<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawa-meranti-dua-sopir-truk-diamankan-polisi_m_232377.jpg" alt="Ilsutrasi: Barbuk Kayu ilegal logging yang diamankan oleh aparat" width="100%">
<figcaption>Ilsutrasi: Barbuk Kayu ilegal logging yang diamankan oleh aparat</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur menjatuhkan pidana penjara dan denda miliaran rupiah terhadap lima direktur perusahaan tersangka peredaran kayu ilegal asal Papua. Menanggapi adanya putusan ini, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani berharap putusan pidana penjara 6-9 tahun dan denda Rp6 miliar sampai Rp 9 miliar yang dijatuhkan kepada lima perusahaan dapat memberikan efek jera. "Putusan PN Surabaya harus menjadi pembelajaran bagi pelaku kejahatan peredaran kayu ilegal atau&nbsp;illegal logging&nbsp;asal Nabire, Papua, yang merusak lingkungan hidup dan kawasan hutan, mengancam kehidupan masyarakat serta merugikan negara. Kami akan menggunakan semua instrumen yang ada, agar efek jera besar," kata Rasio Sani. Kasus itu sendiri berawal dari operasi peredaran kayu ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang digelar oleh Gakkum KLHK pada 19 November 2022 dan 3 Desember 2022. Pada saat itu diamankan 59 Kontainer bermuatan kayu olahan jenis Merbau yang diangkut menggunakan Kapal MV Verizon dan Kapal KM Hijau Jelita di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Setelah dilakukan pengecekan terhadap 59 kontainer tersebut, didapati isi kontainer-kontainer tersebut berupa kayu olahan gergajian&nbsp;chainsaw&nbsp;atau pacakan dari berbagai ukuran, sedangkan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu hanya berupa Nota Lanjutan yang seharusnya digunakan untuk mengangkut kayu lanjutan atau moulding. "Kami terus konsisten menindak pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Kami telah melakukan ribuan operasi penyelamatan lingkungan hidup dan kehutanan. Hingga saat ini, Gakkum KLHK telah melakukan operasi sebanyak 2.103 operasi pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan, dan 1.512 kasus perkara kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan telah dibawa ke pengadilan" kata Rasio Sani. Sebelumnya, Majelis Hakim PN Surabaya telah mengadili dan menjatuhkan hukum pidana terhadap lima perusahaan kayu, yaitu CV&nbsp;Aditamah Mandiri (CV AM), CV&nbsp;Gefariel (CV GF), PT&nbsp;Guraja Mandiri Perkasa (PT GMP), CV&nbsp;Wami Start (CV WS), PT&nbsp;Eka Dwika Perkasa (PT EDP) terkait perkara peredaran kayu Merbau ilegal asal Nabire, Papua ke Surabaya. Selain perusahaan harus ditutup dan membayar denda, masing-masing pemimpin perusahaan yang divonis itu juga dijatuhkan pidana penjara bervariasi 6 tahun sampai dengan 9 tahun penjara. Perkara CV AM telah diputus PN Surabaya pada 30 Januari 2024, sementara pada 26 Februari 2024 pengadilan memvonis CV GF, PT GMP, CV WS, dan PT EDP serta para pemimpin perusahaan itu. Kelima terdakwa diputuskan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (4) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (P3H) sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kasus itu sendiri berawal dari operasi peredaran kayu ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak yang digelar oleh Gakkum KLHK pada 19 November 2022 dan 3 Desember 2022. Pada saat itu diamankan 59 kontainer bermuatan kayu olahan jenis Merbau yang diangkut dengan menggunakan Kapal MV Verizon dan Kapal KM Hijau Jelita di Pelabuhan Tanjung Perak.

Putusan PN Surabaya harus menjadi pembelajaran bagi pelaku kejahatan peredaran kayu ilegal atau illegal logging asal Nabire, Papua

