<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/enam-pelaku-pembalakan-liar-diamankan_m_185988.jpeg" alt="Tim gabungan dari Polres Bengkalis mengamankan 6 pelaku illegal logging di kawasan hutan biosfer, Bengkalis, pada Selasa (30/1) lalu." width="100%">
<figcaption>Tim gabungan dari Polres Bengkalis mengamankan 6 pelaku illegal logging di kawasan hutan biosfer, Bengkalis, pada Selasa (30/1) lalu.</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Kolaborasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kejagung membuahkan hasil. Keduanya membongkar mafia pembalakan liar alias illegal logging yang merusak hutan Sipora, Mentawai, Sumatera Barat. Ditetapkan satu tersangka korporasi dan satu tersangka perseorangan. Disita 1.197 kayu hasil illegal logging.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirjen Gakkum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menuturkan bahwa</div> <div dir="auto">Kemenhut melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehutanan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menindaklanjuti hasil operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya terpadu pemerintah dalam mengusut tuntas dugaan pembalakan liar Hutan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, serta peredaran dan pengangkutan 1.197 batang kayu ilegal hasil pembalakan liar dari Kepulauan Mentawai ke Gresik, Provinsi Jawa Timur," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Gakkum Kehutanan telah menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan telah menetapkan dua tersangka yaitu tersangka korporasi PT BRN dan satu perseorangan inisial IM yang telah ditahan di Rutan Klas II B Padang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tersangka diduga melanggar ketentuan kehutanan dengan memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau persetujuan di&nbsp; kawasan hutan secara tidak sah, serta dengan sengaja menebang pohon secara ilegal," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dwi Januanto Nugroho menyatakan, kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku kejahatan kehutanan." Kolaborasi dengan Kejagung terutama dalam mendalami unsur tindak pidana pencucian uang, akan memperkuat efek jera bagi para pelaku," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim PPNS Ditjen Gakkum Kehutanan telah melakukan penyitaan barang bukti di TKP Mentawai yaitu 8 unit Bulldozer, 3 unit Dumptruck, 8 unit Excavator, 6 unit Logging Truck, 1 unit Loader, 90 batang kayu bulat yang teridiri dari 52 batang kruing &amp; 38 batang meranti.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu Tim PPNS juga telah melakukan penyitaan barang bukti di TKP Gresik yaitu 1 unit Tugboat, 1 unit Kapal Tongkang, 1.197 batang kayu bulat, 1 unit HP dan 1 berkas dokumen," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;Tim PPNS, lanjutnya, juga telah melakukan penggeledahan terhadap kantor PT BRN dan melakukan penyitaan terhadap 103 item berupa uang Rp 42 juta, dokumen, flashdisk, peta, foto-foto, foto copy sertifikat, BPKB, STNK, token BNI, token BCA, NPWP dan stempel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Direktur D Jampidum Kejagung, Sugeng Riyanta menyatakan Krjagungg berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus pembalakan liar di Hutan Kepulauan Mentawai. Sejak awal, proses penyidikan kasus ini dikawal secara intensif dan telah dilakukan beberapa kali gelar perkara bersama untuk memastikan setiap tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sangat penting bagi kami memastikan para tersangka tidak hanya dituntut pidana badan tapi juga bertanggung jawab mengembalikan fungsi hutan dan ekositem yang rusak," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penegakan hukum ini tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri aliran kayu dan dana. Tujuannya, untuk mengungkap aktor utama atau<em> beneficial owner</em> di balik kejahatan kehutanan ini. Selain menindak Tindak Pidana Kehutanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidik juga membidik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para pelaku. Kejaksaan Agung mendukung penuh langkah-langkah hukum yang ditempuh Ditjen Gakkum dan akan terus bersinergi dalam penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan menjaga kelestarian hutan Indonesia," terangnya.</div> </div>

Kemenhut dan Kejagung menetapkan dua tersangka mafia illegal logging di Hutan Sipora, menyita 1.197 kayu ilegal dan alat berat.

Kemenhut-Kejagung Bongkar Mafia Pembalakan Liar di Hutan Sipora, Tetapkan Dua Tersangka

