<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/ilham-safutra-jawapos-BW-3034322565.jpg" alt="ILHAM SAFUTRA" width="100%">
<figcaption>ILHAM SAFUTRA</figcaption>
</figure> SELEKSI nasional penerimaan mahasiswa baru untuk jalur perguruan tinggi negeri (PTN) baru saja usai. Para calon mahasiswa bergembira. Mereka bisa berkuliah di PTN impian. Bagi yang belum diterima, baik dari jalur SNBP, SNPT, ataupun jalur lainnya, mereka terpaksa berganti haluan. Ada yang memilih ke perguruan tinggi swasta (PTS), baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ada banyak pilihan PTS yang dicari sepanjang mampu secara akademik dan finansial. Diterima di PTN impian, apalagi PTN unggulan adalah kebanggaan tersendiri bagi calon mahasiswa maupun keluarga mereka. Selain bisa mendapat ilmu dengan standar yang diharapkan, biaya yang dikeluarkan sedikit bisa terjangkau. Harapannya begitu. Kuliah di PTN dengan biaya bisa dijangkau. Lulus dari sana nantinya bisa gampang berkiprah. Baik bekerja atau membuka lapangan usaha. Bagi calon mahasiswa yang dulunya masih siswa di jenjang SMA, SMK, atau madrasah, mereka tidak sedikit bermimpi kuliah di PTN impian dan unggulan di Indonesia. Adapun PTN unggulan yang dianggap masyarakat luas selama ini berkualitas ada banyak indikator. Untuk standardisasi saat ini dipakai indikator yang dipakai adalah webometrics. Dari laman tersebut saat ini untuk 10 besar PTN di Indonesia adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (Unibraw), IPB University, dan Universitas Airlangga (Unair). Selain itu, ada Universitas Sebelas Maret, UNS Surakarta, Universitas Syiah Kuala, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Institut Teknologi Bandung, Dari kesepuluh itu, PTN-nya tersebar di Jawa dan Sumatera. Sejatinya mendikotomikan PTN tidaklah etis. Sebab, pada dasarnya setiap PTN menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkuliah, menuntut ilmu, dan mendapat gelar sarjana setidaknya. Soal kualitas tergantung dari mahasiswa itu sendiri bagaimana mereka menempuh pendidikan. Tapi persoalan selama ini, stigma di tengah masyarakat yaitu berkuliah di perguruan tinggi unggulan yang kebetulan sebarannya di Pulau Jawa suatu gengsi yang tinggi. Dari 10 PTN versi webometrics 2023, hampir semuanya tersebar di Pulau Jawa. Untuk sampai di PTN itu, para calon mahasiswa berusaha mempersiapkan diri dari awal. Mereka belajar tekun, ikut try out demi mengasah kemampuan, intensitas belajar ditambah dari hari-hari sebelum ini. Lantas, diterima di PTN impian masalah akan selesai? Belum. Belakangan ini beberapa calon mahasiswa, mereka yang tinggal di Pulau Jawa maupun di luar Jawa mulai berpikir. Berpikir dengan soal biaya. Mulai biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya lain-lainya. Untuk biaya kuliah, semua PTN menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT). Setiap PTN menggunakan nama yang berbeda untuk UKT. Ada UKT, UKT Unggulan, UKT bersubsidi, UKT tidak bersubsidi, beasiswa UKT. Nilai besaran UKT itu beragam. Mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 20 juta lebih. Setiap mahasiswa mendapat kesempatan membayar UKT lebih ringan. Bahkan PTN yang membebaskan UKT untuk mahasiswa barunya. Semua itu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Setiap PTN tentunya memiliki alokasi khusus untuk mahasiswa baru yang mendapat keringanan UKT. Alasannya, tentu demi keadilan. Keadilan mendapat kesempatan kuliah di PTN. Mahasiswa baru atau orang tuanya ketika mendapat informasi bakal merespons beragam soal UKT yang harus dikeluarkan. Bagi yang memiliki kemampuan finansial atau yang sudah sadar tentang biaya kuliah saat ini mereka sepertinya membuat alokasi anggaran jauh-jauh hari. Persoalannya bagi keluarga yang tidak siap. Mereka tidak tergolong miskin atau kurang mampu, tapi tidak juga keluarga mapan atau sangat sejahtera. Keluarga cukuplah. Cukup hidup dari bulan ke bulan. Kelompok-kelompok seperti ini jika mengajukan surat keterangan tidak mampu demi mendapatkan keringan biaya kuliah ada yang enggan, ada yang bermuka tebal. Dikatakan kurang mampu, mereka ada. Ketika ditanya berada, untuk kuliah anak mereka masih berpikir-pikir. Di sisi lain, ada keluarga yang secara finansial berkecukupan. Namun, sedikit keberatan ketika mengetahui nilai besaran UKT yang harus dibayarkan untuk buah hati mereka. Mereka beralasan dan mempersiapkan anaknya jauh-jauh hari bisa kuliah di PTN unggulan, selain gengsi juga mendapat biaya cukup terjangkau. Terjangkau dalam artian di bawah anggaran biaya kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS). "Untuk apa kuliah di PTN unggulan kalau biaya kuliahnya serasa di PTS." Jika mencari ilmu lebih dengan biaya mahal, tidak ada ubahnya kuliah di PTS. Alasan lain orang tua mati-matian mempersiapkan anaknya kuliah di PTN demi biaya. Akan tetapi biaya terjangkau itu terbentur ketentuan. Dari pengelola PTN mengklaim membuat ketentuan demi keadilan. Agar anak-anak pintar yang tidak memiliki kemampuan mendapat kesempatan kuliah di kampus impian. Lantas apa jalan keluarnya? Keluarga/orang tua akan menurunkan ego untuk mengurus surat keterangan "tidak mampu" atau mencari alternatif lain? Bagi orang tua yang struggle, mereka akan memperjuangkan apa pun demi buah hatinya. Bagi yang tidak, mereka akan misuh-misuh dalam hati. Kalau mundur, tentu sangat kasihan dan sayang sekali dengan perjuangan selama ini. Bisa juga cari sponsor dalam bentu lain dengan kemasan beasiswa atau apalah&nbsp;namanya.&nbsp;&nbsp;(*) *)&nbsp;Ilham Safutra, jurnalis JawaPos.com

