<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/62UpRDoZn9URK7siqlahysYsW2CHPMtOIFlyalfp-1-1599037657.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjamin 117 pesantren yang ada di Surabaya memiliki IMB. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjamin 117 pesantren yang ada di Surabaya memiliki IMB. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menaruh perhatian khusus pada pembangunan Pondok Pesantren, pasca gedung Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk dan merenggut 63 korban jiwa, Senin (29/10) lalu. Ia pun langsung menginstruksikan jajarannya untuk mendata seluruh pondok pesantren yang beroperasi di Kota Pahlawan. Hasilnya, ada 117 ponpes di Surabaya yang terdaftar di Kementerian Agama. "Dari 117 yang terdaftar, Alhamdulillah pada waktu pondok itu berdiri dan ada beberapa perbaikan, semuanya ada IMB-nya. Makanya saya sedih ketika ada yang menuding tidak ada IMB-nya," tutur Eri, Sabtu (18/10). Secara tegas, politikus PDIP itu menepis tudingan bahwa pondok pesantren di Surabaya dibangun asal-asalan dan tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal faktanya, semua pesantren di Surabaya terdata di Kemenag. "Buktinya pondok pesantren yang ada di Surabaya itu semuanya ada IMB-nya. Awal dia berdiri, ketika ada perbaikan-perbaikan juga ada IMB-nya yang disampaikan oleh Kementerian Agama,&rdquo; jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Eri mengungkapkan bahwa data pondok pesantren yang beroperasi di Surabaya berada di bawah kewenangan Kemenag, bukan berada di bawah Pemkot Surabaya. "Pondok (pesantren) operasionalnya ada di Kemenag, bukan di pemkot, jadi kita nggak pernah tahu. Tapi data yang diberikan Kemenag, 117 pondok itu Alhamdulillah semuanya ada IMB-nya, kami akan memastikan kekuatannya,&rdquo; tegas Eri. Kendati demikian, Pemkot akan membentuk tim khusus bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Bukan hanya aspek legalitas, mereka juga akan memastikan struktur bangunan pesantren di Surabaya.&nbsp; "Kita akan membentuk tim dengan ITS, kita akan bergerak dengan tim ITS. Nanti kita akan membentuk tim, dari IMB yang sudah ada, kan sudah lama, maka kita akan hitung kekuatannya,&rdquo; jelasnya. &nbsp; Nantinya, tim tersebut melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan ponpes di Surabaya. Langkah ini diharapkan dapat mencegah tragedi serupa dan menepis keraguan publik terhadap pesantren. &nbsp; "Saya bisa meyakinkan bahwa jangan pernah meragukan pondok-pondok yang ada di Surabaya, insya Allah juga di seluruh Indonesia, wabil khusus di Surabaya. Pondok ini tempat menuntut ilmu," pungkas Eri.&nbsp;

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pastikan semua pondok pesantren di Surabaya punya IMB, bekerja sama dengan ITS untuk pemeriksaan struktural.