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/raja-jul-2896693438.jpg" alt="Menhut Raja Juli Antoni (kanan) menanam pohon di lahan kering lalu di selanya ditanam padi secara tumpang sari di Indramayu (4/2). (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Menhut Raja Juli Antoni (kanan) menanam pohon di lahan kering lalu di selanya ditanam padi secara tumpang sari di Indramayu (4/2). (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Produksi padi di tiga bulan pertama 2025 diperkirakan mengalami peningkatan signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, produksi padi di Januari naik 52 persen, Februari (51 persen) , dan Maret (50 persen). Pemerintah berupaya menjaga tingkat produksi padi, diantaranya dengan menanam padi di lahan kering area hutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lahan kering yang dimaksud itu adalah bukan lahan persawahan seperti menanam padi umumnya. Tetapi lahan kering di area hutan. Diperkirakan ada sekitar 1,1 juta hektare lahan kering, yang bakal ditanami padi jenis Gogo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun penanamannya di lahan kering hutan, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan tidak ada penggundulan atau penebangan hutan. Program ini dilakukan lewat hutan cadangan pangan, energi, dan air. Raja menegaskan nomenklatur program tersebut sudah ada sejak lama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika saya masuk diperintah oleh Pak Presiden memaksimalkan fungsi hutan, kami menemukan ada 1,1 juta hektare yang berpotensi untuk ditanam padi gogo dengan cara agroforestri," ujar Raja di Indramayu pada Selasa (4/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Raja menegaskan penanaman padi di lahan kering itu bukan menebang hutan. Melainkan merevitalisasi dan reboisasi hutan yang terdegradasi. Termasuk revitalisasi hutan yang rusak akibat <em>illegal logging</em> pada masa lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini bukan membuka hutan tetapi justru merevitalisasi, reboisasi hutan yang memang sudah terdegradasi baik karena faktor alam," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kerusakan karena alam itu misalnya disebabkan kebakaran hutan. Akibat kerusakan itu, area hutan menjadi hamparan yang terbuka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lewat mekanisme agroforestri pemerintah akan menanam hasil hutan bukan kayu serta tumpang sari dengan tanaman pangan. Seperti padi Gogo atau jagung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami memiliki komitmen yang tidak akan pernah luntur. Bahkan semakin membara untuk mewujudkan perintah Pak Presiden untuk swasembada pangan," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemanfaatan lahan kering melalui sistem tumpang sari dengan tanaman pangan berada di kawasan perhutanan sosial dan lahan kehutanan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini luar biasa, penanaman agroforestri tumpang sari padi bisa mencapai 1 juta hektare. Jika kita jalankan dengan baik, insyaallah Indonesia akan lebih cepat mencapai swasembada," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Amran menekankan upaya peningkatan produksi pangan terus dilakukan. Termasuk optimasi lahan dengan sistem pompanisasi serta pencetakan sawah di berbagai provinsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus bersyukur, karena di saat banyak negara mengalami kelaparan dan stunting, kita masih memiliki pangan yang cukup dan bergizi untuk anak-anak kita," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun demikian, Mentan mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap waspada terhadap perubahan iklim yang tidak menentu. Jawaban atas ketidakpastian itu adalah swasembada pangan. Pemerintah bersama masyarakat harus memastikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.</div>

Meskipun penanamannya di lahan kering hutan, Menhut Raja Juli Antoni memastikan tidak ada penggundulan atau penebangan pohon.

Tanam Padi di Area Hutan, Menhut Pastikan Tidak Ada Penggundulan dan Penebangan Pohon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/17f6a911-fdc7-410f-94d8-2037d777e98c-339502153.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menhut Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Senin (4/11). (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menhut Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Senin (4/11). (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri pada Senin (4/11). Pertemuan ini bertujuan untuk memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan Kementerian Kehutanan terkait penanganan permasalahan kehutanan di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum.</p> <p>Kapolri mengapresiasi langkah cepat Menhut dalam mengoordinasikan kebijakan terkait kehutanan dengan instansi terkait. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar lembaga. Kapolri menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program Kementerian Kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.</p> <p>&ldquo;Tentunya betul yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa kita selama ini telah melaksanakan berbagai macam kerja sama. Mulai dari menjaga hutan terkait dengan masalah karhutla (kebakaran hutan dan lahan) hingga penegakan hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan kehutanan,&rdquo; ujar Kapolri di konferensi pers di Lobi Gedung Utama Mabes Polri.</p> <p>Menurut Jenderal Sigit, dengan pembaruan MoU ini, akan ada beberapa penyesuaian dan perbaikan terkait kerja sama penegakan hukum di sektor kehutanan. Polri berkomitmen untuk menindak tegas pelaku perambahan hutan dan tindakan ilegal lainnya, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi.</p> <p>&ldquo;Seperti yang disampaikan beliau, menjaga hutan dari perambah baik tradisional maupun korporasi adalah prioritas. Kami akan meningkatkan kualitas SDM, melakukan pelatihan bersama, serta menguatkan pengawasan dan penyidikan dalam berbagai kasus kehutanan, termasuk karhutla yang menjadi tantangan tahunan. Semua ini akan kami tuangkan dalam MoU,&rdquo; tegas Kapolri.</p> <p>Menteri Kehutanan Raja Juli menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, hutan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Dia menyebut bahwa sinergi, koordinasi, dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan Kabinet Merah Putih dalam menjaga sumber daya alam Indonesia.</p> <p>&ldquo;Hari ini saya menghadap kepada Bapak Kapolri untuk meminta bantuan beliau dalam mengamankan hutan kita,&rdquo; kata Raja Juli.</p> <p>Beberapa poin yang akan dimasukkan dalam MoU baru ini meliputi penindakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan, baik perambah kawasan hutan secara individu, kelompok, maupun korporasi. Selain itu, isu penanganan illegal logging, pemburuan satwa liar, peningkatan kemampuan polisi kehutanan, dan penanganan kebakaran hutan juga menjadi bagian penting dari kerja sama ini.</p> <p>&ldquo;Dalam konteks ini, kami akan menyusun ulang MoU. Sebelumnya sudah ada MoU antara Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lima tahun lalu, namun sudah kedaluwarsa dan nomenklaturnya kini berubah karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan kini terpisah,&rdquo; jelas Raja Juli.</p> <p>Di akhir pertemuan, Raja Juli mengungkapkan harapannya agar MoU baru ini dapat segera ditandatangani untuk menguatkan kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dan Polri dalam menjaga hutan dan lingkungan.</p> <p>&ldquo;Atas nama kementerian, kami mengucapkan terima kasih dan berharap MoU yang telah dibahas dapat segera disepakati dalam waktu dekat,&rdquo; tutup Raja Juli.</p> <p>&nbsp;</p>

