<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-kpu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024, yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022, kata Ketua KPU Ilham Saputra di Jakarta, Senin (14/2).  "Dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini kita berharap agar kemudian masyarakat aware terhadap pelaksanaan Pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024," kata Ilham di Jakarta, Senin (14/2).  Peluncuran hari pemungutan suara itu, tambahnya, tentunya juga menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat agar paham dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.  "Semoga apa yang kita pikirkan bersama, apa yang kita impikan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang kuat Indonesia melalui pemilu yang berintegritas dan profesional dan pemilu yang jujur adil dan bermartabat bisa kita laksanakan," tukasnya.  Kesuksesan pemilu yang diimpikan, lanjutnya, baru bisa diwujudkan kalau seluruh elemen secara bersama-sama kerja sama, baik Pemerintah, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), partai politik, stakeholder hingga masyarakat. "Bagaimana kita bisa mewujudkan bagaimana Pemilu ke depan (agar) bisa berjalan dengan damai dan berlangsung dengan aman dan sentosa, saya kira itu," ujar Ilham.  Peluncuran hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024, Senin malam, bertepatan dengan dua tahun sebelum hari pemungutan suara digelar. Pada dua tahun ke depan, berbagai tahapan pemilu akan digelar, seperti soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), teknis pemilu, pendaftaran calon peserta pemilu, verifikasi calon peserta pemilu, penetapan calon peserta pemilu, hingga kampanye. (*)

KPU Umumkan, Pemilu Serentak Bakal Dihelat pada 14 Februari 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beri-syarat-ke-oso-kpu-ogah-ikuti-putusan-bawaslu_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, keputusannya ini karena merujuk pada Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/2018 yang melarang calon anggota DPD RI memiliki jabatan kepengurusan di partai politik." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, keputusannya ini karena merujuk pada Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/2018 yang melarang calon anggota DPD RI memiliki jabatan kepengurusan di partai politik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra telah resmi ditujuk menjadi Ketua KPU definitif menggantikan Arief Budiman. Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, keputusan penetapan Iham Saputra sebagai ketua definitif berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Pleno Anggota KPU RI.  "Telah menyepakati Ilham Saputra sebagai Ketua KPU RI definitif, setelah sebelumnya Ilham Saputra juga menjabat Pelaksana Tugas Ketua KPU RI sejak 15 Januari 2021," ujar Raka dalam keterangannya, Kamis (15/4).  Raka mengatakan, kesepakatan dalam rapat pleno tersebut telah sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan umum, khususnya pada Pasal 10 Ayat 5 menyebutkan Ketua KPU, Ketua KPU provinsi, kabupaten kota dipilih dari dan oleh anggota KPU.  "Jadi kesepakatan dalam rapat pleno telah sesuai dengan amanah UU Nomor 7/2017 Tentang Pemilihan Umum," katanya.  Diketahui, perubahan jabatan di KPU RI bermula dari persidangan etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2020 lalu. Saat itu, DKPP memutus Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik melanggar kode etik dalam kasus terkait pemilu.  Kemudian, dalam putusannya DKPP mencopot Evi dari jabatan Komisioner KPU. Putusan itu ditindaklanjuti Presiden Jokowi dengan mengesahkan pemberhentian Evi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/01/2021/kpu-tunjuk-ilham-saputra-jadi-plt-ketua-gantikan-arief-budiman/">KPU Tunjuk Ilham Saputra Jadi Plt Ketua Gantikan Arief Budiman</a>  Selanjutnya, Evi yang tidak terima dengan putusan itu menggugat ke PTUN Jakarta. Ia dimenangkan dan kembali menjabat Komisioner KPU RI.  Usai kasus Evi, DKPP mencopot Arief Budiman dari jabatannya pada Kamis (14/1). DKPP menilai Arief melanggar etik karena mendampingi Evi saat mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Ilham Saputra Resmi jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-kpu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Ilham Saputra ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU, menggantikan Arief Budiman yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),  Komisioner KPU Dewa Kader Wiarsa Raka Sandi mengatakan, keputusan ditujuknya Ilham Saputra sebagai Plt Ketua KPU setelah jajarannya melakukan rapat pleno tertutup menindaklanjuti putusan DKPP ini.  "Jadi memilih Plt Ketua KPU Ilham Saputra secara aklamasi. Jadi kami telah memilih ketua KPU saudara Ilham Saputra," ujar Raka Sandi dalam konfrensi persnya di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (15/1).  Raka mengatakan, selanjutnya Plt Ketua KPU Ilham Saputra untuk menindaklajuti putusan DKPP tersebut untuk menerbitkan surat pemberhentian Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU.  Dengan ditunjuknya Plt Ketua KPU ini, maka seluruh jajaran baik itu KPU provinsi, maupun kabupaten Kota untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya.  "Masing-masing kerja masing-masing sesuai fungisnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.  Sebelumnya, Ketua DKPP Muhammad memutuskan pihaknya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Arief Budiman.  DKPP juga memberikan sanksi pemberhentian sebagai Ketua KPU kepada Arief Budiman terkait kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.  "Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Muhammad dalam putusannya secara virtual di Jakarta, Rabu (13/1).  Muhammad menambahkan dalam putusannya tersebut agar KPU bisa menjalankan putusan yang telah dikeluarkan DKPP tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/01/2021/alasan-dkpp-berhentikan-arief-budiman-dari-posisi-ketua-kpu/">Alasan DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Posisi Ketua KPU</a>  Muhammad juga memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi putusan DKPP ini terkait sanksi yang didapatkan kepada Arief Budiman ini.  Adapun, Ketua KPU Arief Budiman diduga melanggar etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yang kala itu diberhentikan oleh DKPP.  Selain itu, Arief juga telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13/05/KPU/VIII tanggal 18 Agustus 2020 yakni dengan mengaktifkan kembali Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/nHH7uYp-k1s

KPU Tunjuk Ilham Saputra Jadi Plt Ketua Gantikan Arief Budiman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/format-debat-capres-terbaru-tak-ada-kisi-kisi-dan-penuh-adu-argumen_m_.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman mengatakan di debat pilpres kedua nanti, akan lebih banyak adu argumen antar Jokowi dan Prabowo." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman mengatakan di debat pilpres kedua nanti, akan lebih banyak adu argumen antar Jokowi dan Prabowo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut dua koleganya yakni Arief Budiman dan Pramono Ubaid Tanthowi sudah dinyatakan negatif Covid-19.  Menurut Ilham, status negatif Covid-19 itu didapat setelah dua koleganya tersebut telah melakukan swab test, cek darah dan scan thorax. Dari test tersebut keduanya dinyatakan negatif.  "Jadi secara ‎total keduanya telah melakukan isolasi selama kurang lebih 35 hari," ujar Ilham kepada wartawan, Senin (26/10).  Karena sudah sembuhnya Arief Budiman tersebut, lanjut Ilham, maka secara otomatis dia sudah bisa kembali menjabat sebagai Ketua KPU. Sehingga dirinya tidak menjabat Plh Ketua KPU lagi. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/09/2020/arief-budiman-positif-korona-ilham-saputra-jadi-plh-ketua-kpu/">Arief Budiman Positif Korona, Ilham Saputra Jadi Plh Ketua KPU</a></li> </ul> "Arief Budiman kembali bertugas sebagai Ketua KPU mulai besok Selasa (27/10)," katanya.  Saat ini Arief Budiman dan Pramono Ubaid Tanthowi juga telah melakukan rapat peleno ‎dengan para komisioner lainnya. Sehingga KPU mengucapkan banyak terimakih yang telah merawat dua komisioner KPU tersebut.  ‎"KPU RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi yg setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik instansi pemerintah, RSPAD, Satgas Covid-19, Puskesmas Pejaten Barat," ungkapnya.  "Serta para tenaga kesehatan yang selama ini merawat dan memantau kesehatan kedua pimpinan KPU RI. Saat ini keduanya pulih seperti sedia kala," tambahnya.  Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu diketahui usai Arief menjalani tes PCR atau swab test pada Kamis (17/9).  Lima hari pasca-dinyatakan positif Covid-19, Arief dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta pada Selasa (29/9). Bersamaan dengan itu, Ilham Saputra ditunjuk sebagai Plh Ketua KPU RI menggantikan Arief Budiman.  Sementara itu, Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19 satu hari pasca-Arief mengumumunkan kondisinya pada (19/9).

