<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/JKT_BYD-IIMS-2026_HANUNG-HANBARA_06022026-3-318633237.jpg" alt="Sejumlah pengunjung melihat koleksi mobil listrik BYD di gelaran IIMS, Jakarta, Jumat (06/02/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung melihat koleksi mobil listrik BYD di gelaran IIMS, Jakarta, Jumat (06/02/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa kelanjutan kebijakan insentif bagi kendaraan listrik dan hybrid yang diharapkan mampu mendongkrak performa industri otomotif nasional pada 2026 hingga kini belum memiliki keputusan final. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta, menjelaskan bahwa skema insentif tersebut masih dibahas bersama sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Karena itu, pemerintah belum dapat menyampaikan kepastian kepada publik. &ldquo;Sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan dalam rangka supaya bisa membantu industri otomotif ini penjualannya juga membaik, (insentif) masih dalam pembahasan,&rdquo; ujar Setia saat ditemui usai pembukaan IIMS 2026 di Jakarta, dikutip Selasa (10/2). Ia menegaskan, kondisi serupa juga berlaku untuk insentif kendaraan hybrid yang hingga saat ini masih berada dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara resmi. Adapun untuk segmen Low Cost Green Car (LCGC), pemerintah memastikan keberlanjutan kebijakan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang telah diterapkan sebelumnya. Melalui skema tersebut, LCGC tetap menikmati tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 3 persen yang direncanakan berlaku dalam jangka panjang hingga 2031. Meski kebijakan insentif belum menemui kepastian, Kemenperin tetap optimistis terhadap capaian pasar otomotif nasional pada tahun ini dengan target penjualan sebesar 850 ribu unit kendaraan. "Target proyeksi 850 ribu unit masih belum cukup kuat untuk menembus level 1 juta unit, sebelum masa pandemi. Seluruh stakeholder harus kita cari cara terbaik untuk bisa rebound sub-sektor industri nasional ini," ujar Menperin Agus Gumiwang di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (5/2). Sebelumnya, Kemenperin telah mengajukan usulan insentif fiskal bagi industri otomotif pada 2026. Agus menjelaskan bahwa perumusan skema insentif mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari segmen kendaraan, teknologi yang digunakan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga jenis baterai. Agus juga menyebut adanya kemungkinan perbedaan besaran insentif untuk kendaraan listrik berdasarkan teknologi baterai yang digunakan. Menurutnya, mobil listrik dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berpotensi menerima insentif lebih rendah dibandingkan kendaraan listrik yang memakai baterai berbasis nikel. &nbsp;

Kemenperin dan Kemenkeu masih bahas insentif mobil listrik 2026. Proyek insentif hybrid dan LCGC lanjut, target otomotif capai 850 ribu

Kemenperin Ungkap Insentif Mobil Listrik Belum Miliki Keputusan Final, Masih Dibahas dengan Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/drone-summit-3300278064.jpg" alt="Indonesia Drone Summit 2025 yang di gelar di Jakarta, Senin (18/11). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Indonesia Drone Summit 2025 yang di gelar di Jakarta, Senin (18/11). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya memperkuat ekosistem industri drone nasional semakin dipacu melalui pelaksanaan Indonesia Drone Summit 2025 yang digelar Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Forum ini menjadi ajang konsolidasi antara pelaku riset, produsen drone, lembaga sertifikasi, regulator hingga sektor pengguna untuk mempercepat integrasi teknologi drone dalam berbagai kebutuhan strategis di Indonesia. Frogs Indonesia menjadi salah satu pelaku industri yang berpartisipasi aktif sebagai dukungan terhadap penguatan rantai pasok dan kemandirian teknologi drone dalam negeri. Indonesia Drone Summit 2025 dipandang sebagai momentum penting untuk menyatukan visi jangka panjang dalam penyusunan roadmap pengembangan industri drone. Agenda diskusi menyoroti inovasi teknologi drone nasional, pengembangan mesin serta sistem navigasi otonom, hingga pemetaan tren pasar global yang terus berkembang. Sekretaris Direktorat Jenderal Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elekteonika (ILMATE) Kemenperin Sri Hastuti Nawaningsih menegaskan, pengembangan industri drone nasional tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan ekosistemnya. "Mulai dari riset, rantai pasok, pendidikan SDM hingga pemanfaatannya di sektor-sektor strategis," kata Sri saat membuka Indonesia Drone Summit 2025 di Jakarta, Senin (17/11). Data Kemenperin menunjukkan potensi pasar masih besar dengan nilai impor drone sepanjang 2024 mencapai USD 48,6 juta atau tumbuh 62,9 persen YoY. Sementara nilai ekspor tercatat USD 7,8 juta dengan pertumbuhan 174,5 persen YoY. Sementara itu, CEO Frogs Indonesia Adhitya Chandra menyampaikan, partisipasi Frogs Indonesia merupakan komitmen untuk mendorong kemandirian teknologi drone nasional melalui kolaborasi dan pemanfaatan drone di berbagai sektor, mulai dari pertanian, logistik hingga pemantauan wilayah. Dia menekankan bahwa ekosistem industri harus dibangun secara terstruktur, mulai dari riset hingga implementasi komersial, agar Indonesia mampu masuk ke peta persaingan global. "Akselerasi kolaborasi akan menciptakan rantai pasok industri drone yang lebih solid, sehingga Indonesia mampu menjadi pemain global," ujarnya. Dengan meningkatnya kebutuhan drone di berbagai sektor, pelaku industri optimistis peluang pertumbuhan pasar dalam negeri akan terus meluas sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat daya saing industri nasional.