Kapolri dan Menhut perkuat kerja sama penegakan hukum kehutanan. Fokus pada illegal logging, karhutla, dan peningkatan kualitas SDM.

Sinergi Polri-Kementerian Kehutanan, Kapolri Sigit: Siap Tindak Tegas Pelaku Illegal Logging

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/wamendag-jerry-2-1306612857.jpg" alt="Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyatakan, penerapan sistem <em>traceability</em> atau ketertelusuran menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan keberlanjutan perdagangan antara Indonesia dan Australia.</p> <p>Untuk diketahui, sistem ketertelusuran adalah alat yang ampuh untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk terhadap standar tertentu. Penerapan sistem ketertelusuran dinilai dapat mendorong kemajuan untuk perdagangan kedua negara.</p> <p>Menurut Jerry, penerapan sistem ketertelusuran adalah sebuah kemajuan untuk perdagangan Indonesia-Australia. Sistem ketertelusuran dapat memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk terhadap standar tertentu.</p> <p>"Sistem ketertelusuran bukan hanya menjadi istilah teknis, tetapi merupakan prinsip dasar yang memengaruhi cara kita berbisnis, dan produk yang kita konsumsi. Hal tersebut merupakan kunci dalam meningkatkan transparansi dan keberlanjutan perdagangan antara kedua negara,&rdquo; kata Wamendag Jerry saat memberikan sambutan dalam acara Traceability in Global Trade Symposium di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (7/11).</p> <p>Jerry menjelaskan, sistem ketertelusuran merupakan prinsip fundamental dalam perdagangan global yang saling terhubung. Sistem ketertelusuran tidak hanya terkait dengan aspek teknis, namun juga terkait transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.</p> <p>Hal ini karena sistem tersebut memiliki peranan penting dalam memastikan kualitas, keamanan produk, dan pemenuhan standar tertentu seperti sertifikasi halal di Indonesia, Illegal Logging Prohibition Act di Australia, regulasi anti-deforestasi di Uni Eropa, dan Lacey Act di Amerika Serikat.</p> <p>Lebih lanjut, Wamendag Jerry menekankan, sistem ketertelusuran merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperkuat tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam bisnis. Berkaitan dengan itu, sistem ketertelusuran diharapkan dapat mendukung produsen yang bertanggung jawab dan mendorong praktik berkelanjutan.</p> <p>&ldquo;Sistem ketertelusuran tidak boleh menjadi beban, melainkan sebuah peluang agar dunia usaha dapat berkembang dengan menerapkan praktik-praktik yang bertanggung jawab. Sistem ketertelusuran dapat melindungi kesehatan dan keselamatan, mendukung produksi yang bertanggung jawab, memerangi penipuan dan aktivitas ilegal, serta berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan berkelanjutan,&rdquo; jelas Wamendag Jerry.</p> <p>Asal tahu saja, acara Traceability in <br />Global Trade Symposium yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan Export Council of Australia (ECA) ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Australia pada Juli 2023 lalu.</p>

Sistem ketertelusuran tidak hanya terkait dengan aspek teknis, namun juga terkait transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Wamendag: Sistem Ketertelusuran Dorong Kemajuan Perdagangan Indonesia-Australia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/klhk-sita-384-kontainer-berisi-kayu-ilegal-senilai-rp-105-miliar_m_.jpg" alt="Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyita 384 kontainer berisi kayu senilai lebih dari Rp 105 miliar dalam waktu sebulan. Kayu itu merupakan hasil penebangan hutan liar di kawasan Papua.</p><br /> <p>"Kami melakukan penindakan terhadap 384 kontainer kayu dalam satu bulan terakhir ini. Desember sampai dengan Januari. Kami sedang mendalami keterlibatan 18 perusahaan berkaitan kayu kayu ilegal ini," kata Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani, usai mengunjungi Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (24/1).</p><br /> <p>Ridho menuturkan, 384 kontainer kayu itu ditemukan di sejumlah tempat. Sekitar 40 kontainer ditemukan di Surabaya pada Desember 2018, kemudian di Makassar mereka menemukan 57 kontainer. Tidak lama berselang, mereka kembali menemukan 88 kontainer dan juga 199 kontainer di Bali.</p><br /> <p>Oleh karenanya, kunjungannya ke KPK untuk berkonsultasi dengan penyidik terkait rekomendasi KPK dalam penanganan sumber daya alam, terutama di Papua.</p><br /> <p>"Beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Kementerian Kehutanan salah satunya adalah melakukan upaya-upaya post audit terkait dengan industri yang ada di Papua. Kemudian melakukan perdagangan hukum dan juga berkaitan kebijakan non-police line dari kayu-kayuan police line," tukasnya.</p><br /> <p></p>

