<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-074626-2775192271.jpeg" alt="Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. Polda Sumsel pun terus berkomitmen dalam menindak tegas kasus-kasus tersebut yang terjadi di wilayah hukumnya. Untuk itu, Polda Sumsel terus berkoordinasi dan bergandengan tangan dengan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian ESDM, SKK Migas hingga perusahaan terkait. Kapolda Sumsel, Irjen Albertus Rachmad Wibowo mengatakan pihaknya akan tetap melakukan tindakan hukum terhadap illegal drilling hingga penyalahgunaan distribusi minyak ilegal yang terjadi di Provinsi Sumsel. "Kita ingin mata pencarian masyarakat tetap hidup, negara tetap meningkat lifting minyaknya dan lingkungan juga terjaga namun tetap aturan tidak boleh dilanggar. Kenapa Polri turun langsung, karena kalau terjadi ledakan atau kebakaran pasti Polri yang disalahkan, oleh karena itu kita hari ini akan sama-sama diskusi carikan solusi terbaik," ujarnya saat melaakukan rapat bersama jajaran Forkopimda Muba dan Petro Muba, bertempat di Gedung Petro Muba, Kamis (16/5). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-074625-2296682928.jpeg" alt="Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Jenderal Bintang Dua ini menyebutkan, sampai saat ini regulasi mengenai sumur minyak rakyat belum ada perubahan dan belum dilegalkan. Dengan kata lain, pihaknya masih mengikuti regulasi sesuai Peraturan Menteri ESDM No 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua. "Yang dilegalkan adalah sumur tua. Regulasi minyak rakyat tetap dilarang mengacu Permen ESDM Nomor 1 tahun 2018," jelasnya. Tak hanya fokus pada illegal drilling, Polda Sumsel pun memaksimalkan tindak penegakan hukum pada kasus penyalahgunaan minyak ilegal, khususnya gudang-gudang minyak ilegal. Sementaraa itu Pj Bupati Muba H Sandi Pahlepi menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kedatangan Kapolda Sumsel yang meluangkan waktu ke Bumi Serasan Sekate, untuk melihat langsung aktivitas pengeboran sumur minyak yang dilakukan oleh warga di Kabupaten Muba. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-074625-1-573561642.jpeg" alt="Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> "Banyak masyarakat Muba yang bergantung kehidupan dari illegal drilling ini, oleh karena itu kita selaku Pemerintah Daerah berharap ada tindak lanjut, agar bisa membuat tata kelola sumur minyak yang baik sehingga menghasilkan solusi yang berpihak pada keselamatan kemanusian, lingkungan serta tidak melaanggar hukum,"ujarnya. Sandi juga mengungkapkan, Pemkab Muba berharap adanya regulasi&nbsp;atau aturan baik melalui revisi peraturan menteri esdm nomor 1 tahun 2008 ataupun aturan dalam bentuk lain yang dapat dijadikan dasar atau dapat melegalisasi penambangan sumur minyak masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan apa yang menjadi arahan presiden ri dalam rapat terbatas tanggal 12 april 2022, yaitu melaksanakan pengelolaan sumur minyak yang aman bagi keselamatan masyarakat, keselamatan lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah dan negara.

Polda akan tetap melakukan tindakan hukum terhadap illegal drilling hingga penyalahgunaan distribusi minyak ilegal yang terjadi di Sumsel.

Pj Bupati Sandi Bersama Forkopimda Perjuangkan Tata Kelola Sumur Minyak di Muba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/20221215_2041151.jpg" alt="Direskrimsus Polda Sumsel Kombespol Muhammad Barly Ramadhani. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Direskrimsus Polda Sumsel Kombespol Muhammad Barly Ramadhani. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan mengungkap 51 kasus pengeboran minyak tanpa izin atau secara ilegal (illegal drilling).  ”Pengungkapan 51 kasus illegal drilling di sumur aset negara yang sebelumnya dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) itu dilakukan dalam dua pekan terakhir,” kata Direskrimsus Polda Sumsel Kombespol Muhammad Barly Ramadhani seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Dia menjelaskan, kegiatan pengeboran minyak secara ilegal, tidak hanya melanggar hukum. Tapi dapat membahayakan keselamatan jiwa pelaku dan masyarakat sekitar serta kerusakan lingkungan.  ”Pengeboran minyak secara ilegal merupakan pelanggaran hukum, bahkan dalam perkembangannya bisa berdampak terhadap lingkungan, habitat hingga ekosistem,” ujar Barly.  Menurut dia, untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari kegiatan illegal drilling, segala macam praktik penyelewengan atau penyimpangan BBM bersubsidi tanpa izin khusus, terus dilakukan pengungkapan dan penindakan untuk mewujudkan situasi yang aman.  ”Untuk sementara ini yang menjadi sasaran Operasi Illegal Drilling, yakni segala bentuk potensi gangguan keamanan, baik pelaku utama penyelewengan atau penyimpangan BBM bersubsidi tanpa izin, maupun dari gangguan keamanan lainnya,” ucap Barly.  Lebih lanjut dia menegaskan, pihaknya akan melakukan penindakan kepada pelaku-pelaku yang menyalahgunakan atau menyeleweng dalam hal illegal drilling.  ”Apapun itu bentuknya kami akan melakukan upaya penindakan, apalagi mengenai illegal drilling, untuk itu polisi melakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pemberantasan illegal drilling,” ujar Direskrimsus Polda Barly Ramadhani.

