<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/TVRI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Iman Brotoseno menyatakan telah menyelesaikan persoalan tunggakan kinerja (tukin) karyawan TVRI sebesar Rp 256 miliar, yang sempat tertunda sejak Oktober 2018 hingga Desember 2019.  "Setelah berjuang selama 3 bulan, kini tunjangan kinerja dapat diselesaikan. Itu yang paling penting, karena ini menyangkut kesejahteraan karyawan LPP TVRI di seluruh Indonesia," kata Iman Brotoseno, Rabu (21/10).  Iman menjelaskan, adanya kepastian pembayaran tukin tersebut setelah pada 7 Oktober 2020 pihaknya mendapatkan surat balasan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyatakan dana sebesar Rp 256 miliar akan dipindahkan dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) ke Badan Anggaran LPP TVRI. Ia merinci, sebelumnya, pada 17 Juli 2020 Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tukin dibayarkan setelah memenuhi sejumlah syarat.  Beberapa syarat tersebut antara lain, melengkapi dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Belanja (RAB), Surat Kesanggupan Otimalisasi/Cost Sharing, review dari Badan Pengawasan Keuangan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta dokumen pendukung lainnya. Direktorat Keuangan LPP TVRI pun mempersiapkan semua persyaratan termasuk berkoordinasi dengan BPKP untuk mendapatkan review.  "Jadi, kami benar-benar memulai 'kick off' sejak 17 Juli 2020. Semua kami persiapkan dengan mengoordinasikan seluruh stasiun penyiaran daerah termasuk semua data yang dibutuhkan untuk proses administrasi," katanya dikutip dari Antara.  "Perjuangan kami selama kurang lebih 3 bulan telah membuahkan hasil. Ini juga bentuk perhatian dari Pemerintah kepada LPP TVRI, karena di tengah pandemi saat anggaran di Kementerian/Lembaga banyak dipotong atau digeser, justru kami mendapatkan pembayaran tukin yang merupakan hak-hak karyawan LPP TVRI," ujarnya.  Iman menambahkan, sesungguhnya sebelum masuk ke TVRI, dia telah mendengar permasalahan tukin bagi karyawan TVRI yang belum dibayarkan, terutama rapel periode Oktober 2018-Desember 2019. "Ketika dilantik menjadi Dirut LPP TVRI, yang pertama saya lakukan adalah pada 27 Mei 2020 berkirim surat ke Menteri Keuangan meminta agar rapel tukin ini bisa dibayarkan, termasuk tunkin periode Maret 2020-Desember 2020," katanya.  Imam juga mengaku, telah mengecek Kepala Bagian Perencanaan TVRI, bahwa direksi sebelumnya belum pernah mengajukan rapel tunkin untuk periode Oktober 2018-Desember 2019. "Mungkin karena tidak sempat, karena Pak Helmi Yahya (Dirut sebelumnya) sudah tidak menduduki jabatan dirut saat Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2019 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia," ujarnya.  Memang pada masa ada Plt Dirut, pernah mencoba menyurati Kementerian Keuangan, namun tidak bisa. Pasalnya sesuai aturan harus ada direktur utama yang definitif karena menyangkut kedudukan dirut sebagai kuasa anggaran.  Menurutnya, untuk menuntaskan tunggakan tunjangan kinerja ini semua jalur sudah ditempuh untuk mendapatkan persetujuan prinsip dari Pemerintah, termasuk berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan dengan Menko Perekonomian.  Untuk itu, Iman mengapresisasi kinerja Direktorat Keuangan dan Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP TVRI yang telah bekerja keras, agar proses pencairan tunkin ini bisa terlaksana.