KLHK Sita 384 Kontainer Berisi Kayu Ilegal Senilai Rp 105 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-kronologis-tni-amankan-5-warga-malaysia-pelaku-illegal-logging_m_.jpg" alt="PEMBALAKAN LIAR. TNI AD dan TDM bersama-sama mengecek lokasi pembalakan liar yang dilakukan warga Malaysia, belum lama ini." width="100%">
<figcaption>PEMBALAKAN LIAR. TNI AD dan TDM bersama-sama mengecek lokasi pembalakan liar yang dilakukan warga Malaysia, belum lama ini.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Operasi TNI terhadap aktivitas pembalakan liar (illegal logging) di wilayah perbatasan diberitakan oleh media Malaysia sebagai peristiwa penculikan. TNI pun menyampaikan klarifikasi, dan menceritakan kronologis fakta kejadiannya.</p><br /> <p>Terkait awal mula masalah ini Kapendam XII/Tpr Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe menyampaikan, kelima warga Malaysia yang diamankan tertangkap tangan sedang memuat balok-balok kayu jenis tekam hasil pembalakan liar, ke atas kendaraan. Aulia menyebut pihaknya mendapat laporan ini dari Komandan Satgas Pamtas (Dansatgas Pamtas) RI-Mly Yonif 320/BP, Letnan Kolonel Inf Imam Wicaksana.</p><br /> <p>Ini merupakan tindak lanjut dari Patroli yang dilakukan beberapa hari sebelumnya oleh personel Pos Enteli Satgas Yonif 320/BP. Tim patroli menemukan sisa-sisa balok kayu, jerigen bahan bakar minyak, botol berisi pelumas, dan tonggak kayu yang telah ditebang di wilayah Indonesia yang berada sekitar Patok G.647 – G.648.</p><br /> <p>"Selanjutnya kelima warga Malaysia yang ditangkap tersebut dibawa ke Pos Enteli beserta kendaraan Toyota Hilux SC Noreg QAA 1282 T dan sekitar 1 meter kubik balok kayu sebagai barang bukti guna diadakan pemeriksaan lebih lanjut," tutur Aulia, dikutip dari <em>Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group)</em>, Rabu (26/12).</p><br /> <p>Pemeriksaan terhadap kelima warga Malaysia dilakukan. Mereka mengakui telah melakukan pembalakan liar di wilayah Indonesia. Atas penangkapan ini, selanjutnya Kolakopsrem 121/Abw, Rabu (12/12) melakukan koordinasi dengan 3 Briged TDM. Kemudian dilaksanakan pengecekan bersama di lapangan antara kedua Pos Pamtas dari kedua negara.</p><br /> <p>Dalam pengecekan yang dilaksanakan di kawasan sekitar Patok G.647, G.648 dan G.649, hadir dari pihak TDM antara lain Mej Frankie Ak Jika (Pegawai 2 Gerak MK 3 Briged TDM) dan Mej Amirul Nazimi bin Jarani (Pegawai Gerak 10 RRD) beserta 15 orang anggota TDM lainnya bersama-sama personel Pos Enteli satgas Yonif 320/BP.</p><br /> <p><br />"Saat dilakukan pengecekan di lokasi penebangan kayu ditemukan bukti-bukti berupa sisa-sisa balok kayu, serbuk gergaji dan tunggul kayu bekas penebangan pohon serta ditemukan adanya jalan masuk mobil menuju Patok G648 yang sebelumnya merupakan jalur yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat," terangnya.</p><br /> <p>Setelah dilakukan pengecekan patok dan lokasi bekas penebangan pohon, dilakukan penyerahan empat warga Malaysia yang ditahan di Pos Pamtas Enteli Satgas Pamtas Yonif 320/BP oleh Danpos Enteli Serka Ricki Hardadi kepada Danpos Balaring TDM Letnan Faiz. Warga Malaysia atas nama Leoni, 15, Roby, 30, Willy, 17, dan Langgong, 50, itu diserahkan dalam kondisi sehat.</p><br /> <p>Sedangkan sehari sebelumnya atas dasar rasa kemanusiaan telah dilepaskan seorang warga Malaysia atas nama Sanjan, 65. Wakil Kepala Dusun Malikin itu dilepas dengan maksud agar dapat menyampaikan berita penangkapan kepada pihak keluarganya.</p><br /> <p>Kemudian Jumat (16/12) Wadan Satgas Pamtas Yonif 320/BP, Mayor Inf Widhiatama Dwi Chandra mengikutsertakan personel Pos Pamtas Enteli. Mereka didampingi Ketua ILO TNI Kuching, Letkol Inf Doddy Darmawan beserta Personel TDM yang dipimpin langsung Ketua Staf MK 3 Briged Lt Kol Ilyas bin Hanafi beserta beberapa personel staf dan jajarannya.</p><br /> <p>Aulia menambahkan, setelah tercapai kesepakatan bersama, selanjutnya diserahkan barang bukti kendaraan Toyota Hilux SC Noreg QAA 1282 T dan sekitar 1 meter kubik balok kayu. Penyerahan barang bukti ini juga dilengkapi dengan berita acara penyerahan secara tertulis yang ditandatangani kedua pihak dan para saksi.</p><br /> <p><br />"Dalam kesempatan pengecekan bersama tersebut disepakati penyelesaian secara kekeluargaan atas kasus pembalakan liar yang terjadi dan tidak ada tuntutan apapun dari kedua pihak di kemudian hari," tutur Aulia.</p>

