<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ilr-fadli-tak-punya-komitmen-dan-pemahaman-antikorupsi-yang-jelas_m_.jpg" alt="Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar sangat menyayangkan pendapat Fadli Zon soal tidak perlunya pejabat negara melaporkan LHKPN." width="100%">
<figcaption>Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar sangat menyayangkan pendapat Fadli Zon soal tidak perlunya pejabat negara melaporkan LHKPN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tidak diperlukan lagi. Sebab menurutnya, transparansi kekayaan pejabat negara bisa dilihat dari kepatuhan pelaporan pajak.  Padahal, UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengamanatkan pejabat negara melaporkan harta kekayaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memberikan waktu hingga 31 Maret 2019 untuk pelaporan LHKPN ini.  Menanggapi pendapat Fadli, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar sangat menyayangkan. Menurutnya, sebagai salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), semestinya Fadli memberikan contoh bagi yang lain.  "Apalagi dia mengaku sebagai bagian parlemen antikorupsi (GOPAC)," ucap Erwin saat dikonfirmasi, Sabtu (2/2).  Erwin menilai, pernyataan Fadli yang seperti itu justru sama sekali tidak menunjukkan komitmen dan kontribusinya terhadap pemberantasan korupsi. Sebab menurut Erwin, ketaatan melaporkan LHKPN itu sendiri berkaitan dengan salah satu poin United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau konvensi PBB untuk pemberantasan korupsi.  Poin tersebut tak lain tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak sah (illicit enrichment). Sehingga dengan adanya pelaporan LHKPN, hal itu dapat dipantau.  "Pada titik ini, saya melihat sebenarnya dia (Fadli) tidak punya komitmen dan pemahaman antikorupsi yang jelas," tegasnya.  Dia juga menilai politikus Gerindra itu gagal dalam memahami LHKPN yang memang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai mana harta yang legal dan ilegal.  "Fadli gagal melihat kontribusi LHKPN terhadap upaya mencegah antikorupsi. KPK dapat memetakan harta pejabat yang didapat secara sah (legal) dan mana yang diperoleh ilegal," tukasnya.  Lebih lanjut Erwin mengatakan, meski ada kekurangan terkait sanksi kepatuhan LHKPN, namun bukan berarti pejabat tutup mata dan telinga untuk tak peduli melaporkan hartanya.  "Memang terdapat kekurangan dalam LHKPN, terutama soal sanksinya. Bukan berarti LHKPN tidak diperlukan. Malah sebaliknya, regulasi tentang ketaatan melaporkan LHKPN ini perlu diperkuat," pungkasnya.

ILR: Fadli Tak Punya Komitmen dan Pemahaman Antikorupsi yang Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ilr-kasus-novel-tak-terungkap-intensitas-serangan-akan-meningkat_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penganiayaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penganiayaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Peneliti Indonesian Legal iRountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar&nbsp;angkat bicara tentang pengeroyokan terhadap dua pegawai KPK di hotel Borobudur saat tengah bertugas pada Minggu dini hari (3/2). Menurutnya, peristiwa itu terjadi karena banyak kasus serupa yang tak terungkap oleh pihak kepolisian. "Meningkatnya intensitas serangan terhadap KPK berhubungan dengan ketidaktuntasaan kasus penyerangan terhadap institusi antikorupsi itu," ungkapnya saat dikonfirmasi&nbsp;JawaPos.com, Senin (4/2). Dia menilai serangan tersebut juga merupakan bagian dari tidak terungkapnya kasus terdahulu yang berkaitan dengan para pegawai KPK, salah satunya Novel Baswedan. "Karena tidak pernah terungkap, maka koruptor merasa mempunyai imunitas untuk menyerang KPK, dan penggiat antikorupsi," tukasnya. Oleh karena itu, kata dia, semakin lama penyelesaian kasus penyerangan terhadap personel KPK, seperti Novel Baswedan maka intensitas serangan akan semakin meningkat. Di sisi lain, menurutnya belum terungkapnya sejumlah serangan terhadap KPK ini jelas akan memengaruhi elektabilitas Jokowi. "Publik akan menganggap Jokowi tidak pro pemberantasan korupsi karena tidak berkompeten dan membiarkan serangan terhadap para penggiat antikorupsi," pungkasnya.

