<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/IMG-20250805-WA0012-3406460516.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026.&nbsp; <div dir="auto">Hal ini disampaikan dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan tersebut, Ima Mahdiah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi lebih intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh harga satuan yang kompetitif dan tidak melebihi harga pasaran. Langkah strategis ini diperkirakan dapat menghasilkan penghematan signifikan sebesar 20-30 persen dari total belanja barang dan jasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/016394822/5-kualitas-unik-orang-yang-selalu-membawa-jaket-salah-satunya-selalu-berpikir-ke-depan">5 Kualitas Unik Orang yang Selalu Membawa Jaket, Salah Satunya Selalu Berpikir ke Depan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan penghematan yang optimal, dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih prioritas bagi masyarakat Jakarta, terutama dalam penyediaan modal usaha dan penciptaan lapangan kerja," ungkap Ima Mahdiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ima Mahdiah menegaskan bahwa hasil penghematan anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi warga Jakarta, khususnya dalam pengentasan kemacetan dan penanggulangan banjir. Kedua isu ini merupakan prioritas utama yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak urgent untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak," tegas Ima Mahdiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Ima Mahdiah juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandate kepemimpinan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/016394658/laptop-perdana-polytron-resmi-meluncur-di-tanah-air-luxia-i3-hingga-luxia-pro-ultra-5">Laptop Perdana Polytron Resmi Meluncur di Tanah Air, Luxia i3 hingga Luxia Pro Ultra 5</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan anggaran. Ini adalah wujud nyata komitmen kita terhadap masyarakat Jakarta," tambah Ima Mahdiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rincian anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp85,27 triliun, Belanja Daerah Rp87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp9,57 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp7,55 triliun. Alokasi mandatory spending telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen (di atas minimum 20 persen), belanja kesehatan 18,94 persen, dan belanja infrastruktur 40,23 persen (di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran. Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat.&nbsp;</div>

Ima Mahdiah, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada RAPBD-DKI Jakarta tahun 2026.

Wakil Ketua DPRD Dorong Efisiensi Belanja Barang dan Jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/WhatsApp-Image-2025-02-07-at-195739-3111090086.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah mendesak aparat terkait untuk menertibkan praktik penyalahgunaan penggunaan air tanah oleh oknum pengelola apartemen atau Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Sebab mereka mengenakan tarif air Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya kepada penghuni. Ima Mahdiah mengungkapkan, banyak oknum pengelola apartemen di Jakarta yang mengambil air tanah namun membebankan biaya kepada penghuni sesuai dengan tarif PAM Jaya. &rdquo;Ternyata banyak PPRS ya, apartemen dan lain sebagainya itu setengahnya ngambil PAM dan setengahnya ambil air tanah. Tapi mereka memakai tarif dari PAM. Ini yang seharusnya kan ditertibkan dulu,&rdquo; ujar Ima Mahdiah. Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan hal tersebut kepada Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin. Diharapkan, PAM Jaya dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh masyarakat Jakarta, termasuk penghuni apartemen terkait adanya kebijakan penyesuaian tarif agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. &rdquo;Jangan sampai nanti misalkan kita tidak naikkan (tarif air), ternyata kita masih banyak kerugian. Nah kerugian ini yang akhirnya menjadi temuan di aparat penegak hukum. Nah itu tadi yang harus dijelaskan. Adanya mungkin oknum-oknum ya Pak di wilayah-wilayah itu yang harus segera dibereskan,&rdquo; jelas Ima Mahdiah. Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengakui, penghitungan pelanggan apartemen berbeda dengan rumah tapak. Sesuai Permendagri, PAM Jaya hanya memasang master meter untuk melayani ratusan hingga ribuan unit apartemen di dalamnya. Namun, penyesuaian tarif air di Jakarta ini mendapat sorotan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia atau P3RS karena merasa kemahalan. Sebagai solusi, kata Arief, PAM Jaya akan menawarkan pemasangan meteran air ke setiap unit apartemen agar penggunaan air tercatat dengan lebih transparan. &rdquo;Alhamdulillah ada solusi, sebenarnya kami sudah diskusi. Benar-benar ini input atau masukan kami nanti, ide kami bisa diterima gitu ya.&nbsp; Sehingga ini tidak ada isu tentang masalah tarif yang akan dilakukan di apartemen,&rdquo; terang Arief. Penerapan tarif baru itu telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

DPRD Jakarta desak aparat terkait tertibkan praktik penyalahgunaan penggunaan air tanah oleh oknum pengelola apartemen atau P3SRS