Usai Isolasi 35 Hari, Ketua KPU Arief Budiman Sembuh dari Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ilham-saputra-KPU-dery-3.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra resmi ditunjuk sebagai Pelaksana harian (Plh) Ketua KPU menggantikan sementara Arief Budiman yang sedang mengalami musibah. Sebagaimana diketahui, Arief Budiman dinyatakan positif terjangkiti virus korona atau Covid-19.  "Dalam rangka untuk memperlancar urusan tata administrasi KPU, telah diputuskan penunjukan Plh Ketua KPU yaitu dalam hal ini Plh Ketua KPU dilaksanakan Saudara Ilham Saputra," ujar Ilham kepada wartawan, Selasa (22/9).  Ilham mengatakan, kolegasnya Arief Budiman saat ini sedang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto guna mempercepat pemulihan. "Saudara Arief Budiman sebagai Ketua KPU definitif sejak tadi pagi memutuskan untuk melanjutkan perawatan ke RSPAD dalam rangka percepatan pemulihan kesehatan," katanya.  Sementara itu, mengenai anggaran pilkada (NPHD), Ilham menyampaikan, sampai dengan hari ini Selasa (22/9), sudah ditransfer 100 persen anggaran ke 259 daerah dari 270 daerah yang menggelar pilkada. KPU juga sedang memfinalisasi draf revisi PKPU tentang Penyelenggaraan Pilkada Situasi Covid-19.  Aturan yang baru nantinya membatasi kegiatan yang berpotensi mengundang masyarakat banyak. "Yang pada prinsipnya membatasi dan meniadakan kegiatan yang potensial melibatkan massa dalam jumlah banyak dan potensial penyebaran Covid-19," ungkapnya.  Sebelumnya, ‎Arief Budiman dikabarkan positif tertular Covid-19 sejak 17 September 2020, tanpa gejala. Arief mengatakan, dirinya mengetahui tertular virus korona karena ‎mendapat undangan untuk mengikuti rapat di Istana Bogor. Sesuai protokol Istana, Arief wajib menjalani rapid test dan swab test. Dari situ diketahui bahwa dirinya terjangkiti Covid-19.  https://www.youtube.com/watch?v=V6kFENFYBxo

Arief Budiman Positif Covid-19, Ilham Saputra Jabat Plh Ketua KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ilham-saputra-KPU-dery-3.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra meminta masyarakat tidak perlu takut melakukan pencoblosan calon kepala daerah di Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang.  Menurut Ilham, meski penyelenggaran Pilkada di masa pandemi Covid-19, tapi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipastikan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tentunya dijalankan bersama dengan ‎KPPS.  "Ada kekhawatiran orang tidak datang ke TPS. Tentu kami akan memastikan memberikan tutorial supaya masyarakat paham datang ke TPS tetap dalam kondisi aman," ujar Ilham dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (25/7).  Ilham mengatakan, saat berada di TPS masyarakat akan diberikan sarung tangan dan menerapkan jaga jarak. Sehingga masyarakat bila bersentuhan dengan benda-benda di sekitar TPS bisa terlindungi.  "Nanti ki‎ta kasih sarung tangan sekali pakai ke mereka. Kemudian duduknya juga harus physical distancing," katanya.  Semua KPPS dan petugas lainnya juga dibekali masker dan face shield. Mereka juga sebelum melaksanakan tugasnya akan rapid test terlebih dahulu.  Kemudian juga alat coblos surat suara setiap kali pemakaian akan disemprot dengan disinfektan. ‎Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk datang ke TPS. Karena setiap TPS akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  "Jadi semuanya juga diatur sedemikian rupa. Petugas kami juga disiplin dalam menjalankan protokol Covid-19 ini," ungkapnya.  Seperti diketahui, Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.  Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.  Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.‎

Pilkada Serentak 2020, KPU Beberkan Protokol Kesehatan di TPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ilham-saputra-KPU-dery-1.jpg" alt="Ilham saputra KPU-dery" width="100%">
