<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/Images-20240506-3413668533.jpg" alt="Direktorat Jenderal PSDKP KKP amankan ABK tiga kapal ikan asing (KIA) yang mencuri ikan di perairan Indonesia." width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal PSDKP KKP amankan ABK tiga kapal ikan asing (KIA) yang mencuri ikan di perairan Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Data Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap tiga unit Kapal Ikan Asing (KIA). Mereka kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal&nbsp;(Ilegal Fishing)&nbsp;menggunakan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem (trawl) di wilayah perairan Laut Natuna Utara dan Selat Malaka, Provinsi Kepulauan Riau, Nusantara.&nbsp; Dikutip dari laman&nbsp;kkp.go.id, terdapat dua unit kapal berbendera Vietnam ditangkap di Laut Natuna Utara dengan nomor lambung&nbsp;BV 4417 TS (100 GT)&nbsp;dan&nbsp;BV 1182 TS (66 GT).&nbsp;Sedangkan satu unit kapal berbendera negara Malaysia dengan nomor lambung&nbsp;KM. SLFA 5178 (64.77 GT)&nbsp;kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka yang masuk wilayah Indonesia. &rdquo;Kami menangkap tiga kapal. Dua di Laut Natuna berbendera Vietnam dan satu di Selat Malaka berbendera Malaysia. Kami tidak kendor dan tanpa kompromi untuk tetap mengamankan setiap jengkal wilayah laut Indonesia,&rdquo; ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Data Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono. Menurut dia, kedua nakhoda KIA Vietnam yang membawa 20 anak buah kapal tersebut, tidak memiliki berbagai dokumen-dokumen perizinan yang sah untuk penangkapan ikan di kawasan lautan Nusantara.&nbsp;Laut Natuna salah satu&nbsp;wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia&nbsp;(WPPNRI) yang paling banyak ditemui praktik illegal fishing. &rdquo;Lantaran pemerintah negara tetangga mengklaim batas wilayah perairan menggunakan&nbsp;landas kontingen.&nbsp;Batas wilayahnya ditentukan sampai palung atau area di bawah permukaan laut,&rdquo; papar Pung Nugroho Saksono. &rdquo;Sedangkan Indonesia menggunakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut dari garis dasar pantai,&rdquo; tambah dia. Setelah dilakukan penindakan, kedua KIA Vietnam tersebut langsung dibawa menuju ke pangkalan Pengawasan Sumber Data Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kepulauan Riau. &rdquo;Kami merespons cepat atas aduan dari nelayan dan masyarakat. Laut Natuna ini seksi dan belum dimaksimalkan pengelolaan dengan potensi yang melimpah. Laut Natuna ini harus diisi kapal-kapal Indonesia. Untuk itu, KKP hadir di Laut Natuna Utara memberantas illegal fishing,&rdquo; ujar Pung Nugroho Saksono. Dia menjelaskan, setelah dilakukan penindakan, penyidik Ditjen PSDKP telah menemukan sebanyak 15 ton ikan di tempat penyimpanan dua KIA asal Vietnam yang telah disita. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014615463/sier-dukung-riset-mobil-hemat-energi-nogogeni-karya-mahasiswa-its-surabaya">SIER Dukung Riset Mobil Hemat Energi Nogogeni Karya Mahasiswa ITS Surabaya</a> &rdquo;Kapal tersebut menggunakan trawl. Ini merusak terumbu karang. Kerusakan ekologi itu lebih besar dari ekonomi yang diambil. Ini yang harus kita jaga,&rdquo; tandas Pung Nugroho Saksono. Dia menambahkan, ketiga nakhoda tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan&nbsp;pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) pasal 98 jo pasal 42 ayat (3)&nbsp;UU Kelautan dan Perikanan, serta&nbsp;UU Nomor 6 Tahun 2023&nbsp;tentang Penetapan&nbsp;Perppu Nomor 2 Tahun 2022&nbsp;tentang Cipta Kerja. Selain itu, ketiga tersangka nakhoda Kapal Ikan Asing (KIA) tersebut juga dikenakan&nbsp;pasal 85 jo pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009&nbsp;tentang perubahan atas&nbsp;UU RI Nomor 31 Tahun 2004&nbsp;tentang Perikanan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar.