Polda Sumsel Ungkap 51 Kasus Pengeboran Minyak Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/personel.jpg" alt="DIAWALI PERCIKAN API: Illegal drilling yang mengakibatkan kebakaran hebatdi kawasan hutan Desa Bungku, Batanghari (18/9). (REZA/JAMBI EKSPRES)" width="100%">
<figcaption>DIAWALI PERCIKAN API: Illegal drilling yang mengakibatkan kebakaran hebatdi kawasan hutan Desa Bungku, Batanghari (18/9). (REZA/JAMBI EKSPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik illegal drilling dan illegal tapping yang terjadi diberbagai daerah dinilai makin mengkhawatirkan. Sebab, selain merugikan keuangan negara, maraknya praktik ini telah menimbulkan banyaknya kebocoran sumur minyak dan gas (migas) hingga pencemaran lingkungan.  Pengamat Hukum Sumber Daya Ahmad Redi mengatakan, penindakan yang tegas dengan melibatkan seluruh unsur penegak hukum dari pusat hingga daerah harus menjadi prioritas. Menurutnya, praktik illegal drilling maupun illegal tapping adalah kejahatan di sektor migas.  “Sebenarnya dalam instrumen hukum migas sudah ada penyidik negeri sipil di bidang migas. Mereka melakukan fungsi penyelidikan dan pengawasan terhadap kejahatan-kejahatan migas. Sayangnya instrumen hukum itu belum cukup untuk menertibkan praktik illegal drilling dan illegal taping di berbagai wilayah kerja migas,” kata Redi dalam keterangannya, Jumat (3/12).  Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir telah terjadi berbagai kecelakaan kerja di lokasi illegal drilling. Seperti di wilayah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan yang beberapa kali terjadi ledakan dilokasi pengeboran dan menimbulkan korban meninggal dan mengalami luka bakar.  Berdasarkan data SKK Migas, terdapat kurang lebih sekitar 4.500 sumur ilegal, dengan produksi 2500 BOPD. Dalam kondisi tertentu, produksi sumur ilegal ini bisa mencapai 10.000 BOPD. SKK Migas membedakan kategori pengeboran migas diluar KKKS. Pertama adalah sumur tua, yaitu sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksikan oleh KKKS.  Pengelolaan sumur tua ini mendapatkan persetujuan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan terdapat perjanjian kerjasama antara KUD/BUMD dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Produksi minyak pada sumur tua disetorkan dan tercatat di KKKS serta dilaporkan ke SKK Migas, untuk menjadi pendapatan negara.  Kedua sumur ilegal, yaitu umur yang dibor tanpa izin dari instansi terkait yang mewakili pemerintah atau negara. Pengelolaan dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang tanpa ada kontrak kejasama dengan SKK Migas atau tanpa izin dari negara. Produksi minyaknya digunakan oleh pengelola sumur ilegal untuk kepentingan individu.  Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan pengawasan, sekaligus melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk menghindari dampak buruk kegiatan illegal tersebut.