Diterima di PTN impian, apalagi PTN unggulan adalah kebanggaan tersendiri bagi calon mahasiswa maupun keluarga mereka.

Kuliah, Cari Ilmu atau Demi Kebanggaan Nama PTN-nya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/ilham-safutra-jawapos-BW-3034322565.jpg" alt="ILHAM SAFUTRA" width="100%">
<figcaption>ILHAM SAFUTRA</figcaption>
</figure> ADA ungkapan satire, orang miskin dilarang sakit. Ungkapan ini bisa terjadi beberapa tahun lalu. Tahun ini bisa saja masih terjadi. Bisa saja terjadi di daerah yang sulit dari akses rumah sakit. Namun, ungkapan itu diyakini Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sudah tidak ada lagi. "Kini orang sakit dilarang bayar." Ali Ghufron Mukti menyampaikan pernyataan itu penuh dengan percaya diri. Bukan tanpa alasan mantan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan demikian. Tahun 2022 BPJS Kesehatan berhasil membukukan surplus Rp 56,51 triliun. Angka surplus itu berasal dari iuran yang diterima dari peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta non PBI. Untuk peserta PBI, iurannya ditanggung APBN dan APBD. Dari PBI dibantu APBN sebesar Rp 46 Triliun dan PBI dari APBD sebanyak Rp 13,9 triliun. Menariknya lagi, BPJS Kesehatan berhasil mengumpulkan iuran BPJS dari peserta non-PBI Rp 80,3 triliun. Mereka yang membayar iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) tidak semuanya yang menerima upah. Ada yang tidak menerima upah. Penerimaan BPJS Kesehatan dari iuran peserta non-PBI diprediksi bisa lebih tinggi Rp 80,3 triliun. Sebab, peserta BPJS Kesehatan yang aktif atau yang rutin membayar iuran tidak lebih dari 60 persen. Ada sekitar 40 persen lagi yang tidak tertib. Peserta BPJS Kesehatan yang non-PBI yang tidak rutin atau tidak aktif ini umumnya masyarakat kecil yang tidak menerima gaji atau tidak menerima upah dari perusahaan atau pekerja informal. Namun, mereka diwajibkan membayar iuran BPJS. Alasan wajib membayar iuran BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Sebab, kalau mereka sakit dan sakit itu tingkatnya berat sudah barang tentu pasien ini kesulitan membayar tagihan rumah sakit. Hanya saja, peserta BPJS non-PBI kelas pekerja informal atau pedagang yang penghasilannya tidak menentu kerap abai dalam membayar iuran. Abai bukan karena tidak mau membayar karena dalam membayar iuran sifat per kartu keluarga. Jika satu keluarga terdiri atas suami, istri, dan tiga anak. Maka si kepala keluarga harus mengalokasikan iuran BPJS sebesar Rp 185 ribu setiap bulannya. Angka sebanyak ini dengan kelas III, kelas paling rendah di BPJS. Bagi sebagian kalangan, uang sebanyak ini kecil. Bagi UMKM atau orang yang tidak berpenghasilan, uang sebanyak ini sangatlah besar. Sehingga, ketika mereka macet membayar iuran, di saat macet itu mengalami sakit dan harus berobat ke fasilitas kesehata (faskes) tentu pengobatannya tidak bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Mereka harus membayar tunggakan iuran terlebih dahulu. Peserta jaminan kesehatan yang macet membayar iuran selama lima tahun mendapat "pengampunan" dari BPJS Kesehatan. Mereka cukup membayar dua tahun tunggakan iuran saja. Bagi peserta yang