Ditjen PSDKP KKP tangkap tiga unit kapal ikan asing yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal menggunakan alat tangkap trawl

KKP Tangkap Tiga Kapal Ikan Malaysia dan Vietnam di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/Prabowo-Subianto-5-611877108.jpeg" alt="Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa relawan saat menghadiri konsolidasi pemenangan Prabowo-Gibran di Kota Bengkulu, Bengkulu, Kamis (11/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa relawan saat menghadiri konsolidasi pemenangan Prabowo-Gibran di Kota Bengkulu, Bengkulu, Kamis (11/1/2024).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto bertekad menjadi TNI AL lebih kuat lagi. Terutama untuk menjaga perairan Indonesia dari kapal-kapal asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu menyusul masih maraknya ilegal fishing yang merugikan nelayan lokal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013725308/yamaha-lexi-lx-155-meluncur-kapasitas-mesin-dan-harga-naik">Yamaha Lexi LX 155 Meluncur, Kapasitas Mesin dan Harga Naik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita memiliki luas lautan yang sangat besar cadangan ikan kita termasuk yang terbesar di dunia, saudara-saudara. ikan-ikan banyak yang beranak di lautan Indonesia. Tapi masih terlalu banyak kapal-kapal asing yang tidak jelas tanpa izin masuk ke laut kita," kata Prabowo dalam Deklarasi Relawan Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itu saya bertekad membangun angkatan laut yang kuat untuk menjaga kekayaan kita di laut dan di mana-mana saudara (nelayan) sekalian," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013725319/tips-merawat-rambutdan-cara-mengaplikasikan-pelembap-agar-bekerjamaksimal">Tips Merawat Rambut&nbsp;dan Cara Mengaplikasikan Pelembap Agar Bekerja&nbsp;Maksimal</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Prabowo belum merinci ihwal langkah yang akan dilakukannya dalam memperkuat angkatan bersenjata RI ini. Dia menekankan, langkah ini untuk menyejahterakan nelayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kaum nelayan kita sungguh-sungguh adalah pahlawan. Tiap hari kalian berada di laut, menghadapi cuaca, menghadapi bahaya, saudara berjuang mempertaruhkan jiwa raga, badanmu, sambil keluargamu menunggu di rumah di pantai dengan hati yang was-was di mana mereka mungkin yang ditinggal di rumah belum yakin bahwa suaminya atau putranya akan kembali," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013725304/wamenhan-herindra-pak-menhan-beli-42-pesawat-tempur-baru-ini-sejarah-di-indonesia">Wamenhan Herindra: Pak Menhan Beli 42 Pesawat Tempur Baru, Ini Sejarah di Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menyatakan, bila nanti berkuasa akan memperhatikan kehidupan nelayan. Taraf hidup nelayan lokal pun harus naik dengan sumber daya alam Indonesia yang begitu besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nelayan sama dengan para petani menghasilkan pangan untuk rakyat Indonesia menghasilkan protein untuk rakyat Indonesia. Tanpa pangan tidak ada negara, tanpa pangan tidak ada RI. karena itu, kita harus segera bekerja tidak dikelak kemudian hari. Insya Allah kita segera bekerja untuk memperbaiki kualitas hidup nelayan kita di seluruh Indonesia," pungkasnya.</div>

Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto bertekad menjadi TNI AL lebih kuat lagi. Terutama untuk menjaga perairan Indonesia dari kapal asing.