ILR: Kasus Novel Tak Terungkap, Intensitas Serangan Akan Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ilr-rencana-pembebasan-baasyir-anomali-kebijakan-pemerintah-jokowi_m_.jpg" alt="Ustad Abu Bakar Ba" width="100%">
<figcaption>Ustad Abu Bakar Ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pembebasan narapidana terorisme (napiter) Abu Bakar Ba'asyir&nbsp;terus menuai pro kontra di masyarakat. Banyak yang menduga pembebasan Ba'asyir dinilai sarat muatan politis, demi kepentingan di pemilu 2019 mendatang. Ini karena mekanisme rencana pembebasannya tidak menggunakan regulasi hukum yang jelas. Peneliti Indonesian Legal Rountable Erwin Natosmal Oemar mengatakan, kasus Baasyir menunjukan anomali kebijakan pemerintah (Jokowi) dalam penegakan hukum Indonesia. "Pada satu sisi, pemerintah tidak peduli terhadap sejumlah kasus-kasus publik dan HAM yang mendapat perhatian publik seperti kasus Baiq Nuril, Budi Pego, dan kasus lain melalui kewenangan yang ada pada dirinya melalui pemberian amnesti, abolisi atau grasi," tegasnya kepada JawaPos.com, Selasa (22/1). Namun pada sisi lain, Jokowi sangat lapang menggunakan kewenangannya bagi orang-orang yang derajat kepentingan publiknya diragukan. Oleh karena itu, Erwin mendesak pemerintah untuk memperbaiki penggunaan haknya yang eksklusif itu dengan lebih transparan dan memperlakukan serta memperhatikan kasus-kasus publik yang punya dampak signifikan bagi perlindungan hak asasi manusia dengan standard yang sama,s ebagaimana yang ia berikan bagi Baasyir. "Jika itu tidak lakukan, maka Jokowi sebenarnya bukan melakukannya untuk tujuan kemanusiaan, namun sedang mempertajam ketimpangan penegakan hukum demi tujuan politik jangka pendek," ketus penggiat hukum ini. Lebih lanjut, Kabid Humas DPP Ikadin tersebut juga meminta agar Presiden Jokowi transparan dalam membebaskan Ba'asyir. Jika tidak transparan soal mekanisme hukum yang digunakan, maka sulit untuk tidak mengatakannya hanya demi tujuan jangka pendek atau elektabilitas semata. "Makanya, DPR harus memaksa Jokowi untuk terbuka kepada publik soal mekanisme hukum yang digunakan, apakah grasi atau amnesti," tukasnya. Sementara itu, terkait adanya berbagai tudingan yang menyudutkan Jokowi, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, Lena Maryana Mukti tegas membantah adanya muatan politis dari pembebasan Ba'asyir. Dia bilang, pembebasan pria yang disebut terlibat dalam Bom Bali 17 tahun silam itu telah melalui kajian. "Itu (pembebasan Ba'asyir) kan sudah dipersiapkan. Kajian-kajian seperti itu sudah lama, bukan mendadak seperti yang dituduhkan ada alasan politis," kata Lena. Lena kembali mengingatkan, pembebasan Ba'asyir semata-mata untuk kemanusiaan. Menurut dia, Ba'asyir sudah cukup sepuh sehingga kesehatannya perlu diperhatikan. "Kesehatan Pak Ustad Abu bakar Baasyir menurun karena usianya juga sudah 81 tahun. Selain itu, beliau kan sudah menjalani 2/3 masa hukuman. Jadi atas pertimbangan itu, wajar saja kalau Pak Abu Bakar Ba'asyir dibebaskan," pungkasnya. Sebelumnya, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir bakal menghirup udara bebas pekan ini. Sebab, Presiden Joko Widodo telah mengabulkan permintaannya untuk bebas tanpa syarat. Keputusan pria yang akrab disapa Jokowi itu disampaikan langsung kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra kepada Ba'asyir di Lapas Gunung Sindur. Kabar tersebut langsung disambut baik pihak Ba'asyir. Kuasa hukumnya, Achmad Michdan sedang mengurus administrasi kebebasan tersebut. "Mungkin untuk administrasinya sekitar satu minggu ini," kata dia saat dihubungi&nbsp;JawaPos.com, Jumat (18/1).