Rugikan Negara, Pemerintah Diminta Tidak Pelaku Pengeboran Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/personel.jpg" alt="DIAWALI PERCIKAN API: Illegal drilling yang mengakibatkan kebakaran hebatdi kawasan hutan Desa Bungku, Batanghari (18/9). (REZA/JAMBI EKSPRES)" width="100%">
<figcaption>DIAWALI PERCIKAN API: Illegal drilling yang mengakibatkan kebakaran hebatdi kawasan hutan Desa Bungku, Batanghari (18/9). (REZA/JAMBI EKSPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Membara sejak Sabtu (18/9), kebakaran yang dipicu pengeboran minyak ilegal itu belum padam hingga kemarin (20/9). Semburannya bahkan bisa mencapai 30 meter.  Kebakaran di kawasan hutan Desa Bungku, Batanghari, Jambi, tersebut berasal dari ledakan sumur pengeboran minyak ilegal (illegal drilling). Pemicu awalnya adalah percikan api saat proses eksploitasi. Api sulit dipadamkan karena tempat kejadian perkara (TKP) sulit dijangkau.  ”Harus lebih dulu membuat jalan menuju ke lokasi dengan menggunakan alat berat. Jika tidak, akan sulit ke lokasi karena dikelilingi anak sungai,” kata Kapolres Batanghari Jambi AKBP Heru Ekwanto kepada Jambi Ekspres kemarin.  Ditreskrimsus Polda Jambi telah menangkap DR, salah seorang personel kepolisian yang diduga terlibat dalam illegal drilling tersebut. Direskrimsus Polda Jambi Kombespol Sigit Dany Setyono menjelaskan bahwa DR merupakan anggota Polres Batanghari. Salah seorang terduga lainnya, UJ, warga Desa Bungku, menghilang sejak kejadian dan masuk daftar pencarian orang (DPO).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/personel_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Tersangka saat ekspose kasus di Mapolda Jambi kemarin (20/9). (RONI/JAMBI EKSPRES)  Sementara itu, satu korban berinisial HS yang mengalami luka bakar 80 persen saat ini masih dirawat di RS Bhayangkara dengan pengawasan Polda Jambi. ”HS ini juga diduga seorang pelaku yang ikut tergolong dalam jaringan illegal drilling,” ungkapnya.  Atas kejadian tersebut, pelaju dijerat pasal 98 UU P3H dengan ancaman 15 tahun penjara atau denda Rp 15 miliar. ”Kami akan terus memberantas praktik illegal drilling di Provinsi Jambi, dari hulu sampai hilir,” tegasnya.

Terlibat Illegal Drilling, Oknum Polisi Terancam 15 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/berantas-illegal-drilling-13-sumur-minyak-ditutup_m_175895.jpeg" alt="MINYAK ILEGAL: Tim terpadu Penutupan Sumur Eksploitasi Minyak Illegal (Ilegal Driling, red) kembali melakukan penutupan sebanyak 13 sumur illegal yang berada di kawasan Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang Kabupaten Batag Hari" width="100%">
<figcaption>MINYAK ILEGAL: Tim terpadu Penutupan Sumur Eksploitasi Minyak Illegal (Ilegal Driling, red) kembali melakukan penutupan sebanyak 13 sumur illegal yang berada di kawasan Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang Kabupaten Batag Hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Jambi terus memberantas praktik pengeboran minyak secara ilegal. Upaya itu sejalan dengan penutupan 13 sumur ilegal di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari oleh Tim Terpadu Penutupan Illegal Drilling Provinsi Jambi. Dari penutupan itu Tim terpadu telah melakukan penutupan sumur eksploitasi minyak ilegal (illegal drilling, Red) sebanyak 37 selama 2017 ini. Informasi yang diperoleh Jambi Ekspres (Jawa Pos Group) menyebutkan, beberapa oknum memang kembali beraktivitas setelah penutupan oleh tim terpadu beberapa waktu lalu. "Kemarin masih operasi itu," kata sumber yang tidak ingin disebutkan namanya. Kepala Desa Pompa Air Indra mengaku tidak tahu secara pasti modus oknum pelaku illegal drilling. "Saya tidak tahu. Setahu saya dulu kan pernah ditutup oleh pemerintah," ujarnya. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, dia mengirim petugas untuk melihat lokasi. Temuan itu kemudian diteruskan ke tim terpadu untuk kembali dilakukan penutupan. "Saya laporkan ada 11 sumur baru yang dibuat para pelaku," katanya. Dia menyatakan setuju dengan penutupan tim terpadu. Di sisi lain, dia juga mengakui ada nilai ekonomis yang timbul dari kegiatan di daerahnya tersebut. "Beberapa warga memang mendapatkan penghasilan. Tapi, kata pemerintah ini ilegal, jadi harus ditutup," ujarnya lagi. Terpisah, Ketua Tim Terpadu Penutupan Illegal Drilling Provinsi Jambi Tagor Mulia Nasution mengatakan, pihaknya terus berupaya menindak pelanggaran seperti itu. Menurut dia, sumur minyak ilegal <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/06/19/138769/sawit-merusak-lingkungan-disbun-sebut-itu-kehendak-masyarakat" target="_blank">merusak lingkungan</a> karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kegiatan di daerah tersebut juga membahayakan warga di sekitar lokasi. "Kita terus berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam penutupan ini," katanya. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Hari Andria menambahkan, illegal drilling ditaksir merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dari kegiatan di Desa Pompa Air, diperkirakan per hari dihasilkan 6.000 liter minyak mentah. Nilai jualnya sekitar Rp 3 ribu per liter. "Ya, kalikan saja berapa penghasilan yang mereka dapatkan," ujarnya.&nbsp;

Berantas Illegal Drilling, 13 Sumur Minyak Ditutup