5 Direktur Perusahaan yang Edarkan 59 Kontainer Kayu Ilegal di Surabaya Divonis 6-9 Tahun, KLHK: Harus jadi Efek Jera!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-13-at-14.13.31.jpeg" alt="Mobil petugas kehutanan Putussibau Utara terbakar di sekitar lokasi aktivitas ilegal logging di Kecamatan Putussibau Utara, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu (13/2). Timotius/Antara" width="100%">
<figcaption>Mobil petugas kehutanan Putussibau Utara terbakar di sekitar lokasi aktivitas ilegal logging di Kecamatan Putussibau Utara, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu (13/2). Timotius/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mobil dinas petugas kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Putussibau Utara wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dibakar oknum tertentu ketika melaksanakan patroli aktivitas illegal logging. Mobil tersebut sedang di parkir di pinggir jalan poros lintas utara saat petugas masuk ke lokasi penebangan ilegal.  ”Kami sedang melaksanakan patroli ke lokasi aktivitas illegal logging, mobil kami diduga dibakar,” kata Kasi Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat KPH Putussibau Utara Beri Hutasoit seperti dilansir dari Antara di lokasi kejadian Putussibau Utara, Kapuas Hulu, Sabtu (13/2).  Hutasoit menambahkan, pihaknya tidak melihat pelaku pembakaran mobil dinas tersebut. Sebab, saat kejadian sedang memeriksa aktivitas illegal logging.  ”Kami temukan aktivitas illegal logging dan sejumlah tumpukan kayu yang hendak diangkut, namun kami tahan. Kami pun sempat berdebat dengan oknum aparat yang datang ke lokasi hendak membeli kayu,” ucap Hutasoit.  Hutasoit menambahkan, pekerja aktivitas penebang liar menyebutkan inisial D yang merupakan oknum aparat. Saat itu, pihaknya menghubungi yang bersangkutan untuk datang ke lokasi tumpukan kayu. Saat oknum aparat tersebut datang ke lokasi dan dimintai keterangan petugas kehutanan, oknum aparat inisial D itu mengaku sebagai pembeli dan meminta agar kayu tidak ditahan.  ”Kami sempat bersitegang dengan inisial D itu, kami coba berikan pemahaman dan menghindari agar tidak terjadi konflik, akhirnya oknum tersebut meninggalkan lokasi tumpukan kayu termasuk sopir truk yang hendak mengangkut kayu,” ucap Hutasoit.  Dikatakan Hutasoit, aktivitas illegal logging itu masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dengan jenis kayu Meranti dan Kayu Jeletung (kayu dilindungi).  Dia menjelaskan, setelah oknum aparat inisial D itu kembali, petugas kehutanan masuk ke lokasi. nah, saat di dalam lokasi, ada informasi bahwa mobil dinas yang mereka gunakan terbakar.  ”Kami langsung ke luar hutan dan melihat mobil sudah terbakar, kami memang tidak melihat pelaku, namun dugaan sementara mobil tersebut dibakar,” tutur Hutasoit.  Mobil tersebut tampak telah hangus terbakar tinggal kerangka dan dipadamkan petugas pemadam kebakaran Pemkab Kapuas Hulu dibantu petugas TNI-Polri dan Satpol PP Kapuas Hulu.  Kasatreskrim Polres Kapuas Hulu AKP Rando mengatakan, peristiwa kebakaran mobil dinas petugas kehutanan tersebut akan segera diselidiki.  ”Kami akan melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi-saksi, termasuk juga kepemilikan kayu dan aktivitas illegal logging,” kata Rando.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/M0n8k3Qnr68

Mobil Dinas KPH Dibakar di Lokasi Penebangan Ilegal Putussibau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelaku-ilegal-logging-ditangkap-di-wilayah-kampar_m_.jpg" alt="Satu unit truk yang bermuatan kayu jenis Meranti diduga hasil pembalakan liar, diamankan oleh Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah II Sumatera, Minggu (6/1) lalu." width="100%">
<figcaption>Satu unit truk yang bermuatan kayu jenis Meranti diduga hasil pembalakan liar, diamankan oleh Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah II Sumatera, Minggu (6/1) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pria berinisial I, 42, diamankan oleh Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah II Sumatera. Ia diamankan, karena diduga sebagai pelaku pembalakan liar di wilayah Kabupaten Kampar, Riau. Pengangkapan terhadap I dilakukan Minggu (6/1) dinihari. Kepala Seksi Gakkum KLHK Wilayah II Sumatera, Eduwar Hutapea mengatakan, dari tangan pelaku pihaknya berhasil menyita satu unit truk bermuatan kayu jenis Meranti bernilai tinggi. Diduga kuat, itu merupakan hasil pembalakan liar. "Dia itu merupakan sopir truk dan warga setempat. Saat ditangkap petugas, tidak menemukan dokumen resmi kepemilikan kayu itu. Bahkan KTP dan SIM tidak punya. Hanya ada uang Rp 25 ribu saja di kantongnya," ungkap Eduwar, Selasa (8/1). Karena gelagatnya yang mencurigakan, petugas KLHK membawa I ke RS Bhayangkara Polda Riau. Tujuannya untuk mengecek urin I apakah ia positif mengkonsumsi narkoba atau tidak. "Hasilnya belum keluar," ucapnya. Penangkapan ini kata dia, bermula ketika pihaknya melakukan pengintaian sejak akhir 2018 lalu. Itu dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang sudah resah karena maraknya aksi pembalakan liar di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Dari serangkaian penyelidikan itu, akhirnya petugas Balai Gakkum KLHK menemukan titik terang. Kayu jenis Meranti sering kali dijumpai di tepian Sungai Mentulik yang berhulu di hutan lindung Suaka Margasatwa Rimbang Baling. "Kasus ini masih terus dilakukan penyelundupan mendalam. Untuk mengungkap siapa saja terlibat," ucapnya. Sementara itu, dari keterangan pelaku ia mengaku bahwa kayu bernilai jual tinggi itu biasanya dibawa ke Pekanbaru. Namun, ia tak tahu siapa penadahnya di Kota Bertuah itu. "Masih dilakukan penyidikan," pungkasnya.