Masih Marak Ilegal Fishing, Prabowo Bertekad Perkuat Angkatan Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamanan-laut-diperketat-pemeriksaan-kapal-asing-digalakkan_m_191683.jpeg" alt="MV Fuyu ketika dibawa ke pelabuhan Lantamal IV Tanjungpinang." width="100%">
<figcaption>MV Fuyu ketika dibawa ke pelabuhan Lantamal IV Tanjungpinang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia kembali kecolongan dengan masuknya kapal asing asal Tiongkok di perairan Natuna Utara. Hal ini pun bukan kali pertamanya kedapatan kegiatan illegal fishing di laut Natuna Utara.  Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyampaikan, terus masuknya kapal asing di wilayah tersebut akibat minimnya armada nelayan Indonesia yang beroperasi.  "Aktivitas kapal-kapal asing di laut Indonesia itu kan salah satunya dipicu karena sedikitnya armada perikanan kita yang beroperasi di wilayah laut terluar," kata dia kepada JawaPos.com, Senin (20/9).  Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar bisa lebih memperketat kawasan teritori laut di Tanah Air. Salah satunya dengan memberdayakan nelayan untuk melaut di sana.  "Harus melibatkan nelayan-nelayan juga dalam operasi pengawasan dan penangkapan, sehingga bisa melaporkan juga kejadian atau aktivitas ilegal di laut kita," tutur dia.  Khususnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut, diharapkan bisa berkoordinasi untuk mengatasi masalah yang tidak berkesudahan ini.  "Saya rasa kita harus menjaga kedaulatan teritori di laut kita, karena wilayah itu kan sangat kaya sekali sumber daya perikanannya," pungkas dia.

Perairan Natuna Utara Kecolongan Kapal Tiongkok, KNTI Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/TANGKAP1.jpg" alt="Kapal Pengawas Perikanan PSDKP-KKP bertindak dan mengamankan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara pada Selasa (27/4) lalu." width="100%">
<figcaption>Kapal Pengawas Perikanan PSDKP-KKP bertindak dan mengamankan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara pada Selasa (27/4) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terjadi aksi kejar-kejaran penangkapan kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara pada Selasa (27/4) lalu. Sirene peringatan yang berdengung dan berondongan peluru yang ditembakkan ke udara oleh awak kapal pengawas perikanan KKP tak juga dihiraukan oleh kapal pencuri ikan tersebut.  Kapal Pengawas Perikanan PSDKP-KKP pun akhirnya bertindak dan mengamankan kapal pencuri ikan tersebut. Para pencuri ikan tersebut harus mengakui ketangkasan, keberanian dan kegigihan awak kapal pengawas perikanan Hiu 17.  Kapal dengan nama lambung KG 5090 TS yang diawaki oleh tiga orang berkewarganegaraan Vietnam tersebut tak berkutik. Saat ini kapal tersebut sedang dalam proses ad hoc (pengadilan) ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut.  “Dinamika di lapangan dalam pemberantasan illegal fishing ya seperti ini, kasus yang dihadapi aparat tidak selalu mudah," ujar Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono dalam siaran resmi, Rabu (28/4).  Daya juang awak kapal pengawas yang tidak membiarkan para pencuri ikan tersebut bebas begitu saja meninggalkan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia pun diapresiasi. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berkompromi dengan para pencuri ikan tersebut.  “Setiap jengkal wilayah pengelolaan perikanan ini merupakan aset nasional yang akan kami jaga," tegas dia.  Kemudian, Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar pun menyampaikan hal senada. Keberlanjutan pengelolaan sumber daya merupakan prioritas, oleh sebab itu tindakan tegas terhadap para pencuri ikan akan diambil. “Sangat jelas, bahkan sudah 26 kapal yang ditenggelamkan selama 2021”, ujar Antam.  Antam juga kembali menyoroti penggunaan alat tangkap trawl oleh kapal pencuri ikan tersebut yang berdampak buruk terhadap lingkungan. “Mereka ini masih menggunakan alat tangkap trawl yang sangat merusak," terang dia.  Adapun, KKP tidak hanya tegas terhadap kapal ikan asing, kapal ikan indonesia yang melakukan pelanggaran operasional penangkapan ikan pun juga ditindak. Dua hari sebelumnya (25/4), KKP juga menertibkan satu kapal ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 Laut Natuna Utara.  "Satu unit kapal Indonesia bernama KM. Selat Mandiri telah diamankan di Laut Natuna Utara," ungkap Antam.  Antam menjelaskan bahwa kapal tersebut diketahui melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan dan beroperasi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang telah habis masa berlakunya. “Harusnya kapal ini beroperasi di WPP 712 Laut Jawa, SIPInya juga sudah habis masa berlakunya," imbuhnya.  Hingga hari ini, KKP telah menindak tegas 82 kapal ikan yang terdiri dari 68 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentutan dan 14 kapal ikan asing yang mencuri ikan. KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 55 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=u_CVVy_Uh_I

