<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/Manfaat-puasa-ramadhan-3989683405.jpg" alt="Ilustrasi puasa Ramadhan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh yang jarang diketahui (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi puasa Ramadhan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh yang jarang diketahui (freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Niat puasa tidak boleh ditinggalkan saat akan melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Tanpa niat, ibadah puasa yang dilakukan menjadi tidak bernilai karena dinyatakan tidak sah. Ulama dari empat mazhab tidak ada perselisihan tentang keharusan melakukan niat untuk pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan. Hanya saja, ada perbedaan terkait teknis pelaksanaannya. Menurut mazhab Syari'i, Hanbali, dan Hanafi, niat puasa Ramadhan harus dilaksanakan setiap malam untuk pelaksanaan ibadah puasa keesokan harinya. Sedangkan bagi mazhab Maliki, niat puasa Ramadhan boleh dilakukan satu kali saja pada awal Ramadhan tanpa harus melakukan niat setiap malam. Di Indonesia, banyak ulama menganjurkan untuk melakukan niat satu bulan pada hari pertama puasa Ramadhan dengan mengikuti pendapat Imam Malik. Niat satu bulan ini tujuannya adalah untuk berjaga-jaga jika ada hari dimana kita lupa melakukan niat puasa. Pertanyaannya kemudian, jika pada hari pertama puasa Ramadhan sedang datang bulan atau haid tidak bisa berpuasa, apakah masih boleh melakukan niat satu bulan saat akan melaksanakan ibadah puasa Ramadhan usai bersuci? Dilansir dari NU Online, seseorang yang baru bisa berpuasa pada hari kedua atau setelahnya, tetap diperbolehkan melakukan niat puasa sebulan menurut ulama dari madzhab Maliki. Karena bagi madzhab Maliki, ibadah puasa yang dilakukan secara terus menerus dianggap sebagai satu kesatuan ibadah. Berikut pernyataan Syekh Muhammad bin Yusuf al-Ghurnathi, pakar ilmu fikih dari mazhab Maliki: وكفت نية لما يجب تتابعه اللخمي أما ما تجب متابعته كرمضان وشهري الظهار وقتل النفس ومن نذر شيئا بعينه ومن نذر متابعة ما ليس بعينه فالنية في أوله لجميعه تجزئه &nbsp; "Dan cukup niat sekali untuk puasa yang wajib dilakukan secara terus-menerus. Imam al-Lakhmi mengatakan, adapun puasa yang wajib dilakukan terus-menerus seperti Ramadhan, dua bulan puasa dhihar, puasa denda pembunuhan, orang yang bernazar puasa pada hari tertentu, orang yang bernazar terus-menerus berpuasa yang tidak ditentukan harinya, maka niat di awal mencukupi untuk keseluruhannya." Dengan demikian, bersasarkan pendapat ulama dari madzhab Maliki, melakukan niat satu bulan meski tidak pada hari pertama bulan Ramadhan tetap diperbolehkan. Karena puasa yang dikerjakan secara terus menenus dianggap sebagai satu kesatuan ibadah. Meski sudah melakukan niat satu bulan dengan mengikuti Imam Malik, para ulama di Tanah Air tetap mewajibkan niat setiap malam sesuai dengan pendapat madzhab Syafi'i, madzhab fiqih yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Tanah Air. Niat satu bulan dilakukan untuk tujuan berjaga-jaga jika ada hari dimana kita lupa melakukan niat. Berikut niat puasa Ramadhan satu bulan: نَوَيْتُ صَوْمَ جَمِيعِ شَهْرٍ رَمَضَانِ هَذِهِ السَّنَةِ تَقْلِيدًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى "Aku niat berpuasa di sepanjang bulan Ramadhan tahun ini dengan mengikuti Imam Malik, fardhu karena Allah."

Niat puasa tidak boleh ditinggalkan saat akan melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Tanpa niat, ibadah puasa yang dilakukan menjadi tidak sah.