nonaktif di bawah dua tahun tentu melunasi semua iurannya. Akankah semuanya harus dilunasi dalam satu waktu? Lagi-lagi Ali Ghufron menegaskan memberikan keringanan dengan membayar berkala dalam jangka waktu tertentu. "Kami sadar itu dan memberikan jalan-jalan alternatif agar kegotongroyongan jaminan kesehatan ini berjalan dengan baik," ungkap mantan Wakil Menteri Kesehatan itu di hadapan para pemimpin redaksi di Jakarta pada Jumat malam (21/7/2023). Pola-pola seperti ini patut diapresiasi. BPJS Kesehatan dapat dikatakan sebagai lembaga jaminan kesehatan sosial yang cukup sehat. Mereka tidak lagi mengalami defisit atas dana yang dikelola. Setiap dana yang diterima dari iuran peserta jaminan kesehatan langsung dibayarkan ke rumah sakit atas klaim pengobatan yang diberikan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. Akan tetapi, surplus yang dialami pada 2022 bukan berarti jaminan tahun ke depannya mengalami serupa. Sebab, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang surplus pada 2022 dan 2021 tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19. Kala itu masyarakat takut ke rumah sakit, mereka takut dinyatakan positif Covid-19. Masyarakat berusaha hidup lebih sehat. Menghindari datang ke rumah sakit jika sakit-sakit. Cukup beli obat warung atau menjaga kebugaran tubuh agar tidak sakit. Sementara masyarakat peserta jaminan kesehatan, baik yang PBI dan non-PBI mereka tetap membayar iuran jaminan kesehatan. Tentunya iuran terkumpul lebih awet, meski pun BPJS Kesehatan tetap membayar klaim atas pasien RS yang menderita Covid-19 pada kurun waktu 2021-2022. Tantangan BPJS Kesehatan ke depannya menjaga iuran ini tertib dibayar peserta. Menjaga pembayaran klaim ke rumah sakit tetap lancar agar peserta BPJS Kesehatan mendapat pelayanan ketika mengeluhkan sakit. Jangan sampai lagi ada pasien yang dipaksa pulang lebih awal oleh rumah sakit dengan alasan jenis penyakit yang diderita pasien tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau rumah sakit merasa belum menerima bayaran dari BPJS Kesehatan, sementara karyawan dan tenaga kesehatannya masih butuh hidup, butuh makan. Ali Ghofron dengan percaya diri, kini sudah tidak ada lagi rumah sakit yang mengeluhkan telat bayar dari BPJS Kesehatan. Semua rumah sakit, terutama rumah sakit swasta sudah senang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bahkan ada yang rumah sakit yang dibayar di muka. Tujuannya, pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dibedakan dengan pasien yang membayar dengan uang pribadi atau asuransi komersial. Makanya kini, tegas Ali Ghufron, orang miskin dilarang bayar. Tidak hanya itu, rumah sakit tidak perlu lagi minta foto kopi KTP atau kartu BPJS. Semua cukup tunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Memang, beberapa kali penulis pernah ke rumah sakit menggunakan jaminan kesehatan. Di beberapa rumah sakit pasien yang berobat berasal dari beragam kalangan. Mulai dari kalangan bawah hingga kalangan menengah ke atas dengan kondisi ekonominya baik-baik saja. Umumnya mereka menggunakan kartu jaminan kesehatan nasional (JKN). (*) *)&nbsp;Ilham Safutra, jurnalis JawaPos.com