Kapal Pengawas KKP Amankan Kapal Pencuri Ikan Berbendera Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/KAPAL-IKAN1.jpg" alt="Lima kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam yang ditangkap aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Laut Natuna Utara." width="100%">
<figcaption>Lima kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam yang ditangkap aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Laut Natuna Utara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap lima kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengatakan, sedikit berbeda dalam modus operandinya, para pencuri ikan ini mengincar cumi sebagai komoditas sasaran.  Sekretaris Jenderal KKP yang juga Plt. Direktur Jenderal PSDKP mengatakan, penangkapan lima kapal pencuri ikan ini semakin menegaskan komitmen KKP di bawah Menteri Trenggono untuk tidak berkompromi dengan para pelaku illegal fishing di laut Indonesia.  "Operasi Kapal Pengawas Perikanan dibawah komando Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen PSDKP yang terdiri dari Hiu Macan Tutul 1, Hiu Macan Tutul 2, Hiu 11, serta Orca 3 di Perairan Laut Natuna Utara berhasil mengamankan lima kapal ilegal berbendera Vietnam pada hari Kamis (8/4/2021)," ujarnya dalam keterangannya, Senin (12/4).  Antam mengungkapkan, para pelaku pencurian ikan ini sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri dari kejaran aparat namun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Kelima kapal tersebut diantaranya, KM. BD 93277 (28,6 GT), KM. BD 30925 TS (27 GT), KM. BD 30135 TS (23 GT), KM. BV 99689 TS (27 GT), dan KM. BV 78409 (27 GT). Selain barang bukti berupa kapal, aparat turut mengamankan 28 awak kapal yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.  "Saya memastikan proses hukum akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.  Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa alat tangkap yang digunakan kelima kapal tersebut berupa jaring cumi. Hal ini berbeda dengan yang biasa digunakan oleh kapal Vietnam sebelumnya, yakni trawl yang menarget ikan-ikan dasar (demersal).  "Ini modus operandi yang relatif baru, mereka mengincar komoditas cumi di perairan kita," terang Ipunk.  Ipunk menegaskan, pengungkapan modus baru ini menunjukkan bahwa para pencuri ikan di laut Indonesia memang mengincar sumber daya ikan Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya akan semakin memperketat pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan.  “Kami perkuat pengawasan di Laut Natuna Utara, Selat Malaka dan Utara Laut Sulawesi,” ungkapnya.  Penangkapan lima kapal ikan asing ilegal ini memperpanjang catatan penangkapan pelaku pencurian ikan di laut Indonesia. Pada tahun 2021, KKP telah melakukan proses hukum terhadap 72 kapal yang terdiri dari 7 kapal berbendera Vietnam, 5 kapal berbendera Malaysia, dan 60 kapal berbendera Indonesia.