Begini Kronologi TNI Amankan 5 Warga Malaysia Pelaku Illegal Logging

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/media-malaysia-beritakan-tni-culik-lima-warganya_m_.jpg" alt="PEMBALAKAN LIAR. TNI AD dan TDM bersama-sama mengecek lokasi pembalakan liar yang dilakukan warga Malaysia, belum lama ini." width="100%">
<figcaption>PEMBALAKAN LIAR. TNI AD dan TDM bersama-sama mengecek lokasi pembalakan liar yang dilakukan warga Malaysia, belum lama ini.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Satgas Pamtas Yonif 320/Badak Putih yang melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan RI &ndash; Malaysia di sektor Timur menangkap lima warga Malaysia, pada Selasa (11/12). Penangkapan dilakukan lantaran kelima orang tersebut melakukan pembalakan liar di wilayah Indonesia, tepatnya di sekitar Patok G.648 yang merupakan wilayah tanggung jawab pengawasan Pos Pamtas Enteli.</p><br /> <p>Penangkapan ini pun menjadi pemberitaan hangat oleh media Malaysia. Personel Pos Enteli Satgas Yonif 320/BP dituduh telah melakukan penculikan terhadap lima warga Malaysia dan meminta sejumlah uang sebagai tebusan.</p><br /> <p>Di antara media yang hangat memberitakan yakni <em>Malaysia Kini</em>, yang menurunkan 'Laporan: 5 pembalak M'sia 'diculik' tentera Indonesia', pada Minggu (23/12).</p><br /> <p>Dalam berita disebutkan, lima warga Malaysia diculik sebagai sandera oleh sekelompok pria, diduga TNI dari lokasi dekat perbatasan Serian-Kalimantan di Sarawak pekan lalu. Laporan <em>Malaysia Kini</em> tersebut mengutip dari <em>NST Online</em>.</p><br /> <p>Insiden itu terjadi di hutan Wong Rangkai dekat Kampung Melikin Village, sekitar 400 meter dari perbatasan, ketika orang-orang Sarawak didekati oleh dua pria berseragam.</p><br /> <p><em>Malaysia Kini</em> juga melaporkan, TNI mengancam akan menembak para pembalak jika melawan. Para pembalak tersebut dipaksa mengakui perbuatannya.</p><br /> <p>Dua pembalak yang juga masih bersaudara kandung kemudian dilepaskan pada hari yang sama supaya dapat mengumpulkan uang tebusan kepada penculik itu.</p><br /> <p>Media lain, yakni <em>Berita Harian (BH) Online</em>, yang pada Selasa (25/12) menurunkan judul 'Penculikan berlaku dalam wilayah Malaysia'. Media itu memberitakan berdasarkan titik koordinat yang dicatat tim investigasi sebelum semua korban Kampung Melikin dilarikan ke Pos Pengawasan Perbatasan TNI di Sungai Enteli dekat perbatasan Sarawak-Kalbar.</p><br /> <p>Kemudian mereka dikurung dan dilecehkan semalaman. Menurut pemberitaan media itu, bahwa lokasi tersebut adalah hutan yang ditetapkan sebagai Tanah Adat Bumiputera (NCR) milik penduduk desa, termasuk untuk kegiatan budidaya padi (berladang).</p><br /> <p>Menanggapi tuduhan itu, Kapendam XII/Tpr Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe menyanggah keras pemberitaan tersebut. "Adanya tuduhan bahwa sama sekali tidak benar," tegas Aulia dikutip dari<em> Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group)</em>, Rabu (26/12).</p><br /> <p>Aulia menjelaskan, berdasarkan penuturan Danpos Enteli Serka Ricky Hardadi kepada Dansatgas Yonif 320/BP, beberapa jam setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku pembalakan liar, datang seorang warga Malaysia bernama Isyak ke Pos Enteli. Dia menyampaikan, aktivitas pengambilan kayu di wilayah tersebut sebenarnya sudah sejak lama dilakukan warga Malaysia dan tidak pernah ditangkap.</p><br /> <p>Pada kesempatan tersebut Isyak sempat menawarkan sejumlah uang ringgit untuk melepas lima orang yang ditangkap TNI tersebut. Namun tidak ditanggapi Danpos Enteli.</p><br /> <p>Isyak lebih lanjut meminta salah satu pelaku yang ditangkap untuk dilepaskan. Permintaan ini akhirnya diluluskan Danpos atas pertimbangan kemanusiaan.</p><br /> <p>"Dengan harapan yang bersangkutan bisa memberitahukan kepada keluarganya atas penangkapan yang telah dilakukan," tutur Aulia.</p><br /> <p>Aulia memaparkan, hubungan kerja sama, koordinasi dan harmonis antara kedua negara telah terjalin baik sejak lama dalam tugas pengamanan perbatasan. Khususnya antara Korem 121/Abw selaku Kolakops Pamtas RI-Malaysia dan jajarannya dengan pihak 3 Briged TDM maupun antara Kodam XII/Tpr selaku Koops Pamtas RI-Malaysia dengan 1 Divisyen TDM.</p><br /> <p>Bahkan beberapa hari sebelum peristiwa penangkapan telah dilaksanakan kegiatan Unit Commander&rsquo;s Meeting Seri-2/2018 antara Delegasi Kolakopsrem 121/Abw dengan Delegasi 3 Briged TDM di Pontianak. Dalam kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut, disepakati sejumlah kerja sama bilateral dalam pelaksanaan pengamanan perbatasan negara yang diselenggarakan kedua pihak.</p><br /> <p>"Jadi berita yang disiarkan sejumlah media televisi dan media online Malaysia sama sekali tidak benar," tegasnya.</p><br /> <p>Permasalahan penangkapan warga Malaysia yang melakukan pembalakan liar di wilayah Indonesia telah tuntas diselesaikan secara kekeluargaan.</p><br /> <p>"Dengan ditandai adanya penyerahan pelaku dan seluruh barang bukti yang semula diamankan di Pos Enteli kepada pihak Malaysia pasca pengecekan bersama yang dilakukan kedua pihak di lapangan," ungkapnya.</p>

