<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/JKT_Konfrensi-Pers-Komite-Stabilitas-Sistem-Keuangan-KSSK-_Salman-Toyibi_-6JPG-4069331464.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan Senin (2/2) bakal keluar dari zona merah dan bergerak naik ke level hijau. "Enggak (kebakaran). Pasti bergerak naiklah," kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara Jakarta, Sabtu (31/1) malam. Menurut dia, kekhawatiran pasar beberapa waktu terakhir disebabkan oleh dinamika manajemen bursa yang menimbulkan ketidakpastian, terlebih usai Iman Rachman mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, kata Purbaya, BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki sistem tata kelola yang dirancang agar proses pergantian pejabat dapat dilakukan secara efisien, sehingga tidak ada gangguan pada manajemen dan operasional bursa. "Kalau sudah begitu, mereka (pasar) akan melihat fundamentalnya, kan. Fundamental ekonominya bagus. Saya perbaiki terus dan akan membaik terus ke depan. Tahun ini mungkin ekonominya bisa saya dorong mendekati 6 persen," ujar Menkeu. Purbaya meyakini IHSG masih memiliki ruang penguatan yang besar, sebagaimana siklus bisnis yang bisa berputar naik ke titik tertinggi setelah menyentuh titik terendah. Meski peluang koreksi tetap terbuka, Bendahara Negara itu meyangsikan IHSG bakal bergerak melemah kedepan. "Kalau peluang (koreksi), kemungkinan selalu ada. Cuma saya pikir peluangnya kecil. Fondasi (ekonomi) bagus, respons kebijakan dari bursa maupun OJK cepat, nggak ada kekacauan. Harusnya ini akan merupakan modal yang kuat sekali untuk tumbuh lebih kencang," tutur Purbaya. Sebelumnya pada Jumat (30/1), para petinggi bidang keuangan mengumumkan pengunduran diri dari jabatan secara beruntun dalam satu hari. Jumat pagi (30/1), Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama BEI. Selanjutnya pada Jumat sekitar pukul 18.30 WIB, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bersama dua petinggi bidang pasar modal mengumumkan pengunduran diri, yang disusul oleh pengunduran diri Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, sebagaimana siaran pers pada pukul 21.00 WIB. OJK pada Sabtu (31/1) menetapkan Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Selain itu, OJK juga menetapkan Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Sementara BEI berencana mengumumkan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) sebelum jam pembukaan perdagangan Bursa pada Senin (02/02).

Menurut dia, kekhawatiran pasar beberapa waktu terakhir disebabkan oleh dinamika manajemen bursa yang menimbulkan ketidakpastian

Menkeu Purbaya Optimistis IHSG Keluar dari Zona Merah pada Perdagangan Senin 2 Februari 2026

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/purbaya-29-jan-800880539.jpg" alt="Purbaya memprediksi suatu saat nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas itu kepada dirinya." width="100%">
<figcaption>Purbaya memprediksi suatu saat nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas itu kepada dirinya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai langkah positif dan bentuk tanggung jawab atas persoalan yang terjadi di pasar modal dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut, kesalahan yang dilakukan pimpinan BEI berdampak fatal terhadap kepercayaan pasar. "Saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang di bursa kemarin. Karena dia kan tidak nge-follow-up masukan atau pertanyaan dari MSCI," kata Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1). Menurut dia, kelalaian tersebut tidak bisa dianggap sepele. Ketidakseriusan menindaklanjuti masukan dari lembaga indeks global itu dinilai menjadi salah satu pemicu koreksi tajam di pasar saham. &ldquo;Itu kesalahan dia yang fatal di situ, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin. Kalau enggak cepat dibetulin, bisa mengganggu yang lain-lain,&rdquo; lanjutnya. Purbaya juga menegaskan, pasar saham yang terpuruk beberapa hari ke belakang berpotensi dinilai investor sama dengan ketidakstabilan ekonomi Indonesia. Padahal, kata dia, Pemerintah justru tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap fondasi perekonomian nasional. Salah satunya dengan merombak abis-abisan pejabat Bea Cukai yang pada pekan depan gantian di Ditjen Pajak. "Dia anggapnya ekonominya enggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Kemarin orang Bea Cukai saya ganti 34&ndash;35 orang," tegas Purbaya. "Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pajak akan saya putar. Yang ketahuan bertahun-tahun main-main akan saya pindahkan ke tempat yang lebih sepi," lanjutnya. Selain itu, pemerintah terus melakukan debottlenecking secara rutin setiap pekan, memperkuat sistem OSS, serta meningkatkan koordinasi dengan bank sentral. Langkah tersebut diyakini akan menjaga stabilitas dan likuiditas pasar. "Perbaikan fondasi ekonomi betul-betul sedang terjadi. Kami juga sudah berkomunikasi lebih dekat dengan bank sentral, sehingga likuiditas pasar cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun ini," pungkas Purbaya.

