanan IMEI produk iPhone yang Anda beli? Alfons mengingatkan, ada hal yang perlu Anda ingat, jika Anda membeli iPhone dari distributor resmi, dipastikan iPhone Anda aman dari blokir IMEI. "Jika IMEI iPhone yang dibeli dari distributor resmi, Anda bisa meminta pertanggungjawaban distribustor tersebut. Sementara kalau mau mengecek negara asal iPhone dengan melihat kode produksi, hal itu bisa dilakukan. Pasalnya iPhone yang dipasarkan di setiap negara memiliki kode berbeda," lanjut Alfons. Sebagai informasi, iPhone resmi yang dipasarkan di Indonesia memiliki kode PA/A. Kode tersebut menunjukkan bahwa iPhone tersebut resmi dijual untuk provider TAM Erajaya, XL, iBox). Kemudian ada juga iPhone dengan kode ID/A. iPhone dengan kode tersebut resmi didistribusikan untuk provider MAP/Telkomsel/ Digimap. Terakhir ada iPhone dengan kode FE/A untuk Indosat dan SA/A untuk GDN Blibli.

Dari sebanyak 191.965 IMEI ilegal yang diungkap, mayoritas di antara nomor IMEI tersebut diketahui milik perangkat iPhone.

Melanggar Hukum, Jangan Pernah Tergoda Tawaran Unlock IMEI IPhone Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/konter-hp.jpg" alt="Petugas memindai kode IMEI di perangkat handphone di salah satu toko ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa, (26/11). Pemerintah melalui tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Komunikasi" width="100%">
<figcaption>Petugas memindai kode IMEI di perangkat handphone di salah satu toko ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa, (26/11). Pemerintah melalui tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Komunikasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masyarakat yang nanti terkena pemblokiran IMEI handphone ilegal tidak perlu khawatir. Sebab, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim memastikan bahwa masyarakat bisa mengurus pembukaan blokir IMEI tersebut. Tentu saja setelah memenuhi sejumlah syarat. Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menjelaskan, sebenarnya pemblokiran IMEI memiliki beberapa tujuan. Bagi polisi, tujuan terpenting adalah menjadi barang bukti yang bisa didalami. &rdquo;Nanti yang IMEI-nya terblokir bisa melaporkan ke posko pengaduan,&rdquo; paparnya. Petugas lantas akan mengecek apakah pembelian handphone tersebut dilakukan secara ilegal atau resmi. Kalau ilegal atau kerap disebut eks internasional, biasanya harganya jauh lebih murah. &rdquo;Penyebab bisa lebih murah ini karena tidak mendaftarkan IMEI secara resmi,&rdquo; terangnya kepada Jawa Pos kemarin. Karena itu, pemilik HP yang IMEI-nya terblokir bisa mengurus kembali pendaftaran IMEI-nya. &rdquo;Jadi, tidak semata-mata diblokir tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat,&rdquo; lanjutnya. Dia menuturkan, rencana pemblokiran IMEI tersebut merupakan upaya Bareskrim mengembalikan kehilangan penerimaan negara. Penerimaan negara itu nanti juga dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat. Kapan pemblokiran dilakukan? Adi belum bisa memastikan. Saat ini Bareskrim masih melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder yang berwenang dalam pengaturan IMEI. Di antaranya, Kemenperin, Kemenkominfo, dan provider. &rdquo;Yang pasti dalam waktu dekat,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, jika pihak berwenang ingin shut down IMEI yang terindikasi ilegal, pihaknya akan mendukung penuh. Febri menjelaskan, sebelum masalah ini mencuat pun, sejak awal Kemenperin mendukung jika pemerintah ingin menindak tegas pelanggar IMEI. Mengenai salah satu oknum ASN Kemenperin yang menjadi tersangka, Febri menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku. &rdquo;Kami dalam posisi mendukung proses hukum saja,&rdquo; katanya. Sebelumnya, Dittipidsiber Bareskrim mengungkap kasus mafia IMEI ilegal. Jumlah IMEI yang didaftarkan secara ilegal mencapai 191 ribu handphone. Jenis handphone paling dominan bermerek iPhone dengan jumlah 176 ribu. Dalam kasus tersebut terdapat enam tersangka. Empat orang merupakan pihak swasta yang memasok ponsel ilegal dan dua orang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dari Kemenperin serta Ditjen Bea Cukai. (idr/agf/c19/oni)

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim memastikan bahwa masyarakat bisa mengurus pembukaan blokir IMEI tersebut.