Wali Kota Eri Cahyadi Jamin Legalitas 117 Pondok Pesantren di Surabaya: Semua Punya IMB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/WhatsApp-Image-2025-10-07-at-114306-2-2301385566.jpeg" alt="Alat berat mengevakuasi runtuhnya bangunan mushalla di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (6/10/2025). (Angger Bondan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Alat berat mengevakuasi runtuhnya bangunan mushalla di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (6/10/2025). (Angger Bondan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi XI DPR menyoroti rencana Kementerian Pekerjaan Umum membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk menggunakan dana APBN. Legislator mengingatkan agar sebelum rencana dijalankan, izin mendirikan bangunan (IMB) atau yang kini disebut sebagai persetujuan bangunan gedung (PBG) bisa diurus terlebih dahulu hingga tuntas. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan, saat ini baru sekitar 52 persen pesantren di Indonesia yang memiliki IMB. Itu menjadi salah satu problem yang harus segera dituntaskan. "Syaratnya menurut saya seperti itu. Karena kan begini, kalau izin membangunnya tidak dikeluarkan, tiba-tiba membangun, kemarin sempat&nbsp;trending&nbsp;anak-anak dipekerjakan untuk membangun pondok seperti itu," tutur Fauzi, Sabtu (11/10) sebagaimana dilansir dari Antara. Menurut dia, pendataan IMB bisa dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang telah ditugaskan secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin, sapaan Muhaimin, diminta mengatur regulasi bantuan maupun IMB yang belum terdata. Ketiadaan IMB pada saat pendirian sebuah gedung, terutama ponpes, menurut Fauzi memiliki dampak yang luar biasa. "Kalau ada IMB itu kan jelas gitu loh. Lokasi tanah, bangunannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, amdal-nya seperti apa gitu loh," jelas politikus Partai Nasdem itu. Karena itu, sebelum pembangunan kembali ponpes Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk, berbagai izin seperti IMB harus diverifikasi lantaran merupakan bagian dari fasilitas pendidikan nasional. Ia pun menyatakan sah-sah saja apabila APBN digunakan untuk membantu pembangunan kembali ponpes, selama syarat IMB dipenuhi. Apalagi anggaran pendidikan tahun ini merupakan yang terbesar, yakni mencapai Rp 735 triliun. Selain itu, menurut dia, ambruknya ponpes di Sidoarjo merupakan musibah yang tidak diinginkan siapa pun sehingga perlu dibantu. Namun,&nbsp;agar tidak menimbulkan kesenjangan dengan sekolah negeri yang juga butuh dana untuk perbaikan infrastruktur, menurut Fauzi pemerintah bisa membuat kebijakan agar bantuan APBN dialokasikan untuk membangun kembali ponpes di Sidoarjo yang tidak mampu. "Porsinya bisa diatur gitu loh, jadi tidak seluruh pondok pesantren,"&nbsp;ucap Fauzi. Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, bantuan rehabilitasi bangunan pondok pesantren hanya akan diberikan kepada ponpes yang tidak mampu. "Yang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan, kita bantu," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Jumat (10/10). Kemudian kriteria lainnya adalah jumlah santrinya banyak dan tingkat kerawanan bangunannya tinggi. "Jumlah santrinya harus di atas 1.000 santri. Memiliki kerawanan ancaman yang membahayakan kenyamanan belajar-mengajar," kata Muhaimin. &nbsp;

Legislator mengingatkan agar sebelum pembangunan dijalankan, IMB atau yang kini disebut sebagai persetujuan bangunan gedung diurus dulu.

Kementerian PU Mau Bangun Lagi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Pakai APBN, Komisi XI DPR: Urus IMB Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/ZDBpu3W904DbxfZv4CFG0fSov2OnHIUOG0Brbk7h-2121459474.jpg" alt="Belum Semua Korban Ditemukan, Operasi SAR Ponpes Al Khoziny Diperpanjang. (Dokumentasi Basarnas Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Belum Semua Korban Ditemukan, Operasi SAR Ponpes Al Khoziny Diperpanjang. (Dokumentasi Basarnas Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklarifikasi soal pemberitaan yang menyebutkan bakal menindak tegas Pondok Pesantren (Ponpes) yang tidak mempunyai izin bangunan. Melalui staf khusus bidang komunikasi dan informasi publik, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan Menko AHY menyampaikan pentingnya standar keamanan pembangunan infrastruktur publik secara umum. "Tidak pernah menyampaikan pernyataan bernada penindakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, terlebih lagi Pondok Pesantren," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis malam (9/10). Ia menegaskan, fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan dan kelayakan bangunan infrastruktur publik, seperti Rumah Sakit, pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan, seperti kampus, sekolah, termasuk pesantren, agar tidak membahayakan keselamatan masyarakat secara umum. Dalam upaya mengawal kualitas bangunan pesantren, lanjut Herzaky, Menko Infra AHY telah berkoordinasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk mendampingi dunia pesantren guna memastikan standar keselamatan bangunan pesantren sesuai ketentuan yang ada. Sehingga aman untuk para santri dan masyarakat sekitar. "Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkomitmen bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk ormas keagamaan seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Ormas-ormas lain dalam memastikan setiap lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang aman, layak, dan memadai," tegasnya. Lebih lanjut, Herzaky mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh potongan informasi atau narasi yang menyesatkan. "Klarifikasi resmi akan disampaikan melalui kanal komunikasi Kemenko Infra dan pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik," imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengomentari tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan standar bangunan dalam setiap proyek infrastruktur. Menurut AHY, setiap pembangunan harus disertai Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan mengikuti pedoman teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat yang akan memanfaatkan bangunan tersebut. "Tentu semua merasa ini sebuah insiden yang sangat menyedihkan. Banyak sekali anak-anak kita, para santri yang menjadi korban. Bangunan memang belum memenuhi standar konstruksi," ucap AHY di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (8/10). AHY menilai tragedi tersebut menjadi peringatan keras bagi semua pihak, terutama dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan maupun infrastruktur publik lainnya. Ia menegaskan bahwa setiap proses pembangunan harus mengutamakan aspek keselamatan. "Ini jadi pengingat bagi kita semua. Agar kita benar-benar lebih mematuhi segala standar (bangunan) yang telah ditetapkan," ujar AHY. Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa keberadaan standar dan prosedur operasional (SOP) bukan semata urusan administrasi, melainkan bagian penting dari upaya melindungi keselamatan masyarakat. Ia meminta agar para pelaksana pembangunan tidak mengabaikan prosedur tersebut demi efisiensi atau percepatan proyek. "Standar (bangunan) itu ada. SOP itu ada. Tujuannya pertama tentu keselamatan. Baru selain itu fungsi-fungsi bangunan lainnya," pungkasnya.