Menkeu Purbaya nilai pengunduran diri Dirut BEI karena tak tindaklanjuti masukan MSCI. Kesalahan fatal ini pengaruhi kepercayaan investor.

Respons soal Dirut BEI Mundur, Purbaya: Tak Follow Up Masukan MSCI, Kesalahan Dia Fatal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-rini-tunjuk-direktur-keuangan-pelindo-ii-yang-baru_m_.jpg" alt="Menteri Rini Soemarno" width="100%">
<figcaption>Menteri Rini Soemarno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menunjuk Widyaka Nusapati menjadi Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/ IPC menggantikan Direktur&nbsp; Keuangan IPC sebelumnya, Iman Rachman, yang sekarang menjabat Direktur Keuangan Pelindo III. Penunjukkan Widyaka Nusapati sebagai Direktur Keuangan IPC yang baru ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, dengan Nomor SK-295/MBU/11/2018 pada 26 November 2018. &ldquo;Saya optimistis bergabungnya Widyaka akan melengkapi dan memperkuat jajaran Direksi, dalam mewujudkan IPC sebagai pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan,&rdquo; kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, Senin, (26/11). Menurutnya, tugas dan tanggung jawab Widyaka cukup menantang dalam memimpin Direktorat Keuangan. Saat ini IPC sedang mempersiapkan peluncuran saham perdana (IPO) salah satu anak perusahaan IPC, yaitu PT PTP Multipurpuse di Bursa Efek Indonesia.&nbsp; Tantangan lainnya diantaranya penyusunan kebijakan dan perencanaan transformasi keuangan untuk kebutuhan proyek IPC, serta sosialisasi dan monitoring implementasi kebijakan e-payment. &ldquo;Saat ini IPC tengah memasuki era baru pelabuhan. Widyaka Nusapati menjadi sosok yang tepat untuk memimpin Direktorat Keuangan dalam transformasi digital manajemen keuangan demi mewujudkan etos pelayanan yang semakin cepat dan semakin mudah," sambung Elvyn. Surat Keputusan Menteri BUMN itu sekaligus menyebutkan perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi IPC. Dengan adanya SK tersebut, jabatan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur Komersial, yang tetap dijabat Saptono R. Irianto.&nbsp; Direktur Operasi dan Sistem Informasi berubah nama menjadi Direktur Operasi, yang tetap dijabat oleh Prasetyadi. Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan berubah nama menjadi Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis, yang tetap dijabat Riry Syeried Jetta.&nbsp; Direktur Teknik dan Manajemen Risiko berubah nama menjadi Direktur Teknik, yang tetap dijabat Dani Rusli. Sedangkan Direktur SDM dan Hukum berubah nama menjadi Direktur SDM, yang juga tetap dijabat oleh Rizal Ariansyah. Sebelumnya, Widyaka Nusapati menjabat sebagai Direktur Investasi PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri sejak 28 Juni 2018. Alumnus IPB tahun 1990 ini dipercaya Menteri BUMN untuk mengisi jabatan Direktur Keuangan IPC, terhitung sejak keluarnya SK tersebut, tertanggal 26 November 2018. Widyaka juga memiliki pengalaman sebagai Presiden Direktur PT Wawasan Global Citrajaya dan merangkap sebagai Komisaris PT PNM Investment Management sejak 2012-2014. Tahun 2013-2015, Widyaka menjabat sebagai Direktur Keuangan PT IndonesiaRe (Reasuransi Indonesia Utama)-BUMN. Sejak 2015, Widyaka menjalankan perusahaan sendiri, yaitu PT Widyaka Propertindo, sebagai Komisaris.

Menteri Rini Tunjuk Direktur Keuangan Pelindo II yang Baru

iman rachman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iman rachman

Berita Terkini

Menkeu Purbaya Optimistis IHSG Keluar dari Zona Merah pada Perdagangan Senin 2 Februari 2026

Respons soal Dirut BEI Mundur, Purbaya: Tak Follow Up Masukan MSCI, Kesalahan Dia Fatal

Menteri Rini Tunjuk Direktur Keuangan Pelindo II yang Baru

Menteri Rini Tunjuk Direktur Keuangan Pelindo II yang Baru

Download Aplikasi JawaPos.com