Lagi, KKP Tangkap 5 Kapal Ikan Berbendera Vietnam di Natuna Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/illegal-fishing-kp-hiu-macan-001-tangkap-dua-kapal-asal-vietnam_m_208160.jpeg" alt="Ilustrasi penenggelaman kapal pencuri ikan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penenggelaman kapal pencuri ikan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KN Pulau Dana - 323 milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, menangkap kapal ikan asing (KIA) asal Vietnam. Kapal tersebut diduga melakukan aktivitas pencurian ikan atau ilegal fishing di Laut Natuna Utara, pada Minggu (26/7).   Kasubbag Humas Bakamla, Letkol Mardiono mengatakan, penangkapan dilakukan saat KN Pulau Dana-323 tengah melakukan patroli. Tak lama dari itu, KIA Vietnam terlihat memasuki perairan Indonesia. Sekitar pukul 11.00 waktu setempat, petugas melakukan komunikasi dengan radio, namun tidak direspons.  Menanggapi hal tersebut, KN Pulau Dana – 323 melakukan manuver untuk mendekati KIA. Selanjutnya dilakukan kontak komunikasi dengan menggunakan isyarat semaphore. "Saat mengetahui akan diperiksa, KIA Vietnam tersebut menambah kecepatan dari 2 knot menjadi 8 knot, dan terus berusaha menjauh dari KN. Pulau Dana – 323," kata Mardiono kepada wartawan, Senin (27/7).  Tidak hanya itu, KIA juga melepaskan tanda jaring ikan berwarna hitam guna menghilangkan barang bukti. Merasa tidak mampu untuk melepaskan diri dari kejaran KN Pulau Dana - 323, KIA membakar ban di buritan kapal.  "Masih berusaha kabur, KIA melaju kencang dengan manuver zig-zag yang juga membahayakan kapal-kapal niaga asing yang melintas di alur lintas kepulauan Indonesia (ALKI)," imbuhnya.   KIA terlihat semakin panik. Kapal tersebut akhirnya berusaha menabrakkan diri ke kapal MV AKIJ OCEAN yang melintas tak jauh dari lokasi. Komandan KN Pulau Dana - 323 Letkol Bakamla Hananto Widhi akhirnya memerintahkan 1 Tim VBSS dan RHIB untuk melumpuhkan KIA.   Proses pendekatan oleh Tim VBSS telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan mengelilingi KIA sebanyak 2 kali guna mengidentifikasi keadaan. Setelah itu Tim VBSS mendekat pada lambung kiri KIA, untuk berkomunikasi menggunakan pengeras suara dan memerintahkan kapal ikan Vietnam untuk mematikan mesin.   Namun, kapal tersebut melakukan perlawanan dengan manuver berbahaya berkali-kali, hingga pada akhirnya mencoba menabrakan diri ke KN Pulau Dana – 323. Tembakan peringatan pun diberikan oleh Bakamla. Tapi tetap dihiraukan. Tim VBSS pun terpaksa melepas tembakan ke anjungan kapal ikan tersebut.  "Pada akhirnya, KIA mengurangi kecepatan dan Tim VBSS berhasil merapat di lambung kiri KIA. Selanjutnya Tim VBSS melakukan pengamanan dengan mengumpulkan semua ABK di haluan kapal," pungkas Mardiono.  Berdasarkan pemeriksaan awal, kapal ikan Vietnam tersebut telah memuat ikan sebanyak 2 ton. Selanjutnya kapal dan seluruh ABK digiring menuju Selat Lampa – Natuna guna proses lebih lanjut.

Lakukan Ilegal Fishing di Laut Natuna Utara, Kapal Vietnam Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/susi-dengan-ijazah-smp-saya-hanya-jualan-ikan_m_112852.jpeg" alt="Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Illegal, Inreported and Unregulated (IUU) Fishing dirasa semakin mengkhawatirkan. Hal itu diungkapkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.  Pasalnya, Indonesia yang memiliki laut dan merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang luas. Hal itu pun dapat memancing tindakan kriminal dengan menjadikan laut Indonesia sebagai target.  "Kita ada di nomor tujuh (ZEE terluas). Jadi kita akan menjadi target ilegal fishing (penangkapan ikan ilegal)," jelasnya dalam webminar, Jumat (12/6).  Menurut Susi, para pelaku yang melakukan IUU Fishing bukan hanya menangkap ikan secara ilegal, tapi juga memperbudak Anak Buah Kapal (ABK), melakukan jual-beli minyak ilegal hingga perdagangan hewan yang dilindungi.  "Mereka dari Indonesia juga ambil kura-kura, burung, kulit buaya dan lain-lain, mereka juga membawa barang barang diperdagangkan di tengah laut. Ini sangat berbahaya," ucapnya.  Untuk melindungi laut Indonesia, pihaknya pun ketika membentuk Satgas 115 guna membasmi kejahatan tersebut. Hal tersebut pun juga diikuti oleh Amerika Serikat (AS).  "Untuk masa depan bangsa kita, di mana saya dengan senang hati ikut membantu, kita lakukan apa yang kita lakukan," tuturnya.  Adapun, pada tahun 2018 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan World International Conference yang menyatakan bahwa di 2020 tidak akan ada lagi penangkapan ikan ilegal. Akan tetapi, menurutnya, hal itu sekaligus peringatan bagi Indonesia, di mana akan ada ribuan kapal ilegal akan mencari rumah untuk menjadi legal.