ADA ungkapan satire, orang miskin dilarang sakit. Ungkapan ini bisa terjadi beberapa tahun lalu. Tahun ini bisa saja masih terjadi.

Dulu Orang Miskin Dilarang Sakit, Kini Orang Miskin Dilarang Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/ilham-safutra-jawapos-1-877701042.jpg" alt="ILHAM SAFUTRA" width="100%">
<figcaption>ILHAM SAFUTRA</figcaption>
</figure> PRESIDEN&nbsp;Jokowi pada awal kepemimpinannya menggelorakan jargon revolusi mental. Jargon ini menjadi tekad dari presiden ketujuh itu. Jargon tersebut sangat mudah diucapkan tapi membutuhkan upaya besar untuk mewujudkannya. Untuk mengupayakan revolusi mental benar-benar terjadi, hampir semua lapisan pemerintahan, terutama di kementerian membuat langkah-langkah konkret. Hampir semua kementerian mewujudkannya dalam jargon mereka menuliskan "Revolusi Mental". Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjadi pun menjadi leading sector-nya. Namun, melakukan revolusi mental tidak cukup dengan menggelar seminar, pertemuan, simposium, atau lomba. Revolusi mental adalah sebuah "dogma" untuk mengubah paradigma pemikiran seluruh elemen bangsa. Mulai dari tingkat keluarga, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun, kampung, kelurahan, desa, kota, kabupaten, provinsi, hingga ke tingkat pemerintahan pusat sekalian. Pada akhirnya hakikat dari revolusi mental itu menjadi manusia-manusia di republik berada pada taraf ideal. Meski kata ideal pun adalah sebuah pada taraf kesucian, setidaknya seluruh elemen bangsa bisa mencapai dan mendekati kata hakiki seorang manusia yang mencerminkan diri sebagai orang-orang memiliki agama, menjalani norma-norma, dan tatanan nilai hidup di Nusantara. Revolusi mental bukanlah pekerjaan mudah. Revolusi mental bukan hanya pekerjaan pemerintah semata. Revolusi mental adalah tugas dari semua elemen. Baik guru, pemuka agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan elemen-elemen lainnya. Setelah hampir sepuluh tahun dan kebetulan Presiden Jokowi berkesempatan memimpin republik ini dua periode, tetapi revolusi mental dapat dikatakan belum selesai. Buktinya apa? Kasus korupsi masih terjadi. Yang tidak terlibat makin beragam. Tidak lagi melihat pada kelas-kelas tertentu. Oknum kepala daerah jumlahnya tidak terhitung, oknum hakim pun berkali-kali, oknum pendidik pun ada. Penggiat sosial juga ada. Apalagi menteri dan anggota DPR. Contoh lain belum selesainya revolusi mental, semakin mudah ditemukan di sekitar kita masing-masing. Ada banyak kasus. Meski yang terlibat dalam kasus dikatakan oknum. Namun, oknum itu muncul terus berulang pada kasus serupa. Guru tidak sungkan melakukan kekerasan terhadap murid, murid tidak hormat lagi pada guru, kepala sekolah tidak ragu memotong hak dari guru honorer. Dosen sebagai kasta lebih tinggi dari guru sudah berani main mata dengan mahasiswinya. Tidak takut menodai mahasiswinya. Pengasuh pondok pesantren yang mendapat label orang suci "menjual" ayat suci demi bisa merudapaksa santriwati. Jumlahnya