<figcaption>Ilham saputra KPU-dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah, DPR, dan para penyelenggara pemilu telah menyepakati bahwa pemungutan suara pilkada 2020 dimundurkan dari 23 September menjadi 9 Desember. Pemunduran jadwal itu disertai target penyusunan payung hukum berupa perppu pilkada selesai April 2020. Namun, hingga kemarin (30/4) Presiden Joko Widodo belum juga mengesahkan draf perppu yang sudah disusun.  Untuk diketahui, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri Selasa lalu (14/4), KPU meminta agar perppu selesai April. Tujuannya, penyusunan peraturan KPU bisa tuntas pada Mei. Sebab, jika coblosan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, tahapan harus dimulai 1 Juni dan regulasinya harus sudah klir.  Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU RI Ilham mengatakan belum mendapat informasi kapan perppu diterbitkan. Dia hanya bisa berharap payung hukum penundaan pilkada itu keluar secepatnya. ”Semoga bisa besok (hari ini, Red),” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.  Disinggung soal sejauh mana dampak keterlambatan perppu dalam penyusunan PKPU, dia enggan berkomentar lebih lanjut. ”Kita tunggu saja,” kata pria berdarah Aceh tersebut.  Sebelumnya, Ilham menyebut ada banyak hal teknis yang perlu diatur ulang dalam PKPU menyusul tertundanya tahapan. Selain jadwal, tentu ada hal lain. Misalnya, mengatur perubahan data pemilih, khususnya tambahan pemilih pemula yang usianya telah memenuhi syarat saat mendekati 9 Desember. Atau mengatur bukti dukungan calon perseorangan yang bisa saja telah terjadi perubahan alamat atau status orangnya.  Tak kunjung terbitnya perppu pilkada juga membuat khawatir Koalisi Masyarakat Sipil Bidang Kepemiluan. Mereka pun mengusulkan draf rancangan perppu yang lebih singkat. Draf tersebut menjadi tawaran ide di tengah belum kunjung diundangkannya perppu yang disusun pemerintah hingga akhir April.  Elemen yang terlibat dalam koalisi itu adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Andalas, dan Rumah Kebangsaan.  Peneliti Pusako Charles Simabura mengatakan, draf yang diusulkan jajarannya bersifat minimalis. Hanya ada pasal-pasal yang dinilai krusial untuk segera diatur. Sebab, situasinya memang tengah membutuhkan jalan keluar yang cepat. ”Tidak memungkinkan membuat konsep yang maksimal soal UU Pilkada,” ujarnya.  Charles menambahkan, ada tiga pasal yang dinilai krusial. Pertama, pasal 122 yang mengatur penundaan pilkada. Dalam draf versi masyarakat, pihaknya mengusulkan kewenangan membatalkan dan melanjutkan pilkada diberikan ke KPU RI jika di lebih dari 40 persen wilayah pemilihan terjadi bencana alam maupun nonalam.  Dua pasal lainnya mengatur tentang anggaran dan tanggal pelaksanaan pilkada yang dianggap lebih cocok dan meminimalkan risiko.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jyUbcSjL3MI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=dDCfX6vfNbA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=t2OKbXOKC6Y

Penerbitan Perppu Pilkada Meleset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-KPU-PENETAPAN-CALON-PRESIDEN-DAN-WAKIL-TERPILIH-FED-15-e1561951642304.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencopotan jabatan koordinator divisi terhadap dua komisioner KPU diklaim tidak akan berpengaruh banyak pada kinerja institusi secara keseluruhan. Meski begitu, KPU perlu waktu untuk memastikan pergeseran jabatan bisa berjalan mulus sehingga ritme dan kualitas kerja tidak terganggu. Salah satunya melalui saling transfer ilmu.  Komisioner KPU Ilham Saputra bisa menerima dan bakal menjalankan putusan DKPP. Putusan itu menjadi bahan evaluasi meski dia merasa sudah menjalankan tugasnya secara maksimal. Untuk mengeksekusi putusan tersebut, mungkin ada transisi karena posisi sebagai koordinator divisi teknis penyelenggaraan dan logistik tentu akan diisi orang lain. ''Mungkin kami bakal transfer knowledge dulu siapa yang menjadi divisi teknisnya,'' terang Ilham di sela sidang sengketa hasil pileg di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (11/7).  