Pelaku Ilegal Logging Ditangkap di Wilayah Kampar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawa-meranti-dua-sopir-truk-diamankan-polisi_m_232377.jpg" alt="Ilsutrasi: Barbuk Kayu ilegal logging yang diamankan oleh aparat" width="100%">
<figcaption>Ilsutrasi: Barbuk Kayu ilegal logging yang diamankan oleh aparat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua orang sopir truk berinisial DSH, 28, dan HA, 18, diamankan oleh Satuan Reserse Polres Indragiri Hulu (Inhu) pada Senin (30/7) sekitar pukul 00.10 WIB. Sebab, keduanya diduga membawa <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01/08/2018/harga-jengkol-turun-bebas-di-pasar-raya-padang" target="_blank">kayu olahan</a> hasil ilegal logging di salah satu hutan konservasi. Kapolres Indragiri Hulu, AKBP Dasmin Ginting mengatakan, keduanya diamankan saat melintas di Jalan Lintas Batang Cenaku-Belilas, Kecamatan Batang Cenaku, Inhu, Riau. "Diamankan ketika petugas kita melakukan patroli di sekitar lokasi. Saat itu, petugas melihat adanya sebuah truk yang membawa kayu olahan. Kemudian oleh petugas, truk itu diberhentikan," ujar Kapolres, pada Rabu (1/8). Setelah dihentikan, petugas menanyakan dokumen pengangkutan kayu olahan tersebut. Tapi kedua sopir tak dapat memperlihatkannya. "Petugas kita langsung mengamankan kedua sopir dan satu unit truk itu. Mereka dibawa ke Mapolres Inhu guna penyidikan lebih lanjut," ucapnya. Diterangkan Dasmin, kayu olahan yang dibawa oleh kedua pelaku jenisnya kayu Meranti. Memiliki nilai yang tinggi. Jumlahnya sekitar 10 kubik. Untuk saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih dalam karena dua pelaku yang ditangkap mengaku tidak mengetahui asal kayu tersebut.  "Kita masih melakukan penyidikan lebih lanjut. Akan dibawa kemana kayu itu dan disuruh siapa," pungkasnya.

Bawa Meranti, Dua Sopir Truk Diamankan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perhutani-wilayah-sragen-terbanyak-penebangan-ilegal_m_200059.jpeg" alt="Kepala Perum Perhutani KPH Surakarta Eka Muhammad" width="100%">
<figcaption>Kepala Perum Perhutani KPH Surakarta Eka Muhammad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta menyebutkan bahwa kasus penebangan pohon ilegal masih marak terjadi saat ini. Dari enam wilayah yang ada di bawah kewenangan Perhutani, diantaranya Kota Solo; Kabupaten Karanganyar; Sragen; Sukoharjo; Klaten; Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, wilayah Kabupaten Sragen menjadi daerah yang paling banyak terjadi penebangan ilegal oleh warga. Kepala Perum Perhutani KPH Surakarta Eka Muhammad menjelaskan, sampai saat ini rangking terjadinya kasus penebangan liar KPH Surakarta berada di posisi 16 dari 20 KPH yang ada di Jawa Tengah (Jateng). "Dan yang paling banyak terjadi yakni di Tangen Sragen," ungkap Eka kepada JawaPos.com, Kamis (29/3). Meski begitu, Eka mengatakan, di daerah lain aksi serupa juga terjadi. Tetapi dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Lebih lanjut Eka mengatakan, jenis pohon yang banyak dicuri diantaranya yakni jenis jati. Kasus pencurian ini terjadi karena kawasan tersebut merupakan daerah yang tidak subur. Sehingga, warga berupaya untuk mendapatkan kayu yang ada di kawasan tersebut. "Kasus pencurian itu terjadi di daerah yang tidak subur, sehingga yang diserang adalah kayunya," katanya. Jika lahan yang tersedia subur, maka kasus pencurian kayu tidak akan terjadi. Karena warga bisa memanfaatkan lahan subur untuk pertanian. Sementara saat ditanya mengenai tindakan yang akan diambil terhadap pelaku pencurian Eka mengatakan, pihaknya akan tetap memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. "Tetap akan kami proses sesuai dengan hukum yang ada," tandasnya.