pun tidak seorang dua orang. Ada yang belasan. Bahkan sudah ada yang melahirkan. Oknum kepala desa terlibat mark up anggaran. Membuat sebuah program dengan membangun infrastruktur dengan anggarannya digelembungkan tetapi dicairkan sangat diperas. Turun anggaran itu 10 rupiah, sampai pelaksanaannya tersisa lima rupiah. Maka tidak salah lagu sunatan massal dari Iwan Fals. Pedagang pun semakin terang-terangan menjual barang KW tetapi mengaku asli. Barangnya dijual harga lebih dari harga premium. Penggiat filantropi begitu percaya diri "menjual" kaum duafa dengan beragam kemasan "air mata". Mereka tidak takut memakan hak-hak orang yang mesti dibantu. Padahal semua dana itu berasal dari sumbangan, donasi, atau apalah namanya. Bahkan ada oknum dari lembaga filantropi hidup dengan serba kemewahan. Mereka "menjual" kaum duafa. Oknum aparat hukum ikut terlibat "menjual diri" demi sebuah kata vonis atau perkara. Jenderal semestiniya jadi tauladan malah menjadi "sutradara" dari sebuah drama pembunuhan. Bahkan drama itu berlangsung puluhan episode dan menguras energi. Tidak hanya energi keluarga korban, tetapi energi publik, energi aparat hukum lainnya yang mencoba mencari benang merah keadilan. Di tengah pandemi, bantuan untuk orang terdampak pun disunat. Hak-hak tenaga medis yang mestinya diberikan atas jasanya pun terpotong entah ke mana perginya. Lalu, para koruptor yang semula pernah mengenakan rompi oranye, tangan terborgol, duduk di pesakitan, kini mereka bebas "bernyanyi". Ikut pula berkompetisi di kancah pemilu. Dari sekian banyak ilustrasi itu, sejatinya masih ada orang-orang baik. Orang-orang yang memiliki mental ideal sebagai orang berketuhanan. Orang-orang yang memiliki rasa takut, rasa malu, rasa saling asah, asih, asuh. Cuma jumlahnya tidak banyak. Jika banyak masih kalah banyak dengan dengan orang-orang yang mesti menjalani pendidikan revolusi mental. Sejatinya, revolusi mental adalah gerakan untuk mengembalikan budaya malu, gerakan perjuangan untuk menumbuhkan jiwa integritas, kejujuran, sampai pada kata jadi kesatria. Nah, sampai saat ini sejauh apa gerakan revolusi mental itu dilakukan? Apakah masih seksi isu revolusi mental ini? Apakah revolusi mental ini akan menjadi "jualan" para calon presiden atau calon anggota legislatif? Revolusi mental mungkin saja "dijual kembali". Namun, nama atau kemasannya bakal berbeda. Hal itu sebuah yang lumrah. Bak pepatah, sekali air besar, sekali tepian berubah. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sampai saat ini, siapakah yang sudah mengingatkan kembali revolusi mental itu? Siapakah yang sudah menyadari sejauh mana hasil dari revolusi mental berlangsung dan memberikan dampak? Semoga revolusi mental tidak habis begitu saja seiring akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2024 nanti. (*) *) Ilham Safutra, jurnalis JawaPos.com

PRESIDEN Jokowi pada awal kepemimpinannya menggelorakan jargon revolusi mental. Jargon ini menjadi tekad dari presiden ketujuh itu.