Saat ini Ilham belum tahu akan digeser ke mana setelah tidak lagi mengoordinasi divisinya. ''Nanti diputuskan dalam rapat pleno,'' ujar mantan wakil ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh tersebut. Nanti komisioner yang digantikan juga sharing pengetahuan kepada Ilham tentang kerja sehari-hari di bagian tersebut.  Senada, Komisioner KPU Evi Novida Ginting menyatakan bahwa posisinya sebagai koordinator Divisi SDM KPU bakal digantikan komisioner lain. Hanya, siapa penggantinya dan dia akan ditempatkan di divisi mana harus didasarkan pada rapat pleno. ''Dalam satu dua hari ini, kami bakal lakukan pleno,'' katanya di MK kemarin.  Dia menjelaskan, meski setiap komisioner memegang divisi yang spesifik, relatif tidak ada masalah bila harus menangani divisi lain. ''Karena kami mengambil keputusan itu secara kolektif kolegial,'' jelas mantan komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut. Pada dasarnya, dia siap ditempatkan di divisi mana pun karena sejak awal melalui seleksi yang mencakup segala jenis kemampuan kerja KPU.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Rekapitulasi-Hasil-Penghitungan-Suara-Pemilu-2019-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="ROTASI KPU: Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting bersama komisioner KPU lainnya." width="100%">
<figcaption>ROTASI KPU: Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting bersama komisioner KPU lainnya.</figcaption>
</figure> Komisioner KPU bersama pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Jokowi-Ma'ruf Amin. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Komisi II DPR mengapresiasi putusan DKPP tersebut. Tindakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut adalah bentuk ketegasan dan profesionalitas. Sebab, DKPP adalah kontrol internal untuk menjaga marwah penyelenggara pemilu. ''Artinya, DKPP tegas terhadap setiap pengaduan,'' tutur Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera kemarin.  Dia optimistis kinerja KPU tetap berjalan normal meski ada pergantian koordinator divisi (Kordiv). Terkait dengan kemungkinan gangguan karena tahapan pilkada 2020 segera bergulir, Mardani menampik kekhawatiran tersebut. ''Saya kira tidak mengganggu. Sebab, kerja KPU bersifat kolektif kolegial,'' papar politikus PKS tersebut.  Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan bahwa Ilham dan Evi melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Mereka diputus melanggar dalam kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan seleksi calon anggota KPU kabupaten/kota. Keduanya dicopot dari jabatan yang saat ini diemban sebagai koordinator divisi.

Setelah Putusan DKPP, Dua Komisioner KPU Cukup Geser Divisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bukan-bahasa-mandarin-melainkan-huruf-kanji_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ilham Saputra menanggapi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mencopot jabatannya sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Menurutnya, keputusan DKPP itu menjadi bahan evaluasi bagi dirinya dan KPU. "Jadi kami menghormati putusan DKPP ini," kata Ilham.  Dalam waktu dekat seluruh komisioner KPU juga akan menggelar rapat pleno. Rapat tersebut menyikapi putusan dari DKPP yang memberhentikan dirinya ‎sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik. "Jadi segera kami plenokan dahulu," kata kepaada JawaPos.com, Kamis (11/7).  Sebagaimana berita sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian Komisioner KPU Ilham Saputra sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik.  "Sanksi berlaku terhitung sejak dibacakannya putusan ini," kata Ketua Majelis Harjono, Kamis (11/7).  Adapun perkara bernomor 61-PKE-DKPP/IV/2019 itu diputuskan oleh anggota majelis yang terdiri atas Muhammad, Ida Budhiati, Teguh Prasetyo, dan Alfitra Salamm.  Ilham mendapatkan sanksi akibat persoalan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Partai Hanura. Awal November lalu, Partai Hanura melakukan PAW terhadap salah seorang anggotanya, Dossy Iskandar Prasetyo. Dossy merupakan wakil dari dapil Jatim 8 yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun.  