Awal Ramadhan Haid, Masih Bolehkah Niat Puasa Satu Bulan? Berikut Niatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/2jHyxuXppNJDR75vwjIIkJb3YhEYWdaKq0F5wGfC-939905910.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i menyoroti kondisi keuangan RSUD Eka Candrarini yang tekor. Pendapatan rumah sakit baru itu bahkan tak sampai 5 persen dari target Rp 105 miliar. Dalam rapat evaluasi triwulan I tahun anggaran 2025, Imam mengatakan, hingga Mei 2025, pendapatan RSUD Eka Candrarini baru mencapai Rp 3,56 miliar atau sekitar 3,39 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. "Coba bayangkan, target Rp 105 miliar, tetapi hingga Mei baru terkumpul Rp 3,56 miliar. Itu pun dengan bed occupancy ratio hanya 17 persen. Artinya RS ini belum optimal sama sekali," tutur Imam di Surabaya, Senin (9/6). Dia menyayangkan pembangunan RS Eka Candrarini yang nyaris menghabiskan setengah triliun rupiah. Tapi belum dilengkapi peralatan medis CT Scan dan MRI yang bisa menunjang pendapatan. "Kalau fasilitas penting seperti CT Scan dan MRI belum ada, terus apa yang bisa diandalkan untuk mengejar target pendapatan dalam tujuh bulan tersisa," keluh Politikus asal Partai NasDem tersebut. Menurut Imam, anjloknya pendapatan RSUD Eka Candrarini juga menjadi bukti bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa perhitungan matang. "Bahkan ketika kami tanya langsung ke Direktur RS Suwandi dan BDH yang menyebut butuh minimal lima tahun untuk rumah sakit baru bisa mandiri secara finansial. Ini tidak bisa ujug-ujug langsung untung," terang Imam.&nbsp; Komisi D DPRD mendorong Pemkot Surabaya untuk melakukan evaluasi bersama. Termasuk mengkaji ulang rencana pembangunan RSUD Surabaya Selatan di Karangpilang dan RSUD Surabaya Utara (Lapangan Tembak). "Cita-cita membangun rumah sakit baru nanti dulu. Sekarang ini saja masih bleeding, jangan mikir yang lain dulu. Biarkan rumah sakit yang sekarang ini (RSUD Eka Candrarini) jalan dulu dengan sehat," tukas Imam.

Anggota DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, menyoroti rendahnya pendapatan RSUD Eka Candrarini yang baru mencapai 3,39 persen dari target Rp 105 M

RSUD Eka Candrarini Tekor, Komisi D DPRD Surabaya: Jangan Bangun RS Baru Dulu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Imam-syafii-nasdem1.jpg" alt="Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Imam Syafi" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Imam Syafi</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i mempertanyakan pernyataan Kepala Dinas Sosial Anna Fajriatin baru-baru ini. Anna menyampaikan bahwa ada penolakan dari belasan ribu keluarga miskin (gamis) di Surabaya terhadap tawaran pekerjaan yang diberikan Pemkot Surabaya melalui program padat karya (PPK). Pemkot Surabaya mencatat ada 19.643 jiwa dari 19.484 gamis yang menolak tawaran pekerjaan itu. Sementara itu, di Surabaya, ada 219.427 jiwa yang masuk dalam kategori gamis dan telah diverifikasi faktual. &rdquo;Saya mempertanyakan, keluarga miskin mana yang ditawarkan? Benar-benar ditawarkankah?&rdquo; kata Imam kepada JawaPos.com. Politikus Nasional Demokrat (Nasdem) itu meminta kepada Kepala Dinas Sosial Anna Fajriatin untuk memaparkan jenis pekerjaan apa saja yang ditawarkan. Apabila yang dimaksud pekerjaan tersebut adalah PPK, dirinya sangsi terhadap pernyataan Anna. Sebab, lanjut Imam, jika dihitung berdasar jumlah kecamatan sebanyak 31, per kecamatan paling tidak memiliki 600 sekian pekerjaan. Sementara, saat ini tidak semua kecamatan punya PPK. &rdquo;Ada 19 ribu gamis yang menolak lalu dibagi dengan 31 kecamatan, hasilnya 600 sekian. Benarkah itu? Lalu, kalau pun ada PPK di satu kecamatan, saya minta bagaimana laporan keuangannya?&rdquo; ujar Imam Syafi'i. Imam menyayangkan sikap dan pernyataan Anna jika memang 19 ribu pekerjaan yang ditawarkan itu belum ada. Dia menyatakan, pernyataan Anna secara tidak langsung menyiratkan bahwa masyarakat Surabaya hanya mau menerima bantuan sosial. &rdquo;Tidak mau pekerjaan, karena framing-nya diberikan pekerjaan tidak mau,&rdquo; imbuh Imam. Sementara itu, hingga berita ini selesai ditulis, Anna belum menjawab pertanyaan atau mengonfirmasi terkait 19 ribu gamis dan jenis pekerjaan tersebut.

Komisi A DPRD Surabaya pertanyakan pernyataan Dinas Sosial yang menyebut belasan ribu keluarga miskin tolak tawaran pekerjaan padat karya

Anggota DPRD Surabaya Pertanyakan Belasan Ribu Gamis Menolak Tawaran Pekerjaan dari Pemkot

Imam Syafi i

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Imam Syafi i

Berita Terkini

Awal Ramadhan Haid, Masih Bolehkah Niat Puasa Satu Bulan? Berikut Niatnya

RSUD Eka Candrarini Tekor, Komisi D DPRD Surabaya: Jangan Bangun RS Baru Dulu!

Anggota DPRD Surabaya Pertanyakan Belasan Ribu Gamis Menolak Tawaran Pekerjaan dari Pemkot

Download Aplikasi JawaPos.com