Agenda diskusi menyoroti inovasi teknologi drone nasional, pengembangan mesin serta sistem navigasi otonom, hingga pemetaan tren pasar dunia

Industri Drone Nasional Digenjot, Indonesia Drone Summit 2025 Dorong Konsolidasi Ekosistem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Chery-dan-Ilmate-744644770.jpg" alt="PT Chery Sales Indonesia (CSI), menandatangani LoI bersama Ditjen ILMATE dan Kemenperin. [Istimewa]" width="100%">
<figcaption>PT Chery Sales Indonesia (CSI), menandatangani LoI bersama Ditjen ILMATE dan Kemenperin. [Istimewa]</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;PT Chery Sales Indonesia (CSI), Agen Pemegang Merek (APM) Chery di Indonesia, menandatangani surat pernyataan niat atau letter of Intent (LoI) bersama Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE), Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin). Penandatanganan LoI ini dilakukan oleh Qu Jizong, Executive Vice President dari PT CSI dan Hendro Martono, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP yang mewakili Ditjen ILMATE Kemenperin). Isi dalam LoI ini bahwa CSI dan Kemenperin menyatakan akan bersama-sama melaksanakan komitmen untuk mendukung percepatan pembentukan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Menurut Qu Jizong, Executive Vice President, PT CSI, penandatangan LoI ini merupakan bentuk penegasan komitmen kontribusi Chery kepada industri otomotif Indonesia. Terutama untuk mendukung percepatan pembentukan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). "Dalam satu tahun kehadiran di Indonesia, kami semakin yakin bahwa Chery dapat terus bertumbuh bersama pemerintah, mitra, dan konsumen Indonesia. Oleh karena itu, kami akan menjalankan komitmen untuk berinvestasi melalui produksi kendaraan listrik di Indonesia dan pendistribusiannya ke negara-negara setir kanan," ujar Qu Jizong, Selasa [28/11]. Secara khusus, CSI menyatakan komitmennya melakukan upaya terbaik dan maksimal dalam pelaksanaan proyek pembangunan industri KBLBB di Indonesia, yang salah satunya dengan mematuhi regulasi mengenai nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang harus dipenuhi sesuai aturan pemerintah. Sebagai perusahaan berbasis teknologi, CSI juga berkomitmen untuk melakukan riset dan pengembangan, peningkatan teknologi, dan program pengembangan keterampilan agar dapat meningkatkan kemampuan manufaktur untuk memenuhi, bahkan melampaui standar industri dalam hal kualitas dan keamanan. Seluruh komitmen ini adalah untuk mewujudkan rencana Chery di Indonesia sebagai pusat produksi dan pusat ekspor bagi pengembangan kendaraan ramah lingkungan. Secara bertahap akan memperkenalkan berbagai varian kendaraan ramah lingkungan lainnya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan udara yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan memberikan kontribusi nyata dalam pengurangan emisi. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyatakan akan memberikan dukungan dan asistensi kepada CSI untuk melaksanakan produksi KLBB di Indonesia agar dapat berjalan sesuai syarat yang ditetapkan untuk memenuhi TKDN. Selain itu, dukungan juga akan diberikan oleh pemerintah untuk peningkatan kapasitas produksi secara berkelanjutan dan memberdayakan komponen industri kecil dan menengah sebagai bagian dari global supply chain, serta terwujudnya peningkatan ekspor KBLBB produksi dalam negeri.