Berdasar aturan, penggantinya adalah Sisca Dewi Hermawati yang mendapat suara terbanyak kedua dari Partai Hanura di dapil tersebut. Namun, Sisca telah dipecat Hanura karena tersangkut masalah hukum. Sebagai gantinya, Hanura mengajukan nama Tulus Sukariyanto yang juga menjadi pengadu dalam perkara tersebut.  Pengajuan itu ditolak dan KPU tetap menunggu upaya hukum Sisca atas pemecatannya. Juga menunggu revisi PKPU 6/2019 tentang Perubahan PKPU PAW Anggota DPR dan DPRD. Sikap itu dinilai DKPP menyalahi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. "Seharusnya penggantian antarwaktu pengadu dapat diproses karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan,'' ucap anggota DKPP Alfitra Salam yang membacakan pertimbangan majelis.  Sementara itu, Evi terkena sanksi akibat mendiskualifikasi peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur. Yang didiskualifikasi adalah peserta yang mendapatkan nilai computer assisted test (CAT) tinggi dengan dugaan menerima bocoran soal dan jawaban.  Menurut DKPP, hal itu tidak bisa dibenarkan karena tidak memberikan kepastian hukum. Seharusnya, KPU mengulang proses seleksi tersebut. Apalagi, salah satu peserta dengan nilai CAT tertinggi menyatakan tidak pernah menerima bocoran soal dan jawaban. ''Para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu,'' ucap Ketua DKPP Harjono.

Tanggapan Ilham Saputra setelah DKPP Mencopot Jabatannya di KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/spanduk-yang-jenguk-bukan-presiden-viral-kpu-saya-kira-itu-baik_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra menilai spanduk tersebut bagus karean tidak mengajak orang untuk Golput." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra menilai spanduk tersebut bagus karean tidak mengajak orang untuk Golput.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan diwarnai dengan pelepasan tembakan. Berdasar tayangan video yang beredar di media sosial, tembakan itu dilepaskan oleh petugas kepolisian.  Menurut informasi yang beredar, tembakan itu dipicu adanya kericuhan antara massa pendukung calon legislatif saat rekapitulasi. Dua orang caleg dari Partai Golkar dan Partai Nasdem tidak terima dengan perbedaan hasil pada DA 1 hologram untuk suara pileg DPRD Kabupaten. Mereka meminta KPU dan Bawaslu membuka C1 Plano.  Atas kejadian itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, kericuhan itu disebabkan oleh massa pendukung caleg yang tidak puas dengan rekapitulasi suara.  "Ya ketidakpuasan terhadap rekapitulasi yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang. Sehingga bisa ada distrust terhadap kelembagaan kepemiluan," ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/5).  Kata Ilham, kejadian itu sudah dalam penanganan polisi. Dari informasi yang didapatkannya, kericuhan itu berlangsung sekira 20 menit. Setelah itu kembali kondusif. "Langsung kemudian KPU provinsi mengambi alih rekapitulasi di Kabupaten Empat Lawang," katanya.  Menurut Ilham, keributan saat rekapitulasi di Kabupaten Empat Lawang bukanlah yang pertama. Pada 2018 lalu, saat Pilkada juga pernah adanya betrokan. Akhirnya rekapitulasi yang tingkat kecamatan diambil alih oleh KPU di tingkat provinsi.  "Itu pernah terjadi juga ketika pilkada dan pileg sebelumnya. Tapi sudah dikanaliasai dan diambil alih sama provinsi," ungkapnya.  Terpisah, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, rekapitulasi di tingkat Kebupaten Empat Lawang sudah diambil alih di KPU tingkat provinsi. Saat ini situasi sudah berjalan kondusif.  "Ada kericuhan yang terjadi saat rekapitulasi, saat ini sudah dipindah ke KPU Provinsi Sumatera Selatan," kata Fritz.  Fritz berpendapat, alasan pihak kepolisian mengeluarkan tembakan itu untuk menghentikan kerusuhan di tengah berlangsungnya penghitungan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. "Namanya juga kerusuhan dalam rekapitulasi," pungkasnya

Respons KPU Ketika Polisi Lepaskan Tembakan saat Rekap Suara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ilham saputra

Berita Terkini