Susi Pudjiastuti Ungkap Kekhawatirannya dengan IUU Fishing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pilgub-jabar-menteri-susi-dapat-dukungan-besar-dari-kelompok-ini_m_146618.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti kembali mengkritisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kali ini, Susi menyentil masalah penggunaan pukat cincin (purse seine) yang sebelumnya dilarang.  "Sekarang KKP bahkan membolehkan purse seine yang ditarik oleh 2 kapal, habis ikan kita ditarik 2 kapal jaring purse seine," ungkapnya dalam diskusi daring, Jumat (12/6).  Hal tersebut lah yang dilakukan oleh kapal-kapal dari negara Vietnam di perairan Natuna. Di mana hal tersebut, membuat kekayaan alam Indonesia di laut pun terkuras.  Dia pun meminta agar semua pihak menyatukan pikiran terkait apakah Indonesia merupakan ocean going fisheries (perikanan lautan lepas) atau coastal fisheries (perikanan lautan pesisir). Di mana kawasan Indonesia juga masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membuat perairan di Tanah Air rentan akan masuknya kapal asing.  "Maka kalau tidak dipasangin rumpon maka kita akan kepinggir tidak ke tengah, seperti di Natuna mereka mendapat ikan-ikan eksotik, cakalang besar," terang dia.  Ia pun bercerita, di kala kepemimpinannya penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem alam atau penangkapan secara berlebihan dilarang, seperti kapal cantrang. Hal tersebut dilakukan guna menjaga kuantitas ikan di laut Indonesia.  "Nah kapal cantrang contohnya kita larang itu karena kebanyakan kapal ikan eks asing pakai troll, cantrang sama troll itu identik, cantrang itu ditarik, troll diseret," ujar dia.  Susi juga menjelaskan bahwa dirinya jauh sebelum menjadi menteri telah melawan Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing. Dengan memerangi hal itu, kuantitas ekspor pun meningkat.  "Saya lawan ilegal fishing sejak 2005. Dulu sampai saya kerja perikanan sampai akhirnya berhenti (Menteri KP). Sebelum tahun 2000, Ikan dan udang di Pangandaran puluhan ton, ekspor seminggu 1-3 kali. 2001 ke sini makin kurang, rupanya indo boleh izinkan kapal asing regist di Indonesia," tambahnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=McwqmGxNku4  https://www.youtube.com/watch?v=S4miagQy9U8  https://www.youtube.com/watch?v=kzr-GRUgvl8