Media Malaysia Beritakan TNI Culik Lima Warganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pusat-illegal-logging-di-pati-dibongkar-5-orang-diamankan_m_.jpg" alt="Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK Sustyo Iriyono (kiri) saat memberikan keterangan pers di Kantor BKSDA Jawa Tengah, Semarang, Kamis (25/10)." width="100%">
<figcaption>Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK Sustyo Iriyono (kiri) saat memberikan keterangan pers di Kantor BKSDA Jawa Tengah, Semarang, Kamis (25/10).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/10/2018/diagendakan-datang-jokowi-tiba-tiba-batal-salat-jumat-di-semarang" target="_blank">Sebanyak enam truk pengangkut kayu jati ilegal diamankan</a> dalam sebuah operasi yang melibatkan petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta TNI, di <a href="https://www.jawapos.com/sports/18/10/2018/kota-semarang-bidik-170-emas-di-porprov-2018" target="_blank">Desa Ronggo, Jaken, Pati, Jawa Tengah.</a> Kayu-kayu bernilai jual tinggi itu diduga merupakan hasil penebangan tanpa izin.</p><br /> <p>Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK Sustyo Iriyono mengatakan, pengungkapan <em>illegal logging</em> tersebut diawali dari pengaduan Direksi Perhutani. "<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/10/2018/akhir-desember-2018-jalan-tol-semarang-batang-direncanakan-beroperasi" target="_blank">Operasi gabungan di lima titik tersebut </a>kami lakukan pada Rabu (24/10) sebagai tindak lanjut," katanya saat menggelar konferensi pers di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/10/2018/gilo-gilo-angkringan-dan-hik-ala-kota-semarang" target="_blank">Jawa Tengah, Semarang</a>, Kamis (25/10).</p><br /> <p>Ia mengatakan, untuk kayu yang diamankan, disebutkannya berasal dari wilayah KPH Jateng dan Jatim. Desa Ronggo sendiri, terang Sustyo merupakan salah satu <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/10/2018/hilang-di-pantai-sedahan-pelajar-asal-semarang-belum-ditemukan" target="_blank">lokasi penyimpanan kayu ilegal terbesar </a>di Jawa Tengah. Pembalakan liar di sana diperkirakan sudah berjalan cukup lama.&nbsp;</p><br /> <p>Sementara kayu-kayu jati ilegal yang baru saja diamankan, saat ini masih berada di KPH Pati. Karena masih dihitung ukurannya. <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/10/2018/lion-air-buka-rute-perdana-semarang-karimunjawa" target="_blank">Belum dipetakan secara pasti jumlah kerugian</a> dalam kasus ini. "Yang jelas, per kubiknya kisaran belasan juta rupiah," katanya lagi.</p><br /> <p>Kendati demikan, bukan jumlah kerugian materiil yang dikhawatirkan. Dalam tiap kasus pembalakan liar, kerusakan ekosistemnya dianggap sebagai kerugian terbesar.</p><br /> <p>Sehingga, Sustyo berujar pihaknya bakal <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/10/2018/suhu-udara-terus-naik-pemkot-semarang-geber-pemasangan-kipas-kabut" target="_blank">menindak tegas para perusak lingkungan </a>yang terus meresahkan ini. Pada kasus ini sendiri, sudah ada lima orang yang diamankan untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Guna mencari tahu apakah terdapat keterlibatan pihak lain. "Kami juga akan menindak jaringan yang terlibat, termasuk pemodal dan orang yang bertanggung jawab," tuturnya.</p><br /> <p>Untuk diketahui, pengungkapan kasus ini adalah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/24/10/2018/mengintip-pabrik-esemka-terkesan-tertutup-dan-banyak-aktivitas-malam" target="_blank">hasil operasi tim gabungan</a> berkekuatan 138 personel dari Ditjen Gakkum, Kowas PPNS Bareskrim Polri, Personel Brimob Kedung Halang Bogor, POMDAM IV Diponegoro, Tenaga Teknis dan Penguji BPHP Denpasar.</p><br /> <p>Sementara, Dirjen Gakkum, Rasio Ridho Sani, berharap operasi ini ke depannya mampu memberikan dampak positif. Bagi pelestarian lingkungan, juga memberikan efek jera. &ldquo;Operasi represif-yustisi ini diharapkan dapat memberi pesan yang jelas kepada penebang dan pengedar kayu ilegal kalau pemerintah bersunguh-sungguh dan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/24/10/2018/mengintip-pabrik-esemka-terkesan-tertutup-dan-banyak-aktivitas-malam" target="_blank">berkomitmen tinggi memberantas praktik penebangan</a> dan peredaran kayu ilegal.&rdquo; tegasnya.</p>