Menko AHY klarifikasi soal penindakan Ponpes tanpa izin bangunan, tegaskan pentingnya keselamatan infrastruktur pendidikan.

Stafsus Menko AHY Klarifikasi soal Seolah-olah Bakal Tindak Tegas Ponpes yang Tak Punya Izin Bangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/1001802029-3350576366.jpg" alt="Petugas Satpol PP Surabaya menyegel bangunan tak berizin. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Surabaya menyegel bangunan tak berizin. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya menyegel delapan bangunan di wilayah Surabaya barat. Sebab, tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG). Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Surabaya Agnis Juistityas mengatakan, bangunan tersebut melanggar pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013. &rdquo;Penyegelan ini kami lakukan berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) karena bangunan-bangunan ini tidak memiliki IMB atau PBG,&rdquo; kata Agnis seperti dilansir dari Antara. Agnis menjelaskan, sebelum dilakukan penyegelan berdasarkan bantuan penertiban dari DPRKPP Surabaya, secara humanis dan persuasif mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan tentang penyegelan. &rdquo;Sebelum melakukan penyegelan, kami telah memanggil pemilik bangunan, akan tetapi banyak yang tidak hadir, sehingga kami lanjutkan ke penyegelan,&rdquo; ujar Agnis Juistityas. Delapan bangunan di wilayah Surabaya barat yang ditertibkan petugas Satpol PP Surabaya merupakan konstruksi yang masih dalam proses pembangunan. &rdquo;Saat kami lakukan penyegelan, bangunan-bangunan tersebut masih dalam proses pembangunan sehingga belum seratus persen berbentuk bangunan jadi. Di dalamnya masih terdapat tukang bangunan yang bekerja sehingga kami minta para pekerja di sana untuk meninggalkan bangunan tersebut,&rdquo; ucap Agnis Juistityas. Dia menegaskan, Satpol PP Surabaya akan terus berkolaborasi dengan DPRKPP Surabaya guna melakukan penindakan terhadap bangunan yang tak memiliki IMB atau PBG. &rdquo;Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan dinas-dinas pemberi izin IMB atau PBG, serta melakukan monitoring dan verifikasi data bersama DPRKPP,&rdquo; ungkap Agnis Juistityas. Kepada para pemilik bangunan yang telah disegel, Agnis mengimbau agar segera mengurus IMB atau PBG sesuai aturan yang berlaku. &rdquo;Kami mengimbau masyarakat yang akan mendirikan bangunan untuk lebih dahulu mengurus IMB atau PBG sebagai syarat wajib mendirikan bangunan. Harapan kami agar masyarakat taat aturan. Penyegelan yang kami lakukan ini juga sesuai prosedur yang berlaku,&rdquo; ucap Agnis Juistityas.