Dewan Desak Penertiban Oknum P3SRS yang Gunakan Air Tanah namun Kenakan Tarif PAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-caleg-pdip-jagoan-btp-di-jakarta_m_.jpg" alt="BTP, Charles Honoris dan Ima Mahdiah" width="100%">
<figcaption>BTP, Charles Honoris dan Ima Mahdiah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah mengaku bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih baik daripada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal mendengar usul dari anggota dewan. Hal itu sehubungan dengan sengkarut Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang banyak dikeluhkan mahasiswa. "Seburuk-buruknya Pak Anies, dia masih mau mendengar kalau kita kasih saran. Walaupun saya sama dia oposisi," ujar Ima saat dihubungi wartawan, Rabu (6/3). Menurutnya, Heru Budi tak cukup peka dalam memahami dinamika di masyarakat terkait persoalan-persoalan sosial, termasuk masalah KJMU. "Pak Heru itu dia tidak peka, tidak paham sampai ke bawah. Padahal saya dan teman-teman di komisi pun sering sampaikan bahwa kondisi masyarakat tuh seperti ini," ungkapnya. "Tapi Pak Heru sendiri, kayaknya kita gak digubris," sambung Ima. Padahal, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu menyebut bahwa usulan yang disampaikannya adalah berdasarkan pada keluhan masyarakat yang sampai di telinganya di lapangan. Ia mengaku sudah beberapa kali menyampaikan sengkarut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan dasar penetapan penerima KJMU. "Ya masih masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Padahal itu yang saya usulkan itu yang terjadi di masyarakat karena kan sering WA, kita sering turun ketemu," tandas Ima. Sebelumnya, viral di media sosial X mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengeluhkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang disebut tiba-tiba dicabut Pemprov DKI Jakarta. Diduga hal itu dialami ribuan mahasiswa di Jakarta. Melalui akun X @unjsecret, seorang anonim mengadukan bahwa hak dirinya mendapatkan KJMU dicabut di era kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. "From : mhs UNJ To : Pak Anies @aniesbaswedan. Abaaaaah. Hak KJMU kami dicabut sama PJ DKI Dan sekarang Ribuan Mhsiswa di Indonesia terancam tidak bisa melanjutkan Kuliahnya," tulis akun itu dikutip Selasa (5/3).

"Seburuk-buruknya Pak Anies, dia masih mau mendengar kalau kita kasih saran. Walaupun saya sama dia oposisi," ujar Ima.

Sengkarut KJMU, Politikus PDIP Akui Anies Lebih Baik dari Heru Budi soal Dengar Usulan Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/ahok.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama alias Ahok. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama alias Ahok. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ima Mahdiah berhasil lolos ke DPRD DKI Jakarta. Dia bahkan mendapat suara terbanyak di antara caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dapil 10 Jakarta Barat. Dia meraup suara sebanyak 30.591 dari hasil rekapitulasi KPU DKI Jakarta.  Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, kesuksesan Ima tidak lepas dari bantuan yang selama ini kerap diberikan Ahok selama masa kampanye. Ditambah dengan gerakan Ima yang langsung menyapa warga, membuat suaranya besar.  "Iya kita harus akui itu (endorse dari Ahok). Tapi selain itu mba Ima nya sendiri juga turun ke masyarakat, ke lapangan. Jadi itu juga dua hal yang bersinergi," ujar Gembong di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (10/5) malam.  Ahok sendiri memang beberapa kali membuat postingan di media sosialnya, di mana isinya mempromosokan Ima sebagai caleg PDIP. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga pernah turun langsung ke lapangan bersama Ima.  Di bawah Ima ada 3 caleg PDIP lainnya yang juga bisa lolos ke DPRD DKI yaitu, Merry Hotma (24.083 suara), Hardiyanto Kenneth (21.870 suara) dan Stephanie Oktavia (18 ribu suara).  Gembong menilai, Ima memanfaatkan betul jaringan saat ia masih menjadi staf Ahok. Dari situ maka upaya pemenangan di masa kampanye terbuka semakin mudah.  "Jadi mba Ima kelihatannya memanfaatkan betul momentum kinerja-kinerja tim Ahok yang saat itu membantu," lanjutnya  Lebih lanjut, Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta itu lantas berharap Ima bisa menjadi wakil rakyat yang baik ketika nanti duduk di kursi legislator Kebon Sirih. Pengalamannya bersama Ahok dulu diharapkan bisa menjadi modal untuk memajukan kondisi perkotaan Jakarta.  "Kita harapkan demikian dengan pengalaman jadi staf pak Ahok mudah-mudahan itu bisa memaksimalkan kinerja," imbuhnya  Di sisi lain, dari dua dapil yang terdapat di Jakarta Barat, Gembong berharap setidaknya PDIP mendapat 7 kursi. Di mana di dapil 10 meliputi kecamatan Grogol Petamburan, kecamatan Tamansari, kecamatan Kebon Jeruk, kecamatan Palmerah dan kecamatan Kembangan sebanyak 4 kursi.  Sedangkan untuk dapil 9 meliputi, kecamatan Cengkareng, kecamatan Kalideres, dan kecamatan Tambora sebanyak 3 kursi. Total 7 kursi ini sebenarnya mengalami penurunan, karena di pemilu 2014 PDIP mendapat 8 kursi di dua dapil tersebut.  "Suara sih tidak (menurun) tapi karena ada perbedaan penghitungan, ya jujur kita katakan rugi bagi PDIP," pungkas Gembong.

Di Endorse Ahok, Ima Mahdiah Raup Suara Terbanyak Partai Di Dapil 10 Jakbar

Ima Mahdiah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ima Mahdiah

Berita Terkini

Wakil Ketua DPRD Dorong Efisiensi Belanja Barang dan Jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026

Dewan Desak Penertiban Oknum P3SRS yang Gunakan Air Tanah namun Kenakan Tarif PAM

Sengkarut KJMU, Politikus PDIP Akui Anies Lebih Baik dari Heru Budi soal Dengar Usulan Dewan

Di Endorse Ahok, Ima Mahdiah Raup Suara Terbanyak Partai Di Dapil 10 Jakbar

Download Aplikasi JawaPos.com