Pusat Illegal Logging di Pati Dibongkar, 5 Orang Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/528-ton-kayu-meranti-ilegal-disita-polisi-19-orang-jadi-tersangka_m_.jpg" alt="Para tersangka pembalakan liar 52,8 ton kayu meranti." width="100%">
<figcaption>Para tersangka pembalakan liar 52,8 ton kayu meranti.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com-</strong> Sebanyak 52,8 ton kayu Meranti ilegal disita Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Kayu-kayu itu merupakan&nbsp;hasil pembalakan liar di semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Polisi telah menetapkan 19 orang sebagai tersangka pada kasus tersebut.</p><br /> <p>Dirreskrimsus Polda Riau Kombespol Gidion Arif Setyawan menjelaskan, 19 orang tersangka itu ditangkap berdasarkan 4 laporan polisi (LP). "Kami menyelidiki melalui jalur udara. Bersamaan dengan patroli yang digelar oleh satuan tugas pembakaran hutan dan lahan," jelas Gidion, Kamis (11/10).</p><br /> <p>Gidion menambahkan, seluruh kayu bernilai jual tinggi itu diamankan setelah diolah menjadi lempengan papan dan blok. Lokasi penemuannya berada di dalam kanal perusahaan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT SPA, Kabupaten Pelalawan. "Jadi kanal itu menjadi jalur utama para tersangka untuk mengangkut kayu dari dalam hutan,&rdquo; tambahnya.</p><br /> <p>Meski ditemukan di dalam perusahaan, namun Gidion memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam pembalakan liar ini. Sebab, lokasi penebangan bukanlah di dalam areal lahan perusahaan. "Lokasi penebangan kayu tidak di lahan konsesi. Titik tebang di hutan desa Serapung, lalu dibawa keluar dari dalam hutan melewati kanal," ujar alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 tersebut.</p><br /> <p>Terlebih lagi, pembalakan liar di wilayah tersebut mayoritas dilakukan oleh warga luar daerah. Itu terbukti dari diamankannya 19 tersangka yang sebagian besar merupakan warga Jawa dan Sumatera Barat. "Masyarakat Desa sebenarnya sangat menolak aktivitas itu. Tapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Ini yang kita antisipasi terjadinya konflik," tutur mantan Wadirreskoba Polda Metro Jaya tersebut.<br /> <br /> Diprekirakan, kawasan hutan itu telah dirambah selama tiga tahun terakhir. Perhitungan ini menurut keterangan dari saksi ahli kehutanan dan saksi ahli lainnya. Mereka menghitu berdasar jumlah luasan lahan yang telah dibabat."Bekas tebangan sangat rawan terjadinya pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebagian perambah telah mendirikan tenda untuk selanjutnya dialihfungsikan menjadi areal perkebunan," kata Gidion.<br /> <br /> Atas perbuatannya para tersangka dijerat&nbsp; Pasal 82 ayat 1 huruf b, dan atau 83 ayat 1 huruf B UU RI Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan.&nbsp;Berkas para tersangka sudah P21 (lengkap). Sehingga mereka langsung dilimpahkan ke kejaksan. "Kasus ini terungkap Agustus lalu. Jadi kami sengaja rilis perkara ini setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa," tutup polisi dengan tiga melati di pundak itu.<br /> <br /> </p>