Revolusi Mental Belum Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ilham-saputra-KPU-dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar informasi di media sosial adanya hubungan kekeluargaan antara Komisioner KPU Ilham Saputra dengan Tim Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Yuga Aden.  Menanggapi hal tersebut, Ilham Saputra angkat bicara. Dia menegaskan dirinya tidak terafiliasi ke mana-mana. Ilham mengaku profesional dalam beerja sehingga tidak perlu ditakutkan.  "Kalau adik kakak gimana emang?, abang saya profesional dan saya juga profesional," ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (20/4).  Ilham mempertanyakan kenapa publik bisa mempertanyakan hal tersebut. Padahal dirinya dan sang kakak Yuga Aden sama-sama profesional dalam bekerja.  Ilham menjelaskan si kakak Yuga Aden memang bekerja untuk Sandiaga Uno dan pernah bekerja di bidang komunikasi. Sementara dirinya adalah penyelenggara pemilu.  "Saya di KPU bekerja secara profesional sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas dan tidak berpihak kepada siapapun," katanya.  Ilham mengaku si kakak Yuga Aden adalah anak keempat. Sedangkan dirinya adalah anak kelima. Sehingga dia menjelaskan ke publik supaya tidak ada yang ditutupi.  "Yuga anak keempat, gue anak kelima. Sudah jelas engga usah ditutupi. Kita sama-sama profesional, kecuali abang saya calon peserta pemilu, itu lain perkara," pungkasnya.

Kakak Kandungnya Jadi Anggota BPN, Komisioner KPU Ilham Mengaku Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-daripada-pasang-foto-che-guevara-mending-wajah-bung-karno_m_192014.jpeg" alt="Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merasa keberatan dengan aturan &lrm;Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengharamkan partai politik untuk menggunakan foto atau gambar tokoh pahlawan nasional dalam alat peraga kampanyenya. Pasalnya, sampai saat ini PDIP diketahui selalu memajang wajah, foto, atau gambar Presiden pertama Indonesia Soekarno di setiap kesempatan kampanye ataupun rapat partai. &ldquo;Aturan itu terlalu berlebihan. KPU tidak harus mengatur sampai sedetail itu. Kecuali kalau tokoh atau simbol yang dilarang," ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/2). Padahal, lanjut Andreas, Bung Karno adalah tokoh bangsa. Jadi wajar jika ada kader PDIP yang bertanding di pilkada menggunakan foto atau gambarnya. Bahkan menurut Anggota Komisi I DPR, generasi muda lebih bagus memajang foto Bung Karno ketimbang tokoh revolusi Kuba Ernesto Guevara atau Che Guevara. "Kalau misal lihat anak-anak muda mereka pasang fotonya Che Guevara, kan jauh relevan memasang fotonya Bung Karno. Ketimbang memasang Che Guevara atau fotonya Madonna," katanya. Oleh sebab itu PDIP menilai, alasan KPU ini tidak tepat dengan melarang menampilkan wajah Bung Karno. Sebagai pendiri bangsa sangat wajar apabila Bung Karno diidolakan oleh para kader PDIP dan juga masyarakat. &ldquo;Aturan KPK sangat berlebihan. PDIP merasa ter&lrm;ganggu dengan larangan seperti itu," pungkasnya. Sebelumnya, Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan calon kepala daerah di pilkada serentak dan partai politik peserta pemilu di 2019 dilarang menggunakan tokoh pahlawan dalam alat peraga dan bahan kampanye. Misalnya dalam spanduk dan juga baliho. Menurut Ilham, yang diperbolehkan ialah menggunakan tokoh dari partai politik tersebut. Misalnya ketua umum partai. Ilham melarang penggunaan tokoh pahlawan di dalam alat peraga tersebut karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum. Selain itu, dalam waktu dekat ini, Ilham berjanji nantinya aturan tersebut akan disosialisasikan kepada partai politik dan juga para peserta pilkada serentak di 2018 ini. &lrm;Sehingga nantinya&nbsp;para calon dan partai politik bisa berkompetisi dengan menggunakan visi-misinya.&nbsp;

PDIP: Daripada Pasang Foto Che Guevara Mending Wajah Bung Karno

ilham safutra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ilham safutra

Berita Terkini

Kuliah, Cari Ilmu atau Demi Kebanggaan Nama PTN-nya?

Dulu Orang Miskin Dilarang Sakit, Kini Orang Miskin Dilarang Bayar

Revolusi Mental Belum Selesai

Kakak Kandungnya Jadi Anggota BPN, Komisioner KPU Ilham Mengaku Profesional

PDIP: Daripada Pasang Foto Che Guevara Mending Wajah Bung Karno

Download Aplikasi JawaPos.com