Susi Pudjiastuti Kembali Semprot KKP Soal Pukat Cincin dan Cantrang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kapal-Ikan-Vietnam.jpg" alt="Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potensi laut Indonesia masih menjadi incaran kapal-kapal asing. Terbukti dengan maraknya kegiatan ilegal fishing. Terbaru, KRI Usman Harun-359 Unsur Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada I menangkap dua kapal ikan berbendera Vietnam yang melakukan ilegal fishing di Laut Natuna Utara pada Jumat (5/4).  Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono menjelaskan, penangkapan berawal saat KRI Usman Harun melaksanakan patroli rutin di wilayah Barat perairan Indonesia. Selanjutnya, tim mendapatkan kontak kapal pada posisi 05° 45’ 438’’ U-106° 43’ 596’’ T. Tepatnya di Laut Natuna Utara.  KRI Usman Harun-359 kemudian melakukan pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan (jarkaplid). Dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap dokumen, anak buah kapal (ABK), dan muatan kedua kapal.  Di kapal pertama bernama BV 92674 TS yang dinakhodai Tran Van Hung, didapati delapan ABK. Semuanya Warga Negara Vietnam. Kapal ini berisi ikan dan campuran es di empat palka. Di kapal kedua bernama BV 0288 TS dengan nakhoda Tran Van Thai membawa 12 ABK. Di kapal tersebut terdapat satu palka berisi ikan dan campuran es.  "Saat diamankan, kedua KIA Vietnam tersebut sedang melaksanakan kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia (ZEEI). Sehingga Komandan KRI Usman Harun-359 Letkol Laut (P) Himawan memerintahkan agar kedua KIA Vietnam di adhoc menuju Lanal Batam guna proses hukum lebih lanjut," kata Margono dalam keterangannya, Sabtu (6/4).  Penangkapan kapal ikan asing tersebut merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam menegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Pada 2019, Koarmada I telah beberapa kali mengamankan kapal ikan asing asal Vietnam yang melakukan ilegal fishing di Perairan Natuna Utara.  Pada 17 Februari lalu, Koarmada I berhasil mengamankan kapal asing berbendera Vietnam yang memuat 150 ton bahan bakar minyak jenis Solar. Kapal diduga menjadi penyuplai kapal ikan lain yang melakukan ilegal fishing. Selanjutnya pada 24 Februari 2019, KRI Bung Tomo-357 mengamankan empat kapal ikan berbendera Vietnam di perairan Indonesia.

KRI Usman Harun Tangkap 2 Kapal Ikan Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sumbar-butuh-tambahan-dua-kapal-cepat-untuk-mencegah-pencurian-ikan_m_.jpg" alt="Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit</figcaption>
</figure>JawaPos.com&ndash; Sumatera Barat (Sumbar) butuh tambahan kapal cepat. Kapal tersebut akan berguna untuk mengawasi pulau-pulau terluar di sepanjang perairan Sumbar. Selain itu, kapal cepat juga berfungsi&nbsp;untuk mengantisipasi illegal fishing. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit memaparkan, luas peraian laut Sumbar mencapai 186,58 km. Panjang garis pantainya mencapai&nbsp; 2.312,71 km. Perairan Sumbar berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. "Tentu, kalau tidak ditunjang pengawasan dengan kapal cepat, aksi pencurian ikan di laut sulit dihentikan," papar Nasrul Abit di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (13/9). Saat ini, lanjut Nasrul, Sumbar hanya punya 2 unit kapal pengawas. Kapal terbaru bernama Tenggiri. Namun, kecepatannnya masih belum maksimal alias lambat. Kapal Tenggiri maksimal hanya bisa melaju 10 knot. Alhasil, kapal kerap kesulitan bereaksi cepat mencapai lokasi, saat menerima laporan illegal fishing. "Beberapa kali laporan kapal kandas. Tapi, kapal pengawas kita tidak bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan. Kita butuh kapal berkecepatan di atas 25 knot," terang Nasrul. Dengan kecepatan&nbsp; di atas 25 knot itu, kapal dapat memangkas waktu tempuh. Misalnya Padang-Mentawai, jika lewat jalur normal memakan waktu 8 sampai 12 jam. Namun, dengan kecepatan 25 knot, waktu tempuh bisa dipersingkat menjadi sekitar 3 jam. "Kalau kapal ini jadi, nantinya akan digunakan oleh tim terpadu, pemerintah daerah, kepolisan dan TNI," tambahnya. Sementara itu, Kabid Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar Albert Krisdiarto mengatakan, Provinsi Sumbar memiliki tiga pulau kecil terluar. Hal itu tertuang pada Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pulau-pulau terluar itu terdiri dari Sibaru-baru, Pagai Utara dan Pulau Niau. "Sulit sekali mengawasi pulau ini tanpa kapal cepat," kata Albert. Albert menambahkan, rencana pengadaan kapal ini sedang dibahas untuk diusulkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pengadaan ini setidaknya akan memakan anggaran sekitar Rp15 miliar. "APBD Sumbar belum bisa mengakomodasi kebutuhan itu dan butuh bantuan pusat melalui APBN," imbuhnya. &nbsp;

Sumbar Butuh Tambahan Dua Kapal Cepat untuk Mencegah Pencurian Ikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ilegal fishing

Berita Terkini