Perhutani: Wilayah Sragen Terbanyak Penebangan Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tim-gabungan-akhirnya-tangkap-otak-ilegal-logging-di-lombok_m_150732.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cukong kayu di balik illegal logging yang merusak hutan akhirnya diciduk. Mereka adalah SJ dan DM. Keduanya ditangkap petugas gabungan TNI, Polri, dan Dinas Lingkungan Hidup (LHK) NTB. Masing-masing tersangka ditahan sejak awal Agustus lalu. SJ, ditahan 2 Agustus, sementara DM ditahan 7 Agustus lalu. &rdquo;Dia cukong kayu gede di Dompu, dan sumber utama illegal logging paling berat itu di Dompu,&rdquo; kata Kepala Dinas LHK Provinsi NTB Ir Madani Mukarom seperti dikutip Lombok Post (Jawa Pos Group), Senin (14/8). Dijelaskannya, SJ merupakan aktor hulu kawasan hutan yang juga Direktur UD Mata Indah di Kampung Mata Timur, Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Sementara DM merupakan aktor hilir peredaran hasil hutan ilegal. DM merupakan Direktur UD DARMA di Desa Soriutu-Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Tersangka kini ditahan penyidik untuk tahap I selama 20 hari. Keduanya diancam pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, dengan denda Rp 500 juta hingga Rp 2,5 miliar. Dari kedua tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 10 truk kayu yang telah diamankan sebelumnya oleh tim gabungan. Diantaranya, Satgas P3H, dari TNI, Kehutanan/BKPH, dan Polri di markas Kodim 1607/Sumbawa. Petugas menyita 6 truk dengan 625 batang kayu yang berasal dari penebagan liar dalam kawasan Hutan Mata, Kelompok Hutan Ampang Kampaja RTK 70 wilayah BKPH ARS Dompu. Madani menjelaskan, cukong DM sudah beraksi sejak 15 tahun lebih, tapi sulit ditangkap. Karena semua proses hukum tidak pernah menyentuh ke tersangka. Petugas hanya bisa menangkap oknum sopir dan pembalak liar di hutan. Tahun 2012 sempat ditangkap dan divonis pengadilan, tapi bebas setelah banding di Mahkamah Agung.  Menurut Madani, tersangka memiliki jaringan yang luar biasa sehingga bisa bebas dari vonis pengadilan. &rdquo;Makanya sekarang jangan sampai sekarang ini vonis bebas lagi,&rdquo; tegasnya. Tertangkapnya cukong illegal logging itu tidak lepas dari kerja sama dengan Kodim Sumbawa dan polisi. Mereka terus membackup patroli setiap hari untuk mengawasi aksi pembalakan liar. &rdquo;Dandimnya (Letkol Sumanto) yang langsung turun menangkap,&rdquo; katanya. Kini setelah ditangkap, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kejaksaan untuk diproses. Dengan harapan pelaku dihukum setimpal agar tidak mengulangi perbuatannya. Tapi, dengan penangkapan cukong illegal logging, bukan berarti pihaknya berhenti melakukan pengawasan. Sebab DM masih memiliki jaringan dan anak buah yang cukup banyak. Madani optimis pihaknya bisa menangkap semua pelaku penebangan liar, setelah cukong besarnya ditangkap, maka pelaku yang kecil harusnya lebih mudah. &rdquo;Hiunya kita hantam, masa teri tidak bisa kita selesaikan,&rdquo; tegasnya. Jumlah cukong illegal logging di NTB tidak hanya satu orang, tetapi beberapa orang yang tersebar di beberapa daerah. Misalnya, di wilayah Mataram dan Lombok Barat ada 5 cukong kayu ilegal, Lombok Timur tiga orang, Lombok Tengah 1 orang, Sumbawa Besar 2 orang, Dompu 3 orang dan Bima 4 orang cukong. Sebagian besar kini sudah ditangkap, tapi beberapa orang diantaranya masih bebas. Hal itu disebabkan karena petugas harus memiliki bukti untuk bisa menangkap mereka.

Tim Gabungan Akhirnya Tangkap Otak Ilegal Logging di Lombok

ilegal logging

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ilegal logging