Pemilik Handphone Lapor ke Posko Pengaduan, Blokir IMEI Bisa Dibuka Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMEI-2.jpg" alt="IMEI 2" width="100%">
<figcaption>IMEI 2</figcaption>
</figure> Rugikan Negara Rp 353,7 M JawaPos.com &ndash; Bareskrim Polri mengungkap kasus akses ilegal pada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) yang mengolah informasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Total 6 tersangka telah diamankan. Ironisnya, dua di antaranya merupakan oknum aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan ASN di Ditjen Bea Cukai. "(Tersangka) di antaranya adalah pemasok device elektronik ilegal tanpa hak, yaitu inisial P, D, E, dan B dan semuanya adalah swasta. Kemudian, kami mengamankan inisial F oknum ASN di Kemenperin dan inisial A oknum ASN di Ditjen Bea Cukai," ujar Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada di Jakarta kemarin (28/7). Wahyu menjelaskan, pengungkapan kasus itu berawal dari laporan polisi nomor LP/B/009/II/2023/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 14 Februari 2023. Sebanyak 15 saksi dan 4 saksi ahli telah diperiksa. Aksi ilegal itu dilakukan pada 10&ndash;20 Oktober 2022. Terjadi pengunggahan IMEI ke dalam sistem CEIR Kemenperin sejumlah 191.965 buah. Dari kisaran sementara, kerugian negara mencapai Rp 353,7 miliar. Sebelumnya, kemarin pagi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang telah membocorkan adanya karyawan di lingkungan Kemenperin yang jadi tersangka kasus IMEI. Agus menyatakan, pihaknya sudah lama berkomitmen membongkar praktik akses ilegal CEIR. CEIR adalah basis data yang menyimpan nomor IMEI dari ponsel yang beredar di Indonesia. Empat lembaga memiliki akses terhadap CEIR itu. Yakni, Kemenperin, Bea Cukai, Kemenkominfo, dan operator. Agus menjelaskan, ketika pemerintah meluncurkan program registrasi IMEI, itu menjadi upaya untuk mengurangi telepon seluler ilegal yang masuk ke Indonesia. Jadi, ponsel impor yang masuk ke Indonesia bersifat legal dan dikenai pajak. &rsquo;&rsquo;Ini juga untuk mendorong tumbuhnya industri ponsel di dalam negeri,&rsquo;&rsquo; ucap Agus. Dalam perjalanannya, lanjut dia, tata kelola registrasi IMEI perlu disempurnakan. Salah satu contoh penyimpangan yang terjadi adalah upaya mendaftarkan IMEI secara ilegal. Agus pun meminta kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan adil. Juga, terhadap pihak-pihak terkait yang memiliki akses ke CEIR. Dalam program pengendalian IMEI dengan CEIR, berdasar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020, Kemenperin bertugas melakukan pendaftaran IMEI yang berasal dari produsen handphone, komputer, dan tablet (HKT) maupun importir yang terdaftar HKT. Kemenperin juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1870 Tahun 2023. Kepmen itu terkait dengan Satgas Pengawasan dan Pengendalian IMEI Nasional. (agf/c18/bay)

Bareskrim Polri mengungkap kasus akses ilegal pada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) yang mengolah informasi IMEI.

Bareskrim Ringkus Pemasok IMEI Ilegal, 6 Tersangka, 2 di Antaranya ASN Kemenperin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/cek-imei-kemenperin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situs pengecekan International Mobile Equipment Identity (IMEI) milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengalami gangguan koneksi sejak beberapa waktu lalu. Hal ini menyebabkan terjadi antrian pada proses pengiriman data IMEI di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).  Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.  "Kami meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari antrian pada proses pengiriman data IMEI ini. Pada dasarnya proses registrasi IMEI yang dilakukan di Bea Cukai dapat terlaksana dengan baik, kendala ada pada proses aktivasi di sistem Kemenperin yang sempat mengalami gangguan," kata Nirwala dalam keterangan tertulis, Kamis (16/3).  Lebih lanjut, Bea Cukai memastikan telah mengomunikasikan kendala yang terjadi ini ke pihak Kemenperin sebagai penanggung jawab aktivasi registrasi IMEI.  "Kami telah berkomunikasi dengan Kemenperin, mengingat sistem IMEI berada di Kemenperin dan aturan registrasi IMEI ini milik Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)," lanjutnya.  Nirwala juga menjelaskan bahwa Bea Cukai hanya memfasilitasi proses registrasi IMEI sesuai dengan tugas, yaitu pengawasan lalu lintas barang antarnegara. Ia juga mengatakan dari hasil koordinasi terakhir, Kemenperin menginformasikan bahwa sistem saat ini dalam penanganan.  Keduanya berharap, kendala dapat segera tertangani dan masyarakat yang telah melakukan registrasi dapat segera menggunakan perangkatnya. Masyarakat yang masih mengalami kendala dalam registrasi IMEI diimbau untuk mengonfirmasi langsung ke Kemenperin.  "Bea Cukai berharap kendala ini dapat selesai dengan segera, karena ada hak masyarakat yang perlu kita berikan setelah memenuhi kewajibannya. Kami sangat mengapresiasi masyarakat dan para pihak yang terus membantu perbaikan dan berupaya menjaga situasi tetap kondusif," tandas Nirwala.  Sebelumnya, sejumlah warganet mengeluhkan gangguan dalam laman cek IMEI milik Kemenperin. Salah satu akun di media sosial Twitter bahkan menyebut gangguan ini telah terjadi sejak tiga bulan lalu.  "@Jokowi pak ini kenapa web kemenperin perihal cek imei masih perbaikan terus sudah 3 bulan ini mohon di tinjau ulang pak @Kemenperin_RI," cuit akun @shohiib.  Bahkan, per 16 Maret hari ini, berdasarkan pantauan JawaPos.com laman cek IMEI milik Kemenperin masih dalam perbaikan server.  "Sedang perbaikan server. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Silahkan coba lagi nanti," bunyi pengumuman di situs resmi cek IMEI milik Kemenperin, dikutip Kamis (16/3).