Iman Brotoseno Sebut Pembayaran Tukin Karyawan TVRI Telah Diselesaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Logo-TVRI.jpg" alt="Logo TVRI" width="100%">
<figcaption>Logo TVRI</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menangani pembuatan film layar lebar tentu bukan perkara mudah. Tapi, yang akan dihadapi Iman Brotoseno di jabatan terbarunya akan menghadirkan tantangan yang lebih besar lagi.  Sebagai direktur utama (Dirut) pergantian antarwaktu (PAW) TVRI untuk periode 2020–2022 yang dilantik di Jakarta kemarin (27/5), Iman dituntut bisa membawa perubahan pada TV pelat merah yang lama dirundung masalah itu. Pendahulunya, Helmy Yahya, yang dianggap banyak pihak sudah melakukan sejumlah gebrakan dicopot Dewan Pengawas (Dewas) TVRI pada 16 Januari 2020.  ”Seluruh proses seleksi direktur utama LPP (Lembaga Penyiaran Publik) TVRI (PAW) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin (27/5).  Upaya Jawa Pos mengontak Iman sampai tadi malam belum berhasil. Di profil akun Twitter pribadinya, Iman menulis International Visitor Leadership Program - USA 2013 | Sukarnoism | Dive Junkie | Film.  Pada 2016, dia menyutradarai film 3 Srikandi, sebuah biopik tentang tiga atlet panahan Indonesia yang berhasil merebut medali perak di Olimpiade Seoul 1988. Itulah medali pertama yang direbut Indonesia di Olimpiade.  Iman juga tercatat memimpin Time Line. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang komunikasi di ranah digital.  Mengutip dari keterangan di Linkedin, Iman memulai kiprahnya pada 1998. Sampai saat ini dia sudah menyutradarai lebih dari 1.000 karya kreatif, mulai iklan televisi, dokumenter, video musik, hingga film layar lebar.  Aktif sebagai bloger dan di media sosial, Iman tercatat sebagai konsultan media sosial dan komunikasi PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2014. Iman juga menggeluti fotografi bawah air dan seorang instruktur menyelam.  Arief membeberkan bahwa proses seleksi Dirut PAW LPP TVRI yang digelar sejak Februari 2020 diikuti 30 calon. Seleksi tersebut, lanjut Arief, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melibatkan panel ahli dan tim psikologi dari Universitas Indonesia serta melibatkan partisipasi dan masukan dari karyawan maupun masyarakat.  Mengenai penunjukan Iman sebagai kandidat terpilih, Arief menjelaskan bahwa Iman telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh dewan pengawas bersama dua calon lainnya, Daniel Wellim Alexander Pattipawae dan Farid Subkhan. ”Dengan latar belakang sebagai pekerja seni di bidang film, kepemimpinan Iman Brotoseno sebagai Dirut yang baru diharapkan dapat membawa TVRI ke arah kemajuan, memberikan kesejahteraan karyawan, serta kuat dalam program yang dibutuhkan,” tambahnya.  Sementara itu, penetapan Iman Brotoseno sebagai direktur utama TVRI pengganti Helmy Yahya disayangkan Komisi I DPR. Keputusan tersebut dinilai telah mengabaikan rekomendasi DPR yang meminta mengulang proses seleksi.  ”Kami tentu kecewa dan menyesalkan sikap dewas yang terkesan terburu-buru dalam menetapkan Dirut TVRI,” kata anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal kemarin.  Disampaikan, keputusan dewas menyalahi prosedur. Selain mengabaikan hasil rapat bersama dengan DPR, penetapan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan masukan dari komite penyelamat TVRI maupun Komisi I DPR.  Sebab, komite penyelamat TVRI maupun DPR sama-sama meminta agar proses seleksi calon Dirut ditunda dulu sampai persoalan gugatan hukum Helmy Yahya atas pemberhentiannya sebagai Dirut tuntas di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Iman Brotoseno, Dari Sutradara Film ke Dirut TVRI

Iman Brotoseno

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Iman Brotoseno

Berita Terkini

Iman Brotoseno Sebut Pembayaran Tukin Karyawan TVRI Telah Diselesaikan

Iman Brotoseno, Dari Sutradara Film ke Dirut TVRI

Download Aplikasi JawaPos.com