52,8 Ton Kayu Meranti Ilegal Disita Polisi, 19 Orang Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kapal-bermuatan-305-kayu-ilegal-diamankan_m_198260.jpeg" alt="Kayu ilegal yabg berhasil diamankan tim WFQR IV / Unit 1 Jatanrasla, kayu ini adalah hasil penebangan liar di hutan lindung Pulau Sugi, Selat Bingah Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun." width="100%">
<figcaption>Kayu ilegal yabg berhasil diamankan tim WFQR IV / Unit 1 Jatanrasla, kayu ini adalah hasil penebangan liar di hutan lindung Pulau Sugi, Selat Bingah Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Dua unit kapal motor tanpa nama yang bermuatan 305 kayu bulat ilegal diamankan Tim WFQR IV / Unit 1 Jatanrasla pada Selasa (20/3).</p><br /> <p>Kayu yang dibawa kapal tersebut, hasil penebangan liar di hutan lindung Pulau Sugi, Selat Bingah Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). Selain mengamankan kapal berserta puluhan batang kayu ilegal, petugas juga meringkus enam Anak Buah Kapal (ABK) tanpa nama tersebut.</p><br /> <p>Dalam ekspos yang dilakukan pada Kamis (22/3) sore, Letkol Laut (P) Perwira Pelaksana (Palaksa) Lanal Batam Mandri Kartono mengatakan, penangkapan kapal motor tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan terdapat kegiatan pengangkutan kayu bulat illegal dari hasil penebangan liar di Pulau Sugi Selat Bingah Kecamatan moro.</p><br /> <p>Selanjutnya, tim WFQR IV/Unit I Jatanrasla dengan menggunakan Sea rider melaksanakan patroli penyekatan di beberapa titik yang kemungkinan akan dilalui oleh kapal pengangkut barang ilegal tersebut.</p><br /> <p>Pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB di perairan Temoyong, Pulau Bulan, Batam, atau pada koordinat 0 54 954 LU &ndash; 103 52 966 BT kedua kapal yang dimaksud pun melintas. Tim WFQR IV /Unit 1 Jatanrasla langsung melaksanakan pemeriksaaan terhadap dua kapal motor tanpa nama itu.</p><br /> <p>"Dari hasil pemeriksaan, kedua kapal motor tanpa nama tersebut diduga telah melakukan tindak pidana pelayaran. Berlayar tanpa menggunakan SPB, Surat kapal Pas Kecil nihil, SKK Nahkoda nihil, Sertifikat Keselamatan Nihil, Daftar ABK Nihil, Daftar Manifest Nihil, terkait muatan kayu bulat tanpa dilengkapi dokumen/surat ijin yang berlaku," kata Mandri menjelaskan, Kamis (22/3).</p><br /> <p>Dikarenakan kondisi kapal pompong bocor, selanjutnya Sea Rider Tim WFQR IV /Unit 1 Jatanrasla melakukan pengawalan terhadap kedua kapal KM Tanpa nama tersebut menuju Dermaga Posmat Kecamatan Sagulung, Batam. Disana dilakukan pembongkaran muatan kayu bulat. Setelah dilakukan penghitungan, jumlah total kayu bulat dari dua kapal ini berjumlah 305 buah.</p><br /> <p>Setelah dilakukan pembongkaran, selanjutnya kapal kayu tanpa nama bersama enam ABK dikawal menuju ke dermaga Lanal Batam untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, saat ini keenam ABK masih berada di Lanal Batam guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk pengembangan penyelidikan.</p><br /> <p>Lebih lanjut Mandri mengatakan, dengan masih adanya aktifitas ilegal yang terjadi di wilayah Lantamal IV dengan berbagai macam bentuk dan modusnya, maka Tim WFQR IV akan tetap melaksanakan penindakan terhadap kegiatan tersebut.</p><br /> <p>"Pangkalan TNI AL Batam dengan Tim WFQR nya berupaya untuk terus meningkatkan aktifitas patroli di wilayah perairan Batam. Hal tersebut sebagai upaya untuk menekan kegiatan ilegal di wilayah periaran Batam," pungkas Mandri menyampaikan pesan Danlanal Batam Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan. </p>

Dua Kapal Bermuatan 305 Kayu Ilegal Diamankan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#illegal logging

Berita Terkini