Situs Cek IMEI Kemenperin Alami Gangguan, Ini Penjelasan Bea Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/kominfo-dewg-jogja-g20-layanan-SIM-Card-AYH-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan dari penyelenggara seluler untuk Sidang Kedua Kelompok Kerja Ekonomi Digital Kelompok 20, atau Digital Working Group of Twenty (2nd DEWG G20) di Kota Jogjakarta diwujudkan dalam layanan International Mobile Equipment Identity atau IMEI. IMEI adalah nomor identitas khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah telepon seluler. Hal ini sekaligus memastikan kesiapan operator seluler (opsel) dalam mendukung kesiapan kendalan IMEI saat KTT G20 berlangsung.  Menurut penuturan dari petugas dari Indosat, Ibnu Mufid, pihaknya akan membantu persoalan IMEI dari para delegasi sidang DEWG G20. "Jika ada kendala soal IMEI nanti kami membantu untuk mengatasinya," kata dikutip dari keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).  Mufid menyebutkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Kemenkominfo terkait IMEI. "Sejauh ini belum ada kendala IMEI dari delegasi DEWG G20," katanya.  Sementara itu, petugas booth Smartfren, Lukman, mengatakan pihaknya akan membantu para delegasi DEWG G20 terkait IMEI. "Kami siap mengatasi soal IMEI dan nanti juga bekerja sama dengan teman-teman dari Kemkominfo serta Kementerian Perindustrian," urainya.  Lukman menambahkan pihaknya juga belum menerima keluhan soal IMEI dari peserta DEWG G2O. Nomor IMEI biasanya terdiri dari 14 digit dengan tambahan digit ke 15 yang digunakan untuk memverifikasi ulang seluruh digit sebelumnya.  Digit ini digunakan untuk memeriksa berbagai informasi dari telepon seluler itu sendiri. Mulai dari asal ponsel tersebut dibuat, pabrikan, dan nomor model dari telepon seluler. IMEI tidak hanya bisa digunakan untuk mengidentifikasi perangkat seluler, tapi juga untuk memblokir telepon seluler yang hilang dan dicuri.

Sambut Delegasi G20, Opsel Mendukung Kesiapan Kendala IMEI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kominfo-dedy-permadi-jubir-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan akses untuk registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) perangkat mobile telah kembali pulih. Sebelumnya, proses registrasi IMEI ponsel di sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) sempat terganggu akibat kebakaran di lokasi pusat data yakni di Gedung Cyber beberapa hari lalu.  "Pada Jumat, 3 Desember 2021 server CEIR mulai kembali mendapat pasokan aliran listrik," ujar Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi melalui keterangan resminya.  Dia melanjutkan, setelah mendapatkan pasokan listrik, pemeriksaan awal turut dilakukan guna mengetahui kondisi server pascapemadaman listrik yang dilakukan secara mendadak akibat kebakaran Gedung Cyber 1, Jakarta.  "Kemudian pada Sabtu, 4 Desember 2021 aliran listrik dan koneksi internet untuk semua operator sudah berhasil tersambung," lanjut Dedy.  Meski demikian, dirinya menambahkan, masih terdapat satu server yang masih mengalami gangguan sehingga perlu mengganti perangkat pada server tersebut. Pengoperasian kembali aplikasi kemudian dimulai pada Sabtu (4/12) pukul 22.00 WIB.  "Pada Minggu, 5 Desember 2021 pukul 02.30 WIB, seluruh Virtual Machine dan aplikasi kembali beroperasi," terang Dedy.  Setelah itu, trafik pemeriksaan IMEI dari Equipment Identity Registry atau EIR oleh operator seluler (opsel) kemudian sudah kembali terlihat masuk ke CEIR pukul 02:45 WIB. Pada Minggu (5/12) pukul 12.30 WIB telah dilakukan verifikasi akhir yang mengindikasikan aplikasi CEIR baik untuk trafik Cek IMEI dari EIR Operator maupun penyaluran data pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Kemenkominfo, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dinyatakan sudah berjalan normal kembali.  "Saat ini sistem CEIR untuk prosedur identifikasi IMEI telah berfungsi normal kembali," tandas Dedy.

Sempat Terganggu, Pendaftaran IMEI Ponsel Sudah Kembali Pulih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#imei

Berita Terkini