Satpol PP Surabaya segel delapan bangunan di Surabaya barat. Sebab, tidak memiliki IMB atau Izin Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)

Satpol PP Surabaya Segel Delapan Bangunan Tak Miliki Izin PBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/WhatsApp-Image-2023-06-08-at-081217-2672005069.jpg" alt="Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono." width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya masih punya PR untuk menertibkan bangunan-bangunan yang tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono meminta agar Pemkot Surabaya lebih masif dengan mendatangi para pemilik bangunan tersebut. Baktiono menyebutkan, IMB atau yang saat ini disebut sebagai Izin Pembangunan Gedung (PBG) wajib dikantongi saat mendirikan bangunan. Politikus PDIP Surabaya mengungkapkan, lebih kurang ada 600 ribu bangunan di Surabaya dan baru 400 ribu sudah ber-PBG. &rdquo;Sisanya 200 ribu bangunan di Surabaya tak mengantongi PBG,&rdquo; terang Baktiono. Sekretaris DPC PDIP Surabaya menegaskan, jika bangunan- bangunan tak ber-PBG itu dibiarkan akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan). Dia meminta kepada DPRKPP Surabaya agar mencari solusi terbaik. &rdquo;Target pendapatan Rp 140 miliar untuk tahun anggaran 2024. Dan, saat ini baru 9,7 persen yang tercapai dalam empat bulan pertama di Surabaya,&rdquo; ucap Baktiono. Baktiono berharap agar Pemkot Surabaya memperhatikan arus anggaran pendapatan. Sebab, lanjut dia, pendapatan yang tercatat untuk pembangunan Kota Surabaya juga.

Pemkot Surabaya masih punya PR untuk menertibkan bangunan-bangunan yang tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Banyak Bangunan Tak Punya IMB, Ketua Komisi C DPRD Baktiono Minta Pemkot Surabaya Jemput Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/WhatsApp-Image-2024-02-29-at-124540-3164543835.jpg" alt="Satpol PP Surabaya melakukan penyegelan ulang kios di Jalan Kutisari Selatan, Rabu (28/2)." width="100%">
<figcaption>Satpol PP Surabaya melakukan penyegelan ulang kios di Jalan Kutisari Selatan, Rabu (28/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satpol PP Surabaya melakukan penyegelan ulang kios di Jalan Kutisari Selatan, Rabu (28/2). Sebanyak tiga kios kembali disegel ulang, sebab sebelumnya Satpol PP Surabaya telah melakukan penyegelan pada (20/9/23). Para pedagang itu, nekat berjualan pada kios yang masih disegel dan belum ada surat pencabutan bantuan penertiban (bantib) dari OPD terkait. Penyegelan tersebut dilakukan karena tak sesuai dengan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di persil tersebut. &rdquo;Kami lakukan penyegelan ulang, karena adanya laporan pengawasan dari kelurahan dan kecamatan. Kios tersebut seharusnya masih tertempel atribut segel, namun segel sengaja dilepas. Sehingga kami tindak tegas dengan penyegelan ulang,&rdquo; kata Sub Koordinator Penindakan Satpol PP Surabaya Agnis Juistityas, Kamis (29/2). Agnis menjelaskan, setelah mendapat laporan pengawasan dari kecamatan dan kelurahan setempat, pihaknya melakukan monitoring guna memastikan adanya aktivitas jual beli di kios tersebut. &rdquo;Ketika menemukan adanya kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan IMB maupun yang tidak memiliki IMB. Kita akan menyurati DPRKPP untuk melakukan pengecekan. Sebab, Satpol PP tidak bisa melakukan penyegelan jika tidak ada surat permohonan penertiban dari DPRKPP,&rdquo; jelas Agnis Juistityas. Saat pelaksanaan penyegelan tersebut, petugas Satpol PP Surabaya menempelkan stiker pelanggaran serta memasang Pol PP line di depan kios, serta pemasangan kawat berduri sebagai bukti segel yang akan dibuka, jika DPRKPP telah menyampaikan permohonan pembukaan segel. Dia menambahkan, bagi para pedagang yang ingin berjualan dan belum mendapatkan tempat, akan disediakan Pemkot Surabaya dan dapat beralih ke Pasar Kutisari maupun Fresh Market milik pemkot. Atau pasar-pasar yang telah memiliki izin operasional pasar. &rdquo;Para pedagang juga akan diakomodir ke beberapa pasar yang dikelola PD Pasar Surya Surabaya. Selain itu, DPRKPP saat ini juga sedang melakukan pengawasan, terutama IMB terhadap bangunan di Surabaya,&rdquo; terang Agnis Juistityas.