ILR: Rencana Pembebasan Ba'asyir Anomali Kebijakan Pemerintah Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2-pimpinan-jadi-sasaran-teror-ilr-duga-ada-kaitannya-dengan-kerja-kpk_m_.jpg" alt="Rumah Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif dilempari bom molotov." width="100%">
<figcaption>Rumah Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif dilempari bom molotov.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua pimpinan, yaitu Agus Rahardjo dan Laode M Syarif diduga diteror bom di kediaman masing-masing pada hari ini Rabu (9/1). Teror terhadap pihak pemberantasan korupsi bukan kali perdana terjadi, melainkan sering terjadi. Salah satunya, yang sampai detik ini belum menemui titik terang yaitu kasus yang menimpa penyidik senior Novel Baswedan. Menanggapi hal tersebut, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar meminta polisi segera mengungkap kasus teror yang menimpa para pemberantas korupsi, termasuk kasus Novel. "Membuka dan menyelesaikan semua kasus teror terhadap personel KPK, termasuk Novel Baswedan. Karena jika tidak dibuka dan diselesaikan akan terus menerus berulang," ucap Erwin saat dikonfirmasi, Rabu (9/1). Dia pun meminta keseriusan polisi agar membuka kasus teror dengan terang benderang, jika tak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. "Yang jelas ini bukan kasus pertama. Sebelumnya sejumlah penyidik KPK juga diteror, namun sampai sejauh ini belum ada upaya serius mengungkap kasus semacam ini," jelasnya. Erwin menambahkan, jika pihak polisi tak ingin mengungkap kasus teror ini, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kerja pihak tertentu dalam pemberantasan korupsi. "Karena dua orang itu simbol dari pucuk lembaga pemberantasan korupsi. Menurut saya, tidak mungkin tidak ada hubungannya dengan kerja KPK," pungkasnya.

2 Pimpinan jadi Sasaran Teror, ILR Duga Ada Kaitannya dengan Kerja KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/nilai-indeks-negara-hukum-indonesia-2016-turun-001-persen_m_155294.jpeg" alt="Wakil Ketua KY Sukma Violetta, Peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar, Direktur Eksekutif ILR Todung Mulya Lubis, dan Akademisi Akhmad Sahal, dalam Launching dan Bedah Buku" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KY Sukma Violetta, Peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar, Direktur Eksekutif ILR Todung Mulya Lubis, dan Akademisi Akhmad Sahal, dalam Launching dan Bedah Buku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Legal Roundtable (ILR) lewat hasil surveinya menyatakan, bahwa kinerja pemerintah Indonesia dalam memajukan prinsip negara hukum di tahun 2016 mengalami penurunan 0,01 poin dibandingkan dengan nilai indeks negara hukum Indonesia tahun 2015. Direktur Eksekutif ILR, Todung Mulya Lubis mengungkapkan, indeks ini cenderung stagnan. "Indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2016 mengalami stagnasi. Malah turun 0,01 poin," kata Todung saat merilis buku Indeks Negara Hukum Indonesia 2016, di Hotel Akmani Jakarta, Selasa (5/9). Dengan begitu, nilai indeks yang sebelumnya berada pada angka 5,32 di tahun 2015, turun ke angka 5,31 tahun 2016. Padahal, sejak lima tahun lalu indeks terus meningkat, yakni sebesar 4,56 tahun 2012. Kemudian meningkat menjadi 5,12 pada tahun 2013 dan menjadi 5,18 tahun 2014 hingga 5,32 tahun 2015. Survei ini dilakukan kepada 120 ahli dan penilaian dokumen resmi yang dikeluarkan negara di 20 provinsi, terdiri dari 5 prinsip dan 18 indikator. Kemudian hasilnya dituangkan dalam buku tersebut. Sementara itu, berdasarkan lima prinsip indikator penentu indeks, ternyata prinsip yang turun atau negatif meliputi legalitas formal, prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan akses terhadap keadilan. Sedangkan, indikator yang mengalami peningkatan positif adalah ketaatan pemerintah terhadap hukum dan hak asasi manusia. "Pada sisi lain, dari sudut prinsip nilai indeks dua tahun terakhir dapat menunjukkan tren positif dan negatif. Mudah-mudahan akan memicu kita untuk menguatkan komitmen membangun negara hukum," imbuhnya. Meski demikian, ILR menilai kinerja pemerintah tidak mengecewakan, karena negara telah terus berupaya membangun negara hukum dengan taat terhadap hukum.&nbsp;

Nilai Indeks Negara Hukum Indonesia 2016 Turun 0,01 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ilr

Berita Terkini

ILR: Fadli Tak Punya Komitmen dan Pemahaman Antikorupsi yang Jelas

ILR: Kasus Novel Tak Terungkap, Intensitas Serangan Akan Meningkat

ILR: Rencana Pembebasan Ba'asyir Anomali Kebijakan Pemerintah Jokowi

2 Pimpinan jadi Sasaran Teror, ILR Duga Ada Kaitannya dengan Kerja KPK

Nilai Indeks Negara Hukum Indonesia 2016 Turun 0,01 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com