PT Chery Sales Indonesia , menandatangani LoI bersama Ditjen ILMATE dan Kemenperin, menandakan komimennya Indonsia sebagai basis produksi

Pemerintah Berikan Dukungan untuk Chery Melaksanakan Produksi KLBB di Indonesia 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/ilmate-2950044309.jpg" alt="Kelompok industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) tumbuh 14,23 persen (YoY) sepanjang kuartal I 2023." width="100%">
<figcaption>Kelompok industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) tumbuh 14,23 persen (YoY) sepanjang kuartal I 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kelompok industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) tumbuh 14,23 persen (YoY) sepanjang kuartal I 2023. Capaian itu melampaui kinerja ekonomi nasional yang naik 5,03 persen pada periode yang sama. "Sektor ILMATE menjadi kontributor utama dalam menopang pertumbuhan industri manufaktur di kuartal I 2023. Kontribusinya mencapai 25,96 persen, meningkat 25,16 persen," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian Yan Sibarang Tandiele kemarin (10/5). Yan menjelaskan, pertumbuhan industri alat angkutan pada kuartal I 2023 tumbuh signifikan dan berkontribusi sebesar 9,67 persen terhadap capaian industri pengolahan nonmigas. Hal itu dipacu peningkatan produksi kendaraan untuk memenuhi permintaan kendaraan baru menjelang Lebaran serta peningkatan produksi kendaraan listrik. "Pada kuartal I 2023, pertumbuhan double digit di industri logam dasar karena didorong adanya lonjakan permintaan luar negeri. Terutama produk olahan bijih nikel seperti feronikel, nikel matte, dan nikel pig iron," tuturnya.&nbsp;(agf/c7/dio)

Sektor ILMATE menjadi kontributor utama dalam menopang pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal I 2023.

Didorong Permintaan Kendaraan Listrik, ILMATE Tumbuh 14,23 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/investasi-ilmate-capai-rp-47-triliun_m_164489.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) mampu menarik investasi Rp 47 triliun sepanjang 2017. Kontribusi terbesar berasal dari pembangunan smelter untuk pengolahan nikel. Direktur Jenderal ILMATE Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan menyatakan, pembangunan smelter berkontribusi 70 persen dari total nilai investasi. &rsquo;&rsquo;Sisanya dari otomotif maupun elektronik,&rsquo;&rsquo; ujarnya setelah pemaparan Kinerja 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK kemarin (23/10).  Dia melanjutkan, ada dua perusahaan yang baru berinvestasi di sektor tersebut. &rsquo;&rsquo;Satu di Pulau Obi, satunya lagi di Konawe. Dua-duanya untuk pengolahan nikel,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Salah satu perusahaan yang akan berinvestasi adalah Harita Group, yaitu melalui anak perusahaannya, PT Megah Surya Pertiwi. Putu menyebutkan, perseroan bakal melakukan ekspansi untuk nickel pig iron (NPI) line 2 dari kapasitas awal 300 ribu ton menjadi 600 ribu ton. &rsquo;&rsquo;Dulu, investasi yang 300 ribu ton mencapai USD 300 juta. Sangat mungkin yang ini juga di angka yang sama,&rsquo;&rsquo; katanya. Ada pula investasi masuk untuk pengolahan nikel di hilir. Yakni, stainless steel dengan kapasitas 2 juta ton. Rencananya, dibangun secara bertahap di Konawe oleh Virtue Dragon Nickel Industry.  &rsquo;&rsquo;Memang sudah ada pelarangan ekspor nikel. Jadi, investasi di sektor ini cukup tinggi. Jika diperbolehkan ekspor, syaratnya berat dan banyak perusahaan yang tidak bisa memenuhi,&rsquo;&rsquo; terang Putu. Selain menggairahkan investasi di sektor padat modal, pemerintah berniat menggenjot investasi di sektor padat karya untuk menciptakan lapangan kerja. Kementerian Perindustrian tengah mengkaji pemberian insentif berupa tax allowance dan tax holiday bagi industri garmen, alas kaki, maupun furnitur yang berinvestasi dengan tenaga kerja minimal seribu orang. &rsquo;&rsquo;Masih kami rundingkan dengan Kementerian Keuangan,&rsquo;&rsquo; ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (*)

Investasi ILMATE Capai Rp 47 Triliun

ilmate

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ilmate

Berita Terkini

Kemenperin Ungkap Insentif Mobil Listrik Belum Miliki Keputusan Final, Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Industri Drone Nasional Digenjot, Indonesia Drone Summit 2025 Dorong Konsolidasi Ekosistem

Pemerintah Berikan Dukungan untuk Chery Melaksanakan Produksi KLBB di Indonesia

Didorong Permintaan Kendaraan Listrik, ILMATE Tumbuh 14,23 Persen

Investasi ILMATE Capai Rp 47 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com