Satpol PP Surabaya melakukan penyegelan ulang kios di Jalan Kutisari Selatan, Rabu (28/2). Pedagang nekat buka paksa segel

Pedagang Nekat Buka Segel Secara Paksa, Satpol PP Surabaya Lakukan Penyegelan Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/gerbang-gresik-istimewa.jpg" alt="Gerbang menuju Kab. Gresik. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gerbang menuju Kab. Gresik. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ada angin segar bagi para pemegang surat ketetapan retribusi (SKR) izin mendirikan bangunan (IMB). Sebab, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Gresik akan menghapus denda tunggakan retribusi IMB. Tunggakan atau piutang retribusi IMB tersebut berlaku bagi pemegang SKR yang belum melunasi kewajiban retribusi IMB sejak 2012. Tak main-main, denda keterlambatannya mencapai 2 persen per bulan. Hingga tahun ini, nilai tunggakan retribusi IMB mencapai Rp 5,2 miliar. Kepala DPMPTSP Pemkab Gresik Agung Endro Utomo menyatakan, nilai tunggakan retribusi tersebut merupakan akumulasi sejak 2012. Nah, diskon keringanan denda tersebut hingga 100 persen. &rsquo;&rsquo;Tahun berjalan, kami sudah melakukan penagihan dan tersisa sebesar Rp 4,1 miliar,&rdquo; ucapnya. Penghapusan denda itu diberikan untuk bangunan rumah sederhana dengan ukuran maksimal 90 meter persegi. Atau, tidak lagi membayar denda, tetapi hanya membayar retribusi pokok IMB. &rsquo;&rsquo;Dengan catatan, tetap mau membayar piutang retribusi IMB hingga tenggat yang ditetapkan,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Kemudian, pemegang SKR IMB di luar rumah sederhana dikenai denda hanya 25 persen. Atau, dikorting sebesar 75 persen. Dispensasi tersebut berlaku mulai sekarang hingga Desember 2023. Agung mengaku, langkah itu diambil guna menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Selain itu, pemkab selama ini dipusingkan dengan pertanyaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaudit tiap tahun tentang piutang retribusi IMB tersebut. &rsquo;&rsquo;Karena itu, kami ambil langkah keringanan denda ini agar tunggakan segera dibayar para pemegang SKR,&rsquo;&rsquo; katanya. Agung menambahkan, upaya-upaya yang dilakukan pihaknya itu salah satunya bertujuan mengejar target pendapatan daerah dari sektor retribusi. Pihaknya menargetkan dari piutang itu bisa tertagih sebesar 80 persen. &rsquo;&rsquo;Meski targetnya pendapatan tinggi, kami akan berupaya semaksimal mungkin,&rsquo;&rsquo; jelasnya.&nbsp;(son/c12/diq)

Angin segar bagi para pemegang surat ketetapan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Sebab, DPMPTSP Pemkab Gresik akan menghapus denda.

Ada Keringanan Denda Tunggakan IMB untuk Warga Gresik, Dapat Kelonggaran hingga 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/WhatsApp-Image-2023-04-11-at-194612-679472507.jpeg" alt="Kegiatan Safari Ramadan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Achmad Hidayat." width="100%">
<figcaption>Kegiatan Safari Ramadan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Achmad Hidayat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Upaya untuk tertib memiliki IMB terus dilakukan, khususnya bagi tempat ibadah. Pemkot Surabaya memberikan kelonggaran retribusi hingga kemudahan agar tempat ibadah tersebut segera mengurus IMB. Pemkot memastikan hanya butuh waktu maksimal sepekan untuk perizinan tersebut rampung. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar semua tempat ibadah yang sudah berdiri bisa melengkapi izin dasar atas bangunan itu. Hingga kini, total ada 2.484 tempat ibadah di Surabaya. Jumlah itu meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Dari jumlah tersebut, banyak yang belum memiliki IMB. Yang belum ber-IMB sebanyak 2.376 tempat. Wakil Sekretaris (Wasek) Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya Achmad Hidayat dalam kegiatan Safari Ramadan di sejumlah masjid dan musala menyampaikan, kebijakan mempermudah penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah merupakan bukti nyata kepemimpinan Eri Cahyadi - Armuji menjaga kerukunan umat beragama. &rdquo;Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota Eri Cahyadi, prosesnya tidak dipungut biaya dan cepat. Ini supaya warga dapat tenang dalam menjalankan kegiatan ibadah di rumah ibadah,&rdquo; kata Achmad Hidayat. Dia juga menyampaikan, kebijakan itu akan menempatkan Kota Surabaya sebagai kota yang toleran. Sebab, pemerintah memberikan perizinan terhadap bangunan yang dijadikan rumah ibadah. &rdquo;Sehingga kalau para takmir masjid dan musala lebih sreg dan tegen dalam menjalankan kegiatan keagamaan kalau bangunannya sudah ber-IMB,&rdquo; ucap Achmad Hidayat. Dia juga mengajak agar warga memanfaatkan kebijakan itu untuk mengurus pendirian IMB rumah ibadah di kampungnya.

Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Achmad Hidayat ajak warga mengurus IMB rumah ibadah masing-masing

Wasek DPC PDIP Ajak Warga Surabaya Tertib IMB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-20-at-15.22.42.jpeg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meminta warga memanfaatkan program pemerintah kota setempat berupa pemberian insentif pembebasan atau pengurangan denda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). "Tolong dimanfaatkan dengan baik. Kebijakan ini untuk memberikan keringanan pada warga Surabaya sekaligus mendorong agar PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat terdongkrak," kata Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji di Surabaya, Sabtu (8/4). Menurut Armuji, pembebasan atau pengurangan denda IMB dan PBG dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Wali (Perwali) Kota Surabaya Nomor 33 tahun 2023. Pemberian insentif tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk memberikan keringanan bagi warga Surabaya. Selain itu, kebijakan juga bertujuan meningkatkan kepatuhan dan antusias warga dalam pengajuan IMB atau PBG Pengajuan tersebut bisa melalui kelurahan atau kecamatan (khusus untuk rumah tinggal sederhana), bisa juga di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), serta secara daring melalui swalfa.surabaya.go.id. Cak Ji menjelaskan insentif berupa pembebasan denda itu diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal. Sedangkan untuk pengurangan denda maksimal 40 persen diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal tidak sederhana, rumah tinggal milik pengembang, dan bangunan non-rumah tinggal. Pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda ini berlaku mulai tanggal 1 April 2023 sampai tanggal 31 Mei 2023 atau bertepatan HJKS ke-730. "Apabila menemui kesulitan bisa menghubungi petugas yang ada di kelurahan maupun kecamatan, nanti akan dibantu prosesnya," kata Cak Ji.

Menurut Armuji, pembebasan atau pengurangan denda IMB dan PBG dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730.

Warga Surabaya Diminta Manfaatkan Pembebasan dan Pengurangan Denda IMB/PBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/WhatsApp-Image-2023-04-07-at-165916-425868770.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji (kanan)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji (kanan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menjelang Hari Jadi ke-730 Kota Surabaya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda untuk pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG). Melansir laman surabaya.go.id, Kamis (6/4), kebijakan tersebut berdasar Peraturan Wali (Perwali) Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2023. Kebijakan tersebut untuk memberikan keringanan bagi warga Surabaya. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan dan antusias warga dalam pengajuan IMB atau PBG. Pengajuan tersebut bisa melalui kelurahan atau kecamatan (khusus untuk rumah tinggal sederhana), bisa juga di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), serta secara online melalui sswalfa.surabaya.go.id. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menjelaskan, insentif berupa pembebasan denda itu diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal. Sedangkan untuk pengurangan denda maksimal 40 persen diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal tidak sederhana, rumah tinggal milik pengembang, dan bangunan non rumah tinggal. &rdquo;Tolong dimanfaatkan dengan baik. Kebijakan ini untuk memberikan keringanan pada warga Surabaya sekaligus mendorong agar pendapatan asli daerah dapat terdongkrak,&rdquo; kata Armuji. Pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei yang merupakan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS). &rdquo;Apabila menemui kesulitan bisa menghubungi petugas di kelurahan maupun kecamatan. Nanti dibantu prosesnya,&rdquo; tegas Armuji.

Pemkot Surabaya beri insentif pembebasan atau pengurangan denda pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#imb

Berita Terkini